Senin, 24 Februari 2014

Dari "Soang-soang" ke "Sareng-sareng", Dari "Desa Mawacara" ke "Bali Mawacara"


Penyarikan Agung MUDP Provinsi Bali, I Ketut Sumarta menjelaskan selama ini sebagian besar desa pakraman sudah menuangkan keberadaan LPD sebagai duwe desa pakraman dalam awig-awig atau perarem. Itu berarti, keberadaan LPD di desa pakraman sudah dipayungi berdasarkan hukum adat. 

I Ketut Sumarta

Hanya saja, awig-awig atau perarem itu bersifat desa mawacara (hanya berlaku di masing-masing desa pakraman, tidak bisa diberlakukan di desa pakraman lain). Dalam kaitan penyelamatan dan penguatan LPD, dibutuhkan awig-awig yang bersifat bali mawacara (berlaku menyeluruh di semua desa pakraman di Bali). Itu sebabnya, MUDP Bali sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali yang memiliki wewenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan desa pakraman di Bali, kini sedang merancang awig-awig LPD yang berlaku secara umum di Bali. Ada hal-hal yang bisa diatur secara khusus di masing-masing desa pakraman, tetapi ada hal-hal yang mesti diatur secara umum bagi seluruh Bali. Misalnya, hubungan antar-LPD di Bali atau pun hubungan LPD dengan pihak non-adat Bali. 


Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra mendukung langkah MUDP Bali itu. Menurut mereka, kalau LPD diatur sendiri-sendiri di masing-masing desa pakraman justru akan memperlemah LPD. Di sisi lain, LPD merupakan kekuatan ekonomi penting Bali yang harus dijaga, diselamatkan dan dikuatkan. 


“Seluruh komponen masyarakat adat Bali harus bersatu untuk menyelamatkan aset Bali ini. Lepaskan dulu kepentingan pribadi, kelompok atau ego sesaat. Ini menyangkut masa depan Bali,” tandas Madra.

Kini, LPD di Bali diatur secara soang-soang (sendiri-sendiri) melalui awig-awig atau perarem di tiap-tiap desa pakraman. Memasuki era baru, era penguatan dan penyelamatan LPD, sudah saatnya LPD diatur secara sareng-sareng (bersama-sama) melalui awig-awig LPD Bali. (*)

0 komentar:

Posting Komentar