LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Jumat, 23 Oktober 2015

Dewan LPD Bali Jadikan LPD Kedonganan Model Lembaga Keuangan Komunitas Adat

Dewan LPD Bali bakal menjadikan LPD Desa Adat Kedonganan sebagai role model (contoh) lembaga keuangan komunitas adat Bali. Hal ini dikarenakan pengelolaan LPD Kedonganan selama ini dinilai sesuai dengan visi dan misi pembentukan LPD sebagai lembaga penyangga agama, adat dan budaya Bali. Demikian dinyatakan Ketua Dewan LPD Bali, I Gde Made Sadguna saat sosialisasi Dewan LPD Bali di ruang pertemuan LPD Desa Adat Kedonganan, Jumat (23/10). 

Sosialisasi Dewan LPD Bali di hadapan prajuru dan tokoh-tokoh Desa Adat Kedonganan di ruang pertemuan LPD Kedonganan, Jumat (23/10).
Sosialisasi Dewan LPD Bali ini memenuhi undangan Desa Adat Kedonganan. Pertemuan yang dihadiri prajuru Desa Adat Kedonganan, kelian suka duka banjar serta tokoh-tokoh masyarakat Kedonganan itu dimaksudkan mengetahui secara lebih jelas keberadaan Dewan LPD Bali yang baru dibentuk Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali melalui rapat Sabha Kerta MUDP Bali pada 20 Agustus 2015.

Sadguna menjelaskan Dewan LPD Bali merupakan pelaksanaan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali yang merupakan amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam pasal 39 ayat 3 UU tersebut dinyatakan LPD diatur hukum adat dan tidak tunduk terhadap UU LKM tersebut sehingga tidak juga menjadi objek pengawasan OJK. 

"Nah, di Bali, otoritas adat tertinggi itu adalah MUDP. MUDP kemudian mem-follow up dengan membentuk Pararem LPD Bali sebagai wujud hukum adat Bali sekaligus kini tengah melakukan modifikasi hukum adat Bali yang bersifat Bali Mawacara. Untuk pengaturan LPD di Bali, MUDP menyusun sistem keuangan adat Bali, baik mikro maupun mikro. Untuk melaksanakan hal itu, MUDP membentuk Dewan LPD Bali yang akan menjalankan fungsi itu," kata Sadguna. 

Dewan LPD Bali, kata Sadguna, akan menjalankan fungsi sebagai regulator bagi seluruh LPD di Bali. Jika diibaratkan dalam sistem keuangan nasional, mirip dengan Bank Indonesia. Namun, Dewan LPD Bali tetap akan menjalin hubungan dan sinergi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar sistem keuangan adat Bali dan sistem keuangan nasional berjalan harmonis. 

Untuk melaksanakan tugasnya, kata Sadguna, Dewan LPD Bali akan didukung lima badan, yakni badan pelaksana, badan pengaturan dan pengawasan LPD, badan penjaminan layaknya LPS, badan penjaminan kredit layaknya Jamkrida, badan peradilan LPD dan badan penelitian dan pengembangan (litbang). 

Sadguna mengajak seluruh komponen masyarakat adat Bali bersatu mendukung langkah MUDP Bali melalui Dewan LPD Bali ini. Menurut Sadguna, melalui Dewan LPD Bali, MUDP melakukan penguatan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali dengan menjaga keunikan atau kekhususannya yang berdasarkan ajaran agama Hindu serta adat dan budaya Bali. 

"LPD Kedonganan kami jadikan model LPD Bali sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali karena LPD Kedonganan selama ini kami pandang sudah melaksanakan model pengelolaan yang sesuai dengan apa yang kini tengah kami rancang di Dewan LPD Bali," kata Sadguna. 

Penyarikan Desa Adat Kedonganan, I Made Sukada menyambut baik sosialisasi Dewan LPD Bali ini. Sukada berharap MUDP Bali, melalui Dewan LPD, benar-benar bisa memperkuat LPD, terutama mengantisipasi berbagai tekanan dari luar.

Mengenai dipilihnya LPD Kedonganan sebagai model, Sukada menyatakan apresiasinya. Dengan berkelakar, Sukada menyatakan, "Apa Dewan LPD Bali sudah yakin memilih LPD Kedonganan? Masalahnya Ketua LPD kami ini memang buduh-buduhan (gila-gilaan) mengembangkan LPD," kelakar Sukada. 

