LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Selasa, 25 Februari 2014

Pokok-Pokok Pikiran LPD di Bali Menyikapi UU LKM

Oleh I Ketut Madra, S.H., M.M.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan
Prajuru MUDP Provinsi Bali

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro patut diapresiasi positif. Dalam UU ini keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU ini”.

I Ketut Madra, S.H., M.M.

Pasal 39 ayat 3 dalam UU LKM itu menegaskan dua hal penting dalam kaitannya dengan kedudukan LPD: (1) LPD memang bukan LKM sehingga tidak tunduk pada UU LKM, serta (2) LPD merupakan lembaga adat karena diatur berdasarkan hukum adat.

UU LKM ini merupakan pencapaian terbaik hingga saat ini bagi masyarakat adat Bali karena eksistensinya diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan perekonomian komunitas adat Bali. Oleh karena itu, krama desa adat se-Bali sebagai bagian penting dalam masyarakat Bali wajib mendukung kekhususan yang diberikan UU LKM kepada LPD.

Sebagai tindak lanjut atas telah terbitnya UU LKM itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk penguatan keberadaan LPD sebagai salah satu aset penting masyarakat adat Bali. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok pikiran sekaligus usulan langkah-langkah strategis berkenaan dengan pengaturan dan penguatan LPD sebagai duwe desa pakraman di Bali.

  1. UU LKM yang menegaskan LPD sebagai lembaga keuangan komunitas adat yang diatur dengan hukum adat seharusnya tidak menimbulkan keragu-raguan lagi di kalangan pengelola LPD, Desa Pakraman, Pemerintah Daerah dan stakeholders bahwa LPD di Bali merupakan lembaga komunitas adat Bali dengan fungsi keuangan dan ekonomi khusus krama adat sebagai salah satu fondasi ketahanan Bali. Dengan kata lain, dari aspek legalitas formal, LPD secara sah diakui sebagai lembaga milik komunitas adat Bali yang diatur dengan hukum adat Bali. Payung hukum LPD adalah hukum adat Bali.

  1. UU LKM memperkuat visi dan misi LPD sejak awal didirikan dengan inisiator Gubernur Bali, Prof. Dr. IB Mantra yang didukung tim pada masa itu serta difasilitasi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wujud pengakuan, pengayoman dan perlindungan pemerintah (Negara) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Sejak awal, LPD memang dirancang sebagai lembaga penyangga adat dan budaya Bali yang berbasis komunitas adat di desa pakraman. Itu sebabnya, secara sadar saat awal didirikan LPD ditempatkan dalam kerangka desa adat atau desa pakraman, bukan desa dinas. Artinya, Gubernur IB Mantra dan Pemprov Bali kala itu memiliki visi penguatan adat dan budaya Bali yang kuat dengan mengintroduksi LPD di masing-masing desa adat/pakraman.

  1. Inisiatif dan fasilitasi pembentukan LPD oleh Pemda Bali lahir dari kearifan lokal Bali berupa tradisi pacingkreman dalam dinamika sekaa, banjar dan desa adat/pakraman yang sudah diwarisi sejak berabad-abad silam. Gubernur IB Mantra dan jajaran Pemda Bali mengadopsi tradisi pacingkreman itu secara cerdas dan penuh visi masa depan untuk ketahanan ekonomi masyarakat adat Bali sekaligus menyangga kelangsungan adat dan budaya Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu.

  1. Adanya bantuan dana dari Pemda Bali dan Pemda Kabupaten/Kota saat awal pendirian LPD di masing-masing desa pakraman merupakan wujud catu Negara bagi lembaga adat sebagai implementasi pengakuan, pengayoman dan perlindungan kesatuan hukum masyarakat adat Bali dan bukan bentuk penyertaan modal oleh pemerintah kepada LPD. Secara praktis, bantuan dana itu sejatinya sebagai bentuk motivasi pemerintah kepada krama desa adat untuk mengembangkan LPD.

  1. Bahwa LPD sejak awal diatur berdasarkan hukum adat dibuktikan dari persyaratan yang diberikan Pemda Bali pada saat itu kepada desa adat yang mendirikan LPD harus memiliki awig-awig tertulis. Awig-awig inilah yang mejadi landasan kuat bagi pendirian dan pengelolaan LPD di desa adat/pakraman.

