LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Kamis, 26 Desember 2013

Memahami Hukum Adat sebagai Payung LPD di Bali

Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra dalam buku Pengantar Hukum Adat Bali (2006), hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pada awalnya, istilah “hukum adat Bali” tidaklah begitu dikenal di kalangan masyarakat Bali. Istilah yang biasa dikenal di kalangan masyarakat Bali, yakni adat, dresta, gama, sima, cara, kerta sima, geguat, pengeling-eling, tunggul, awig-awig, perarem dan lainnya untuk menyebut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik untuk adat yang bersifat hukum (hukum adat) maupun untuk adat yang tidak bersifat hukum (adat istiadat).



Dalam konteks Bali, pembicaraan mengenai hukum adat Bali tidak bisa dilepaskan dari desa adat atau desa pakraman. Pasalnya, seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dinyatakan “desa adat atau pun desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Pengertian ini menegaskan desa adat atau desa pakraman memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat (dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman.

Semua desa adat atau desa pakraman di Bali memiliki awig-awig. Sebelum disahkan, awig-awig itu disusun dan dirembukkan dalam suatu rapat krama desa yang disebut paruman desa. Di masa lalu, awig-awig desa adat belum tertulis. Setelah para prajuru (pengurus) desa mengenal budaya baca tulis, awig-awig yang diputuskan dalam paruman desa pun dicatat.  Sejak tahun 1969, desa-desa adat di Bali memiliki kecenderungan menuliskan awig-awig-nya dalam format dan sistematika yang seragam. Ini tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Pemda Bali yang mendorong desa-desa adat di Bali menuliskan awig-awig-nya. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum adat di desa adat.

Selain istilah awig-awig, juga dikenal istilah perarem. Kedua istilah ini disamakan pengertiannya. Namun, belakangan setelah awig-awig ditulis, perarem mempunyai pengertian khusus, yaitu sebagai peraturan-peraturan desa adat yang masih berupa keputusan-keputusan sangkepan desa (rapat desa).

Ada tiga jenis perarem, yakni perarem panyahcah awig-awig, perarem ngele, dan perarem penepas wicara. Perarem penyahcah awig-awig adalah perarem yang berupa aturan pelaksanaan dari pawos-pawos (pasal) yang sudah ada dalam awig-awig. Perarem ngele disebut juga perarem lepas, yaitu berupa peraturan-peraturan baru yang dibuat melalui sangkepan desa untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Perarem penepas wicara, yaitu berupa keputusan sangkepan desa untuk memberikan penyelesaian atau memberikan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa adat atau desa pakraman.

Minggu, 22 Desember 2013

MUDP Segera Buat "Perarem" dan Bentuk Dewan LPD

Hasil Pesamuan Agung V MDP Mengenai Kedudukan LPD Pasca-UU LKM

Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali, akhirnya menggelar Pasamuhan Agung V pada Sabtu (21/12) lalu di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon, sebagai upaya menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang akan efektif berlaku per 1 Januari 2014. Dalam Pasamuhan yang dibuka Sekda Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun dan diikuti utusan Majelis Madya, Majelis Alit, perwakilan para bendesa adat se-Bali, pengurus LPD, pemerhati LPD, unsur pemerintah serta para stakeholders itu juga menyepakati pemberian  mandat  kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali untuk menetapkan segera membuat pararem khusus mengenai LPD sekaligus  membentuk  Dewan LPD. 

Suasana Pasamuhan Agung V MUDP Bali menyikapi posisi LPD pasca-UU LKM

Ketua Panitia Pasamuhan Agung V, Ketut Sumarta menjelaskan hasil Pasamuhan ini sangat penting sebagai langkah awal membangun kesepahaman antarkomponen lembaga desa adat di Bali, terutama menyikapi keluarnya UU LKM 2013 yang akan resmi berlaku per 1 Januari 2014 mendatang. Dalam UU tersebut dinyatakan LPD dan Lumbung Pitih Nagari telah diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat.

