LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Senin, 15 Desember 2014

"Matur Suksma LPD Kedonganan!"

Wajah-wajah sumringah krama dan nasabah LPD Kedonganan Desa Adat Kedonganan mewarnai pelaksanaan pembagian paket daging babi serangkaian hari raya Galungan dan Kuningan di jaba Pura Bale Agung Desa Adat Kedonganan, Senin, 15 Desember 2014 pagi. Mereka mengaku senang dan bersyukur karena mendapatkan hadiah paket daging babi sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyambut hari raya Galungan. 

(Baca: LPD Kedonganan Bagikan 2.050 Paket Daging Babi untuk Krama dan Nasabah)

"Matur suksma LPD Kedonganan, hanya itu yang bisa saya sampaikan, tak ada yang lain!" kata I Komang Aceng, salah seorang krama Banjar Kubu Alit usai menerima paket daging babi dan uang kehadiran atau uang bumbu senilai Rp 50.000. 

Krama dan nasabah membawa pulang paket daging babi
Selain krama desa ngarep, krama tamiu yang menjadi nasabah LPD Kedonganan juga menerima paket daging babi dan uang bumbu. Wajah-wajah mereka juga tak kalah cerah. 

Jro Pastini, seorang krama tamiu yang tinggal di Nuansa Kori Jimbaran dan telah 10 tahun menjadi nasabah LPD Kedonganan mengaku bersyukur dan senang mendapat paket daging babi plus uang bumbu itu. Menurut Jro Pastini, meski dirinya bukan krama desa ngarep, LPD Kedonganan juga memberikannya "hadiah Galungan" yang sama dengan krama desa ngarep. 

"Karena ini pula secara pribadi saya senang menabung di LPD Kedonganan, meskipun ini lembaga keuangan milik warga desa adat di sini. Pelayanannya bagus dan perhatian kepada nasabah juga baik," kata Pastini. 

Selama ini, Jro Pastini mengaku tidak pernah mengalami masalah di LPD Kedonganan. "Bunga tabungannya, meski tidak besar, tapi tetap dimasukkan. Kalau menabung di lembaga keuangan lain, kadang-kadang bunganya tidak dimasukkan. Ini artinya, LPD Kedonganan memang melayani nasabahnya meskipun dari luar Kedonganan," kata Jro Pastini. (*)


LPD Kedonganan Bagikan 2.050 Paket Daging Babi untuk Krama dan Nasabah

LPD Desa Adat Kedonganan kembali membagikan paket daging babi kepada krama desa dan nasabah serangkaian perayaan hari raya Galungan dan Kuningan, Senin, 15 Desember 2014 pagi. Tercatat 2.050 paket daging babi dibagikan secara serentak di jaba Pura Bale Agung yang juga halaman parkir kantor LPD Kedonganan. 1.153 paket diberikan kepada krama desa adat, sedangkan 779 paket diberikan kepada nasabah yang berstatus krama tamiu. Tiap paket daging babi seberat 3 kg. Selain paket daging babi, krama dan nasabah yang memenuhi persyaratan juga menerima uang bumbu Rp 50.000/kepala keluarga.

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja menyerahkan paket daging babi secara simbolis kepada para kelian banjar

Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menjelaskan program pembagian paket daging babi ini sudah menjadi semacam tradisi baru di Desa Adat Kedonganan sebagai wujud kebersamaan sekaligus rasa syukur atas labda yang telah diraih LPD Kedonganan. Apa yang tlah dicapai LPD Kedonganan hingga saat ini, kata Madra, merupakan buah dari dukungan yang tiada surut dari seluruh krama Desa Adat Kedonganan. Di hari raya Galungan, sangat wajar jika LPD Kedonganan berbagi bersama krama melalui program pembagian paket daging babi.

"Ini sebetulnya wujud lain dari tradisi mapatung. Kami berharap pembagian daging babi ini bisa merangsang krama untuk menghidupkan kembali tradisi mebat saat Penampahan Galungan yang kini semakin ditinggalkan," kata Madra. 

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, S.Ag., juga menyatakan pembagian daging babi oleh LPD Kedonganan ini merupakan upaya memupuk kebersamaan dan kekeluargaan di antara krama desa sehingga perayaan Galungan dan Kuningan berlangsung dalam suasana rukun, damai dan harmonis. Namun, Puja meminta agar krama desa bisa mengolah daging babi yang diberikan itu, baik untuk kepentingan membuat daging olahan banten maupun konsumsi keluarga.

"Karena yang mendapat daging babi ini kepala keluarga, saya berharap anggota keluarga yang lain juga bisa menikmati, termasuk para panglingsir di rumah," kata Puja.

Madra menambahkan krama desa yang mendapatkan paket daging babi memang kepala keluarga yang merupakan krama desa ngarep. Syaratnya, keluarga itu memiliki tabungan di LPD Kedonganan dengan saldo mengendap minimal Rp 200.000. Sementara nasabah krama tamiu yang menerima paket daging babi minimal memiliki saldo tabungan atau deposito Rp 5 juta. Program pembagian paket daging babi sudah berlangsung sejak tahun 2010. (*)
 

Minggu, 07 Desember 2014

I Wayan Murja: Segera Aplikasikan "Perarem" LPD

Payung hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah jelas berdasarkan hukum adat. Karena itu, keberadaan perarem LPD sebaiknya dapat segera diaplikasikan. Pandangan ini dikemukakan praktisi perbankan, I Wayan Murja, S.E., M.M., di sela-sela memberikan pelatihan kepada karyawan LPD Kedonganan, Jumat (5/12) lalu.

I Wayan Murja, S.E., M.M.
Menurut Murja, setelah keluarnya UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengecualikan LPD sekaligus menegaskan lembaga keuangan milik desa adat ini diatur dengan hukum adat, seharusnya segera ditindaklanjuti dengan menyiapkan paying hukum adat Bali yang jelas terhadap LPD. Selanjutnya, dibuatkan pula peraturan teknis dalam pengelolaan LPD, seperti pembentukan Dewan LPD. Dalam pandangan Murja, Dewan LPD ini bisa diberi fungsi khusus mengawasi, membina, menyalurkan modal  LPD di seluruh Bali. “Saya dorong ini segera dibuat,” kata Murja.

Murja menegaskan, sebagai lembaga penyangga keberlangsungan adat dan budaya Bali di desa pakraman, pihaknya berharap pemerintah jangan lagi ragu-ragu memberi dukungan, karena pengakuan negara sudah jelas bahwa LPD milik desa adat. Begitu pun kalangan pengelola LPD di Bali segera duduk bersama, menyatukan kerangka pikiran LPD ke depan. “Karena ini lembaga milik desa adat, maka bendesa, pengurus dan pengawas harus bersatu, dan pemerintah tetap mendorong LPD ini,” harap Murja yang juga salah seorang pengajar Certif.