  1. Bahwa pendirian LPD di tiap-tiap desa pakraman dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota sesungguhnya dalam kaitan pengembanan fungsi pengakuan, pengayoman dan perlindungan Negara terhadap lembaga adat, bukan dalam pengertian intervensi atau pengaturan oleh Negara. Hak legitimasi dan pengaturan LPD tetap berada di tangan desa pakraman sebagai lembaga yang otonom, sedangkan pemerintah hanya mengakui, mengayomi, melindungi, menginisiasi dan memfasilitasi.

  1. Terbitnya Perda Nomor 2 tahun 1988 tentang LPD yang kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 dan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang LPD sejatinya merupakan bentuk ketidakkonsistenan dalam menempatkan LPD sebagai milik desa adat/pakraman. Di satu sisi LPD diakui sebagai lembaga milik desa pakraman yang memiliki hak otonom mengatur dirinya sendiri sesuai amanat UUD 1945, di sisi lain duwe (hak milik) desa adat/pakraman diatur oleh Perda yang nota bene merupakan produk hukum Negara. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi pemicu munculnya tafsir liar terhadap LPD yang berlanjut hingga kini.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka kami merekomendasikan langkah-langkah penguatan LPD sebagai berikut.

  1. Seluruh komponen masyarakat Bali, khususnya masyarakat adat Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para stakeholders menyatukan pandangan berkenaan dengan kedudukan (linggih) dan tata kelola (sasana) LPD sebagai salah satu duwe (hak milik penuh) desa pakraman berpijak pada amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Oleh karena UU LKM secara jelas menyebut LPD diatur berdasarkan hukum adat, maka tidak selayaknya lagi muncul pandangan lain mengenai legalitas LPD dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI).

  1. Semua komponen masyarakat adat Bali mesti memandang LPD dalam kerangka kepentingan terbesar masyarakat Bali, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, apalagi kepentingan politik jangka pendek. Terlalu mahal harganya bagi masyarakat adat Bali jika keberadaan LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman dikorbankan untuk kepentingan pribadi atau  kepentingan politik jangka pendek. Bali akan kehilangan mutiara berharganya sekaligus kehilangan peluang dan momentum untuk menjaga eksistensi dan masa depan adat dan budayanya apabila LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman sekaligus penyangga adat dan budaya Bali di tengah tantangan, ancaman dan gangguan yang tiada henti menerpa Bali, baik secara nyata maupun halus.

  1. Apa yang dialami LPD sejak didirikan 30 tahun lalu hingga kini merupakan bagian dari dinamika sejarah yang harus dicermati secara cerdas, cerdik dan arif oleh kita semua sebagai generasi penerus Bali. Perjalanan LPD dengan segala kesuksesan atau pun kelemahannya, telah memunculkan berbagai tantangan dan gangguan. Generasi pendahulu kita telah menunjukkan bukti nyata mereka mampu menjaga dan melindungi LPD sehingga bisa bertahan dan diakui sukses seperti sekarang. Mereka memiliki kecerdasan memahami dinamika yang sedang terjadi, kecerdikan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi sekaligus komitmen yang kuat bagi masyarakat adat Bali. Sungguh memalukan dan memilukan jika di tangan kita, generasi penerus kini, gagal melanjutkan tanggung jawab sejarah menjaga dan menguatkan LPD sebagai duwe masyarakat adat Bali di desa pakraman. Tantangan, gangguan, ancaman terhadap LPD harus kita hadapi dengan kreatif, inovatif dan kerja keras, bukan malah menyerah kalah apalagi menjadi bagian dari upaya pelemahan LPD.

  1. Sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab pada keberlanjutan masa depan LPD, kita harus bisa memandang persoalan yang lebih besar dan substansial yang dihadapi LPD di masa kini dan masa depan, bukan semata-mata melihat persoalan lain yang justru amat kecil, misalnya mengenai dana pembinaan/pemberdayaan 5% dari keuntungan LPD. Karena LPD merupakan duwe (hak milik penuh) desa pakraman, urusan kita sebagai masyarakat Bali bukan hanya 5% dari keuntungan LPD, tetapi 100%. Yang 100% itu adalah substansi LPD: LPD yang kuat, LPD yang sehat dan LPD yang bermanfaat bagi masyarakat adat Bali sekaligus berkontribusi dalam membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan komunitas adat Bali.

