Selae Tiban (25 Tahun) LPD Desa Adat Kedonganan

Tahun 2015 ini, LPD Desa Adat Kedonganan genap berusia 25 tahun. Di ulang tahun perak ini, LPD Kedonganan mengadakan program khusus bertajuk "Selae Tiban LPD Desa Adat Kedonganan". Kata selae tiban dalam bahasa Bali berarti '25 tahun'

LPD Kedonganan Serahkan Dana Pembangunan Rp 1,8 Milyar

LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana pembangunan sebesar Rp 1,8 milyar kepada Desa Adat Kedonganan. Dana pembangunan ini diterima Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, di ruang pertemuan gedung LPD Desa Adat Kedonganan, Minggu (5/4)

LPD Kedonganan Kembali Bagikan Gratis 6 Ton Daging Babi

Menjelang hari raya Galungan dan Kuningan, LPD Desa Adat Kedonganan kembali membagikan daging babi gratis kepada seluruh krama desa dan nasabahnya. Kali ini pembagian dilaksanakan pada Minggu (12/7) pagi tadi di jaba sisi Pura Bale Agung sekaligus halaman parkir kantor LPD Kedonganan.

Karya Padudusan Agung, Ngenteg Linggih lan Mupuk Padagingan Pura Dalem Kahyangan

Setelah 23 tahun lalu, Desa Adat Kedonganan kembali melaksanakan Karya Padudusan Agung, Ngenteg Linggih lan Mupuk Padagingan di Pura Dalem Kahyangan dan Pura Mrajapati Desa Adat Kedonganan. Puncak karya dilaksanakan 21 Juli 2015. Seluruh krama Desa Adat Kedonganan diharapkan ikut ngastitiang, ngayah sekaligus nyanggra karya ini.

Makna Karya Padudusan Agung, Ngenteg Linggih lan Mupuk Padagingan

Karya Padudusan Agung, Ngenteg Linggih lan Mupuk Padagingan yang dilaksanakan di Pura Dalem Kahyangan dan Pura Mrajapati Desa Adat Kedonganan memiliki makna mendalam. Seperti apa maknanya?

Selasa, 16 April 2013

I Wayan Sada: Kisah Simpanan Tanpa Bunga di LPD Kedonganan

            Kendati sebagian besar krama Desa Adat Kedonganan bersikap pesimis atas kehadiran LPD Desa Adat Kedonganan pada masa-masa awal, tetap saja ada yang berempati lalu tergerak membantu. Di antara segelintir krama yang berempati dan tergerak membantu itu adalah I Wayan Sada (53), seorang polisi muda yang kala itu juga memiliki sejumlah usaha.
            Kebetulan, rumah Wayan Sada tepat berada di depan kantor LPD Desa Adat Kedonganan yang saat itu masih menumpang di wantilan Banjar Anyar Gede. Sada pun tahu betul bagaimana anak-anak muda yang mengurus LPD pada tahun-tahun awal dengan penuh dedikasi.
I Wayan Sada
            “Saya terus terang terenyuh dan tersentuh dengan semangat mereka. Walaupun kehadiran mereka sering diomongin, banyak orang tak percaya atau meremehkan, toh mereka tetap semangat untuk berbuat demi desa. Karena itu, saya merasa malu juga kepada mereka,” tutur Wayan Sada.
            Akhirnya, Sada yang kala itu memiliki simpanan dana tergerak untuk membantu LPD. Kurang lebih Rp 12.000.000 uang yang dimilikinya langsung disimpan di LPD Desa Adat Kedonganan. Hebatnya lagi, Wayan Sada tidak meminta bunga sama sekali.
            “Saya bilang sama Pak Ketut Madra, saya punya uang segini, silahkan adik-adik mengelola. Tapi, jangan bilang-bilang saya punya uang di sini,” kata Wayan Sada.
            Tentu saja suntikan dana Wayan Sada sangat berharga bagi LPD Desa Adat Kedonganan yang memiliki sumber dana amat terbatas. Dana itulah yang kemudian dikelola untuk menggerakkan aktivitas LPD.
            Wayan Sada mengaku motivasinya memberikan dana kepada LPD Desa Adat Kedonganan semata-mata didorong rasa bangganya kepada anak-anak muda Kedonganan yang mau berbuat untuk desa. Selain itu, dalam hati kecilnya Wayan Sada yakin LPD Desa Adat Kedonganan akan bisa berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi desa dan masyarakat.
            Keyakinan Wayan Sada terbukti. Setelah lima tahun berjalan, keberadaan LPD Desa Adat Kedonganan semakin berkembang dan masyarakat sudah mulai percaya. Wayan Sada pun kian semangat membantu LPD. Malah, Wayan Sada menjadikan LPD Desa Adat Kedonganan sebagai pilihan utama dan pertama dalam penempatan dana atau pun kredit.
             Tak hanya itu, Wayan Sada yang kini masih aktif sebagai polisi juga ikut memasarkan produk-produk LPD Desa Adat Kedonganan. Bahkan, bagi krama luar yang hendak meminjam, Wayan Sada langsung menjadi penjamin. “Saya tetap ingin berkontribusi meskipun kecil,” kata Wayan Sada.