Pasamuhan Agung telah menghasilkan beberapa poin pararem. Pertama,  LPD diakui secara tegas oleh Negara. Kedua, LPD diatur oleh  hukum adat, maka konsekwuensinya adalah LPD sebagai duwe (hak milik) desa adat perlu diatur dalam  awig-awig. Selanjutnya, MDP Bali melalui Pasamuhan menugaskan MUDP Bali menetapkan aturan tentang LPD ini  menjadi atuan adat. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan LPD,” ungkap Sumarta. Dewan LPD ini selanjutnya akan membentuk badan pelaksana yang diperlukan, semisal badan pengelola, badan pengawas serta  badan penjamin.

Lebih lanjut Penyarikan Agung MUDP Provinsi Bali ini mengatakan, MUDP akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pemda se-Bali. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemda baik Gubernur maupun Bupati se-Bali, membicarakan status hukum baik berupa  perda, pergub dan perbup, yang telah ada sebelum UU LKM ini terbit, statusnya  bagaimana, apa perlu revisi atau bagaimana?” bebernya.

Sementara Bendesa Agung MUDP Provinsi Bali, Jro Gede Putu Suwena Putus Upadesa menambahkan, Pasamuhan Agung V ini akan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi tentang linggih atau kedudukan maupun sasana (tata kelola) lembaga keuangan seperti LPD sebagai milik desa adat. “Kami berharap, melalui Pasamuhan ini, tidak lagi ada pandangan yang berbeda. Seluruh Desa Pakraman di Bali sebagai pemilik sah LPD, sangat berkepentingan akan kejelasan dan ketegasan kedudukan, tata hubungan dan tata kelola LPD sebagai duwe Desa Pakraman,” terangnya.  

Dalam acara Pasamuhan Agung V juga digelar pembekalan yang menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya, Dr. I Made Gede Sadguna, MBA (ahli ekonomi keuangan perbankan) dengan topik “Arsitektur dan Tata Kelola LPD Bali yang Berbasis Sosial Budaya-Religius’, Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha, S.H., selaku Patajuh MUDP Bali membawakan topik “Tata Hubungan LPD, Desa Pakraman dan MDP Bali dengan Lembaga Non-Adat”.

Gede Sadguna mengungkapkan keluarnya UU LKM yang menegaskan LPD sebagai milik Desa Adat telah memberikan mandat kepada masyarakat Bali. Ke depan LPD harus benar-benar menjadi penyangga sosial budaya–religius komunitas adat Bali. “Perlu ada aturan atau bhisama yang memayungi LPD sebagai lembaga keuanga  milik Desa Pakraman sehingga LPD ini benar-benar berjalan dan mampu sebagai penyangga adat dan budaya kita di Bali,” kata Sadguna yang juga salah satu petinggi Bank Indonesia itu. []


Sabtu, 21 Desember 2013

Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim Timba Ilmu dari LPD Kedonganan

LPD Desa Adat Kedonganan kedatangan tamu dari Pulau Kalimantan. Sedikitnya 21 orang dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengunjungi LPD Desa Adat Kedonganan, Jumat, 20 Desember 2013. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Drs H. Yogyana itu ingin menimba ilmu pengelolaan LPD dari LPD Kedonganan.

Sebagian besar rombongan merupakan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD ) yang berada di kabupaten yang dikenal kaya sumber alam itu. “Kami merasa kagum melihat LPD Desa Kedonganan ini lewat website, luar biasa.  Dari modal sangat minim hingga mencapai miliaran. Bagaimana sistem yang dijalankan, kami ingin belajar dari LPD Kedonganan,” kata Yogyana di hadapan pengurus, pengawas, LPD Desa Adat Kedonganan yang menerima kunjungan tersebut.

Menurut Yogyana, pihaknya ingin menambah pengalaman pengelolaan LPD di Bali. Selama ini, kata Yogyana, perkembangan LPD di Bali sangat pesat dan sukses.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, imbuh Yogyana, juga ada LPD. Masing-masing LPD di sana awalnya digelontor dana Rp 200- Rp 400 juta sebagai modal kerja.