  1. Untuk itulah, langkah-langkah yang telah ditempuh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali untuk menguatkan LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang berdasarkan hukum adat Bali patut didukung semua pihak. Langkah strategis MUDP Provinsi Bali yang merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai panduan bagi pengelolaan LPD di Bali merupakan hal mendesak dan penting yang harus didukung penuh seluruh komponen masyarakat adat Bali. Tidak sepantasnya muncul langkah-langkah sebaliknya apalagi hendak mendelegitimasi MUDP sebagai wadah tunggal payung adat Bali dalam memperkuat kedudukan dan tata kelola LPD.

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai representasi Negara yang mengakui, mengayomi dan melindungi lembaga adat Bali sepatutnya mendukung, mengayomi dan memfasilitasi langkah-langkah strategis untuk penguatan dan penyelamatan LPD sebagai duwe desa pakraman. LPD yang merupakan wujud nyata kemandirian ekonomi masyarakat adat Bali merupakan kekuatan pembangunan yang penting bagi Bali. Melalui LPD, masyarakat adat Bali bergerak membangun dirinya sendiri. Ini selaras dengan semangat Reformasi, yakni mendorong prakarsa masyarakat untuk membangun secara mandiri (swadesi) sebagaimana konsep pembangunan partisipatori yang kini tengah dikembangkan pemerintah.

  1. Sebagai langkah jangka pendek menyusul keluarnya UU LKM, harus ada penataan kembali terhadap segala peraturan atau ketentuan mengenai LPD, khususnya perda dan pergub yang mengatur tentang LPD. Dengan ditegaskannya LPD sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali yang diatur dengan hukum adat, perda dan pergub yang selama ini mengatur LPD mesti dikaji kembali.

  1. Oleh karena UU LKM sudah menegaskan LPD berdasarkan hukum adat, maka desa pakraman di seluruh Bali yang menjadi pemilik LPD mesti menegaskan kembali keberadaan LPD dalam awig-awig atau perarem di desa pakraman masing-masing. Awig-awig dan perarem merupakan salah satu bentuk konkret hukum adat Bali yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan adat masyarakat adat Bali. Agar keberadaan LPD yang diatur awig-awig atau perarem lebih kuat, perlu dibuat awig-awig atau perarem LPD Bali yang menjadi payung bersama pengelolaan LPD di seluruh desa pakraman di Bali. Awig-awig atau perarem LPD Bali kini sedang dirancang MUDP Provinsi Bali.

  1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan LPD, seperti Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa (LPLPD), Badan Kerja Sama (BKS) LPD semestinya tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi berada dalam langkah dengan upaya bersama untuk menguatkan LPD. Dalam kerangka Bali, Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, bahwa Majelis Desa Pakraman mempunyai wewenang memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, termasuk masalah-masalah LPD sebagai duwe desa pakraman, maka langkah-langkah strategis untuk penguatan LPD semestinya tetap dalam kendali MUDP sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali yang merupakan pemilik LPD.

  1. Untuk jangka panjang, semua pihak terkait mesti melakukan penataan kembali segala aspek yang berkaitan dengan kedudukan dan tata kelola LPD sehingga lembaga ini bisa lebih kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat adat Bali dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan negara.



Badung, 24 Februari 2014 

Senin, 24 Februari 2014

Dari "Soang-soang" ke "Sareng-sareng", Dari "Desa Mawacara" ke "Bali Mawacara"


Penyarikan Agung MUDP Provinsi Bali, I Ketut Sumarta menjelaskan selama ini sebagian besar desa pakraman sudah menuangkan keberadaan LPD sebagai duwe desa pakraman dalam awig-awig atau perarem. Itu berarti, keberadaan LPD di desa pakraman sudah dipayungi berdasarkan hukum adat. 