Murja mengingatkan pemahaman LPD sebagai duwe (hak milik penuh) desa adat jangan dilihat sepotong-sepotong. “ LPD satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki keunikan dan kekhasan yang menggerakan roda adat dan tradisi di Bali, perlu pemahaman yang sama, dengan pola tata kelola yang sama. Tidak boleh lagi ada pemilik LPD berpikiran ganda, artinya dasar hukum yang mendua. Ada yang masih mengakui LPD bersadarkan Perda, padahal sudah jelas bukan LKM. Inilah pentingnya sistem atau regulasi kebijakan Badan atau Dewan LPD yang nanti akan dibentuk, sehingga tidak rancu dalam mengelola aset,” jelasnya.

Di sisi lain, sistem pelatihan tata kelola LPD oleh para karyawan sangat perlu dilakukan. Saat ini baru tingkat manajer atau pengurusnya yang mendapatkan pelatihan, sedangkan tingkat karyawan belum pernah diberikan pelatihan secara berkelanjutan, termasuk juga para pengawas. Sebaiknya, seluruh pengelola LPD dari berbagai level mendapat palatihan manajemen LPD. “Bagaiman mengawasi kalau pengawas tidak mengerti LPD. Masalahnya, LPD ini berbeda sekali dengan bank , koperasi dan sebagainya,” ucap Murja yang getol ikut mendorong LPD dikembangkan sebagai aset menjaga Bali ke depan. 

Di Bali kini terdapat 1.422  LPD dengan total aset mencapai Rp 11,6 triliun hingga Rp 12 triliun. Aset LPD se Bali ini menggungguli aset 137 bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Bali yang baru mencapai Rp 7, 73 Triliun. (*)

Minggu, 09 November 2014

Memahami Hukum Adat Bali


Perbincangan mengenai hukum adat Bali belakangan mengundang perhatian di kalangan pengelola LPD di Bali. Hal ini menyusul pengecualian LPD dalam pengaturan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam UU itu disebutkan LPD diatur dengan hukum adat sehingga tidak tunduk dengan UU LKM. Namun, banyak orang belum memahami apa sebetulnya hukum adat itu.


Paruman Desa Adat Kedonganan


Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra dalam buku Pengantar Hukum Adat Bali (2006), hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pada awalnya, istilah “hukum adat Bali” tidaklah begitu dikenal di kalangan masyarakat Bali. Istilah yang biasa dikenal di kalangan masyarakat Bali, yakni adat, dresta, gama, sima, cara, kerta sima, geguat, pengeling-eling, tunggul, awig-awig, perarem dan lainnya untuk menyebut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik untuk adat yang bersifat hukum (hukum adat) maupun untuk adat yang tidak bersifat hukum (adat istiadat).



Dalam konteks Bali, pembicaraan mengenai hukum adat Bali tidak bisa dilepaskan dari desa adat atau desa pakraman. Pasalnya, seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dinyatakan “desa adat atau pun desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Pengertian ini menegaskan desa adat atau desa pakraman memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri.



Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.



Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat (dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman. 



Semua desa adat atau desa pakraman di Bali memiliki awig-awig. Sebelum disahkan, awig-awig itu disusun dan dirembukkan dalam suatu rapat krama desa yang disebut paruman desa. Di masa lalu, awig-awig desa adat belum tertulis. Setelah para prajuru (pengurus) desa mengenal budaya baca tulis, awig-awig yang diputuskan dalam paruman desa pun dicatat.  Sejak tahun 1969, desa-desa adat di Bali memiliki kecenderungan menuliskan awig-awig-nya dalam format dan sistematika yang seragam. Ini tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Pemda Bali yang mendorong desa-desa adat di Bali menuliskan awig-awig-nya. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum adat di desa adat.



Selain istilah awig-awig, juga dikenal istilah perarem. Kedua istilah ini disamakan pengertiannya. Namun, belakangan setelah awig-awig ditulis, perarem mempunyai pengertian khusus, yaitu sebagai peraturan-peraturan desa adat yang masih berupa keputusan-keputusan sangkepan desa (rapat desa).



Ada tiga jenis perarem, yakni perarem panyahcah awig-awig, perarem ngele, dan perarem penepas wicara. Perarem penyahcah awig-awig adalah perarem yang berupa aturan pelaksanaan dari pawos-pawos (pasal) yang sudah ada dalam awig-awig. Perarem ngele disebut juga perarem lepas, yaitu berupa peraturan-peraturan baru yang dibuat melalui sangkepan desa untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Perarem penepas wicara, yaitu berupa keputusan sangkepan desa untuk memberikan penyelesaian atau memberikan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa adat atau desa pakraman. (*)

Kamis, 16 Oktober 2014

Sikapi UU Desa, Prakrasa Masyarakat Kedonganan Putuskan Pilih Daftarkan Desa Adat

Polemik tentang pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 6/2014 disikapi masyarakat Kedonganan, Badung. Mencegah hilangnya desa adat serta tak ingin aset-aset dialihkan menjadi milik desa atau pemerintah daerah, Kedonganan memutuskan sikap memilih desa adat. Keputusan paruman prajuru, panglingsir dan tokoh-tokoh masyarakat Kedonganan ini diteruskan kepada Pemkab Badung sebagai bentuk prakarsa masyarakat yang diambil melalui mekanisme musyawarah sesuai amanat pasal 100 ayat (1) UU Desa.

“Pasal 100 itu memberi ruang bagi prakarsa masyarakat melalui musyawarah untuk menentukan sikap. Inilah bentuk prakarsa masyarakat Kedonganan yang memutuskan memilih desa adat, bukan desa dinas atau pun kelurahan,” tegas Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, Kamis (16/10).

Suasana paruman prajuru desa adat dan tokoh masyarakat Kedonganan
Keputusan paruman itu, kata Puja, didasari pemikiran secara filosofis, yuridis, sosiologis dan strategis. Secara filosofis desa adat merupakan pilar utama adat dan kebudayaan Bali. Dari sisi historis, desa adat sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri dan hingga kini tetap bertahan serta berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Secara yuridis, UU Desa secara eksplisit memberi ruang bagi desa adat melalui Bab XIII yang memuat ketentuan khusus mengenai desa adat. Secara strategis, inilah peluang terbaik bagi Bali yang selama ini memperjuangkan ketahanan adat dan budaya Bali.

“Mencermati pasal demi pasal dalam UU Desa, mendaftarkan desa adat adalah pilihan terbaik dan strategis bagi Bali,” kata Puja.

Mendaftarkan desa adat dinilai sebagai pilihan terbaik karena memperkuat pengakuan dan eksistensi desa adat. Pada saat yang sama, asset dan kekayaan desa adat tetap bisa diselamatkan. Pasalnya, dalam pasal 100 ayat (2) UU Desa disebutkan “dalam hal Desa  diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih  status  menjadi  kekayaan Desa  Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan  kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam  hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Karena itu, tegas Puja, pilihan terbaik adalah mendaftarkan desa adat.

Panglingsir Desa Adat Kedonganan, I Ketut Yutamana Selamet. Menurut mantan anggota DPRD Badung ini, pilihan mendaftarkan desa adat bukan didasari karena adanya iming-iming suntikan dana dari APBN/APBD. Alasan paling mendasar karena ingin menyelamatkan adat dan budaya Bali yang selama ini terjaga dalam kerangka desa adat.

