LPD di Bawah Hukum Adat, Perda-Pergup mesti Disesuaikan

Prof. Nurjaya: Pemda dan MUDP mesti segera Rembug

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya  mendorong Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali untuk segera melakukan langkah konkret guna menguatkan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menyusul terbitnya UU LKM yang mengakui LPD sebagai lembaga keuangan khusus yang diatur berdasarkan hukum adat. Sebaiknya, kata Nurjaya, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali segera melakukan urun rembug bersama semua elemen, baik pemerintah, stakeholder, kalangan akademisi, pelaku LPD dan sebagainya.

“Sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali, MUDP harus segera menentukan kedudukan LPD di bawah payung hukum adat sehingga menjadi jelas dan kuat,” kata Nurjaya.

Menurut Nurjaya, wujud hukum adat bagi LPD tiada lain adalah awig-awig atau perarem di masing-masing desa pakraman. Peraturan daerah (perda) yang selama ini menjadi dasar pengaturan LPD merupakan hukum negara, sehingga sudah tidak selaras lagi dengan amanat UU LKM. “Keberadaan perda dan pergub (peraturan gubernur) selama ini yang mengatur LPD dapat disesuaikan. Sejauh ini, perda yang menjadi dasar operasional LPD lebih mengesankan nuansa perbankan. Kenyataannya, LPD ini merupakan lembaga komunitas  adat sehingga sangat berbeda dengan perbankan,” kata Nurjaya.

Sudah setahun lebih UU LKM yang mengakui LPD sebagai lembaga keuangan berdasarkan hukum adat disahkan, belum ada langkah konkret untuk memperjelas dan menguatkan keberadaan LPD. Di sisi lain, sejumlah perangkat yang dibentuk sesuai amanat Perda No 4 tahun 2012, seperti Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali dan Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali justru berjalan sendiri-sendiri.

Nurjaya berharap semua komponen masyarakat Bali memiliki satu tujuan mengenai masa depan LPD yang kuat sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali. Landasan lahirnya LPD, yakni sebagai penyangga yang kuat bagi kelangsungan adat, budaya dan agama Hindu. “Adat dan budaya Bali memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ketika ada LPD, sedikit tidaknya mampu meringankan. Fungsi penting LPD ini mesti disadari dan disosialisasikan kepada seluruh desa adat di Bali,” jelasnya. (*)