Jumat, 02 Agustus 2013

Prinsip "Pang Pada Payu" dalam Tata Kelola LPD

Pang pada payu merupakan ungkapan dalam basa Bali madya (bahasa Bali ragam madya atau tengah) yang terjemahan bebasnya adalah “agar sama-sama bisa” atau “agar sama-sama jadi”. Yang dimaksud “bisa” atau “jadi” tiada lain mencapai tujuan masing-masing pihak. Walaupun tujuan yang dicapai itu tidak sepenuhnya sesuai target.

Dalam konteks budaya Bali, payu dalam ungkapan pang pada payu bermakna sukses atau menang. Itu sebabnya, pang pada payu juga bermakna sebagai  prinsip sama-sama menang, sama-sama diuntungkan. Lazimnya ungkapan pang pada payu muncul dalam interaksi antara penjual dan pedagang di pasar. Manakala kegiatan tawar-menawar mencapai puncak dan pihak penjual ingin segera mengakhiri tawar-menawar dengan pembeli, ungkapan pang pada payu segera dimunculkan. Tapi, prinsip pang pada payu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan atau ekonomi. Prinsip serupa kerap digunakan dalam penyelesaian sengketa atau masalah kehidupan dalam bidang yang lain. Dengan prinsip pang pada payu, penyelesaian sengketa atau masalah dilandasi konsep kedamaian. Pang pada payu berakar pada nilai-nilai paras-paros, sagilik-saguluk.

I Nyoman Budiarna, dosen Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar dalam disertasinya mengkaji penerapan prinsip pang pada payu dalam hukum Ekonomi Indonesia. Menurutnya, prinsip pang pada payu merupakan konvensi penyelesaian sengketa secara damai antarindividu maupun kelompok yang berarti ‘agar sama-sama diuntungkan’. Prinsip pang pada payu, kata Budiarna dalam buku Prinsip Pang Pada Payu dalam Hukum Ekonomi Indonesia semacam arbitrase adat masyarakat Hindu di Bali. Bahkan, menurut Budiarna, prinsip pang pada payu dapat menekan jumlah kredit macet pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Bali.

Karena prinsip pang pada payu merupakan konvensi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Bali, Budiarna mengusulkan prinsip tersebut diakui sebagai model penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan mendasarkan pada kepentingan para pihakdalam rangka mencapai win-win solution, khususnya dalam tata kelola LPD di Bali. Terlebih lagi LPD merupakan lembaga adat milik desa adat/pakraman yang mengemban fungsi khusus ekonomi dan keuangan di tingkat desa adat.

“Prinsip pang pada payu dapat dikembangkan menjadi peraturan penyelesaian sengketa kredit macet di LPD sebagai upaya pengembangan hukum Ekonomi Indonesia dengan model Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan yang bernaung di bawah UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Prinsip pang pada payu dalam penyelesaian sengketa kredit macet di LPD juga diimplementasikan di LPD Desa Adat Kedonganan. Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra menuturkan selama ini pihaknya mengedepankan prinsip pang pada payu dalam penyelesaian kredit macet. Jika ada nasabah yang tidak mampu membayar kewajiban kredit, pihaknya tidak serta merta memilih jalan menyita aset yang menjadi jaminan. Tapi, dipilih jalan kesepakatan dengan debitur dengan prinsip pang pada payu.

“LPD agar tidak dirugikan, nasabah juga tidak dirugikan. Dan, terbukti penyelesaian dengan prinsip kearifan lokal adat Bali terbukti efektif,” kata Madra. (*)

0 komentar:

Posting Komentar