“Dengan mendaftarkan desa adat, kita melindungi hak milik paling berharga dan warisan Mpu Kuturan yang kita jaga selama berabad-abad,” tandas Selamet.

Tokoh masyarakat Kedonganan, I Ketut Madra menyatakan secara sosiologis, pilihan masyarakat Kedonganan mendaftarkan desa adat karena selama ini kerap kali muncul tumpang tindih urusan antara adat dan dinas. Tumpang tindih itu seringkali membuat kepentingan masyarakat adat untuk menjaga adat dan budaya Bali dikalahkan.

“Kalau desa adat didaftarkan, maka kewenangan desa adat berkaitan dengan masalah pawongan, palemahan dan parahyangan menjadi jelas,” kata Madra. (*)

Selasa, 09 September 2014

"Kami Bangga Miliki LPD Kedonganan"

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja menyatakan krama Desa Adat Kedonganan bangga memiliki LPD Kedonganan. Pasalnya, selama 24 tahun, LPD Kedongaann telah mampu menjadi penggerak perekonomian krama desa sekaligus menjadi penyangga penting Desa Adat Kedonganan. Hal ini disampaikan Ketut Puja saat memberikan sambutan pada acara perayaan HUT ke-24 LPD Kedonganan di jaba sisi Pura Bale Agung Desa Adat Kedonganan, Selasa (9/9).

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja menyerahkan tali kasih kepada para mantan prajuru saat perayaan HUT ke-24 LPD Kedonganan, Selasa (9/9).

Karena itu, Ketut Puja mengajak seluruh jajaran pengurus, karyawan, Badan Pengawas (BP) dan krama Desa Adat Kedonganan menjaga keberlangsungan LPD Kedonganan. Dengan begitu, LPD Kedonganan akan bisa makin memberikan manfaat bagi krama dan Desa Adat Kedonganan. 

"Dalam berbagai pertemuan dengan para bendesa adat lain atau krama dari desa lain, saya selalu ditanya mengenai LPD Kedonganan. Ini tentu sangat membanggakan bagi kita sebagai krama Desa Adat Kedonganan," kata Ketut Puja. 

Hal senada dikemukakan Panglingsir Desa Adat Kedonganan, I Wayan Parka. Menurut Wayan Parka, sebelum ada LPD, Kedonganan masih kurang maju dan kurang dikenal orang. Wayan Parka yang menjadi Bendesa Adat Kedonganan pada tahun 1977-1980 ini menuturkan, dulu sebelum ada LPD, Kedonganan hanya bisa melanjutkan apa yang sudah diwariskan para pendahulu. Namun, setelah ada LPD, Kedonganan bisa bangkit dan mengembangkan dirinya. 

"Berkat LPD, nama Kedonganan kini semakin dikenal orang. Ini karena LPD Kedonganan memiliki program-program kreatif dan inovatif," kata Wayan Parka. (*)

HUT ke-24, LPD Kedonganan Perkuat Perhatian Pada Pendidikan Krama


Sebagai lembaga khusus milik desa adat yang menangani aspek keuangan dan perekonomian krama desa, LPD Desa Adat Kedonganan tidak hanya berpikir mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Namun, LPD juga memikirkan aspek pendidikan krama sebagai bagian dari upaya menjamin tetap tegaknya adat dan budaya Bali di Desa Adat Kedonganan. Itu sebabnya, LPD Kedonganan menjadikan pendidikan krama, khususnya generasi muda, sebagai fokus perhatian setiap kali merayakan hari ulang tahun (HUT). 

“Dalam HUT ke-24 kali ini, meskipun kami gelar secara sederhana, kami tetap melaksanakan sejumlah kegiatan perlombaan di bidang pendidikan sekaligus memberikan beasiswa prestasi dan beasiswa bagi anak kurang mampu,” kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra usai acara perayaan HUT ke-24 LPD Kedonganan, di jaba sisi Pura Bale Agung setempat, Selasa (9/9).

Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra didampingi Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja memotong tumpeng dalam puncak perayaan HUT ke-24 LPD Kedonganan, Selasa (9/9)

Madra mencontohkan tes beasiswa prestasi dan beasiswa bagi anak kurang mampu tidak pernah absen dari perayaan HUT LPD Kedonganan. Tahun ini, tes beasiswa prestasi memasuki pelaksanaan ke-16. Kegiatan ini pun sudah membuahkan hasil berupa suksesnya sejumlah siswa penerima beasiswa prestasi di berbagai bidang. 

Menurut Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, komitmen untuk senantiasa memperhatikan aspek pembangunan pendidikan krama karena pendidikan merupakan kunci masa depan LPD termasuk desa adat di Bali. LPD Kedonganan, kata Madra, tak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan dengan menggelar aneka lomba pendidikan saban perayaan HUT, tapi juga membuat produk khusus pendidikan, Tabungan Beasiswa (Tabe) Plus. Melalui Tabe Plus, anak-anak Desa Adat Kedonganan dididik untuk menabung sekaligus menyiapkan biaya pendidikan mereka. 

“Kami juga pernah merintis bimbingan belajar, sekolah kauripan Bali. Ini akan kami hidupkan lagi agar anak-anak kita semakin dekat dengan LPD, memahami LPD dan akhirnya menjaga LPD ini sebagai penyangga adat dan budaya Bali di desa adat,” kata Madra. 

Perayaan HUT ke-24 LPD Kedonganan diisi aneka lomba bidang pendidikan, seperti tes beasiswa prestasi, lomba cerdas cermat, lomba tri sandhya berkelompok, lomba masatua Bali dan lomba membaca puisi Bali. Dari berbagai lomba itu, SD 1 Kedonganan mendominasi juara I. Selain itu, LPD Kedonganan juga memberikan beasiswa bagi 10 anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Perayaan HUT ke-24 LPD Kedonganan juga dirangkaikan dengan penutupan KKN XI mahasiswa IHDN Denpasar. Para mahasiswa itu mengadakan KKN selama 1,5 bulan dan bersinergi dengan Karang Taruna Eka Shanti Kedonganan melaksanakan kegiatan lomba serangkaian HUT ke-24 LPD Kedonganan. Rektor IHDN, I Nengah Duija pun ikut hadir dalam acara itu. (*)

Rabu, 27 Agustus 2014

Tes Beasiswa Prestasi Ke-16 LPD Kedonganan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan kembali menggelar tes beasiswa prestasi tingkat SD se-Kelurahan Kedonganan. Tes yang berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis (27—28/8) digelar serangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-24 LPD Kedonganan. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian LPD Kedonganan dalam membangun iklim kompetisi yang sehat sekaligus menempa daya saing anak di Desa Adat Kedonganan. 


Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra menjelaskan tes beasiswa prestasi merupakan program rutin yang sudah dilaksanakan selama 16 tahun. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian LPD membangun pendidikan krama desa. 

“LPD bukan saja lembaga keuangan atau lembaga ekonomi, tetapi juga lembaga sosial budaya. Karena itu, pendidikan krama juga menjadi salah satu bidang yang pantas mendapat perhatian LPD,” kata Madra. 