Sabtu, 13 April 2013

LPD di Bali Pasca UU No. 1/2013

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro patut diapresiasi positif. Dalam UU ini keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada ini”.

Pasal 39 ayat 3 dalam UU LKM itu menegaskan dua hal penting dalam kaitannya dengan kedudukan LPD: (1) LPD memang bukan LKM sehingga tidak tunduk pada UU LKM, serta (2) LPD merupakan lembaga adat karena diatur berdasarkan hukum adat. Dengan begitu, semestinya tidak perlu ada keragu-raguan lagi bagi prajuru (pengurus) desa pakraman, pengurus LPD, krama (warga) desa pakraman, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) bahwa LPD memang bukan LKM dan LPD sebagai lembaga adat milik (duwe) desa pakraman yang diberikan fungsi khusus mengelola keuangan dan perekonomian di desa pakraman.LPD juga bukan koperasi, bank atau pun badan usaha milik desa.

Sejatinya, sebelum UU LKM disahkan, keberadaan LPD di Bali sudah sangat jelas kedudukannya sebagai lembaga adat di desa pakraman –dulu desa adat—yang memiliki fungsi khusus keuangan dan perekonomian pada umumnya di desa pakraman. Perda Nomor 2 tahun 1988 yang menjadi landasan hukum pertama pembentukan LPD menyebutkan LPD sebagai milik desa adat (desa pakraman) yang difungsikan sebagai wadah kekayaan desa pakraman. Secara yuridis, desa pakraman diakui eksistensinya dalam UUD 1945 pasal 18 huruf I yang menegaskan Negara mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat

Perkembangan ini patut segera disikapi dengan langkah strategis dan konkret dari desa pakraman selaku pemilik LPD maupun pengurus LPD selaku pelaksana pengelolaan LPD. Berikut beberapa langkah-langkah yang sebaiknya diambil pengurus LPD dan desa pakraman selaku pemilik LPD. 
  1. Memasukkan LPD ke dalam awig-awig atau dibuatkan perarem khusus yang mengatur keberadaan LPD di desa pakraman. Dalam awig-awig atau perarem itu mesti ditegaskan LPD sebagai duwe (milik penuh) desa pakraman. Awig-awig atau perarem itu akan menjadi landasan hukum secara adat bagi keberadaan dan operasional LPD di desa pakraman 
  2. Untuk mempertegas LPD sebagai lembaga adat duwe desa pakraman yang mengemban fungsi keuangan dan perekonomian di desa pakraman, nama LPD juga perlu disesuaikan. Nama LPD mungkin tetap bisa dipertahankan karena itu sudah dikenal. Akan tetapi, kepanjangan LPD yang selama ini sebagai lembaga perkreditan desa disesuaikan agar mampu merepresentasikan identitasnya sebagai lembaga adat. Hasil keputusan pesamuan agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) III pada 15 Oktobern 2010 yakni Labda Pacingkreman Desa (LPD) layak dipertimbangkan. Nama itu mencerminkan LPD sebagai lembaga yang berakar pada tradisi pacingkreman di banjar atau sekaa yang sudah dilaksanakan masyarakat Bali sejak zaman dulu.
Selain di tingkat desa pakraman, juga diperlukan penyikapan di tingkat provinsi dalam bentuk kebijakan yang lebih umum untuk mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali. Dalam kaitan ini, MUDP bersama Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Bali, kalangan akademisi serta tokoh-tokoh masyarakat Bali perlu duduk bersama kembali merumuskan identitas LPD secara lebih tegas sebagai duwe desa pakraman.

Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diambil pada tingkat provinsi dalam kaitan LPD, sebagai berikut.
  1. Merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2007 sekaligus Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Perda LPD mesti diintegrasikan ke dalam Perda Desa Pakraman. Ini sebagai konsekuensi logis LPD sebagai duwe desa pakraman sehingga tidak timbul tumpang tindih dalam pengaturan LPD.
  2. Agar keberadaan LPD lebih utuh dan murni mencerminkan karakter sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/desa pakraman, maka peran dan tanggung jawab desa adat/desa pakraman secara kelembagaan terhadap LPD supaya lebih ditingkatkan, sebagaimana halnya dilakukan terhadap duwe-duwe desa adat/desa pakraman lainnya.
  3. Perlu dirumuskan dan disiapkan suprastruktur dan infrastruktur LPD sebagai representasi sistem LPD, baik dalam hal pengelolaan, pengawasan maupun penjaminan. Suprastruktur dan infrastruktur itu mesti mencerminkan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa pakraman yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adat Bali. 
Penulis: I Ketut Madra, S.H., M.M.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan

Rabu, 10 April 2013

Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Biaya pendidikan di Indonesia senantiasa meningkat setiap saat. Itu sebabnya, dibutuhkan upaya yang terencana untuk menyiapkan biaya pendidikan anak-anak. Bagaimana menyiapkan biaya pendidikan anak Anda agar ketika si anak memasuki usia sekolah, Anda tidak terlalu terbebani? Berikut tipsnya.

1. Siapkan Anggaran Pendidikan Sedini Mungkin
Anda sebaiknya tidak menunda menyiapkan dana pendidikan  anak Anda. Begitu si kecil sudah memasuki usia 1 tahun, sebaiknya Anda sudah meyiapkan anggaran tabungan pendidikan anak Anda. Pasalnya, tiga tahun kemudian, pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sudah menunggu anak Anda. Jika Anda sudah mulai merancang biaya pendidikan anak Anda sejak dini, Anda akan memiliki cukup waktu untuk dan cukup dana dalam tabungan untuk kepentingan biaya pendidikan anak Anda.

2. Pisahkan Anggaran Pendidikan dengan Anggaran Lain
Anggaran pendidikan anak Anda haruslah dibuat khusus, terpisah dengan pos anggaran lain. Anda pun harus disiplin, jangan tergoda untuk memanfaatkan dana pendidikan anak untuk kepentingan lain di luar kebutuhan pendidikan anak. Jika Anda memiliki anak lebih dari satu, maka sebaiknya anggaran pendidikan dipisah untuk masing-masing anak.

3. Buat Prediksi tapi Realistis
Anda disarankan membuat prediksi mengenai kebutuhan biaya pendidikan anak Anda. Biasanya, biaya pendidikan meningkat rata-rata 10-20% per tahun. Anda bisa menjadikan biaya pendidikan saat ini sebagai patokan dengan memperhitungkan kemugkinan kenaikan 20-30% saat dana itu dibutuhkan. Anda mesti membuat prediksi lebih tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk terjadinya peningkatan biaya pendidikan di luar prediksi Anda. Kendati begitu, Anda juga tetap harus realistis. Anda jangan terlalu memaksakan diri menyekolahkan anak di sekolah favorit jika memang kemampuan Anda terbatas. Penyisihan dana pendidikan tidak boleh sampai membuat Anda kelaparan.