I Ketut Sumarta

Hanya saja, awig-awig atau perarem itu bersifat desa mawacara (hanya berlaku di masing-masing desa pakraman, tidak bisa diberlakukan di desa pakraman lain). Dalam kaitan penyelamatan dan penguatan LPD, dibutuhkan awig-awig yang bersifat bali mawacara (berlaku menyeluruh di semua desa pakraman di Bali). Itu sebabnya, MUDP Bali sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali yang memiliki wewenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan desa pakraman di Bali, kini sedang merancang awig-awig LPD yang berlaku secara umum di Bali. Ada hal-hal yang bisa diatur secara khusus di masing-masing desa pakraman, tetapi ada hal-hal yang mesti diatur secara umum bagi seluruh Bali. Misalnya, hubungan antar-LPD di Bali atau pun hubungan LPD dengan pihak non-adat Bali. 


Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra mendukung langkah MUDP Bali itu. Menurut mereka, kalau LPD diatur sendiri-sendiri di masing-masing desa pakraman justru akan memperlemah LPD. Di sisi lain, LPD merupakan kekuatan ekonomi penting Bali yang harus dijaga, diselamatkan dan dikuatkan. 


“Seluruh komponen masyarakat adat Bali harus bersatu untuk menyelamatkan aset Bali ini. Lepaskan dulu kepentingan pribadi, kelompok atau ego sesaat. Ini menyangkut masa depan Bali,” tandas Madra.

Kini, LPD di Bali diatur secara soang-soang (sendiri-sendiri) melalui awig-awig atau perarem di tiap-tiap desa pakraman. Memasuki era baru, era penguatan dan penyelamatan LPD, sudah saatnya LPD diatur secara sareng-sareng (bersama-sama) melalui awig-awig LPD Bali. (*)

Minggu, 23 Februari 2014

Era Baru LPD, Penuh di Bawah Naungan Hukum Adat Bali

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa pakraman di Bali kini memasuki era baru menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU ini menegaskan LPD di Bali dan Lumbuh Pitih Nagari di Padang sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat yang diatur dengan hukum adat sehingga tidak tunduk dengan UU LKM. UU ini diundangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januri 2013 setelah sebelumnya disahkan DPR RI pada 11 Desember 2012.

Suasana paruman desa adat sebagai forum tertinggi di desa adat/pakraman
Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD se-Kabupaten Badung, I Wayan Gede Budaartha menyatakan disahkannya UU LKM patut disambut hangat kalangan pemilik dan pengelola LPD di Bali. “Hal itu tidak saja karena UU LKM mengakomodasi perjuangan masyarakat adat Bali agar LPD tidak dimasukkan sebagai LKM karena karakternya yang khas tidak sama dengan LKM, bank atau pun koperasi, tetapi lebih dari itu UU LKM menunjukkan pengakuan Negara atas kekhususan LPD sebagai lembaga adat di bawah naungan desa adat yang melaksanakan fungsi keuangan dan ekonomi di desa adat,” kata Budaartha.

Dalam UU LKM pada Bab XIII, Pasal 39, ayat/angka (3) secara eksplisit disebutkan ”Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang LKM ini.” “Penegasan bahwa LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat jelas menunjukkan bahwa LPD itu memang dikecualikan justru karena LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat yang diatur berdasarkan hukum adat Bali. Bukan aturan di luar adat dan hukum adat Bali,” tegas Penyarikan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, I Ketut Sumarta.

Sumarta menjelaskan, LPD di Bali telah melalui dua era penting. Era pertama mulai 1984 saat LPD diperkenalkan hingga sebelum berlakunya Perda No. 4 tahun 2012 tentang LPD yang menyebutkan LPD sebagai milik desa pakraman tetapi diatur dengan hukum Negara berupa perda atau pergub. Setelah berlakunya Perda No. 4 tahun 2012, pengaturan LPD mulai melibatkan Majelis Desa Pakraman (MDP) sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali. Era baru ini diperkuat dengan keluarnya UU LKM yang menegaskan LPD secara penuh diatur dengan hukum adat.

“Sejak awal LPD didirikan memang dikonstruksi sebagai lembaga milik adat di desa adat yang belakangan disebut desa pakraman. Semangat awal Pak Mantra memang begitu,” kata Sumarta.