Melalui tes beasiswa prestasi, kata Madra, diharapkan akan lahir anak-anak dengan daya saing tinggi serta semangat berkompetisi yang sehat. “Yang penting bukan menang, bukan pula bermaksud mengunggulkan atau merendahkan salah satu sekolah, tapi memberikan pengalaman berkompetisi dan membina semangat berprestasi anak-anak,” kata Madra. 

Tes beasiswa prestasi diikuti 48 siswa SD dari empat SD di Kedonganan. Para peserta berasal dari tiga besar di kelas III, IV, V dan VI. Bidang studi yang dijadikan materi tes meliputi Matematika, PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Bali, Bahasa Inggris, IPA dan IPS. 

Selain tes beasiswa prestasi, LPD Kedonganan juga menggelar sejumlah kegiatan perlombaan lain, seperti lomba merafalkan tri sandhya, lomba cerdas cermat agama Hindu, lomba masatua Bali dan lomba membaca puisi Bali yang akan dilaksanakan 2-7 September mendatang. Pelaksanaan lomba diserahkan kepada Karang Taruna Eka Santi Kedonganan dan mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar yang tengah melaksanakan Kulian Kerja Nyata (KKN) di Kedonganan. Puncak HUT dilaksanakan 9 September. 

Ketua Karang Taruna Eka Santhi, I Wayan Yustisia Semarariana menyatakan program tes beasiswa prestasi LPD Kedonganan telah menunjukkan hasil nyata. Banyak anak-anak muda Kedonganan yang kini sukses merupakan penerima beasiswa prestasi LPD Kedonganan. “Mudah-mudahan ke depan semakin banyak lahir generasi cemerlang dari program ini,” kata Yustisia yang juga pernah menjadi salah satu penerima beasiswa prestasi LPD Kedonganan. 

Para pemenang lomba diberikan hadiah berupa tabungan. Untuk tes beasiswa prestasi, Juara I memperoleh hadiah Rp 1 juta, Juara II menerima Rp 800 ribu dan Juara III meraih Rp 600 juta. Lomba cerdas cermat dan merafalkan trisandhya, Juara I mendapat Rp 750 ribu, Juara II Rp 600 ribu, Juara III Rp 500 ribu. Lomba masatua dan membaca puisi Bali, Juara I menerima Rp 500 ribu, Juara II Rp 400 ribu dan Juara III Rp 300 ribu. (*)

Jumat, 23 Mei 2014

Wrddhi Grhiyad, Konsep Bunga Uang Menurut Hindu


Agama Hindu mengenal konsep bunga uang, yakni vrdhim atau wrddhi grhiyad. Makna dari istilah vrdhim/wrddhi grhiyad adalah bunga uang yang boleh diambil kalau uang itu sudah berkembang untuk kebaikan atau menguntungkan dan telah menimbulkan punia. Hal ini dikemukakan pengamat hukum dari Fakultas Hukum Undiknas University AAA Ngurah Sri Rahayu Gorda, S.H., M.M., sebagaimana dikutip dari www.bisnisbali.com.


Menurut Sri Rahayu Gorda, konsep bunga uang termuat dalam kitab Manawa Dharmasastra VIII. 142. Konsep ini, menurut Sri Rahayu Gorda, sangat masuk akal dan sangat bisa diterima. Bunga yang ditetapkan oleh si pemberi pinjaman itu baru dapat diambil bila uang yang dipinjamkan itu telah menghasilkan atau menguntungkan bagi pihak peminjam.

Hal ini berarti konsep bunga uang dalam Hindu dibenarkan. Membungakan uang adalah suatu kegiatan usaha yang dibenarkan oleh ajaran agama Hindu sepanjang sebagai suatu usaha produktif yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Lebih jauh Sri Rahayu Gorda menjelaskan pengenaan bunga ini mesti disesuaikan dengan perjanjian antara pemilik uang atau lembaga keuangan dan peminjam. Pemberian pinjaman uang itu bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi maupun untuk pengembangan suatu usaha. Perjanjian itu tentunya didasarkan atas perhitungan yang sangat cermat dan rasional sehingga tidak merugikan baik bagi pihak pemberi pinjaman maupun pihak peminjam.

Saat ini, kata Sekretaris Perdiknas ini, konsep wrddhi grhiyad ini memang belum diterapkan dalam operasional bank atau pun lembaga keuangan Hindu, termasuk LPD. Namun, Sri Rahayu menilai konsep asli Hindu ini perlu dikaji dan dipertimbangkan digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan berbasis Hindu atau pun budaya Bali, termasuk LPD. Hal ini bisa diatur dalam awig-awig yang menjadi dasar hukum LPD di Bali. 

Menurut Sri Rahayu Gorda, apabila wrddhi drhiyad ini benar-benar dapat diresepsi ke dalam hukum perjanjian pinjam-meminjam uang, artinya Bali juga memiliki lembaga perekonomian yang berbasis agama baik landasan hukumnya maupun juga di dalam operasionalnya juga berdasarkan atas nilai-nilai agama Hindu. LPD, kata Sri Rahayu Gorda, dalam visi, misi dan operasionalnya mencerminkan nilai-nilai agama Hindu dan budaya Bali. (*)

Selasa, 20 Mei 2014

Makna Penampahan Galungan dan Tradisi Mapatung

Hari Penampahan Galungan yang jatuh sehari menjelang hari raya Galungan biasanya ditandai dengan tradisi mapatung atau mebat. Pada hari itu, umat Hindu menyembelih babi lalu memasaknya menjadi aneka olahan makanan khas Bali: lawar, sate, komoh dan lainnya. 

Di Desa Adat Kedonganan, tradisi mapatung dan mebat di hari Penampahan Galungan memang tidak lagi sesemarak di masa lalu. Namun kini, setelah LPD Desa Adat Kedonganan secara rutin memberikan daging babi gratis plus uang bumbu kepada krama Desa Adat Kedonganan saat hari Penyajaan Galungan, tradisi mapatung atau mebat itu kembali hidup. 

Mantan Bendesa Adat Kedonganan yang juga Panglingsir Desa Adat Kedonganan, I Ketut Mudra, S.Ag., mengungkapkan hari Penampahan Galungan memiliki makna menyomyakan (menetralisir) segala kekuatan buruk, baik di dalam diri maupun di luar diri. Hal ini disimbolkan dengan kegiatan penyembelihan babi sebagai lambang kekuatan buruk atau sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia.

I Ketut Mudra
"Umat Hindu bukan mengusir kekuatan buruk atau energi negatif, tetapi menetralisirnya agar meningkat kualitasnya menjadi kekuatan baik atau energi positif. Ini yang dalam konsep Hindu disebut nyomya," kata Mudra di sela-sela pembagian daging babi di jaba Pura Bale Agung Desa Adat Kedonganan, Senin (19/5). 

Itu sebabnya, Mudra tetap mengajak masyarakat Kedonganan menghidupkan tradisi mapatung saban Galungan. Tradisi itu, kata Mudra, bukan sekadar masak-masak atau berfoya-foya. Di balik tradisi itu terselip makna menyomyakan kekuatan negatif dalam diri dan di luar diri. 