4. Proporsi Ideal Penyisihan Dana
Idealnya, Anda bisa menyisihkan 20% dari penghasilan Anda dan istri Anda setiap bulan untuk ditabung. Mengapa mesti 20%? Rinciannya: 5% untuk arus kas keuangan keluarga (misalnya, untuk biaya pengobatan anak ketika sakit); 10% untuk tabungan jangka panjang (dana pendidikan, renovasi rumah dan lainnya); serta 5% untuk investasi.

5. Buat Skala Prioritas Kebutuhan
Membuat skala prioritas kebutuhan sangat penting artinya jika kebutuhan hidup Anda sangat banyak dan kemampuan Anda terbatas. Kebutuhan yang bersifat tambahan, bisa Anda sisihkan dulu agar Anda tetap bisa menyisihkan dana pendidikan untuk anak Anda.
6. Memilih Program Penyimpan Dana Pendidikan yang Tepat.
Ada berbagai program penyimpanan dana pendidikan yang ditawarkan berbagai lembaga keuangan. Ada yang berupa tabungan pendidikan atau pun asuransi. Anda perlu mempelajari berbagai produk itu dan pilih yang benar-benar tepat bagi kebutuhan Anda. Berikut perbandinga antara produk tabungan dan asuransi.

a)      Tabungan
-          Dikeluarkan oleh bank
-          Suku bunga tidak terlalu besar
-     Dapat membantu menyiapkan dana pendidikan jangka pendek atau pun jangka panjang
-          Disetorkan setiap bulan atau didebet dari rekening tabungan Anda
-          Dana dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Anda sepanjang dimungkinkan oleh pengelola produk

b)      Asuransi
-          Dikeluarkan oleh perusahaan asuransi
-          Nilai pertanggungan yang Anda dapatkan di akhir periode akan lebih tinggi dari total akumulasi dana yang Anda setorkan.
-          Sesuai untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak yang masih kecil (paling ideal dimulai pada usia 1 tahun).
-          Asuransi biasanya dibuat untuk mempersiapkan dana pendidikan jangan panjang dan terdiri dari satu paket (misalnya, paket pendidikan dari TK/SD sampai universitas).
-          Jumlah setoran atau premi tetap adan tidak mungkn berubah sesuai kesepakatan awal yang tercantum pada polis asuransi.

6. Program Tabe Plus LPD Desa Adat Kedonganan sebagai Alternatif
Anda mungkin bisa mempertimbangkan produk Tabungan Beasiswa Plus (Tabe Plus) LPD Desa Adat Kedonganan sebagai pilihan penyimpanan dana pendidikan anak-anak Anda. Tabe Plus memiliki beberapa tipe yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lebih jauh mengenai produk Tabe Plus, dapat dibaca di SINI

Minggu, 07 April 2013

Tradisi "Pacingkreman" Mengilhami Lahirnya LPD

Orang Bali gemar menabung, sejatinya. Jauh sebelum lembaga bank diperkenalkan, orang Bali sudah memiliki kebiasaan menabung. Dulu, jika orang Bali memiliki uang lebih akan disimpan dalam bungbung (sejenis tabung yang terbuat dari bambu). Ketika memerlukan, uang dalam bungbung tinggal diambil.
Kebiasaan orang Bali menyimpan uangnya dalam bungbung itu ditulis Ki Dalang Tangsub dalam Kidung Prembon. Pada karya sastra tradisional yang diperkirakan ditulis tahun 1825 itu diceritakan I Nyoman Karang dari Banjar Sari menasihati kedua anaknya, Ni Sokasti dan Ni Rijasa untuk rajin menabung. Begini bunyi salah satu pupuh yang sempat populer di kalangan masyarakat Bali itu.

