Jumat, 20 Desember 2013

Ketua DPR RI dan Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kekhususan LPD di Bali

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen mendukung kekhususan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU itu dinyatakan, LPD dan Lumbung Pitih Nagari di Padang tidak tunduk dengan UU LKM dan diatur dengan hukum adat. Komitmen ini ditegaskan Ketua DPR RI, Marzuki Alie serta Dirjen Kemendagri saat menerima tim dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali pada 17 Desember 2013. 

Tim MUDP Bali dipimpin Petajuh MUDP Bali, I Dewa Gde Ngurah Swastha, S.H. disertai Penyarikan Agung MUDP Bali, I Ketut Sumarta, Pengraksa I Ketut Madra, Nayaka I Gede Arya Sena serta pengurus MUDP lainnya. Turut serta juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Gede Nurjaya serta anggota DPD perwakilan Bali, I Nengah Wirata, S.E. 


Marzuki Alie menjelaskan adanya pasal yang menyebutkan LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Padang tidak tunduk dengan UU LKM tetapi diatur dengan hukum adat karena melihat faktor historis kedua lembaga itu sebagai lembaga milik adat. DPR RI, kata Marzuki Alie, akan tetap mempertahankan keberadaan pasal tersebut. Mengenai perda atau pun pergub yang mengatur LPD, berdasarkan hirearki tata perundang-undangan, UU lebih tinggi sehingga ketentuan dalam UU yang mesti diikuti. 

Penegasan komitmen ini, menurut Pangraksa MUDP Bali, I Ketut Madra penting artinya untuk makin meyakinkan MUDP Bali, desa pakraman dan para pengelola LPD di Bali mengenai kepastian hukum LPD. Dengan demikian tidak perlu ada keraguan lagi mengenai keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat/desa pakraman yang diatur dengan hukum adat. Kini saatnya MUDP, desa pakraman, pengelola LPD serta para stakeholders melangkah tegas dan jelas merumuskan struktur hukum adat yang memayungi LPD di Bali. 

"Dan ini butuh kebersamaan, kesadaran yang sama dan langkah yang sama di antara seluruh elemen masyarakat Bali. Ini momentum yang sangat baik untuk menata kembali keberadaan LPD kita yang hampir 30 tahun telah menjalankan dharma bhakti-nya sebagai penyangga adat dan budaya Bali," tandas Madra yang juga Kepala LPD Desa Adat Kedonganan ini. []

0 komentar:

Posting Komentar