Selasa, 25 Februari 2014

Pokok-Pokok Pikiran LPD di Bali Menyikapi UU LKM

Oleh I Ketut Madra, S.H., M.M.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan
Prajuru MUDP Provinsi Bali

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro patut diapresiasi positif. Dalam UU ini keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU ini”.

I Ketut Madra, S.H., M.M.

Pasal 39 ayat 3 dalam UU LKM itu menegaskan dua hal penting dalam kaitannya dengan kedudukan LPD: (1) LPD memang bukan LKM sehingga tidak tunduk pada UU LKM, serta (2) LPD merupakan lembaga adat karena diatur berdasarkan hukum adat.

UU LKM ini merupakan pencapaian terbaik hingga saat ini bagi masyarakat adat Bali karena eksistensinya diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan perekonomian komunitas adat Bali. Oleh karena itu, krama desa adat se-Bali sebagai bagian penting dalam masyarakat Bali wajib mendukung kekhususan yang diberikan UU LKM kepada LPD.

Sebagai tindak lanjut atas telah terbitnya UU LKM itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk penguatan keberadaan LPD sebagai salah satu aset penting masyarakat adat Bali. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok pikiran sekaligus usulan langkah-langkah strategis berkenaan dengan pengaturan dan penguatan LPD sebagai duwe desa pakraman di Bali.

  1. UU LKM yang menegaskan LPD sebagai lembaga keuangan komunitas adat yang diatur dengan hukum adat seharusnya tidak menimbulkan keragu-raguan lagi di kalangan pengelola LPD, Desa Pakraman, Pemerintah Daerah dan stakeholders bahwa LPD di Bali merupakan lembaga komunitas adat Bali dengan fungsi keuangan dan ekonomi khusus krama adat sebagai salah satu fondasi ketahanan Bali. Dengan kata lain, dari aspek legalitas formal, LPD secara sah diakui sebagai lembaga milik komunitas adat Bali yang diatur dengan hukum adat Bali. Payung hukum LPD adalah hukum adat Bali.

  1. UU LKM memperkuat visi dan misi LPD sejak awal didirikan dengan inisiator Gubernur Bali, Prof. Dr. IB Mantra yang didukung tim pada masa itu serta difasilitasi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wujud pengakuan, pengayoman dan perlindungan pemerintah (Negara) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Sejak awal, LPD memang dirancang sebagai lembaga penyangga adat dan budaya Bali yang berbasis komunitas adat di desa pakraman. Itu sebabnya, secara sadar saat awal didirikan LPD ditempatkan dalam kerangka desa adat atau desa pakraman, bukan desa dinas. Artinya, Gubernur IB Mantra dan Pemprov Bali kala itu memiliki visi penguatan adat dan budaya Bali yang kuat dengan mengintroduksi LPD di masing-masing desa adat/pakraman.

  1. Inisiatif dan fasilitasi pembentukan LPD oleh Pemda Bali lahir dari kearifan lokal Bali berupa tradisi pacingkreman dalam dinamika sekaa, banjar dan desa adat/pakraman yang sudah diwarisi sejak berabad-abad silam. Gubernur IB Mantra dan jajaran Pemda Bali mengadopsi tradisi pacingkreman itu secara cerdas dan penuh visi masa depan untuk ketahanan ekonomi masyarakat adat Bali sekaligus menyangga kelangsungan adat dan budaya Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu.

  1. Adanya bantuan dana dari Pemda Bali dan Pemda Kabupaten/Kota saat awal pendirian LPD di masing-masing desa pakraman merupakan wujud catu Negara bagi lembaga adat sebagai implementasi pengakuan, pengayoman dan perlindungan kesatuan hukum masyarakat adat Bali dan bukan bentuk penyertaan modal oleh pemerintah kepada LPD. Secara praktis, bantuan dana itu sejatinya sebagai bentuk motivasi pemerintah kepada krama desa adat untuk mengembangkan LPD.