            Lamun ngelah pipis patpat
            ne dadua sepel pang ilid
            adasa mangelah jinah
            lalima sepel di bungbung
            makelo ada antosang
            bliang klambi
            eda goro budag amah
            
artinya, 
            Kalau memiliki uang empat 
            yang dua simpan agar tidak kelihatan 
            jika memiliki uang sepuluh 
            lima simpan di bungbung
            suatu ketika ada yang ditunggu
            belikan pakaian
            jangan boros hanya untuk makan

Selain menabung di bungbung, orang Bali juga menabung lewat organisasi sekaa  (kelompok) sesuai kesamaan profesinya yang bersifat musiman. Misalnya, ada sekaa manyi (kelompok pemanen padi), sekaa ngulah semal (kelompok pengusir tupai), sekaa ngalap nyuh (kelompok pemetik kelapa), sekaa mamula (kelompok menanam padi), sekaa majukut dan lainnya. Upah yang diterima dari pekerjaannya, tidak semua dibawa pulang. Sebagian di antaranya disimpan di sekaa dalam bentuk pacingkrem. Saat-saat tertentu, uang pacingkrem itu bisa diambil. Biasanya, saat hari raya Galungan, sekaa tersebut akan mapatung yang dananya diambil dari kas sekaa. Mereka juga bisa meminjam dari sekaa.
Tradisi pacingkreman juga tumbuh dalam organisasi sosial kemasyarakatan orang Bali, yakni banjar. Setiap kali sangkep (rapat), krama akan menyerahkan dana pacingkreman yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan krama. Dana pacingkreman itu dikelola banjar untuk memenuhi kebutuhan segala kegiatan banjar, seperti pembangunan banjar, upacara piodalan (peringatan hari pendirian pura) atau pun dana suka duka krama ketika ada yang meninggal dunia atau menggelar hajatan.
Orang Bali juga memiliki cara menabung unik yakni dengan jalan memelihara bangkung (babi betina), celeng (babi jantan) atau pun sapi. Karenanya, dulu, hampir setiap orang Bali memiliki peliharaan bangkung, celeng atau pun sapi. Ketika sudah besar, hewan peliharaan itu pun dijual di pasar. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli pakaian atau kebutuhan harian lainnya.
Tradisi pacingkreman inilah yang mengilhami lahirnya LPD di Bali. Gubernur Bali, IB Mantra bersama tim yang dimiliki mengadopsi tradisi pacingkreman ke dalam suatu lembaga keuangan mikro berbasis komunitas adat dan sistem lembaga perkreditan pedesaan yang diperkenalkan pemerintah Orde Baru pada masa itu. Kendati begitu, wujud LPD menjadi amat khas, unik dan otentik, berbeda dengan wujud lembaga perkreditan pedesaan di daerah lain. Sebabnya, akar kultur LPD adalah adat Bali yang sudah memiliki fondasi tradisi pacingkreman yang kuat.
Dalam bayangan Gubernur Mantra, LPD sebagai lembaga keuangan komunitas penyangga adat dan budaya masyarakat Bali.  Itu sebabnya, tujuan LPD tidak sekadar mencapai kesejahteraan krama desa adat, juga menyangga keberlangsungan adat, budaya dan agama masyarakat Hindu yang berlandaskan ajaran agama Hindu. LPD berwujud lembaga nonprofit. Keuntungan yang didapat sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan pembangunan di desa adat guna menjamin tetap terjaganya adat, budaya dan agama masyarakat Bali. (*)

