Jumat, 07 Maret 2014

Perkuat LPD, DPD Desak Pemprov Bali Konsisten Laksanakan UU LKM

Wirata: SE MUDP Bali Terobosan Strategis ---

Anggota DPD RI, I Nengah Wirata
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Provinsi Bali, I Nengah Wirata meminta komponen masyarakat Bali mensyukuri terbitnya UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengecualikan LPD dari pengaturan UU tersebut sekaligus menegaskan LPD sebagai lembaga khusus milik masyarakat adat yang diatur hukum adat. UU ini, kata Wirata, memperkuat kedudukan LPD sebagai aset ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat Bali. Karena itu, tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai representasi masyarakat Bali melaksanakan amanat UU LKM itu secara konsisten.

“UU LKM ini melegitimasi sekaligus memperkuat visi dan misi Pak Mantra (IB Mantra, Gubernur Bali 1978—1988) yang menempatkan LPD sebagai penyangga adat dan budaya masyarakat Bali. Artinya, UU LKM ini mengembalikan LPD ke jati dirinya sebagai lembaga adat yang mengemban fungsi keuangan dan ekonomi krama adat Bali,” kata Wirata di Kerobokan, Badung, Kamis (6/3).

Wirata mendesak komponen masyarakat Bali, terutama Pemprov Bali, DPRD Bali, dan Majelis Desa Pakraman (MDP), segera mengambil langkah strategis memperkuat LPD sebagai implementasi UU LKM. Wirata mengapresiasi dan mendukung langkah MUDP Provinsi Bali yang mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh MDP, bendesa/kelian desa adat serta pengurus LPD se-Bali menyikapi UU LKM. Langkah MUDP itu disebutnya sebagai terobosan yang sangat strategis untuk menyelamatkan LPD di tengah polemik mengenai kedudukan LPD pasca-UU LKM.

“Kini kita tinggal mendukung dan melangkah bersama MUDP Bali untuk merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai payung hukum bersama dalam pengelolaan LPD,” kata Wirata.

Langkah MUDP itu, kata Wirata, seyogyanya diikuti Gubernur dan DPRD Bali sebagai representasi politik masyarakat Bali. Dengan berlakunya UU LKM, peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang selama ini dijadikan landasan yuridis pendirian dan pengelolaan LPD, secara otomatis gugur. Landasan pendirian dan pengelolaan LPD kini adalah hukum adat, yang dalam tatanan adat masyarakat Bali diwujudkan dalam bentuk awig-awig atau perarem.

“Kalau memang perda mau dipertahankan, maka harus diselaraskan dengan amanat UU LKM yang menegaskan LPD diatur hukum adat. Dengan kata lain, kedudukan perda adalah sebatas mengakui, mengayomi dan melindungi LPD sebagai duwe desa pakraman, bukan mengintervensi,” tegas Wirata. Bila langkah itu dipilih, menurut Wirata, jalan terbaik adalah mensinkronkan pengaturan LPD itu ke dalam Perda Desa Pakraman karena LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman.

Pandangan hukum senada sebelumnya juga dikemukakan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya.


Menurut Nurjaya, wujud hukum adat bagi LPD tiada lain adalah awig-awig atau perarem di masing-masing desa pakraman. Peraturan daerah (perda) yang selama ini menjadi dasar pengaturan LPD merupakan hukum negara, sehingga sudah tidak selaras lagi dengan amanat UU LKM. “Keberadaan perda dan pergub selama ini yang mengatur LPD dapat disesuaikan. Sejauh ini, perda yang menjadi dasar operasional LPD lebih mengesankan nuansa perbankan. Kenyataannya, LPD ini merupakan lembaga komunitas  adat sehingga sangat berbeda dengan perbankan,” kata Nurjaya. (*)

0 komentar:

Posting Komentar