Jumat, 23 Oktober 2015

Dewan LPD Bali Jadikan LPD Kedonganan Model Lembaga Keuangan Komunitas Adat

Dewan LPD Bali bakal menjadikan LPD Desa Adat Kedonganan sebagai role model (contoh) lembaga keuangan komunitas adat Bali. Hal ini dikarenakan pengelolaan LPD Kedonganan selama ini dinilai sesuai dengan visi dan misi pembentukan LPD sebagai lembaga penyangga agama, adat dan budaya Bali. Demikian dinyatakan Ketua Dewan LPD Bali, I Gde Made Sadguna saat sosialisasi Dewan LPD Bali di ruang pertemuan LPD Desa Adat Kedonganan, Jumat (23/10). 

Sosialisasi Dewan LPD Bali di hadapan prajuru dan tokoh-tokoh Desa Adat Kedonganan di ruang pertemuan LPD Kedonganan, Jumat (23/10).
Sosialisasi Dewan LPD Bali ini memenuhi undangan Desa Adat Kedonganan. Pertemuan yang dihadiri prajuru Desa Adat Kedonganan, kelian suka duka banjar serta tokoh-tokoh masyarakat Kedonganan itu dimaksudkan mengetahui secara lebih jelas keberadaan Dewan LPD Bali yang baru dibentuk Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali melalui rapat Sabha Kerta MUDP Bali pada 20 Agustus 2015.

Sadguna menjelaskan Dewan LPD Bali merupakan pelaksanaan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali yang merupakan amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam pasal 39 ayat 3 UU tersebut dinyatakan LPD diatur hukum adat dan tidak tunduk terhadap UU LKM tersebut sehingga tidak juga menjadi objek pengawasan OJK. 

"Nah, di Bali, otoritas adat tertinggi itu adalah MUDP. MUDP kemudian mem-follow up dengan membentuk Pararem LPD Bali sebagai wujud hukum adat Bali sekaligus kini tengah melakukan modifikasi hukum adat Bali yang bersifat Bali Mawacara. Untuk pengaturan LPD di Bali, MUDP menyusun sistem keuangan adat Bali, baik mikro maupun mikro. Untuk melaksanakan hal itu, MUDP membentuk Dewan LPD Bali yang akan menjalankan fungsi itu," kata Sadguna. 

Dewan LPD Bali, kata Sadguna, akan menjalankan fungsi sebagai regulator bagi seluruh LPD di Bali. Jika diibaratkan dalam sistem keuangan nasional, mirip dengan Bank Indonesia. Namun, Dewan LPD Bali tetap akan menjalin hubungan dan sinergi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar sistem keuangan adat Bali dan sistem keuangan nasional berjalan harmonis. 

Untuk melaksanakan tugasnya, kata Sadguna, Dewan LPD Bali akan didukung lima badan, yakni badan pelaksana, badan pengaturan dan pengawasan LPD, badan penjaminan layaknya LPS, badan penjaminan kredit layaknya Jamkrida, badan peradilan LPD dan badan penelitian dan pengembangan (litbang). 

Sadguna mengajak seluruh komponen masyarakat adat Bali bersatu mendukung langkah MUDP Bali melalui Dewan LPD Bali ini. Menurut Sadguna, melalui Dewan LPD Bali, MUDP melakukan penguatan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali dengan menjaga keunikan atau kekhususannya yang berdasarkan ajaran agama Hindu serta adat dan budaya Bali. 

"LPD Kedonganan kami jadikan model LPD Bali sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali karena LPD Kedonganan selama ini kami pandang sudah melaksanakan model pengelolaan yang sesuai dengan apa yang kini tengah kami rancang di Dewan LPD Bali," kata Sadguna. 

Penyarikan Desa Adat Kedonganan, I Made Sukada menyambut baik sosialisasi Dewan LPD Bali ini. Sukada berharap MUDP Bali, melalui Dewan LPD, benar-benar bisa memperkuat LPD, terutama mengantisipasi berbagai tekanan dari luar.

Mengenai dipilihnya LPD Kedonganan sebagai model, Sukada menyatakan apresiasinya. Dengan berkelakar, Sukada menyatakan, "Apa Dewan LPD Bali sudah yakin memilih LPD Kedonganan? Masalahnya Ketua LPD kami ini memang buduh-buduhan (gila-gilaan) mengembangkan LPD," kelakar Sukada. 

Prajuru Desa Adat Kedonganan, I Made Sudiana juga menyambut baik terbentuknya Dewan LPD Bali. Sudiana berharap Dewan LPD Bali bisa mengembangkan keberadaan LPD hingga makin bermanfaat bagi krama adat Bali. "Kami merasakan betul bagaimana nikmatnya memiliki LPD yang mampu memberikan manfaat bagi krama dan desa," kata Sudiana. 

Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra menyatakan kesiapannya dijadikan model pengelolaan LPD dalam kerangka sistem keuangan adat Bali yang sedang dibuat Dewan LPD Bali. Selama ini, kata Madra, LPD Kedonganan memang sudah menerapkan tata kelola LPD dengan kerangka Tri Hita Karana. "Kami di Kedonganan, memang sejak awal memandang LPD ini tidak sama dengan bank atau koperasi sehingga cara kami mengelola pun berbeda dengan bank dan koperasi," kata Madra. 

Madra berharap krama dan Desa Adat Kedonganan selaku pemilik LPD Kedonganan memberikan dukungan penuh pada langkah MUDP Bali melalui Dewan LPD Bali ini. Madra menegaskan melalui sistem keuangan berbasis adat Bali yang tengah disusun Dewan LPD Bali akan makin memperkuat LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali. "Tujuan akhirnya memaksimalkan peran LPD untuk kesejahteraan masyarakat adat Bali serta ajegnya agama, adat dan budaya Bali dengan basis desa adat atau desa pakraman," tegas Madra. 

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja sebelumnya sudah menegaskan mendukung langkah MUDP Bali membentuk Pararem LPD Bali sebagai amanat UU LKM. Dewan LPD merupakan pelaksanaan Pararem LPD Bali sehingga sudah sepatutnya juga didukung untuk membuat sistem keuangan adat Bali yang akan memperkuat LPD sebagai penyangga adat, budaya dan agama masyarakat Bali. (*)

0 komentar:

Posting Komentar