Kamis, 13 Februari 2014

MUDP Keluarkan SE Tegaskan LPD Berdasarkan Hukum Adat Bali

Keragu-raguan mengenai keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga adat milik desa pakraman yang mengemban fungsi keuangan dan perekonomian khusus komunitas adat Bali di desa pakraman dijawab Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. Lembaga yang menjadi wadah tunggal desa pakraman di seluruh Bali itu mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh bendesa/kelian adat desa pakraman/desa adat se-Bali yang menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai duwe (hak milik penuh) desa pakraman berdasarkan hukum adat Bali. SE ini sebagai langkah strategis penyelamatan LPD menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIII pasal 39 angka (3).



SE tertanggal 6 Februari 2014 itu ditandatangani Bendesa Agung MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha dan Penyarikan Agung, I Ketut Sumarta. Ada sembilan poin yang dituangkan dalam SE tersebut. Berikut ini, isi SE MUDP Provinsi Bali tersebut.

-------------------------------------------------------------------------------------
Kepada
Yth. Jero Bandesa/Klian Adat Desa Pakraman/Desa Adat se-Bali
di tempat.


Om Swastyastu,

Sehubungan dengan:

(1) Telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM), yang pada Bab XIII Pasal 39 angka (3) menyatakan bahwa ”Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang LKM ini.”; 

(2) Keputusan Pasamuhan Agung V Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali tanggal 21 Desember 2013, khususnya butir I terkait LPD pasca berlakunya UU LKM (selengkapnya terlampir);

(3) Arahan lisan Gubernur Bali dalam audiensi langsung Prajuru Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali yang diwakili oleh Patajuh I Bandesa Agung MUDP Bali (Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha, SH) dan Panyarikan Agung MUDP Bali (I Ketut Sumarta), di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, pada tanggal 22 Desember 2013, pukul 09.30-12.00 WITA, terkait dengan langkah-langkah strategis penyelamatan LPD setelah berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta menindaklanjuti Keputusan Pasamuhan Agung V MDP Bali tanggal 21 Desember 2013, yang pada prinsipnya menekankan supaya keberadaan LPD dipayungi dan diperkuat dengan hukum adat Bali, sebagaimana amanat Bab XIII Pasal 39 angka (3) UU LKM;  

(4) Hasil Rapat Pembahasan Terkait Penyelamatan LPD dan Perlunya Peninjauan Kembali Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, antara Jajaran Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Kelompok Ahli Hukum Pemerintah Provinsi Bali, dengan Prajuru Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, hari/tanggal, Rabu, 15 Januari 2014 di ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, yang antara lain menyepakati segera membentuk Tim Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali untuk melakukan kajian terhadap status hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali maupun Peraturan Gubernur Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah diberlakukannya UU LKM;

(5) Hasil konsultasi teknis MUDP Bali dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali hari/tanggal, Selasa, 28 Januari 2014, di Ruang Kerja Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, yang antara lain mempersilakan MUDP Bali untuk mengeluarkan Surat Edaran kepada Bandesa/Klian Adat se-Bali terkait dengan keberlangsungan LPD di seluruh Bali;
(6) Hasil Pasangkepan (Rapat Pleno) Prajuru MUDP Bali terkait dengan Program Kerja MUDP Bali Tahun 2014, khususnya terkait dengan tindak lanjut Keputusan Pasamuhan Agung V MDP Bali tanggal 21 Desember 2013 terkait dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), tanggal 6 Februari 2014 di Sekretariat MUDP Bali;

Maka, bersama ini disampaikan Surat Edaran terkait dengan Penegasan Keberadaan LPD sebagai berikut.

1.  LPD merupakan salah satu duwe (aset) penuh desa pakraman.

2. Keberadaan LPD sebagai duwe desa pakraman diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur berdasarkan hukum adat.

3. Hukum adat yang mengatur keberadaan LPD pada masing-masing desa pakraman adalah awig-awig dan/atau pararem tentang LPD pada masing-masing desa pakraman.

4. Guna meningkatkan serta menguatkan kelembagaan dan tata kelola (linggih lan sesana) LPD secara utuh di seluruh Bali, maka MDP Bali sebagai wadah tunggal “Payung Satu Langit Adat Bali” seluruh Desa Pakraman di Bali kini  sedang mempersiapkan Pararem LPD Bali yang akan berlaku sebagai hukum adat Bali yang secara khusus mengayomi dan mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, bahwa Majelis Desa Pakraman mempunyai wewenang memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, termasuk masalah-masalah LPD sebagai duwe desa pakraman, maka Pararem LPD Bali akan dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan melalui Pasamuhan Agung atau Paruman Agung Majelis Desa Pakraman. Tidak ada pihak dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan Pararem LPD Bali.

6. Sementara Pararem LPD Bali sebagai hukum adat Bali yang khusus mengayomi dan mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali sedang dipersiapkan untuk dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung atau Paruman Agung MDP Bali, maka keberadaan dan tata kelola LPD tetap berjalan seperti biasa, yaitu berdasarkan awig-awig dan/atau pararem tentang LPD yang dibuat oleh masing-masing desa pakraman dan berlaku hanya untuk desa pakraman setempat, dan oleh karena itu bandesa/klian beserta prajuru adat setempat supaya mengoptimalkan fungsi Badan Pengawas internal masing-masing terhadap oprasional maupun kinerja LPD setempat. 

7. Segala aktivitas LPD di luar wewengkon (wilayah) desa pakraman dan/atau melibatkan pihak-pihak non-adat, wajib dikoordinasikan oleh Bandesa Pakraman/Klian Adat bersama Ketua LPD desa pakraman/desa adat bersangkutan dengan MDP Bali sesuai jenjang, dan untuk selanjutnya jajaran MDP bersangkutan wajib berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya MDP Bali satu tingkat di atasnya.

8. Pihak-pihak non-lembaga adat yang bermaksud mengadakan aktivitas tertentu yang melibatkan LPD wajib berkoordinasi dengan MDP Bali sesuai jenjang, dan untuk selanjutnya jajaran MDP bersangkutan wajib berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya MDP Bali satu tingkat di atasnya serta pihak Bandesa Pakraman/Klian Adat sebagai Pengawas internal sekaligus Penanggung Jawab LPD setempat. 

9. Untuk sementara waktu, dana pemberdayaan dan/atau pembinaan LPD agar dititipkan/disimpan pada masing-masing LPD desa pakraman setempat, yang nantinya akan diatur dan digunakan dengan sebagaimana mestinya, berdasarkan hukum adat Bali (Pararem) tentang LPD yang sedang dipersiapkan untuk dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung atau Paruman Agung MDP Bali.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, guna dapat diperhatikan dan dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

OM Santih Santih Santih OM.


0 komentar:

Posting Komentar