Senin, 22 Juli 2013

Pesamuhan LPD se-Badung Tegaskan LPD sebagai Duwe Desa Adat

Kedudukan LPD sebagai duwe (hak milik penuh) desa adat/pakraman kembali ditegaskan dalam pasamuhan LPD se-Kabupaten Badung yang digelar 27 Februari 2013 lalu. Itu sebabnya, desa-desa adat/pakraman yang belum mencantumkan secara jelas dan tegas LPD sebagai duwe desa pakraman diharapkan segera mencantumkannya dalam awig-awig desa adat atau sekurang-kurangnya dibuatkan perarem pengele (kesepakatan khusus). 
Ketua BKS LPD se-Badung, I Wayan Gede Budha Artha, S.E., M.M.

Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD se-Kabupaten Badung yang juga Kepala LPD Desa Adat Kuta, I Wayan Gede Budha Artha, S.E., M.M., menjelaskan pasamuhan menyepakati LPD sebagai pacingkreman krama desa adat/desa pakraman, dan karena itu LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/pakraman bukanlah bank, bukan gadai, bukan lembaga pembiayaan, bukan pula koperasi maupun lembaga keuangan komunitas.

Berikut keputusan lengkap Pesamuhan LPD se-Badung yang dilaksanakan di Mangupura, 27 Februari 2013.

  1. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan pacingkreman krama desa adat/desa pakraman, dan karena itu LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/pakraman bukanlah bank, bukan gadai, bukan lembaga pembiayaan, bukan pula koperasi maupun lembaga keuangan komunitas.

  1. Karena sejak awal pendiriannya sudah disepakati bahwa LPD itu sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat (desa pakraman), maka bagi desa adat/desa pakraman yang belum mencantumkan LPD sebagai duwe desa adat/desa pakraman dalam awig-awig desa adat/desa pakraman bersangkutan supaya segera mencantumkan secara eksplisit dan tertulis dalam awig-awig desa adat/desa pakraman bersangkutan, atau sekurang-kurangnya supaya segera dibuatkan secara tertulis pararem pangele (kesepakatan khusus), bahwa LPD adalah salah satu bagian utuh dan tidak terpisahkan dari duwe-duwe desa adat (desa pakraman).

  1. Guna lebih utuh dan murni mencerminkan karakter sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/desa pakraman, maka peran dan tanggung jawab desa adat/desa pakraman secara kelembagaan terhadap LPD supaya lebih ditingkatkan, sebagaimana halnya dilakukan terhadap duwe-duwe desa adat/desa pakraman lainnya.

  1. Untuk lebih menjamin kedudukan dan tata kelola LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/desa pakraman yang khas Bali, sesuai dengan semangat UU LKM Tahun 2012 yang “mengakui keberadaan LPD berdasarkan hukum adat”, maka peran strategis Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali sebagai wadah tunggal seluruh desa pakraman di Bali, supaya lebih dikedepankan dalam hal membuat peraturan dan/atau  pararem-pararem pangele (kesepakatan-kesepakatan khusus) LPD yang berkarakter adat dan budaya Bali dan dijiwai agama Hindu, sehingga dapat dijadikan payung hukum adat se-Bali untuk dipedomani oleh setiap desa adat/desa pakraman dalam mengelola LPD ke depan.

  1. Guna lebih memudahkan perlindungan terhadap kewajiban hukum LPD manakala berhadapan dengan lembaga-lembaga non-adat serta lebih menjamin keprofesionalan dalam hal pengawasan dan pengaturan, penjaminan dan penyelamatan, mediasi dan penyelesaian sengketa, termasuk riset dan pengembangan LPD ke depan, maka Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali yang menjadi wadah tunggal seluruh desa pakraman di Bali, supaya diberi kewenangan penuh membentuk Komite Kerja (Sabha Karya) Profesional yang bertugas, berfungsi, dan berkewenangan sebagai Badan/Dewan Khusus LPD yang bertanggung jawab kepada MDP Bali sebagai wadah tunggal desa-desa adat/desa pakraman yang nuwenang (memiliki) LPD.   

  1. Sementara waktu MDP Bali masih menyiapkan peraturan dan/atau  pararem-pararem pangele (kesepakatan-kesepakatan khusus), termasuk menyiapkan pembentukan Komite Kerja (Sabha Karya) Profesional yang bertugas, berfungsi, dan berkewenangan sebagai Badan/Dewan Khusus LPD yang bertanggung jawab kepada MDP Bali sebagai wadah tunggal desa-desa adat/desa pakraman yang nuwenang (memiliki) LPD, maka dana pembinaan sebesar 5% (lima per seratus) dari keuntungan LPD yang sebelumnya disetorkan kepada Lembaga Pembina LPD supaya tetap dititipkan terlebih dahulu pada masing-masing LPD, sampai ada ketentuan baru yang telah ditetapkan oleh MDP Bali untuk dipedomani oleh setiap desa adat/desa pakraman dalam mengelola LPD. (*)

0 komentar:

Posting Komentar