Sabtu, 31 Desember 2016

Desa Adat Kedonganan Mulai Sosialisasikan Pararem LPD

Desa Adat Kedonganan kini tengah mensosialisasikan Pararem Desa Adat Kedonganan tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan. Pararem khusus ini sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menegaskan LPD diatur dengan hukum adat. Selain itu, pararem ini juga merespons Pararem LPD Bali yang dikeluarkan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali.



Pararem ini memiliki fungsi strategis dalam memberdayakan keberadaan budaya, ekonomi, masyarakat adat yang dijiwai Agama Hindu di Desa Adat Kedonganan,” kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra di sela kegiatan jalan santai serangkaian HUT ke-26 LPD Kedonganan dan perayaan tahun baru 2017, Sabtu (31/12).  

Kegiatan jalan santai serangkaian HUT ke-26 LPD Kedoganan dan perayaan Tahun Baru 2017 melibatkan seluruh krama Desa Adat Kedonganan, Sabtu (31.12). Jalan santai memperebutkan hadiah sepeda motor, sepeda gayung dan puluhan hadiah menarik lainnya.
Menurut Madra, pararem tersebut secara utuh memberikan ruang bagi peran LPD Kedonganan di tengah-tengah masyarakat adat Kedonganan. Pararem mengatur visi misi, asas dan juga tata kelola LPD Kedonganan. “Jika sebelumnya LPD Kedonganan melayani simpan pinjam, dengan ditetapkannya pararem ini, LPD Kedonganan menjalankan fungsi pengelolaan aset desa adat, meningkatkan usaha krama adat dan usaha yg dimiliki desa adat,” jelas Madra.



Bahkan, LPD Kedonganan juga mengembangkan konsep bagi hasil bagi krama yang ingin atau berniat membuka usaha, baik yang memiliki modal maupun tidak. “Ini konsep pengembangan LPD ke depan. Apalagi potensi desa sangat strategis untuk dikembangkan, baik agraris maupun perikanan. Dalam pararem, semua itu diberikan ruang khusus,” ucapnya.



Pararem tentang LPD Kedonganan juga memberikan peran kepada masyarakat adat Kedonganan sebagai pemilik LPD dan prajuru adat untuk mengangkat pengurus, badan pengawas dan pembina LPD. Ini sebagai cerminan tanggung jawab desa adat terhadap LPD. Ditegaskan Madra, keempat unsur, prajuru desa, pengurus dan karyawan LPD, badan pengawas serta krama adat, harus bersinergi sehingga eksistensi LPD bisa dijaga serta pengelolaannya mampu  dioptimalkan sesuai potensi yang ada di desa adat. Ketut Madra menegaskan, pararem tentang LPD Kedonganan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan diharapkan pararem tersebut mampu menjaga eksistensi LPD.



Selain itu, LPD Kedonganan merespons positif kebijakan Pemkab Badung untuk melakukan audit internal terhadap LPD dengan pemerintah sebagai fasilitator yang mengayomi eksistensi LPD di Kabupaten Badung. “Mengenai permasalahan dana pemberdayaan 5 persen dari laba LPD, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menegaskan tidak perlu disetorkan. Kami mendukung itu. Juga, soal audit internal sebagai salah satu upaya pembinaan yang dibangun Pemkab Badung,” tegasnya.



Bendesa Adat Kedonganan, Ketut Puja menegaskan, dalam awig-awig atau pararem, LPD Kedonganan masuk sebagai usaha desa adat dengan tujuan memperkuat eksistensi desa adat untuk mendukung konsep Tri Hita Karana. “Kami mengucapkan terima kasih, 26 tahun LPD Kedonganan sudah banyak menjalankan program di desa adat. Kini, dengan adanya pararem khusus, berarti sudah mematuhi UU No 1 Tahun 2013. Desa Adat Kedonganan bersama tim Samas Consultant sudah merampungkan Pararem LPD Kedonganan. Bahkan, kami sudah membentuk badan pengawas di masing-masing banjar dan sosialisasi tentang pararem akan segera dilaksanakan pada tahun 2017,” tegas Puja. (*)

0 komentar:

Posting Komentar