Mengenai bantuan dana pemerintah kepada desa adat saat pendirian LPD, menurut Sumarta, hal itu sebagai catu, bukan bentuk penyertaan modal. Kedudukan catu itu mirip dengan dana punia sebagai wujud pengakuan dan pengayoman Negara terhadap lembaga adat. “Pemberian catu atau dana punia itu tidak lantas berarti pemerintah bisa intervensi atau campur tangan terhadap LPD. Fungsi pemerintah sebatas mengakui dan mengayomi seperti diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18B,” tegas Sumarta. (*)

Jumat, 21 Februari 2014

Rai Mantra: LPD Milik Desa Pakraman, tak Bisa Diintervensi OJK

MUDP Bali Masimakrama ke Rumah Keluarga Alm. Prof. IB Mantra

Sejak berdiri 30 tahun silam, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdiri di hampir seluruh desa pakraman di Bali. Patut disyukuri, keberadaan LPD selama ini telah menjadi penyangga tumbuh kembangnya sektor ekonomi, budaya dan adat yang dijiwai agama Hindu. Dalam upaya menjaga LPD tetap menjadi penyangga utama adat dan budaya Bali, visi dan misi sang pencetus LPD, almarhum Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, harus ditegakkan kembali.

Demikian terungkap dalam simakrama Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali saat mengunjungi Nyonya IB Mantra, istri Gubernur Bali 1978—1988, almarhum Prof. Dr. IB Bagus Mantra dan keluarga di Renon, Jumat, 21 Februari 2014.

MUDP Bali dipimpin langsung oleh Bendesa Agung MUDP  Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha didampingi Patajuh I Bendesa Agung, Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha serta sejumlah pengurus MUDP lainnya. Rombongan diterima langsung  Nyonya IB Mantra, serta dua anaknya IB Gde Wira Wibawa dan IB Rai Dharmawijaya Mantra yang juga Walikota Denpasar.

”Kunjungan ini sebagai rasa hormat dan terima kasih serta mengingatkan kembali peran sosok pemimpin Bali, almarhum Prof. IB Mantra yang telah meletakkan dasar yang kuat dalam hal mendirikan LPD, sebagai penyangga adat, budaya serta ekonomi Bali. MDP Bali, sebagai wadah payung adat Bali, sangat mengapresiasi kiprah beliau,” kata Jero Gede Suwena.

Dikatakan,  lahirnya  LPD memang dilandasi sebagai untuk menjadikannya penyangga adat dan budaya. Peran penting itu kini dikuatkan lagi dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyatakan LPD diatur berdasarkan hukum adat. Dengan begitu, kini LPD sepenuhnya milik desa pakraman dan hanya tunduk pada hukum adat.

“Namun, dibalik semua itu, masih perlu kesatuan pandangan krama Bali, karena masih banyak belum paham kedudukan LPD sebagai duwe desa pakraman. Termasuk kedudukan perda dan pergub yang mengintervensi LPD secara langsung, hingga kini belum direvisi setelah UU LKM keluar,” kata Ida Dewa Ngurah Swastha menambahkan.

Sementara putra almarhum IB Mantra yang juga Walikota Denpasar, IB Rai Mantra mewakili keluarga menyampaikan terima kasih atas kunjungan MUDP Bali. Dalam kesempatan tersebut, Rai Mantra mendorong peran kedudukan Majelis Desa Pakraman agar lebih kuat lagi menjaga adat tradisi yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya LPD. ”Peran MDP Bali yang memayungi desa pakraman termasuk LPD Bali harus kuat, apalagi kedudukan LPD sudah jelas milik desa pakraman, dan tidak bisa diintervensi pihak lain, semisal lembaga otoritas jasa keuangan (OJK),” kata Rai Mantra seraya meminta MDP agar memberikan sosialisasi kepada seluruh prajuru adat.

Hal senada juga diungkapkan IB Wira yang menyampaikan terima kasih atas kunjungan MUDP Bali. Semangat dicetuskannya LPD adalah menegakkan empat pilar dalam kehidupan masyarakat Bali. Empat pilar itu adalah adat dan budaya, pendidikan, kesehatan dan kesenian, sebagai karakter orang Bali sekaligus penggerak sektor ekonomi Bali. “Ayah kami sangat tegas mengungkapkan ada empat pilar untuk membangun Bali, dan empat pilar itu perlu didukung dengan lembaga keuangan yang kuat, sehingga lahirlah LPD ini,” ungkap Gusde, kakak kandung Rai Mantra.


