Selasa, 19 November 2013

Refleksi 30 Tahun LPD di Bali: Kembali ke Jati Diri

Bulan ini, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sudah berusia 29 tahun. Sejak diintroduksi Gubernur Bali, Prof. Dr. IB Mantra pada 19 November 1984 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, perkembangan LPD di Bali sangat pesat. Bahkan, aset LPD se-Bali kini sudah mencapai lebih dari Rp 8 trilyun.

Penyerahan punia piodalan bagi merajan/dadia di Desa Adat Kedonganan

Di usia ke-29 ini, LPD di Bali memasuki babak baru menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengakui LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Padang sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat yang diatur dengan hukum adat sehingga tidak tunduk dengan UU LKM.



“UU LKM ini menunjukkan pengakuan Negara terhadap eksistensi LPD sebagai lembaga milik (duwe) desa adat atau desa pakraman yang khusus menangani masalah keuangan dan ekonomi masyarakat adat Bali. Ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para pengelola LPD, baik pengurusnya maupun desa pakraman sebagai pemiliknya,” kata Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra.



Senyatanya, kata Madra, LPD memang didedikasikan oleh Gubernur Mantra sebagai lembaga penopang adat dan budaya Bali dengan basis desa pakraman. Itu sebabnya, sejak awal didirikan, LPD ditempatkan dalam kerangka desa pakraman. Perda Nomor 2 tahun 1988 yang merupakan Perda pertama mengenai LPD jelas-jelas disebut LPD sebagai milik desa adat. Struktur modal, sistem pengelolaan serta pemanfaatan keuntungan LPD pun memperjelas keberadaan LPD sebagai lembaga penyangga adat dan budaya Bali berbasis desa adat sebagai lembaga komunitas adat Bali warisan leluhur sejak berabad-abad silam.



“Kini, UU LKM sudah memberi pengakuan kepada LPD dan itu berarti ruang bagi LPD untuk mempertegas jati dirinya sebagai lembaga adat. Ini harus kita sikapi dengan tepat dan segera,” imbuh Madra.



Madra menyatakan konstruksi hukum adat sebagai payung hukum LPD yang dimaksud dalam UU LKM mesti dipertegas oleh pengurus LPD selaku pelaksana operasional, desa adat/pakraman selaku pemilik serta Majelis Desa Pakraman (MDP) sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali. Sejumlah LPD di Bali sudah memiliki perarem mengenai keberadaan LPD di masing-masing desa adat. Perarem merupakan salah satu bentuk hukum adat yang lazim digunakan dalam praktik hukum adat Bali.



“Hal ini harus kita pertegas dan perkokoh lagi,” kata Madra.

0 komentar:

Posting Komentar