Minggu, 07 Desember 2014

I Wayan Murja: Segera Aplikasikan "Perarem" LPD

Payung hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah jelas berdasarkan hukum adat. Karena itu, keberadaan perarem LPD sebaiknya dapat segera diaplikasikan. Pandangan ini dikemukakan praktisi perbankan, I Wayan Murja, S.E., M.M., di sela-sela memberikan pelatihan kepada karyawan LPD Kedonganan, Jumat (5/12) lalu.

I Wayan Murja, S.E., M.M.
Menurut Murja, setelah keluarnya UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengecualikan LPD sekaligus menegaskan lembaga keuangan milik desa adat ini diatur dengan hukum adat, seharusnya segera ditindaklanjuti dengan menyiapkan paying hukum adat Bali yang jelas terhadap LPD. Selanjutnya, dibuatkan pula peraturan teknis dalam pengelolaan LPD, seperti pembentukan Dewan LPD. Dalam pandangan Murja, Dewan LPD ini bisa diberi fungsi khusus mengawasi, membina, menyalurkan modal  LPD di seluruh Bali. “Saya dorong ini segera dibuat,” kata Murja.

Murja menegaskan, sebagai lembaga penyangga keberlangsungan adat dan budaya Bali di desa pakraman, pihaknya berharap pemerintah jangan lagi ragu-ragu memberi dukungan, karena pengakuan negara sudah jelas bahwa LPD milik desa adat. Begitu pun kalangan pengelola LPD di Bali segera duduk bersama, menyatukan kerangka pikiran LPD ke depan. “Karena ini lembaga milik desa adat, maka bendesa, pengurus dan pengawas harus bersatu, dan pemerintah tetap mendorong LPD ini,” harap Murja yang juga salah seorang pengajar Certif.

Murja mengingatkan pemahaman LPD sebagai duwe (hak milik penuh) desa adat jangan dilihat sepotong-sepotong. “ LPD satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki keunikan dan kekhasan yang menggerakan roda adat dan tradisi di Bali, perlu pemahaman yang sama, dengan pola tata kelola yang sama. Tidak boleh lagi ada pemilik LPD berpikiran ganda, artinya dasar hukum yang mendua. Ada yang masih mengakui LPD bersadarkan Perda, padahal sudah jelas bukan LKM. Inilah pentingnya sistem atau regulasi kebijakan Badan atau Dewan LPD yang nanti akan dibentuk, sehingga tidak rancu dalam mengelola aset,” jelasnya.

Di sisi lain, sistem pelatihan tata kelola LPD oleh para karyawan sangat perlu dilakukan. Saat ini baru tingkat manajer atau pengurusnya yang mendapatkan pelatihan, sedangkan tingkat karyawan belum pernah diberikan pelatihan secara berkelanjutan, termasuk juga para pengawas. Sebaiknya, seluruh pengelola LPD dari berbagai level mendapat palatihan manajemen LPD. “Bagaiman mengawasi kalau pengawas tidak mengerti LPD. Masalahnya, LPD ini berbeda sekali dengan bank , koperasi dan sebagainya,” ucap Murja yang getol ikut mendorong LPD dikembangkan sebagai aset menjaga Bali ke depan. 

Di Bali kini terdapat 1.422  LPD dengan total aset mencapai Rp 11,6 triliun hingga Rp 12 triliun. Aset LPD se Bali ini menggungguli aset 137 bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Bali yang baru mencapai Rp 7, 73 Triliun. (*)

0 komentar:

Posting Komentar