Di Bali kini terdapat 1.488 desa pakraman. Dari jumlah itu, 1.421 desa pakraman  sudah memiliki LPD. Total aset LPD se-Bali hingga tahun 2013 tercatat Rp 10,5 triliun. (*)   

Kamis, 13 Februari 2014

MUDP Keluarkan SE Tegaskan LPD Berdasarkan Hukum Adat Bali

Keragu-raguan mengenai keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga adat milik desa pakraman yang mengemban fungsi keuangan dan perekonomian khusus komunitas adat Bali di desa pakraman dijawab Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. Lembaga yang menjadi wadah tunggal desa pakraman di seluruh Bali itu mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh bendesa/kelian adat desa pakraman/desa adat se-Bali yang menegaskan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai duwe (hak milik penuh) desa pakraman berdasarkan hukum adat Bali. SE ini sebagai langkah strategis penyelamatan LPD menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIII pasal 39 angka (3).



SE tertanggal 6 Februari 2014 itu ditandatangani Bendesa Agung MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha dan Penyarikan Agung, I Ketut Sumarta. Ada sembilan poin yang dituangkan dalam SE tersebut. Berikut ini, isi SE MUDP Provinsi Bali tersebut.

-------------------------------------------------------------------------------------
Kepada
Yth. Jero Bandesa/Klian Adat Desa Pakraman/Desa Adat se-Bali
di tempat.


Om Swastyastu,

Sehubungan dengan:

(1) Telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM), yang pada Bab XIII Pasal 39 angka (3) menyatakan bahwa ”Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang LKM ini.”; 

(2) Keputusan Pasamuhan Agung V Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali tanggal 21 Desember 2013, khususnya butir I terkait LPD pasca berlakunya UU LKM (selengkapnya terlampir);

(3) Arahan lisan Gubernur Bali dalam audiensi langsung Prajuru Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali yang diwakili oleh Patajuh I Bandesa Agung MUDP Bali (Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha, SH) dan Panyarikan Agung MUDP Bali (I Ketut Sumarta), di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, pada tanggal 22 Desember 2013, pukul 09.30-12.00 WITA, terkait dengan langkah-langkah strategis penyelamatan LPD setelah berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta menindaklanjuti Keputusan Pasamuhan Agung V MDP Bali tanggal 21 Desember 2013, yang pada prinsipnya menekankan supaya keberadaan LPD dipayungi dan diperkuat dengan hukum adat Bali, sebagaimana amanat Bab XIII Pasal 39 angka (3) UU LKM;  

(4) Hasil Rapat Pembahasan Terkait Penyelamatan LPD dan Perlunya Peninjauan Kembali Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, antara Jajaran Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, Kelompok Ahli Hukum Pemerintah Provinsi Bali, dengan Prajuru Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, hari/tanggal, Rabu, 15 Januari 2014 di ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, yang antara lain menyepakati segera membentuk Tim Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali untuk melakukan kajian terhadap status hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali maupun Peraturan Gubernur Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah diberlakukannya UU LKM;

(5) Hasil konsultasi teknis MUDP Bali dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali hari/tanggal, Selasa, 28 Januari 2014, di Ruang Kerja Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, yang antara lain mempersilakan MUDP Bali untuk mengeluarkan Surat Edaran kepada Bandesa/Klian Adat se-Bali terkait dengan keberlangsungan LPD di seluruh Bali;
(6) Hasil Pasangkepan (Rapat Pleno) Prajuru MUDP Bali terkait dengan Program Kerja MUDP Bali Tahun 2014, khususnya terkait dengan tindak lanjut Keputusan Pasamuhan Agung V MDP Bali tanggal 21 Desember 2013 terkait dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), tanggal 6 Februari 2014 di Sekretariat MUDP Bali;

Maka, bersama ini disampaikan Surat Edaran terkait dengan Penegasan Keberadaan LPD sebagai berikut.

