Era Baru LPD, Penuh di Bawah Naungan Hukum Adat Bali

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa pakraman di Bali kini memasuki era baru menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU ini menegaskan LPD di Bali dan Lumbuh Pitih Nagari di Padang sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat yang diatur dengan hukum adat sehingga tidak tunduk dengan UU LKM. UU ini diundangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januri 2013 setelah sebelumnya disahkan DPR RI pada 11 Desember 2012.

Suasana paruman desa adat sebagai forum tertinggi di desa adat/pakraman

Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD se-Kabupaten Badung, I Wayan Gede Budaartha menyatakan disahkannya UU LKM patut disambut hangat kalangan pemilik dan pengelola LPD di Bali. “Hal itu tidak saja karena UU LKM mengakomodasi perjuangan masyarakat adat Bali agar LPD tidak dimasukkan sebagai LKM karena karakternya yang khas tidak sama dengan LKM, bank atau pun koperasi, tetapi lebih dari itu UU LKM menunjukkan pengakuan Negara atas kekhususan LPD sebagai lembaga adat di bawah naungan desa adat yang melaksanakan fungsi keuangan dan ekonomi di desa adat,” kata Budaartha.

Dalam UU LKM pada Bab XIII, Pasal 39, ayat/angka (3) secara eksplisit disebutkan ”Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang LKM ini.” “Penegasan bahwa LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat jelas menunjukkan bahwa LPD itu memang dikecualikan justru karena LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat yang diatur berdasarkan hukum adat Bali. Bukan aturan di luar adat dan hukum adat Bali,” tegas Penyarikan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, I Ketut Sumarta.

Sumarta menjelaskan, LPD di Bali telah melalui dua era penting. Era pertama mulai 1984 saat LPD diperkenalkan hingga sebelum berlakunya Perda No. 4 tahun 2012 tentang LPD yang menyebutkan LPD sebagai milik desa pakraman tetapi diatur dengan hukum Negara berupa perda atau pergub. Setelah berlakunya Perda No. 4 tahun 2012, pengaturan LPD mulai melibatkan Majelis Desa Pakraman (MDP) sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali. Era baru ini diperkuat dengan keluarnya UU LKM yang menegaskan LPD secara penuh diatur dengan hukum adat.

“Sejak awal LPD didirikan memang dikonstruksi sebagai lembaga milik adat di desa adat yang belakangan disebut desa pakraman. Semangat awal Pak Mantra memang begitu,” kata Sumarta.

Mengenai bantuan dana pemerintah kepada desa adat saat pendirian LPD, menurut Sumarta, hal itu sebagai catu, bukan bentuk penyertaan modal. Kedudukan catu itu mirip dengan dana punia sebagai wujud pengakuan dan pengayoman Negara terhadap lembaga adat. “Pemberian catu atau dana punia itu tidak lantas berarti pemerintah bisa intervensi atau campur tangan terhadap LPD. Fungsi pemerintah sebatas mengakui dan mengayomi seperti diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18B,” tegas Sumarta. (*)