Tradisi mapatung, imbuh Mudra, juga sebentuk upaya menghidupkan energi positif. Tradisi mapatung ditandai dengan kebersamaan atau kegotongroyongan di antara krama. Ketika krama berkumpul melaksanakan kegiatan untuk tujuan bersama, secara otomatis akan menghidupkan energi positif. 

"Tradisi mapatung atau mebat itu menyatukan segala perbedaan membentuk keharmonisan. Secara nyata, orang mapatung atau mebat itu harus bersama-sama. Begitu juga secara simbolik itu bisa dilihat dari apa yang dihasilkan dalam mapatung, seperti lawar dan lainnya itu adalah perpaduan antara berbagai unsur dalam kehidupan. Itu menyatu membentuk rasa terbaik," tandas Mudra yang juga guru agama Hindu ini.

Hal senada juga juga diungkapkan pakar hukum adat Bali, Prof. Dr. I Wayan P. WIndia, S.U. Seperti dilansir balisaja.com, Windia menyatakan tradisi mapatung memperkuat ikatan sosial di antara krama. Pasalnya, dalam tradisi itu, krama bisa saling berbagi rasa. Selain itu, bila mapatung, krama bisa mendapatkan bagian-bagian dari babi secara lengkap.  (*)

Senin, 19 Mei 2014

Krama Desa Sumringah Terima Daging Babi, Krama Tamiu Juga Dapat Bagian

Krama Desa Adat Kedonganan sumringah menyambut pembagian hadiah Galungan berupa be celeng (daging babi) gratis dari LPD Desa Adat Kedonganan, Senin (19/5) kemarin. Sejak pukul 07.00 Wita, krama Desa Adat Kedonganan sudah berkumpul di jaba Pura Bale Agung yang juga menjadi pelataran gedung LPD Desa Adat Kedonganan. Mereka mengenakan pakaian adat madya.

Para kelian banjar menerima secara simbolis daging babi dari Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M.

Kali ini, pembagian daging babi gratis kembali dilaksanakan secara terpusat di depan gedung LPD Kedonganan seperti saat awal program ini diluncurkan pada tahun 2012 lalu. Beberapa kali pembagian daging babi sempat disebar di masing-masing banjar.

"Kali ini kembali kami laksanakan secara terpusat di jaba Pura Bale Agung sekaligus di halaman gedung LPD Kedonganan untuk mengukuhkan kembali kebersamaan di antara seluruh krama desa. LPD ini milik krama desa adat, dan salah satu prinsip dasar adat Bali itu kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan," kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M. 

Daging babi yang dibagikan seberat 3 kg per kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga penerima daging babi tercatat 1.800 orang. Itu berarti total daging babi yang dibagikan mencapai sekitar 6 ton. Selain daging babi, setiap KK juga mendapat uang bumbu senilai Rp 50.000. Total uang bumbu yang dibagikan Rp 90 juta. 

Krama desa penerima daging babi disyaratkan memiliki saldo minimal mengendap di LPD Kedonganan serendah-rendahnya Rp 200.000. Yang menarik, selain krama desa, krama tamiu (penduduk pendatang beragama Hindu dan tercatat serta diakui sebagai krama tamiu di Desa Adat Kedonganan) juga ikut mendapat bagian daging babi ini. Namun, mereka harus memenuhi syarat sebagai nasabah LPD Kedonganan dengan saldo minimal serendah-rendahnya Rp 5.000.000. 

"Syarat saldo terendah antara krama desa dan krama tamiu memang berbeda. Kalau krama desa memang secara otomatis merupakan bagian dari pemilik LPD, sehingga wajar mendapat perlakuan khusus. Sedangkan krama tamiu kami ajak juga berbagi karena mereka, meskipun bukan krama desa utama, mereka selama ini kami ajak ikut bersama-sama membangun Desa Adat Kedonganan ini melalui LPD," kata Madra.

Sejumlah warga mengaku senang karena LPD Kedonganan tetap bisa memberikan hadiah daging babi gratis secara rutin saban hari raya Galungan. Bahkan, sejak setahun terakhir, selain hadiah daging babi gratis juga diberikan uang bumbu.

Salah seorang krama Desa Adat Kedonganan, I Made Sukra mengatakan program ini telah dirasakan masyarakat Kedonganan. Sukra menyebut program ini sebagai upaya melestarikan tradisi mapatung di tengah derasnya nilai-nilai baru yang menggerus adat dan budaya Bali. "Sebagai krama, saya sangat menyambut baik dan berterima kasih karena LPD membuat program seperti ini. Selain kami sebagai warga diringankan, kami juga bisa mapatung di rumah. Galungan tanpa mapatung rasanya kurang afdol," kata Sukra. 

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Kedonganan, I Made Ritig. Program pembagian daging babi gratis bagi krama desa ini secara perlahan akan menghidupkan kembali tradisi mapatung di Kedonganan. Dulu, tradisi ini begitu dekat dengan masyarakat Kedonganan setiap menjelang Galungan. Belakangan, menyusul larangan mengkomsumsi daging penyu, tradisi itu berangsur pudar. 

"Di sisi lain, secara sosial, program ini memperkuat ikatan kebersamaan krama. Secara ekonomi pula ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan terutama dalam bidang peternskan daging babi," kata Ritig. 

Madra mengakui salah satu sasaran program pembagian daging babi saban Galungan ini adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan di bidang peternakan babi. Jika selama ini, persediaan daging babi untuk program ini sepenuhnya didatangkan dari luar,terutama Kapal dan Ubud, kini sudah ada unsur masyarakat Kedonganan yang terlibat. 

"Bahkan, yang membanggakan, yang terlibat itu adalah generasi muda. Ada anak muda Kedonganan yang ikut mensuplai daging babi dalam program ini. Anak muda ini punya usaha peternakan babi di luar Kedonganan. Ke depan kami harap akan ada lagi anak-anak muda Kedonganan bisa semakin banyak yang terlibat. Meskipun belum bisa sepenuhnya, tapi paling tidak bisa bekerja sama dengan semeton krama Bali di luar Kedonganan," kata Madra. (*)

Minggu, 18 Mei 2014

Besok, LPD Kedonganan Kembali Bagikan "Hadiah Galungan" Daging Babi

Menyambut hari raya Galungan dan Kuningan, LPD Desa Adat Kedonganan kembali membagikan "hadiah Galungan" berupa daging babi gratis. Sekitar 6 ton daging babi akan diberikan kepada nasabah krama Desa Adat Kedonganan pada Senin (19/5) besok pagi bertepatan dengan hari Penyajaan Galungan. 

Pembagian daging babi gratis pada tahun 2012
Wakil Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan masing-masing nasabah krama Desa Adat Kedonganan mendapatkan 3 kg daging babi. Jumlah nasabah krama yang menerima daging babi sekitar 2.000 kepala keluarga (KK). 

"Selain daging babi, LPD juga memberikan uang bumbu sebesar Rp 50.000 per KK," kata Suriawan. 

Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menjelaskan pemberian daging babi gratis disertai uang bumbu merupakan program rutin LPD Kedonganan setiap hari raya Galungan dan Kuningan. Program ini sebagai pengejawantahan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas milik Desa Adat/Desa Pakraman Kedonganan. Sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali, LPD dijalankan atas dasar awig-awig desa pakraman. 

"Karena merupakan lembaga keuangan komunitas adat, LPD tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi labda atau nilai manfaat yang dirasakan bersama-sama oleh krama desa. Ketika kini krama merayakan hari Galungan dan Kuningan dengan penuh suka cita, LPD juga ingin berbagi kebahagiaan bersama krama dengan membagikan daging babi dan uang bumbu," kata Madra. 

Mengenai pemilihan daging babi, Madra menyatakan, daging babi merupakan unsur penting dalam adat, budaya dan tradisi Bali. Daging babi, kata Madra, menjadi salah satu ikon Bali. Terlebih lagi dalam hari raya Galungan dan Kuningan, masyarakat Bali biasanya melaksanakan tradisi mapatung atau mebat. Sarana penting tradisi mapatung dan mebat itu tiada lain daging babi.

"Karena daging babi ini ikon adat, budaya dan tradisi Bali, sedangkan LPD ini adalah lembaga keuangan milik komunitas adat Bali, jadi tepatlah kalau kami memilih ini sebagai wujud tradisi baru dalam perayaan hari Galungan dan Kuningan," tandas Madra. (*)

Senin, 07 April 2014

Anak Muda Bali Jangan Takut Jadi Pengusaha

Seminar Bisnis “Bali Young Entrepreneur” di LPD Kedonganan 

Anak-anak muda Bali jangan takut menjadi pengusaha. Untuk menjadi pengusaha, yang terpenting bukanlah modal uang, tetapi kemauan yang kuat untuk memiliki usaha. Modal yang justru lebih penting adalah jejaring (networking).



Hal ini terungkap dalam seminar seminar bisnis yang digelar Forum Bali Young Entrepenur di ruang pertemuan gedung LPD Desa Adat Kedonganan, Minggu, 6 April 2013. Seminar bertajuk “Bali Young Entrepreneur, Why Not” itu didukung  LPD Desa Adat Kedonganan, Bank Permata Sedana dan Koperasi Tri Guna Artha.

“Kita mungkin tidak punya uang untuk memulai usaha, tapi kalau kita punya kemampuan dan jejaring, kita bisa mendapatkan modal dari orang lain,” kata Ketua Forum Bali Young Entrepreneur, GP Wirasaputra.

Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., yang diminta turut member motivasi para peserta seminar mengatakan rasa salut kepada anak-anak muda Bali yang tergabung dalam Forum Bali Young Entrepreneur. Penggunaan nama Bali dalam forum itu dinilai Madra menunjukkan ada kebanggaan atas potensi kebaliannya sekaligus bisa memanfaatkan peluang yang ada.

“Kita bangkitkan jiwa-jiwa pebisnis muda Bali. Jangan hanya berhenti di sini, tapi berkelanjutan,” kata Madra.

Madra juga mendorong anggota Forum Bali Young Entrepreneur untuk tidak hanya berpikir mengembangkan bisnis pribadi, tetapi juga turut membangun lingkungan, terutama di desa asal masing-masing. Menurut Madra, Bali tidak hanya bisa tumbuh dari kota besar tetapi dari desa adat. LPD yang ada di masing-masing desa adat di Bali, menurut Madra, bisa dijadikan mitra untuk menumbuhkan para pebisnis muda Bali.

Madra mencontohkan Kedonganan. Dulu banyak yang tidak tahu Kedonganan. Tapi, melalui para pemudanya yang menggerakkan LPD, Kedonganan bisa turut memetik kemajuan ekonomi. Kini, hampir seluruh warga Desa Adat Kedonganan menjadi pebisnis karena setiap warga memiliki saham dalam usaha warung ikan bakar (kafe sea food) di Pantai Kedonganan.

“Warung-warung ikan bakar itu menjadi milik bersama. Melalui LPD kami bangun ekonomi kerakyatan dan jiwa entrepreneurship warga. Kini setiap warga Kedonganan mendapatkan passive income rata-rata Rp 700.000 per bulan dari warung-warung ikan bakar itu,” kata Madra.

Wirasaputra menyampaikan terima kasih kepada LPD Kedonganan yang telah mendukung kegiatan Forum Bali Young Entrepreneur. Seminar ini, kata Wirasaputra, merupakan program pertama forum ini.Bali Young Entrepreneur baru terbentuk Oktober 2013 dan secara resmi berakta notaris pada Desember 2013.

Anggota Bali Young Entrepreneur kini baru 30 orang yang berasal dari seluruh Bali. Hampir semua anggota memiliki bisnis sendiri atau melanjutkan bisnis milik orang tua. Namun ada juga yang berstatus pegawai tetapi memiliki jiwa entrepeneurship.

Ide terbentuknya Bali Young Entrepreneur diawali dari ngobrol-ngobrol di facebook. “Kami sepakat membentuk wadah untuk berkomunikasi atau pun bertukar informasi bagaimana menjadi pebisnis muda,” kata Wirasaputra didampingi Ni Made Devi Wijayanti, pengurus Forum Bali Young Entrepeneur yang juga warga Desa Adat Kedonganan.

Seminar bisnis Bali Young Entrepreneur menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Ketua Jaringan Pengusaha Hindu Indonesia (JAPHA) yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, Sayu Ketut Sutrisna Dewi, pemilik Elizabeth International School, Nyoman Sukadana serta pemilik Coco Grup, Nengah Natya. (*)

Jumat, 07 Maret 2014

Perkuat LPD, DPD Desak Pemprov Bali Konsisten Laksanakan UU LKM

Wirata: SE MUDP Bali Terobosan Strategis ---

Anggota DPD RI, I Nengah Wirata
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Provinsi Bali, I Nengah Wirata meminta komponen masyarakat Bali mensyukuri terbitnya UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengecualikan LPD dari pengaturan UU tersebut sekaligus menegaskan LPD sebagai lembaga khusus milik masyarakat adat yang diatur hukum adat. UU ini, kata Wirata, memperkuat kedudukan LPD sebagai aset ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat Bali. Karena itu, tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai representasi masyarakat Bali melaksanakan amanat UU LKM itu secara konsisten.

“UU LKM ini melegitimasi sekaligus memperkuat visi dan misi Pak Mantra (IB Mantra, Gubernur Bali 1978—1988) yang menempatkan LPD sebagai penyangga adat dan budaya masyarakat Bali. Artinya, UU LKM ini mengembalikan LPD ke jati dirinya sebagai lembaga adat yang mengemban fungsi keuangan dan ekonomi krama adat Bali,” kata Wirata di Kerobokan, Badung, Kamis (6/3).