1.  LPD merupakan salah satu duwe (aset) penuh desa pakraman.

2. Keberadaan LPD sebagai duwe desa pakraman diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur berdasarkan hukum adat.

3. Hukum adat yang mengatur keberadaan LPD pada masing-masing desa pakraman adalah awig-awig dan/atau pararem tentang LPD pada masing-masing desa pakraman.

4. Guna meningkatkan serta menguatkan kelembagaan dan tata kelola (linggih lan sesana) LPD secara utuh di seluruh Bali, maka MDP Bali sebagai wadah tunggal “Payung Satu Langit Adat Bali” seluruh Desa Pakraman di Bali kini  sedang mempersiapkan Pararem LPD Bali yang akan berlaku sebagai hukum adat Bali yang secara khusus mengayomi dan mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, bahwa Majelis Desa Pakraman mempunyai wewenang memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, termasuk masalah-masalah LPD sebagai duwe desa pakraman, maka Pararem LPD Bali akan dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan melalui Pasamuhan Agung atau Paruman Agung Majelis Desa Pakraman. Tidak ada pihak dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan Pararem LPD Bali.

6. Sementara Pararem LPD Bali sebagai hukum adat Bali yang khusus mengayomi dan mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali sedang dipersiapkan untuk dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung atau Paruman Agung MDP Bali, maka keberadaan dan tata kelola LPD tetap berjalan seperti biasa, yaitu berdasarkan awig-awig dan/atau pararem tentang LPD yang dibuat oleh masing-masing desa pakraman dan berlaku hanya untuk desa pakraman setempat, dan oleh karena itu bandesa/klian beserta prajuru adat setempat supaya mengoptimalkan fungsi Badan Pengawas internal masing-masing terhadap oprasional maupun kinerja LPD setempat. 

7. Segala aktivitas LPD di luar wewengkon (wilayah) desa pakraman dan/atau melibatkan pihak-pihak non-adat, wajib dikoordinasikan oleh Bandesa Pakraman/Klian Adat bersama Ketua LPD desa pakraman/desa adat bersangkutan dengan MDP Bali sesuai jenjang, dan untuk selanjutnya jajaran MDP bersangkutan wajib berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya MDP Bali satu tingkat di atasnya.

8. Pihak-pihak non-lembaga adat yang bermaksud mengadakan aktivitas tertentu yang melibatkan LPD wajib berkoordinasi dengan MDP Bali sesuai jenjang, dan untuk selanjutnya jajaran MDP bersangkutan wajib berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya MDP Bali satu tingkat di atasnya serta pihak Bandesa Pakraman/Klian Adat sebagai Pengawas internal sekaligus Penanggung Jawab LPD setempat. 

9. Untuk sementara waktu, dana pemberdayaan dan/atau pembinaan LPD agar dititipkan/disimpan pada masing-masing LPD desa pakraman setempat, yang nantinya akan diatur dan digunakan dengan sebagaimana mestinya, berdasarkan hukum adat Bali (Pararem) tentang LPD yang sedang dipersiapkan untuk dimusyawarahkan, diputuskan, dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung atau Paruman Agung MDP Bali.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, guna dapat diperhatikan dan dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

OM Santih Santih Santih OM.


Jumat, 07 Februari 2014

LPD di Bawah Hukum Adat, Perda-Pergup mesti Disesuaikan

Prof. Nurjaya: Pemda dan MUDP mesti segera Rembug

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya  mendorong Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali untuk segera melakukan langkah konkret guna menguatkan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menyusul terbitnya UU LKM yang mengakui LPD sebagai lembaga keuangan khusus yang diatur berdasarkan hukum adat. Sebaiknya, kata Nurjaya, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali segera melakukan urun rembug bersama semua elemen, baik pemerintah, stakeholder, kalangan akademisi, pelaku LPD dan sebagainya.

“Sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali, MUDP harus segera menentukan kedudukan LPD di bawah payung hukum adat sehingga menjadi jelas dan kuat,” kata Nurjaya.

