Kamis, 12 Maret 2015

Ingin Pilih Desa Adat, DPRD Sumbar Kunjungi Kedonganan

Prakarsa krama Desa Adat Kedonganan untuk mendaftarkan desa adat menyikapipemberlakuan UU No. 6/2014 tentang Desa ternyata terdengar hingga ke luar Bali. Hal ini menarik minat Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) UU Desa DPRD Sumatra Barat mengunjungi Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, Rabu (11/3). Rombongan diterima prajuru Desa Adat Kedonganan di Gedung LPD Desa Adat Kedonganan.



Pemimpin rombongan DPRD Sumbar, H. Aristo Munandar menyatakan pihaknya ingin mencari perbandingan seputar pilihan pengakuan desa adat atau desa dinas terkait dengan diberlakukannya UU Desa. Aristo mengatakan antara Bali dan Sumatra Barat memiliki kemiripan dalam pengelolaan sistem adat yang diwariskan secara turun-menurun.



“Kedatangan kami ke Desa Adat Kedonganan ingin melihat langsung bagaimana aktivitas adat di sini. Ternyata di sini berjalan sangat baik. Kami di Sumbar tengah mewacanakan kembali menata sistem adat ini karena ada peluang dengan diterbitkannya UU,” kata Aristo yang pernah menjadi kandidat Gubernur Sumbar ini.



Aristo mengakui, di Sumbar tengah terjadi perbincangan antara pilihan desa adat atau desa dinas. “Kalau ditingkat elite lebih condong memilih desa adat, sedangkan di tatanan bawah memilih kedinasan. Kami sebenarnya ingin meniru Bali, apa pilihan masyarakat Bali. Kalau saya lebih condong memilih desa adat,“ jelas mantan Bupati Agam ini.



Ada alasan kuat yang mendasari pihaknya lebih cenderung memilih desa adat. Secara struktur, kata Aristo, adat di Sumbar sudah tertata dengan baik, sama seperti Bali. “Struktur adat lengkap, pengurusnya lengkap dan fungsi adat dalam menjaga budaya dan tradisinya juga masih sangat relevan,” tambah Arsito seraya menyebutkan Bali, Sumbar dan Aceh benar-benar masih kental dengan tradisinya masing -masing.



Tokoh Kedonganan yang juga Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra mengungkapkan di Bali justru arus bawah berkeinginan adat tetap dipertahankan, sebaliknya di kalangan elite, para bupati dan walikota masih bingung. Namun, ada beberapa bupati sudah menyatakan sikap tegas ingin mendaftarkan desa adat.



“Di Bali, tatanan struktur adat tidak jauh beda dengan Sumbar. Bahkan, Bali justru pernah belajar ke Sumbar mengenai lembaga keuangan milik komunitas adat, yakni Lumbung Pitih Nagari (LPN). Di Bali, dikembangkan menjadi LPD. Itu artinya, antara Bali dan Sumbar tidak ada masalah dengan desa adat. Lembaganya masih ada, struktur dan fungsinya masih berjalan dan hubungan dengan pemerintah harmonis. Karena itu, hal semacam ini harus dipertahankan dan diperkuat,” tandas Madra. (*)

0 komentar:

Posting Komentar