Wirata mendesak komponen masyarakat Bali, terutama Pemprov Bali, DPRD Bali, dan Majelis Desa Pakraman (MDP), segera mengambil langkah strategis memperkuat LPD sebagai implementasi UU LKM. Wirata mengapresiasi dan mendukung langkah MUDP Provinsi Bali yang mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh MDP, bendesa/kelian desa adat serta pengurus LPD se-Bali menyikapi UU LKM. Langkah MUDP itu disebutnya sebagai terobosan yang sangat strategis untuk menyelamatkan LPD di tengah polemik mengenai kedudukan LPD pasca-UU LKM.

“Kini kita tinggal mendukung dan melangkah bersama MUDP Bali untuk merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai payung hukum bersama dalam pengelolaan LPD,” kata Wirata.

Langkah MUDP itu, kata Wirata, seyogyanya diikuti Gubernur dan DPRD Bali sebagai representasi politik masyarakat Bali. Dengan berlakunya UU LKM, peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang selama ini dijadikan landasan yuridis pendirian dan pengelolaan LPD, secara otomatis gugur. Landasan pendirian dan pengelolaan LPD kini adalah hukum adat, yang dalam tatanan adat masyarakat Bali diwujudkan dalam bentuk awig-awig atau perarem.

“Kalau memang perda mau dipertahankan, maka harus diselaraskan dengan amanat UU LKM yang menegaskan LPD diatur hukum adat. Dengan kata lain, kedudukan perda adalah sebatas mengakui, mengayomi dan melindungi LPD sebagai duwe desa pakraman, bukan mengintervensi,” tegas Wirata. Bila langkah itu dipilih, menurut Wirata, jalan terbaik adalah mensinkronkan pengaturan LPD itu ke dalam Perda Desa Pakraman karena LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman.

Pandangan hukum senada sebelumnya juga dikemukakan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya.


Menurut Nurjaya, wujud hukum adat bagi LPD tiada lain adalah awig-awig atau perarem di masing-masing desa pakraman. Peraturan daerah (perda) yang selama ini menjadi dasar pengaturan LPD merupakan hukum negara, sehingga sudah tidak selaras lagi dengan amanat UU LKM. “Keberadaan perda dan pergub selama ini yang mengatur LPD dapat disesuaikan. Sejauh ini, perda yang menjadi dasar operasional LPD lebih mengesankan nuansa perbankan. Kenyataannya, LPD ini merupakan lembaga komunitas  adat sehingga sangat berbeda dengan perbankan,” kata Nurjaya. (*)

Selasa, 25 Februari 2014

Pokok-Pokok Pikiran LPD di Bali Menyikapi UU LKM

Oleh I Ketut Madra, S.H., M.M.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan
Prajuru MUDP Provinsi Bali

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro patut diapresiasi positif. Dalam UU ini keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada UU ini”.

I Ketut Madra, S.H., M.M.

Pasal 39 ayat 3 dalam UU LKM itu menegaskan dua hal penting dalam kaitannya dengan kedudukan LPD: (1) LPD memang bukan LKM sehingga tidak tunduk pada UU LKM, serta (2) LPD merupakan lembaga adat karena diatur berdasarkan hukum adat.

UU LKM ini merupakan pencapaian terbaik hingga saat ini bagi masyarakat adat Bali karena eksistensinya diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan perekonomian komunitas adat Bali. Oleh karena itu, krama desa adat se-Bali sebagai bagian penting dalam masyarakat Bali wajib mendukung kekhususan yang diberikan UU LKM kepada LPD.

Sebagai tindak lanjut atas telah terbitnya UU LKM itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk penguatan keberadaan LPD sebagai salah satu aset penting masyarakat adat Bali. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok pikiran sekaligus usulan langkah-langkah strategis berkenaan dengan pengaturan dan penguatan LPD sebagai duwe desa pakraman di Bali.

  1. UU LKM yang menegaskan LPD sebagai lembaga keuangan komunitas adat yang diatur dengan hukum adat seharusnya tidak menimbulkan keragu-raguan lagi di kalangan pengelola LPD, Desa Pakraman, Pemerintah Daerah dan stakeholders bahwa LPD di Bali merupakan lembaga komunitas adat Bali dengan fungsi keuangan dan ekonomi khusus krama adat sebagai salah satu fondasi ketahanan Bali. Dengan kata lain, dari aspek legalitas formal, LPD secara sah diakui sebagai lembaga milik komunitas adat Bali yang diatur dengan hukum adat Bali. Payung hukum LPD adalah hukum adat Bali.

  1. UU LKM memperkuat visi dan misi LPD sejak awal didirikan dengan inisiator Gubernur Bali, Prof. Dr. IB Mantra yang didukung tim pada masa itu serta difasilitasi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wujud pengakuan, pengayoman dan perlindungan pemerintah (Negara) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Sejak awal, LPD memang dirancang sebagai lembaga penyangga adat dan budaya Bali yang berbasis komunitas adat di desa pakraman. Itu sebabnya, secara sadar saat awal didirikan LPD ditempatkan dalam kerangka desa adat atau desa pakraman, bukan desa dinas. Artinya, Gubernur IB Mantra dan Pemprov Bali kala itu memiliki visi penguatan adat dan budaya Bali yang kuat dengan mengintroduksi LPD di masing-masing desa adat/pakraman.

  1. Inisiatif dan fasilitasi pembentukan LPD oleh Pemda Bali lahir dari kearifan lokal Bali berupa tradisi pacingkreman dalam dinamika sekaa, banjar dan desa adat/pakraman yang sudah diwarisi sejak berabad-abad silam. Gubernur IB Mantra dan jajaran Pemda Bali mengadopsi tradisi pacingkreman itu secara cerdas dan penuh visi masa depan untuk ketahanan ekonomi masyarakat adat Bali sekaligus menyangga kelangsungan adat dan budaya Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu.

  1. Adanya bantuan dana dari Pemda Bali dan Pemda Kabupaten/Kota saat awal pendirian LPD di masing-masing desa pakraman merupakan wujud catu Negara bagi lembaga adat sebagai implementasi pengakuan, pengayoman dan perlindungan kesatuan hukum masyarakat adat Bali dan bukan bentuk penyertaan modal oleh pemerintah kepada LPD. Secara praktis, bantuan dana itu sejatinya sebagai bentuk motivasi pemerintah kepada krama desa adat untuk mengembangkan LPD.

  1. Bahwa LPD sejak awal diatur berdasarkan hukum adat dibuktikan dari persyaratan yang diberikan Pemda Bali pada saat itu kepada desa adat yang mendirikan LPD harus memiliki awig-awig tertulis. Awig-awig inilah yang mejadi landasan kuat bagi pendirian dan pengelolaan LPD di desa adat/pakraman.

  1. Bahwa pendirian LPD di tiap-tiap desa pakraman dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota sesungguhnya dalam kaitan pengembanan fungsi pengakuan, pengayoman dan perlindungan Negara terhadap lembaga adat, bukan dalam pengertian intervensi atau pengaturan oleh Negara. Hak legitimasi dan pengaturan LPD tetap berada di tangan desa pakraman sebagai lembaga yang otonom, sedangkan pemerintah hanya mengakui, mengayomi, melindungi, menginisiasi dan memfasilitasi.