Menurut Nurjaya, wujud hukum adat bagi LPD tiada lain adalah awig-awig atau perarem di masing-masing desa pakraman. Peraturan daerah (perda) yang selama ini menjadi dasar pengaturan LPD merupakan hukum negara, sehingga sudah tidak selaras lagi dengan amanat UU LKM. “Keberadaan perda dan pergub (peraturan gubernur) selama ini yang mengatur LPD dapat disesuaikan. Sejauh ini, perda yang menjadi dasar operasional LPD lebih mengesankan nuansa perbankan. Kenyataannya, LPD ini merupakan lembaga komunitas  adat sehingga sangat berbeda dengan perbankan,” kata Nurjaya.

Sudah setahun lebih UU LKM yang mengakui LPD sebagai lembaga keuangan berdasarkan hukum adat disahkan, belum ada langkah konkret untuk memperjelas dan menguatkan keberadaan LPD. Di sisi lain, sejumlah perangkat yang dibentuk sesuai amanat Perda No 4 tahun 2012, seperti Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali dan Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali justru berjalan sendiri-sendiri.


Nurjaya berharap semua komponen masyarakat Bali memiliki satu tujuan mengenai masa depan LPD yang kuat sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali. Landasan lahirnya LPD, yakni sebagai penyangga yang kuat bagi kelangsungan adat, budaya dan agama Hindu. “Adat dan budaya Bali memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ketika ada LPD, sedikit tidaknya mampu meringankan. Fungsi penting LPD ini mesti disadari dan disosialisasikan kepada seluruh desa adat di Bali,” jelasnya. (*)  

Senin, 03 Februari 2014

Pemprov Dituding tak Serius Kuatkan LPD

Madra: BKS dan LPLPD Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dinilai tidak serius menguatkan kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali di desa pakraman. Hingga setahun lebih UU LKM yang mengakui LPD sebagai lembaga keuangan berdasarkan hukum adat disahkan, belum ada langkah konkret untuk memperjelas dan menguatkan keberadaan LPD. Di sisi lain, sejumlah perangkat yang dibentuk sesuai amanat Perda No 4 tahun 2012, seperti Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali dan Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali justru berjalan sendiri-sendiri.

Penilaian ini dikemukakan Ketua  LPD Kedonganan, I Ketut Madra, Ketua LPD Pecatu, I Ketut Giriarta dan Ketua LPD Kuta, I Wayan Budaartha, Minggu (2/2). 

"UU LKM merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi LPD. Ini harus disikapi serius, bukan hanya kami. selaku pengurus LPD, tapi seluruh komponen masyarakat adat Bali. Pemprov sebagai pengayom masyarakat Bali mestinya sungguh-sungguh mengayomi dan memperkuat LPD karena LPD merupakan aset Bali yang diakui Negara," kata Madra.

Anehnya, pihak-pihak terkait justru lebih sibuk mengurus dana pemberdayaan 5% daripada masalah substansial yang dihadapi LPD. "Kalau LPD ada masalah yang dituntut bertanggung jawab hanya pengurus. Pembina atau LPLPD justru lepas tangan," kritik Giriarta.

Itu sebabnya, imbuh Budaarta, LPD di Badung hingga kini tetap tidak mau menyetor dana pemberdayaan. Selain manfaat yang didapat LPD belum jelas, pertanggungjawaban dana pembinaan dulu juga belum jelas.

Madra malah menengarai ada pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman LPD diatur hukum adat sesuai amanat UU LKM. Bahkan, kata Madra, ada yang menjadikan LPD sebagai alat untuk tujuan lain di luar misi menguatkan LPD sebagai aset krama adat Bali.

"Yang lebih memprihatinkan lagi, ada pihak yang diberi kewenangan mengurus LPD malah tak mengerti LPD. Bahkan mengaku tak merasakan manfaat LPD baginya, padahal dia mengaku sebagai krama desa adat di Bali. Artinya, Pemprov menempatkan orang yang salah. Kenapa begitu, ya karena memang tidak serius," kata Madra.


Madra mendesak Pemprov segera duduk bersama MDP sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali untuk merumuskan langkah penyelamatan dan penguatan LPD. Perda LPD juga mengamanatkan Gubernur Bali senantiasa berkomunikasi dengan MDP saat mengambi keputusan dan langkah mengenai LPD. (*)