Jumat, 01 Januari 2016

Tantangan 2016 Lebih Berat, LPD Kedonganan Ajak Krama Berjuang Bersama

Tantangan yang dihadapi LPD Desa Adat Kedonganan pada tahun 2016 akan lebih berat dari tahun 2015. Hal ini dikarenakan LPD Kedonganan akan mengubah sistem tata kelola mengikuti sistem keuangan adat Bali yang kini tengah dirancang Dewan LPD Bali. Dewan LPD Bali memang menetapkan LPD Kedonganan sebagai role model (contoh) pengelolaan lembaga keuangan khusus adat Bali. Langkah ini sebagai amanat UU Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta Pararem LPD Bali yang sudah ditetapkan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. 

"Perubahan sistem tata kelola itu cerminan kesungguhan kita memperkuat LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali di Desa Adat Kedonganan," kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., saat menyampaikan laporan akhir tahun LPD Kedonganan di ruang pertemuan LPD Kedonganan, Kamis (31/12). Pertemuan itu dihadiri para pemangku desa, Badan Pengawas, Prajuru dan Panglingsir Desa Adat Kedonganan, unsur pemerintahan dinas Kelurahan Kedonganan, LPM Kedonganan, kelian banjar, kepala lingkungan, karang taruna, karyawan LPD, tokoh-tokoh masyarakat dan para penerima hadiah undian nasabah dan punia berhadiah Selae Tiban LPD Kedonganan. 



Selain tantangan internal berupa perubahan sistem tata kelola, LPD Kedonganan juga akan menghadapi tantangan eksternal berupa situasi ekonomi yang masih belum bisa diprediksi. Karena itu, kata Madra, dibutuhkan dukungan, kerja sama dan kerja keras semua pihak di Desa Adat Kedonganan agar LPD Kedonganan tetap eksis dan kian mampu menunjukkan perannya di tengah-tengah krama Desa Adat Kedonganan. 

Sepanjang tahun 2015, diakui Madra, situasi pelambatan ekonomi secara nasional maupun lokal, berdampak pada perkembangan LPD Kedonganan. Sejumlah target yang ditetapkan tidak bisa tercapai, seperti target pemupukan dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito, penyaluran kredit dan aset. Tidak tercapainya target pemupukan dana tabungan dan deposito memang disebabkan pelambatan ekonomi. Hal ini berdampak pada aset LPD. Aset LPD Kedonganan hingga 31 Desember 2015 tercatat Rp 266,2 miliar, lebih rendah dari target Rp 290 miliar. Sementara tidak terpenuhinya target penyaluran kredit karena memang ada strategi baru yang diterapkan LPD Kedonganan untuk mengurangi penyaluran pinjaman, khususnya kepada krama tamiu (penduduk pendatang beragama Hindu) dan tamiu (penduduk pendatang non-Hindu). 

"Kredit kepada krama tamiu dan tamiu kami batasi karena kami ingin mengoptimalkan kredit bagi krama Desa Adat Kedonganan sendiri. Hakikat LPD memang begitu, membuka akses keuangan bagi komunitas adat terbatas di satu wilayah desa adat," kata Madra. 

Selama ini, imbuh Madra, kredit untuk krama tamiu dan tamiu yang tinggal di wawengkon (wilayah) Desa Adat Kedonganan bisa diberikan tetapi dengan persyaratan yang ketat, terutama ada krama Desa Adat Kedonganan sebagai penjamin. Dalam sistem tata kelola yang baru nanti, penyaluran kredit untuk krama tamiu dan tamiu ini bakal diatur kembali dalam koordinasi Dewan LPD dengan berdasarkan prinsip-prinsip pasidhikaran antardesa adat. 

Meskipun sejumlah target tidak terpenuhi, khusus target laba justru terlampaui. Tahun 2015, laba LPD Kedonganan ditargetkan Rp 11,088 miliar, tetapi realisasi laba LPD Kedonganan per 31 Desember 2015 senilai Rp 11,105 miliar.

"Tahun 2016, laba LPD Kedonganan ditargetkan Rp 12,088. Agar target ini bisa dicapai, semua pihak, baik pengurus dan karyawan LPD, prajuru desa, badan pengawas dan seluruh krama Desa Adat Kedonganan mesti berjuang bersama. Tingkatkan tabungan, tambah deposito, optimalkan kredit di LPD Kedonganan. Kita berjuang bersama," kata Madra. (*)

0 komentar:

Posting Komentar