Sabtu, 21 Desember 2013

Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim Timba Ilmu dari LPD Kedonganan

LPD Desa Adat Kedonganan kedatangan tamu dari Pulau Kalimantan. Sedikitnya 21 orang dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengunjungi LPD Desa Adat Kedonganan, Jumat, 20 Desember 2013. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Drs H. Yogyana itu ingin menimba ilmu pengelolaan LPD dari LPD Kedonganan.

Sebagian besar rombongan merupakan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD ) yang berada di kabupaten yang dikenal kaya sumber alam itu. “Kami merasa kagum melihat LPD Desa Kedonganan ini lewat website, luar biasa.  Dari modal sangat minim hingga mencapai miliaran. Bagaimana sistem yang dijalankan, kami ingin belajar dari LPD Kedonganan,” kata Yogyana di hadapan pengurus, pengawas, LPD Desa Adat Kedonganan yang menerima kunjungan tersebut.

Menurut Yogyana, pihaknya ingin menambah pengalaman pengelolaan LPD di Bali. Selama ini, kata Yogyana, perkembangan LPD di Bali sangat pesat dan sukses.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, imbuh Yogyana, juga ada LPD. Masing-masing LPD di sana awalnya digelontor dana Rp 200- Rp 400 juta sebagai modal kerja.

“Hingga kini dana itu sudah berkembang sebagai modal bergulir. Namun, hsilnya sangat sulit, belum sesuai keinginan kami. Kami ingin menggali ilmu dari LPD di Bali. LPD kami  baru berumur tiga hingga empat tahun. Malah ada yang hidup segan mati tak mau, seperti itu kenyataannya,” jelasnya.

Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra bersama jajaran Badan Pengawas LPD Kedonganan menyampaikan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan pihak Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur. Pada prinsipnya, kata Madra, LPD di Bali dijalankan untuk menopang keberadaan adat dan budaya yang dijiwai agama Hindu.”Di Bali, yang mahal itu adalah biaya adatnya. Dengan adanya LPD, beban biaya adat yang mahal itu menjadi lebih ringan. Dampaknya, adat dan budaya Bali bisa tetap dipertahankan karena adanya LPD,” kata Madra.

Itu sebabnya, imbuh Madra, LPD di Bali sejatinya merupakan lembaga penyangga adat dan budaya Bali. Saat pertama kali didirikan atas inisiatif Gubernur IB Mantra, LPD didedikasikan sebagai penopang pelestarian adat dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu. LPD berada di bawah naungan lembaga adat Bali, yakni Desa Adat atau Desa Pakraman yang tetap ajek dengan konsep Tri Hita Karana.


“Dengan kata lain, LPD di Bali itu adalah lembaga sosial-kultural, bukan semata-mata lembaga ekonomi. Justru fungsi sosial-kulturalnya yang lebih dominan,” tandas Madra. []

0 komentar:

Posting Komentar