  1. Bahwa LPD sejak awal diatur berdasarkan hukum adat dibuktikan dari persyaratan yang diberikan Pemda Bali pada saat itu kepada desa adat yang mendirikan LPD harus memiliki awig-awig tertulis. Awig-awig inilah yang mejadi landasan kuat bagi pendirian dan pengelolaan LPD di desa adat/pakraman.

  1. Bahwa pendirian LPD di tiap-tiap desa pakraman dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota sesungguhnya dalam kaitan pengembanan fungsi pengakuan, pengayoman dan perlindungan Negara terhadap lembaga adat, bukan dalam pengertian intervensi atau pengaturan oleh Negara. Hak legitimasi dan pengaturan LPD tetap berada di tangan desa pakraman sebagai lembaga yang otonom, sedangkan pemerintah hanya mengakui, mengayomi, melindungi, menginisiasi dan memfasilitasi.

  1. Terbitnya Perda Nomor 2 tahun 1988 tentang LPD yang kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 dan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang LPD sejatinya merupakan bentuk ketidakkonsistenan dalam menempatkan LPD sebagai milik desa adat/pakraman. Di satu sisi LPD diakui sebagai lembaga milik desa pakraman yang memiliki hak otonom mengatur dirinya sendiri sesuai amanat UUD 1945, di sisi lain duwe (hak milik) desa adat/pakraman diatur oleh Perda yang nota bene merupakan produk hukum Negara. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi pemicu munculnya tafsir liar terhadap LPD yang berlanjut hingga kini.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka kami merekomendasikan langkah-langkah penguatan LPD sebagai berikut.

  1. Seluruh komponen masyarakat Bali, khususnya masyarakat adat Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para stakeholders menyatukan pandangan berkenaan dengan kedudukan (linggih) dan tata kelola (sasana) LPD sebagai salah satu duwe (hak milik penuh) desa pakraman berpijak pada amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Oleh karena UU LKM secara jelas menyebut LPD diatur berdasarkan hukum adat, maka tidak selayaknya lagi muncul pandangan lain mengenai legalitas LPD dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI).

  1. Semua komponen masyarakat adat Bali mesti memandang LPD dalam kerangka kepentingan terbesar masyarakat Bali, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, apalagi kepentingan politik jangka pendek. Terlalu mahal harganya bagi masyarakat adat Bali jika keberadaan LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman dikorbankan untuk kepentingan pribadi atau  kepentingan politik jangka pendek. Bali akan kehilangan mutiara berharganya sekaligus kehilangan peluang dan momentum untuk menjaga eksistensi dan masa depan adat dan budayanya apabila LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman sekaligus penyangga adat dan budaya Bali di tengah tantangan, ancaman dan gangguan yang tiada henti menerpa Bali, baik secara nyata maupun halus.

  1. Apa yang dialami LPD sejak didirikan 30 tahun lalu hingga kini merupakan bagian dari dinamika sejarah yang harus dicermati secara cerdas, cerdik dan arif oleh kita semua sebagai generasi penerus Bali. Perjalanan LPD dengan segala kesuksesan atau pun kelemahannya, telah memunculkan berbagai tantangan dan gangguan. Generasi pendahulu kita telah menunjukkan bukti nyata mereka mampu menjaga dan melindungi LPD sehingga bisa bertahan dan diakui sukses seperti sekarang. Mereka memiliki kecerdasan memahami dinamika yang sedang terjadi, kecerdikan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi sekaligus komitmen yang kuat bagi masyarakat adat Bali. Sungguh memalukan dan memilukan jika di tangan kita, generasi penerus kini, gagal melanjutkan tanggung jawab sejarah menjaga dan menguatkan LPD sebagai duwe masyarakat adat Bali di desa pakraman. Tantangan, gangguan, ancaman terhadap LPD harus kita hadapi dengan kreatif, inovatif dan kerja keras, bukan malah menyerah kalah apalagi menjadi bagian dari upaya pelemahan LPD.