  1. Terbitnya Perda Nomor 2 tahun 1988 tentang LPD yang kemudian diperbaharui dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 dan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang LPD sejatinya merupakan bentuk ketidakkonsistenan dalam menempatkan LPD sebagai milik desa adat/pakraman. Di satu sisi LPD diakui sebagai lembaga milik desa pakraman yang memiliki hak otonom mengatur dirinya sendiri sesuai amanat UUD 1945, di sisi lain duwe (hak milik) desa adat/pakraman diatur oleh Perda yang nota bene merupakan produk hukum Negara. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi pemicu munculnya tafsir liar terhadap LPD yang berlanjut hingga kini.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka kami merekomendasikan langkah-langkah penguatan LPD sebagai berikut.

  1. Seluruh komponen masyarakat Bali, khususnya masyarakat adat Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para stakeholders menyatukan pandangan berkenaan dengan kedudukan (linggih) dan tata kelola (sasana) LPD sebagai salah satu duwe (hak milik penuh) desa pakraman berpijak pada amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Oleh karena UU LKM secara jelas menyebut LPD diatur berdasarkan hukum adat, maka tidak selayaknya lagi muncul pandangan lain mengenai legalitas LPD dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI).

  1. Semua komponen masyarakat adat Bali mesti memandang LPD dalam kerangka kepentingan terbesar masyarakat Bali, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, apalagi kepentingan politik jangka pendek. Terlalu mahal harganya bagi masyarakat adat Bali jika keberadaan LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman dikorbankan untuk kepentingan pribadi atau  kepentingan politik jangka pendek. Bali akan kehilangan mutiara berharganya sekaligus kehilangan peluang dan momentum untuk menjaga eksistensi dan masa depan adat dan budayanya apabila LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman sekaligus penyangga adat dan budaya Bali di tengah tantangan, ancaman dan gangguan yang tiada henti menerpa Bali, baik secara nyata maupun halus.

  1. Apa yang dialami LPD sejak didirikan 30 tahun lalu hingga kini merupakan bagian dari dinamika sejarah yang harus dicermati secara cerdas, cerdik dan arif oleh kita semua sebagai generasi penerus Bali. Perjalanan LPD dengan segala kesuksesan atau pun kelemahannya, telah memunculkan berbagai tantangan dan gangguan. Generasi pendahulu kita telah menunjukkan bukti nyata mereka mampu menjaga dan melindungi LPD sehingga bisa bertahan dan diakui sukses seperti sekarang. Mereka memiliki kecerdasan memahami dinamika yang sedang terjadi, kecerdikan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi sekaligus komitmen yang kuat bagi masyarakat adat Bali. Sungguh memalukan dan memilukan jika di tangan kita, generasi penerus kini, gagal melanjutkan tanggung jawab sejarah menjaga dan menguatkan LPD sebagai duwe masyarakat adat Bali di desa pakraman. Tantangan, gangguan, ancaman terhadap LPD harus kita hadapi dengan kreatif, inovatif dan kerja keras, bukan malah menyerah kalah apalagi menjadi bagian dari upaya pelemahan LPD.

  1. Sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab pada keberlanjutan masa depan LPD, kita harus bisa memandang persoalan yang lebih besar dan substansial yang dihadapi LPD di masa kini dan masa depan, bukan semata-mata melihat persoalan lain yang justru amat kecil, misalnya mengenai dana pembinaan/pemberdayaan 5% dari keuntungan LPD. Karena LPD merupakan duwe (hak milik penuh) desa pakraman, urusan kita sebagai masyarakat Bali bukan hanya 5% dari keuntungan LPD, tetapi 100%. Yang 100% itu adalah substansi LPD: LPD yang kuat, LPD yang sehat dan LPD yang bermanfaat bagi masyarakat adat Bali sekaligus berkontribusi dalam membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan komunitas adat Bali.

  1. Untuk itulah, langkah-langkah yang telah ditempuh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali untuk menguatkan LPD sebagai lembaga milik desa pakraman yang berdasarkan hukum adat Bali patut didukung semua pihak. Langkah strategis MUDP Provinsi Bali yang merumuskan awig-awig LPD Bali sebagai panduan bagi pengelolaan LPD di Bali merupakan hal mendesak dan penting yang harus didukung penuh seluruh komponen masyarakat adat Bali. Tidak sepantasnya muncul langkah-langkah sebaliknya apalagi hendak mendelegitimasi MUDP sebagai wadah tunggal payung adat Bali dalam memperkuat kedudukan dan tata kelola LPD.

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai representasi Negara yang mengakui, mengayomi dan melindungi lembaga adat Bali sepatutnya mendukung, mengayomi dan memfasilitasi langkah-langkah strategis untuk penguatan dan penyelamatan LPD sebagai duwe desa pakraman. LPD yang merupakan wujud nyata kemandirian ekonomi masyarakat adat Bali merupakan kekuatan pembangunan yang penting bagi Bali. Melalui LPD, masyarakat adat Bali bergerak membangun dirinya sendiri. Ini selaras dengan semangat Reformasi, yakni mendorong prakarsa masyarakat untuk membangun secara mandiri (swadesi) sebagaimana konsep pembangunan partisipatori yang kini tengah dikembangkan pemerintah.

  1. Sebagai langkah jangka pendek menyusul keluarnya UU LKM, harus ada penataan kembali terhadap segala peraturan atau ketentuan mengenai LPD, khususnya perda dan pergub yang mengatur tentang LPD. Dengan ditegaskannya LPD sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali yang diatur dengan hukum adat, perda dan pergub yang selama ini mengatur LPD mesti dikaji kembali.

  1. Oleh karena UU LKM sudah menegaskan LPD berdasarkan hukum adat, maka desa pakraman di seluruh Bali yang menjadi pemilik LPD mesti menegaskan kembali keberadaan LPD dalam awig-awig atau perarem di desa pakraman masing-masing. Awig-awig dan perarem merupakan salah satu bentuk konkret hukum adat Bali yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan adat masyarakat adat Bali. Agar keberadaan LPD yang diatur awig-awig atau perarem lebih kuat, perlu dibuat awig-awig atau perarem LPD Bali yang menjadi payung bersama pengelolaan LPD di seluruh desa pakraman di Bali. Awig-awig atau perarem LPD Bali kini sedang dirancang MUDP Provinsi Bali.

  1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan LPD, seperti Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa (LPLPD), Badan Kerja Sama (BKS) LPD semestinya tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi berada dalam langkah dengan upaya bersama untuk menguatkan LPD. Dalam kerangka Bali, Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, bahwa Majelis Desa Pakraman mempunyai wewenang memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, termasuk masalah-masalah LPD sebagai duwe desa pakraman, maka langkah-langkah strategis untuk penguatan LPD semestinya tetap dalam kendali MUDP sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali yang merupakan pemilik LPD.

  1. Untuk jangka panjang, semua pihak terkait mesti melakukan penataan kembali segala aspek yang berkaitan dengan kedudukan dan tata kelola LPD sehingga lembaga ini bisa lebih kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat adat Bali dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan negara.



Badung, 24 Februari 2014