Prajuru Desa Adat Kedonganan, I Made Sudiana juga menyambut baik terbentuknya Dewan LPD Bali. Sudiana berharap Dewan LPD Bali bisa mengembangkan keberadaan LPD hingga makin bermanfaat bagi krama adat Bali. "Kami merasakan betul bagaimana nikmatnya memiliki LPD yang mampu memberikan manfaat bagi krama dan desa," kata Sudiana. 

Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra menyatakan kesiapannya dijadikan model pengelolaan LPD dalam kerangka sistem keuangan adat Bali yang sedang dibuat Dewan LPD Bali. Selama ini, kata Madra, LPD Kedonganan memang sudah menerapkan tata kelola LPD dengan kerangka Tri Hita Karana. "Kami di Kedonganan, memang sejak awal memandang LPD ini tidak sama dengan bank atau koperasi sehingga cara kami mengelola pun berbeda dengan bank dan koperasi," kata Madra. 

Madra berharap krama dan Desa Adat Kedonganan selaku pemilik LPD Kedonganan memberikan dukungan penuh pada langkah MUDP Bali melalui Dewan LPD Bali ini. Madra menegaskan melalui sistem keuangan berbasis adat Bali yang tengah disusun Dewan LPD Bali akan makin memperkuat LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali. "Tujuan akhirnya memaksimalkan peran LPD untuk kesejahteraan masyarakat adat Bali serta ajegnya agama, adat dan budaya Bali dengan basis desa adat atau desa pakraman," tegas Madra. 

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja sebelumnya sudah menegaskan mendukung langkah MUDP Bali membentuk Pararem LPD Bali sebagai amanat UU LKM. Dewan LPD merupakan pelaksanaan Pararem LPD Bali sehingga sudah sepatutnya juga didukung untuk membuat sistem keuangan adat Bali yang akan memperkuat LPD sebagai penyangga adat, budaya dan agama masyarakat Bali. (*)

Kamis, 08 Oktober 2015

Meluruskan Salah Kaprah Mengenai Dana LPD

Oleh I Ketut Madra 
(Kepala LPD Desa Adat Kedonganan)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara tegas sudah diakui Negara sebagai duwe (hak milik penuh) desa adat/desa pakraman. Sejak awal kelahiran tahun 1984, hal ini sudah ditegaskan dalam Perda LPD dan kini diperkuat lagi dengan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Belakangan, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali telah mengeluarkan Keputusan Paruman Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali No. 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang Pararem LPD Bali yang menguatkan keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali. Karena itu, dana LPD sudah jelas berstatus dana desa adat dan dana krama desa, bukan uang Negara.

Pelayanan nasabah di LPD Kedonganan.
Selama ini masih ada salah kaprah di kalangan masyarakat Bali yang menganggap LPD milik pemerintah sehingga menganggap dana LPD merupakan uang Negara. Memang, pemerintah daerah (pemda), baik Provinsi Bali maupun Pemkab/Pemkot memberikan suntikan dana saat awal pembentukan LPD. Namun, hal itu tidak lantas berarti LPD milik pemerintah.

Posisi dana pemerintah saat awal pembentukan LPD itu adalah bantuan kepada desa adat untuk mendirikan LPD sekaligus sebagai rangsangan bagi krama desa adat untuk menabung dan meminjam di LPD karena LPD itu milik desa adat.

Bantuan kepada desa adat untuk membentuk LPD itu tidak jauh berbeda dengan bantuan pemerintah kepada pangempon dan desa adat untuk perbaikan pura atau pelaksanaan suatu upacara di pura serta desa adat. Meskipun memberikan bantuan, tidak lantas pura dimiliki pemerintah.

Bantuan pemerintah kepada desa adat saat awal pembentukan LPD merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah mengakui, mengayomi dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Pemberian bantuan itu tetap tidak mengurangi otonomi desa adat. 

Posisi dana bantuan pemerintah di LPD bisa beragam. Ada yang sepenuhnya menjadi modal LPD, ada juga yang disertai dengan suntikan modal dari desa adat sendiri.

