LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Rabu, 24 Juli 2013

Buda Wage Kelawu, Hari Suci LPD

Hari ini, Rabu, 24 Juli 2013, masyarakat Bali (Hindu) merayakan hari suci Buda Wage Kelawu atau Buda Cemeng Kelawu. Hari suci yang jatuh saban Buda (Rabu) wuku Kelawu itu diisi masyarakat Bali dengan menghaturkan sesaji khusus ke hadapan Batari Rambut Sedana. Hari Buda Cemeng Kelawu kerap diidentikkan sebagai hari keuangan ala Bali. Itu sebabnya, berbagai lembaga keuangan mengadakan upacara khusus pada hari Buda Cemeng Kelawu. 

Sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali, LPD juga menggelar upacara serupa. Bahkan, pada hari itu, kantor LPD Desa Adat Kedonganan ditutup. Seluruh jajaran Badan Pengawas, Prajuru Desa, Pengurus LPD, karyawan LPD serta krama desa melaksanakan persembahyangan bersama di LPD Desa Adat Kedonganan. 

Dalam lontar Sundarigama disebutkan, Buda Cemeng Kelawu merupakan saat memuja Batari Rambut Sadana, sang Dewi penguasa atas uang. Saat itu diyakini sebagai saat beryoganya Batari Rambut Sadana.

Pada saat itu dihaturkan berbagai sesaji, di antaranya suci, daksina, peras, penek, ajuman, sodaan putih kuning. Namun, persembahan ini masih bisa berubah lagi sesuai loka dresta masing-masing daerah.

Tempat menghaturkan persembahan tersebut di antaranya parahyangan antara lain Pura Melanting atau pura-pura lainnya yang memang memiliki arca lingga Ida Batara Rambut Sadana. Begitu juga di sanggah/merajan serta tempat penyimpanan uang (brankas) dan tempat penyimpanan beras.

Yang menarik, ada keyakinan di kalangan sebagian orang Bali mengenai pantangan untuk bertransaksi menggunakan uang dan sejenisnya saat Buda Cemeng Kelawu. Di sejumlah daerah juga disebutkan saat Buda Cemeng Kelawu dipantangkan untuk membayar atau menagih utang-piutang atau pun memberikan/menyedekahkan beras kepada orang lain.

Bagi orang yang hidup dalam tradisi modern, pantangan semacam ini tentu saja sulit untuk diterima. Dinamika perekonomian masyarakat yang begitu tinggi membuat tidak mungkin untuk menghentikan transaksi menggunakan uang dalam sehari. Menghentikan transaksi berarti juga menghentikan kegiatan ekonomi. Berhentinya kegiatan ekonomi berarti kerugian.

Namun, pantangan bertransaksi menggunakan uang dan alat pembayaran sejenisnya di hari Buda Cemeng Kelawu mesti dimaknai sebagai sebuah kearifan lokal Bali dalam memandang arti dan makna uang. Orang Bali menyadari uang merupakan sesuatu yang telah menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Terlebih lagi di masa serbaparadoks kini. Seperti disuratkan dalam Nitisastra, di zaman Kaliyuga yang menang adalah ia yang memiliki uang. Dengan uang, orang kini bisa melakukan apa saja untuk memuaskan keinginannya. Mulai dari membeli mobil terbaru, rumah mewah hingga membeli jabatan tinggi.

Karena begitu berkuasanya uang di zaman Kaliyuga, orang Bali senantiasa diingatkan untuk bisa mengendalikan dirinya dalam memandang, memaknai, memperlakukan serta mencari uang. Saat Buda Cemeng Kelawu, orang Bali disadarkan  betapa uang bukanlah segalanya, uang bukanlah dewa. Dengan membiarkan uang diam, tidak dibayarkan dan tidak beredar, orang Bali diingatkan tentang hakikat uang. Yang berkuasa atas segala dunia ini adalah Yang Maha Agung, Yang Mahasumber, Yang Maha Pencipta. (*)

Senin, 22 Juli 2013

Pesamuhan LPD se-Badung Tegaskan LPD sebagai Duwe Desa Adat

Kedudukan LPD sebagai duwe (hak milik penuh) desa adat/pakraman kembali ditegaskan dalam pasamuhan LPD se-Kabupaten Badung yang digelar 27 Februari 2013 lalu. Itu sebabnya, desa-desa adat/pakraman yang belum mencantumkan secara jelas dan tegas LPD sebagai duwe desa pakraman diharapkan segera mencantumkannya dalam awig-awig desa adat atau sekurang-kurangnya dibuatkan perarem pengele (kesepakatan khusus). 
Ketua BKS LPD se-Badung, I Wayan Gede Budha Artha, S.E., M.M.

Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD se-Kabupaten Badung yang juga Kepala LPD Desa Adat Kuta, I Wayan Gede Budha Artha, S.E., M.M., menjelaskan pasamuhan menyepakati LPD sebagai pacingkreman krama desa adat/desa pakraman, dan karena itu LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/pakraman bukanlah bank, bukan gadai, bukan lembaga pembiayaan, bukan pula koperasi maupun lembaga keuangan komunitas.

Berikut keputusan lengkap Pesamuhan LPD se-Badung yang dilaksanakan di Mangupura, 27 Februari 2013.

