Kamis, 11 Juli 2013

Kabag Perekonomian Badung: LPD tak Sama dengan LKM atau Bank

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Badung, Dewa Joni Astabrata menegaskan Lembaga Perkreditan Desa atau sering di sebut LPD merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat khas dan khusus. LPD yang diprakarsai Gubernur Bali, Prof. I.B. Mantra merupakan milik desa adat dan beroperasi dalam  wilayah desa adat. LPD merupakan asset serta mitra dalam pembangunan di pedesaan yang menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan. Orientasi LPD juga berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi lembaga keuangan mikro lainnya seperti bank. 

Pernyataan itu dikemukakan Dewa Joni  dalam rapat koordinasi LPD Kabupaten Badung di Ruang Kerta Gosana, Pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala, Kamis, 11 Juli 2013. Rapat koordinasi ini dihadiri 30 LPD se-Kabupaten Badung. Masing-masing LPD tersebut mengikutsertakan badan pengawas LPD beserta pengurus LPD. Kegiatan ini berlangsung selama sehari.

Mengingat eksistensi LPD semakin kuat dan berkembang, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) pengelola yang memadai. LPD, kata Dewa Joni, harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM-nya.

Dewi Joni juga mengungkapkan rapat koordinasi LPD se-Kabupaten Badung ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyegarkan kembali pengelola LPD sehingga dapat melaksanakan tugasnya dan fungsinya secara optimal. Lebih lanjut lanjut kegiatan ini juga untuk menyatukan persepsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan LPD di Kabupaten Badung sehingga dapat meningkatkan kesehatan LPD. Peningkatan kesehatan LPD akan berimbas pada peningkatan keuntungan serta pendapatan sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa adat.             

Rapat koordinasi LPD se-Badung juga diisi pembekalan mengenai pengelolaan LPD. Narasumber yang tampil di antaranya, Prof. Dr. I Wayan Ramantha, M.M.,Ak.CPA, dengan materi makalahnya “Penguatan Organisasi dan Tata Kelola LPD”; Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.H., dengan materi “Status dan Kedudukan LPD Pasca Berlakunya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro 2013” serta Ir. Anak Agung Rai Astika dengan materi “Seputar Masalah Pengelolaan LPD dan Solusinya”. (*)

0 komentar:

Posting Komentar