Kamis, 04 April 2013

I Wayan Suriawan: LPD Peduli Pendidikan

LPD memang lembaga keuangan. Tapi, LPD memiliki kekhasan, karena tak hanya menjalankan fungsi ekonomi tetapi juga fungsi sosial budaya. Itu sebabnya, LPD berbeda dengan bank, koperasi atau pun Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sebagai lembaga sosial budaya, LPD turut berperan aktif dalam pembangunan di desa adat/pakraman. Namun, pembangunan yang dimaksud, tak hanya aspek fisik, juga aspek nonfisik, seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa adat melalui pendidikan.
Itu pula yang mendasari LPD Desa Adat Kedonganan secara rutin menggelar aneka kegiatan bidang pendidikan tiap tahun. Kegiatan yang digelar di antaranya lomba cerdas cermat, tes beasiswa prestasi, lomba menulis, hingga membentuk Kader Pemuda Penggerak Pembangunan Desa (KP3D).
“Ini wujud program LPD Peduli Pendidikan,” kata Wakil Kepala sekaligus Sekretaris LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan di sela-sela lomba cerdas cermat dan tes beasiswa prestasi serangkaian HUT ke-23 LPD Kedonganan, baru-baru ini.
Menurut Suriawan, pembangunan bidang pendidikan di desa adat/pakraman memiliki makna penting. Pendidikan merupakan pilar utama untuk melahirkan generasi kreatif yang akan melanjutkan pembangunan di desa adat.
Namun, imbuh Suriawan, pendidikan bagi anak-anak di desa adat/pakraman tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama Hindu dan kearifan lokal Bali. Pasalnya, ajaran agama Hindu dan kearifan lokal Bali itu akan memberi dasar karakter bagi anak-anak.
“Kecerdasan intelektual mereka mesti diseimbangkan dengan kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual,” ujar Suriawan yang didampingi Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra.
Hal inilah yang mendasari pihaknya untuk tidak hanya membuka kompetisi untuk mengasah kecerdasan intelektual anak-anak Kedonganan melalui lomba cerdas cermat dan tes beasiswa prestasi tetapi juga memberi ruang bagi tumbuh suburnya kecerdasan spiritual dan emosional melalui KP3D dan lomba-lomba karya tulis. Tercapainya keseimbangan kecerdasan anak-anak, imbuh Suriawan, diharapkan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi krama desa adat/pakraman yang andal.
“Jangan sampai mereka gagap ketika terjun ke desa adat/pakraman yang akan menjadi ruang interaksi mereka selamanya di tanah kelahirannya,” tandas Suriawan.

Senin, 01 April 2013

Program "Pita Ungu" Yayasan Yudisthira di Kedonganan

YAYASAN Yudisthira Swarga menggelar sosialisasi kesehatan hewan bertajuk "Pita Ungu" di Kelurahan Kedonganan, Minggu, 31 Maret 2013 lalu. Kegiatan ini diisi dengan sosialisasi mengenai kesehatan hewan bagi masyarakat Kedonganan sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan piaraan, khususnya anjing, yang dimiliki warga Kedonganan.
Foto: www.hsi.org
Program ini pun mendapat sambutan antusias warga Kedonganan. Warga pemilik hewan piaraan anjing pun berdatangan untuk memeriksakan kesehatan binatang piaraannya. Mereka ingin memastikan anjing piaraannya sehat dan tidak berpotensi menyebarkan virus rabies. Terlebih lagi belakangan ini kasus rabies kembali meresahkan masyarakat.

Pembina Yayasan Yudisthira Swarga, drh. IGN Badi Wangsa Temaja mengatakan pola penanganan kasus rabies selama ini masih kurang tepat dan justru terkesan bertolak belakang. Cara eliminasi massal yang dilakukan pemerintah dinilainya belum cukup menyelesaikan masalah, apalagi menjadikan Bali bebas rabies.

Menurut Badi Wangsa, cara yang lebih tepat yakni membuat animal shelter atau tempat penampungan anjing liar sebagai upaya memutus rantai penyebaran rabies. Anjing-anjing liar di masing-masing kabupaten dimasukkan ke tempat penampungan itu. Selanjutnya, di tempat ini dilakukan euthanasia atau menidurkan anjing secara layak dan melakukan vaksinasi, bukan semata-mata eliminasi.

Sementara drh. I Wayan Yustitia Semarariana, salah seorang dokter hewan muda Kedonganan yang juga ikut bergabung di Yayasan Yudisthira Swarga mengatakan sosialisasi kesehatan hewan di Kedonganan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan piaraan. Selama ini, pemahaman tentang pentingnya kesehata hewan baru dimiliki orang ekspatriat atau orang berada, sementara masyarakat bawah belum memiliki pemahaman yang memadai. Merebaknya kasus rabies, menurut Yustisia, merupakan akibat kurangnya pemahaman masyarakat menegnai kesehatan anjing. 

"Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini, masyarakat menjadi paham tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan hewan. Selanjutnya mereka bisa menjaga kesehatan anjing piaraannya dengan baik," kata Yustisia. (*)