Senin, 03 Februari 2014

Pemprov Dituding tak Serius Kuatkan LPD

Madra: BKS dan LPLPD Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dinilai tidak serius menguatkan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali di desa pakraman. Hingga setahun lebih UU LKM yang mengakui LPD sebagai lembaga keuangan berdasarkan hukum adat disahkan, belum ada langkah konkret untuk memperjelas dan menguatkan keberadaan LPD. Di sisi lain, sejumlah perangkat yang dibentuk sesuai amanat Perda No 4 tahun 2012, seperti Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali dan Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali justru berjalan sendiri-sendiri.

Penilaian ini dikemukakan Ketua  LPD Kedonganan, I Ketut Madra, Ketua LPD Pecatu, I Ketut Giriarta dan Ketua LPD Kuta, I Wayan Budaartha, Minggu (2/2). 

"UU LKM merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi LPD. Ini harus disikapi serius, bukan hanya kami. selaku pengurus LPD, tapi seluruh komponen masyarakat adat Bali. Pemprov sebagai pengayom masyarakat Bali mestinya sungguh-sungguh mengayomi dan memperkuat LPD karena LPD merupakan aset Bali yang diakui Negara," kata Madra.

Anehnya, pihak-pihak terkait justru lebih sibuk mengurus dana pemberdayaan 5% daripada masalah substansial yang dihadapi LPD. "Kalau LPD ada masalah yang dituntut bertanggung jawab hanya pengurus. Pembina atau LPLPD justru lepas tangan," kritik Giriarta.

Itu sebabnya, imbuh Budaarta, LPD di Badung hingga kini tetap tidak mau menyetor dana pemberdayaan. Selain manfaat yang didapat LPD belum jelas, pertanggungjawaban dana pembinaan dulu juga belum jelas.

Madra malah menengarai ada pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman LPD diatur hukum adat sesuai amanat UU LKM. Bahkan, kata Madra, ada yang menjadikan LPD sebagai alat untuk tujuan lain di luar misi menguatkan LPD sebagai aset krama adat Bali.

"Yang lebih memprihatinkan lagi, ada pihak yang diberi kewenangan mengurus LPD malah tak mengerti LPD. Bahkan mengaku tak merasakan manfaat LPD baginya, padahal dia mengaku sebagai krama desa adat di Bali. Artinya, Pemprov menempatkan orang yang salah. Kenapa begitu, ya karena memang tidak serius," kata Madra.


Madra mendesak Pemprov segera duduk bersama MDP sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali untuk merumuskan langkah penyelamatan dan penguatan LPD. Perda LPD juga mengamanatkan Gubernur Bali senantiasa berkomunikasi dengan MDP saat mengambi keputusan dan langkah mengenai LPD. (*)

0 komentar:

Posting Komentar