Minggu, 22 Desember 2013

MUDP Segera Buat "Perarem" dan Bentuk Dewan LPD

Hasil Pesamuan Agung V MDP Mengenai Kedudukan LPD Pasca-UU LKM

Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali, akhirnya menggelar Pasamuhan Agung V pada Sabtu (21/12) lalu di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon, sebagai upaya menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang akan efektif berlaku per 1 Januari 2014. Dalam Pasamuhan yang dibuka Sekda Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun dan diikuti utusan Majelis Madya, Majelis Alit, perwakilan para bendesa adat se-Bali, pengurus LPD, pemerhati LPD, unsur pemerintah serta para stakeholders itu juga menyepakati pemberian  mandat  kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali untuk menetapkan segera membuat pararem khusus mengenai LPD sekaligus  membentuk  Dewan LPD. 

Suasana Pasamuhan Agung V MUDP Bali menyikapi posisi LPD pasca-UU LKM

Ketua Panitia Pasamuhan Agung V, Ketut Sumarta menjelaskan hasil Pasamuhan ini sangat penting sebagai langkah awal membangun kesepahaman antarkomponen lembaga desa adat di Bali, terutama menyikapi keluarnya UU LKM 2013 yang akan resmi berlaku per 1 Januari 2014 mendatang. Dalam UU tersebut dinyatakan LPD dan Lumbung Pitih Nagari telah diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat.

Pasamuhan Agung telah menghasilkan beberapa poin pararem. Pertama,  LPD diakui secara tegas oleh Negara. Kedua, LPD diatur oleh  hukum adat, maka konsekwuensinya adalah LPD sebagai duwe (hak milik) desa adat perlu diatur dalam  awig-awig. Selanjutnya, MDP Bali melalui Pasamuhan menugaskan MUDP Bali menetapkan aturan tentang LPD ini  menjadi atuan adat. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan LPD,” ungkap Sumarta. Dewan LPD ini selanjutnya akan membentuk badan pelaksana yang diperlukan, semisal badan pengelola, badan pengawas serta  badan penjamin.

Lebih lanjut Penyarikan Agung MUDP Provinsi Bali ini mengatakan, MUDP akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pemda se-Bali. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemda baik Gubernur maupun Bupati se-Bali, membicarakan status hukum baik berupa  perda, pergub dan perbup, yang telah ada sebelum UU LKM ini terbit, statusnya  bagaimana, apa perlu revisi atau bagaimana?” bebernya.

Sementara Bendesa Agung MUDP Provinsi Bali, Jro Gede Putu Suwena Putus Upadesa menambahkan, Pasamuhan Agung V ini akan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi tentang linggih atau kedudukan maupun sasana (tata kelola) lembaga keuangan seperti LPD sebagai milik desa adat. “Kami berharap, melalui Pasamuhan ini, tidak lagi ada pandangan yang berbeda. Seluruh Desa Pakraman di Bali sebagai pemilik sah LPD, sangat berkepentingan akan kejelasan dan ketegasan kedudukan, tata hubungan dan tata kelola LPD sebagai duwe Desa Pakraman,” terangnya.  

Dalam acara Pasamuhan Agung V juga digelar pembekalan yang menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya, Dr. I Made Gede Sadguna, MBA (ahli ekonomi keuangan perbankan) dengan topik “Arsitektur dan Tata Kelola LPD Bali yang Berbasis Sosial Budaya-Religius’, Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha, S.H., selaku Patajuh MUDP Bali membawakan topik “Tata Hubungan LPD, Desa Pakraman dan MDP Bali dengan Lembaga Non-Adat”.

Gede Sadguna mengungkapkan keluarnya UU LKM yang menegaskan LPD sebagai milik Desa Adat telah memberikan mandat kepada masyarakat Bali. Ke depan LPD harus benar-benar menjadi penyangga sosial budaya–religius komunitas adat Bali. “Perlu ada aturan atau bhisama yang memayungi LPD sebagai lembaga keuanga  milik Desa Pakraman sehingga LPD ini benar-benar berjalan dan mampu sebagai penyangga adat dan budaya kita di Bali,” kata Sadguna yang juga salah satu petinggi Bank Indonesia itu. []


0 komentar:

Posting Komentar