Jika desa adatnya memiliki dana dan komitmen yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan LPD, desa adat akan menyertakan dana untuk modal LPD. Jika desa adatnya belum mampu, tentu dana bantuan dari pemerintah daerah sepenuhnya sebagai modal LPD. (*)

Senin, 05 Oktober 2015

Ngaben dan Nyekah Ngemasa IV Kedonganan: Difasilitasi Desa Adat, Dimotori LPD

Tradisi ngaben dan nyekah atau disebut juga karya atiwa-tiwa lan atma wedana secara massal di Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung kian kokoh saja. Untuk keempat kalinya sejak tahun 2006, desa yang kini terkenal sebagai salah satu pusat wisata kuliner di Bali itu menggelar upacara ngaben dan nyekah ngemasa. Puncak upacara ngaben dilaksanakan Senin (5/10).

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja menjelaskan upacara ngaben dan nyekah ngemasa ini sudah menjadi program rutin Desa Adat Kedonganan saban tiga tahun dan sudah dimasukkan dalam awig-awig desa adat. Program ini hasil sinergi dengan program Simpanan Upacara Adat (Sipadat) LPD Desa Adat Kedonganan.

“Program ini sudah dimulai tahun 2006 dan tahun ini merupakan yang keempat kali,” kata Puja.


Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra menambahkan ngaben dan nyekah ngemasa merupakan labda (manfaat) yang diberikan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali milik desa adat kepada krama Desa Adat Kedonganan selaku pemilik sekaligus nasabah LPD. Biaya upacara sepenuhnya diambil dari hasil pengelolaan dana krama di LPD Kedonganan.

“Krama memang tidak mengeluarkan biaya secara langsung untuk ikut dalam upacara ini. Akan tetapi, krama-lah yang sesungguhnya membiayai upacara ini melalui kegiatan pengelolaan dana krama di LPD. Yang melaksanakan upacara ini juga krama pemilik sawa secara bersama-sama, sementara desa adat sebagai fasilitator dan LPD sebagai motor penggeraknya,” kata Madra.

Pola ngaben dan nyekah massal di Kedonganan ini, kata Madra, didasari konsep pasidhi kara yang menjadi basis semangat komunitas adat Bali. Karena itu, kebersamaan dan kekeluargaan menjiwai setiap rangkaian upacara atau pun kegiatan.
Menurut Puja, upacara ngaben dan nyekah secara massal memang bertujuan memperkuat bangunan kebersamaan di antara krama desa. Menurut Puja, ngaben dan nyekah massal ini tidak sekadar untuk menghemat biaya, tetapi yang jauh lebih penting memupuk semangat kebersamaan dan persatuan di antara krama desa.

Madra menambahkan yang ditonjolkan dalam ngaben dan nyekah massal di Kedonganan yakni kebersahajaan, bukan jor-joran, apalagi adu gengsi. Menurut Madra, ber-yadnya tidak boleh dilandasi semangat jor-joran atau adu gengsi. Justru, yadnya harus semakin memperkuat empati dan simpati terhadap sesama.

Ketua Panitia, I Made Sukada menjelaskan upacara ngaben diikuti 55 sawa, ngelangkir dan ngelungah sebanyak 75 sawa dan nyekah diikuti 100 sekah. Peserta berasal dari seluruh banjar adat di wilayah Desa Adat Kedonganan. Upacara di-puput enam sulinggih.

Sukada menjelaskan rangkaian karya atiwa-tiwa lan atma wedana sudah dimulai pada Jumat (4/9) lalu yang ditandai dengan matur piuning dan nyukat genah pangorong. Jumat (2/10) lalu dilaksanakan upacara ngulapin. Sabtu (3/10)  dilanjutkan dengan nunas tirtha pangaskaran. Minggu (4/10) dilaksanakan upacara pangaskaran, saji tarpana, ngunggahang damar kurung dan nyimpangang adegan ke soang-soang sawa. Puncak upacara ngaben dilaksanakan Senin (5/10).

Puncak upacara atma wedana atau nyekah dilaksanakan pada Senin (17/10) mendatang. Rangkaian upacara diakhiri dengan nyegara gunung dan nampiang ring Hyang Guru pada Rabu (21/10) mendatang. (b.)