Minggu, 09 November 2014

Memahami Hukum Adat Bali


Perbincangan mengenai hukum adat Bali belakangan mengundang perhatian di kalangan pengelola LPD di Bali. Hal ini menyusul pengecualian LPD dalam pengaturan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam UU itu disebutkan LPD diatur dengan hukum adat sehingga tidak tunduk dengan UU LKM. Namun, banyak orang belum memahami apa sebetulnya hukum adat itu.


Paruman Desa Adat Kedonganan


Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra dalam buku Pengantar Hukum Adat Bali (2006), hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pada awalnya, istilah “hukum adat Bali” tidaklah begitu dikenal di kalangan masyarakat Bali. Istilah yang biasa dikenal di kalangan masyarakat Bali, yakni adat, dresta, gama, sima, cara, kerta sima, geguat, pengeling-eling, tunggul, awig-awig, perarem dan lainnya untuk menyebut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik untuk adat yang bersifat hukum (hukum adat) maupun untuk adat yang tidak bersifat hukum (adat istiadat).



Dalam konteks Bali, pembicaraan mengenai hukum adat Bali tidak bisa dilepaskan dari desa adat atau desa pakraman. Pasalnya, seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dinyatakan “desa adat atau pun desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Pengertian ini menegaskan desa adat atau desa pakraman memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri.



Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.



Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat (dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman. 



Semua desa adat atau desa pakraman di Bali memiliki awig-awig. Sebelum disahkan, awig-awig itu disusun dan dirembukkan dalam suatu rapat krama desa yang disebut paruman desa. Di masa lalu, awig-awig desa adat belum tertulis. Setelah para prajuru (pengurus) desa mengenal budaya baca tulis, awig-awig yang diputuskan dalam paruman desa pun dicatat.  Sejak tahun 1969, desa-desa adat di Bali memiliki kecenderungan menuliskan awig-awig-nya dalam format dan sistematika yang seragam. Ini tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Pemda Bali yang mendorong desa-desa adat di Bali menuliskan awig-awig-nya. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum adat di desa adat.



Selain istilah awig-awig, juga dikenal istilah perarem. Kedua istilah ini disamakan pengertiannya. Namun, belakangan setelah awig-awig ditulis, perarem mempunyai pengertian khusus, yaitu sebagai peraturan-peraturan desa adat yang masih berupa keputusan-keputusan sangkepan desa (rapat desa).



Ada tiga jenis perarem, yakni perarem panyahcah awig-awig, perarem ngele, dan perarem penepas wicara. Perarem penyahcah awig-awig adalah perarem yang berupa aturan pelaksanaan dari pawos-pawos (pasal) yang sudah ada dalam awig-awig. Perarem ngele disebut juga perarem lepas, yaitu berupa peraturan-peraturan baru yang dibuat melalui sangkepan desa untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Perarem penepas wicara, yaitu berupa keputusan sangkepan desa untuk memberikan penyelesaian atau memberikan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa adat atau desa pakraman. (*)

0 komentar:

Posting Komentar