Kamis, 08 Oktober 2015

Meluruskan Salah Kaprah Mengenai Dana LPD

Oleh I Ketut Madra 
(Kepala LPD Desa Adat Kedonganan)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara tegas sudah diakui Negara sebagai duwe (hak milik penuh) desa adat/desa pakraman. Sejak awal kelahiran tahun 1984, hal ini sudah ditegaskan dalam Perda LPD dan kini diperkuat lagi dengan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Belakangan, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah mengeluarkan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali yang menguatkan keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali. Karena itu, dana LPD sudah jelas berstatus dana desa adat dan dana krama desa, bukan uang Negara.

Pelayanan nasabah di LPD Kedonganan.
Selama ini masih ada salah kaprah di kalangan masyarakat Bali yang menganggap LPD milik pemerintah sehingga menganggap dana LPD merupakan uang Negara. Memang, pemerintah daerah (pemda), baik Provinsi Bali maupun Pemkab/Pemkot memberikan suntikan dana saat awal pembentukan LPD. Namun, hal itu tidak lantas berarti LPD milik pemerintah.

Posisi dana pemerintah saat awal pembentukan LPD itu adalah bantuan kepada desa adat untuk mendirikan LPD sekaligus sebagai rangsangan bagi krama desa adat untuk menabung dan meminjam di LPD karena LPD itu milik desa adat.

Bantuan kepada desa adat untuk membentuk LPD itu tidak jauh berbeda dengan bantuan pemerintah kepada pangempon dan desa adat untuk perbaikan pura atau pelaksanaan suatu upacara di pura serta desa adat. Meskipun memberikan bantuan, tidak lantas pura dimiliki pemerintah.

Bantuan pemerintah kepada desa adat saat awal pembentukan LPD merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah mengakui, mengayomi dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Pemberian bantuan itu tetap tidak mengurangi otonomi desa adat. 

Posisi dana bantuan pemerintah di LPD bisa beragam. Ada yang sepenuhnya menjadi modal LPD, ada juga yang disertai dengan suntikan modal dari desa adat sendiri.

Jika desa adatnya memiliki dana dan komitmen yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan LPD, desa adat akan menyertakan dana untuk modal LPD. Jika desa adatnya belum mampu, tentu dana bantuan dari pemerintah daerah sepenuhnya sebagai modal LPD. (*)

0 komentar:

Posting Komentar