  1. Sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab pada keberlanjutan masa depan LPD, kita harus bisa memandang persoalan yang lebih besar dan substansial yang dihadapi LPD di masa kini dan masa depan, bukan semata-mata melihat persoalan lain yang justru amat kecil, misalnya mengenai dana pembinaan/pemberdayaan 5% dari keuntungan LPD. Karena LPD merupakan duwe (hak milik penuh) desa pakraman, urusan kita sebagai masyarakat Bali bukan hanya 5% dari keuntungan LPD, tetapi 100%. Yang 100% itu adalah substansi LPD: LPD yang kuat, LPD yang sehat dan LPD yang bermanfaat bagi masyarakat adat Bali sekaligus berkontribusi dalam membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan komunitas adat Bali.

  1. Untuk itulah, langkah-langkah yang telah ditempuh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali untuk menguatkan LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang berdasarkan hukum adat Bali patut didukung semua pihak. Langkah strategis MUDP Provinsi Bali yang merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai panduan bagi pengelolaan LPD di Bali merupakan hal mendesak dan penting yang harus didukung penuh seluruh komponen masyarakat adat Bali. Tidak sepantasnya muncul langkah-langkah sebaliknya apalagi hendak mendelegitimasi MUDP sebagai wadah tunggal payung adat Bali dalam memperkuat kedudukan dan tata kelola LPD.

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai representasi Negara yang mengakui, mengayomi dan melindungi lembaga adat Bali sepatutnya mendukung, mengayomi dan memfasilitasi langkah-langkah strategis untuk penguatan dan penyelamatan LPD sebagai duwe desa pakraman. LPD yang merupakan wujud nyata kemandirian ekonomi masyarakat adat Bali merupakan kekuatan pembangunan yang penting bagi Bali. Melalui LPD, masyarakat adat Bali bergerak membangun dirinya sendiri. Ini selaras dengan semangat Reformasi, yakni mendorong prakarsa masyarakat untuk membangun secara mandiri (swadesi) sebagaimana konsep pembangunan partisipatori yang kini tengah dikembangkan pemerintah.

  1. Sebagai langkah jangka pendek menyusul keluarnya UU LKM, harus ada penataan kembali terhadap segala peraturan atau ketentuan mengenai LPD, khususnya perda dan pergub yang mengatur tentang LPD. Dengan ditegaskannya LPD sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali yang diatur dengan hukum adat, perda dan pergub yang selama ini mengatur LPD mesti dikaji kembali.

  1. Oleh karena UU LKM sudah menegaskan LPD berdasarkan hukum adat, maka desa pakraman di seluruh Bali yang menjadi pemilik LPD mesti menegaskan kembali keberadaan LPD dalam awig-awig atau perarem di desa pakraman masing-masing. Awig-awig dan perarem merupakan salah satu bentuk konkret hukum adat Bali yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan adat masyarakat adat Bali. Agar keberadaan LPD yang diatur awig-awig atau perarem lebih kuat, perlu dibuat awig-awig atau perarem LPD Bali yang menjadi payung bersama pengelolaan LPD di seluruh desa pakraman di Bali. Awig-awig atau perarem LPD Bali kini sedang dirancang MUDP Provinsi Bali.

  1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan LPD, seperti Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa (LPLPD), Badan Kerja Sama (BKS) LPD semestinya tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi berada dalam langkah dengan upaya bersama untuk menguatkan LPD. Dalam kerangka Bali, Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, bahwa Majelis Desa Pakraman mempunyai wewenang memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, termasuk masalah-masalah LPD sebagai duwe desa pakraman, maka langkah-langkah strategis untuk penguatan LPD semestinya tetap dalam kendali MUDP sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali yang merupakan pemilik LPD.

  1. Untuk jangka panjang, semua pihak terkait mesti melakukan penataan kembali segala aspek yang berkaitan dengan kedudukan dan tata kelola LPD sehingga lembaga ini bisa lebih kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat adat Bali dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan negara.



Badung, 24 Februari 2014 

0 komentar:

Posting Komentar