“Hingga kini dana itu sudah berkembang sebagai modal bergulir. Namun, hsilnya sangat sulit, belum sesuai keinginan kami. Kami ingin menggali ilmu dari LPD di Bali. LPD kami  baru berumur tiga hingga empat tahun. Malah ada yang hidup segan mati tak mau, seperti itu kenyataannya,” jelasnya.

Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra bersama jajaran Badan Pengawas LPD Kedonganan menyampaikan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan pihak Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur. Pada prinsipnya, kata Madra, LPD di Bali dijalankan untuk menopang keberadaan adat dan budaya yang dijiwai agama Hindu.”Di Bali, yang mahal itu adalah biaya adatnya. Dengan adanya LPD, beban biaya adat yang mahal itu menjadi lebih ringan. Dampaknya, adat dan budaya Bali bisa tetap dipertahankan karena adanya LPD,” kata Madra.

Itu sebabnya, imbuh Madra, LPD di Bali sejatinya merupakan lembaga penyangga adat dan budaya Bali. Saat pertama kali didirikan atas inisiatif Gubernur IB Mantra, LPD didedikasikan sebagai penopang pelestarian adat dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu. LPD berada di bawah naungan lembaga adat Bali, yakni Desa Adat atau Desa Pakraman yang tetap ajek dengan konsep Tri Hita Karana.


“Dengan kata lain, LPD di Bali itu adalah lembaga sosial-kultural, bukan semata-mata lembaga ekonomi. Justru fungsi sosial-kulturalnya yang lebih dominan,” tandas Madra. []

Jumat, 20 Desember 2013

Ketua DPR RI dan Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kekhususan LPD di Bali

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen mendukung kekhususan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU itu dinyatakan, LPD dan Lumbung Pitih Nagari di Padang tidak tunduk dengan UU LKM dan diatur dengan hukum adat. Komitmen ini ditegaskan Ketua DPR RI, Marzuki Alie serta Dirjen Kemendagri saat menerima tim dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali pada 17 Desember 2013. 

Tim MUDP Bali dipimpin Petajuh MUDP Bali, I Dewa Gde Ngurah Swastha, S.H. disertai Penyarikan Agung MUDP Bali, I Ketut Sumarta, Pengraksa I Ketut Madra, Nayaka I Gede Arya Sena serta pengurus MUDP lainnya. Turut serta juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Gede Nurjaya serta anggota DPD perwakilan Bali, I Nengah Wirata, S.E. 


Marzuki Alie menjelaskan adanya pasal yang menyebutkan LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Padang tidak tunduk dengan UU LKM tetapi diatur dengan hukum adat karena melihat faktor historis kedua lembaga itu sebagai lembaga milik adat. DPR RI, kata Marzuki Alie, akan tetap mempertahankan keberadaan pasal tersebut. Mengenai perda atau pun pergub yang mengatur LPD, berdasarkan hirearki tata perundang-undangan, UU lebih tinggi sehingga ketentuan dalam UU yang mesti diikuti. 

Penegasan komitmen ini, menurut Pangraksa MUDP Bali, I Ketut Madra penting artinya untuk makin meyakinkan MUDP Bali, desa pakraman dan para pengelola LPD di Bali mengenai kepastian hukum LPD. Dengan demikian tidak perlu ada keraguan lagi mengenai keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat/desa pakraman yang diatur dengan hukum adat. Kini saatnya MUDP, desa pakraman, pengelola LPD serta para stakeholders melangkah tegas dan jelas merumuskan struktur hukum adat yang memayungi LPD di Bali. 

"Dan ini butuh kebersamaan, kesadaran yang sama dan langkah yang sama di antara seluruh elemen masyarakat Bali. Ini momentum yang sangat baik untuk menata kembali keberadaan LPD kita yang hampir 30 tahun telah menjalankan dharma bhakti-nya sebagai penyangga adat dan budaya Bali," tandas Madra yang juga Kepala LPD Desa Adat Kedonganan ini. []