  1. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan pacingkreman krama desa adat/desa pakraman, dan karena itu LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/pakraman bukanlah bank, bukan gadai, bukan lembaga pembiayaan, bukan pula koperasi maupun lembaga keuangan komunitas.

  1. Karena sejak awal pendiriannya sudah disepakati bahwa LPD itu sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat (desa pakraman), maka bagi desa adat/desa pakraman yang belum mencantumkan LPD sebagai duwe desa adat/desa pakraman dalam awig-awig desa adat/desa pakraman bersangkutan supaya segera mencantumkan secara eksplisit dan tertulis dalam awig-awig desa adat/desa pakraman bersangkutan, atau sekurang-kurangnya supaya segera dibuatkan secara tertulis pararem pangele (kesepakatan khusus), bahwa LPD adalah salah satu bagian utuh dan tidak terpisahkan dari duwe-duwe desa adat (desa pakraman).

  1. Guna lebih utuh dan murni mencerminkan karakter sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/desa pakraman, maka peran dan tanggung jawab desa adat/desa pakraman secara kelembagaan terhadap LPD supaya lebih ditingkatkan, sebagaimana halnya dilakukan terhadap duwe-duwe desa adat/desa pakraman lainnya.

  1. Untuk lebih menjamin kedudukan dan tata kelola LPD sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/desa pakraman yang khas Bali, sesuai dengan semangat UU LKM Tahun 2012 yang “mengakui keberadaan LPD berdasarkan hukum adat”, maka peran strategis Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali sebagai wadah tunggal seluruh desa pakraman di Bali, supaya lebih dikedepankan dalam hal membuat peraturan dan/atau  pararem-pararem pangele (kesepakatan-kesepakatan khusus) LPD yang berkarakter adat dan budaya Bali dan dijiwai agama Hindu, sehingga dapat dijadikan payung hukum adat se-Bali untuk dipedomani oleh setiap desa adat/desa pakraman dalam mengelola LPD ke depan.

  1. Guna lebih memudahkan perlindungan terhadap kewajiban hukum LPD manakala berhadapan dengan lembaga-lembaga non-adat serta lebih menjamin keprofesionalan dalam hal pengawasan dan pengaturan, penjaminan dan penyelamatan, mediasi dan penyelesaian sengketa, termasuk riset dan pengembangan LPD ke depan, maka Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali yang menjadi wadah tunggal seluruh desa pakraman di Bali, supaya diberi kewenangan penuh membentuk Komite Kerja (Sabha Karya) Profesional yang bertugas, berfungsi, dan berkewenangan sebagai Badan/Dewan Khusus LPD yang bertanggung jawab kepada MDP Bali sebagai wadah tunggal desa-desa adat/desa pakraman yang nuwenang (memiliki) LPD.   

  1. Sementara waktu MDP Bali masih menyiapkan peraturan dan/atau  pararem-pararem pangele (kesepakatan-kesepakatan khusus), termasuk menyiapkan pembentukan Komite Kerja (Sabha Karya) Profesional yang bertugas, berfungsi, dan berkewenangan sebagai Badan/Dewan Khusus LPD yang bertanggung jawab kepada MDP Bali sebagai wadah tunggal desa-desa adat/desa pakraman yang nuwenang (memiliki) LPD, maka dana pembinaan sebesar 5% (lima per seratus) dari keuntungan LPD yang sebelumnya disetorkan kepada Lembaga Pembina LPD supaya tetap dititipkan terlebih dahulu pada masing-masing LPD, sampai ada ketentuan baru yang telah ditetapkan oleh MDP Bali untuk dipedomani oleh setiap desa adat/desa pakraman dalam mengelola LPD. (*)

Jumat, 19 Juli 2013

Semester I 2013, LPD Kedonganan Serahkan "Punia Piodalan" Rp 40 Juta

Pada semester I (Januari-Juni) tahun 2013, LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana punia piodalan kepada keluarga pengempon merajan/sanggah di lingkungan Desa Adat Kedonganan. Dana punia itu diberikan kepada 40 keluarga pengempon merajan/sanggah. Masing-masing menerima Rp 1.000.000.

Wakil Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan dana punia piodalan merupakan fasilitas atau manfaat yang diberikan kepada krama Desa Adat Kedonganan yang telah menjadi nasabah Sipadat (Simpanan Upacara Adat). Dana punia piodalan diserahkan langsung pengurus atau staf LPD Desa Adat Kedonganan saat piodalan dilaksanakan di masing-masing merajan/sanggah

"Bukan dana punia yang diberikan menjadi hal terpenting, tapi bagaimana tetap menjaga komunikasi yang baik dalam kerangka panyamabrayaan, pasidikaran antara LPD Desa Adat Kedonganan dengan krama desa selaku pemilik dan nasabah," kata Suriawan. 

Dana punia senilai Rp 1.000.000, kata Suriawan, tentu tidak mampu menutupi biaya upacara di masing-masing sanggah/merajan. Tapi, dengan adanya penyerahan dana punia yang diberikan langsung pengurus dan staf LPD ke sanggah/merajan, diharapkan krama desa merasakan kehadiran LPD Kedonganan. (*)

Rabu, 17 Juli 2013

Beda LPD dengan BPR dan Koperasi

Setelah keluarnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengecualikan LPD, maka semakin jelas perbedaan lembaga keuangan komunitas adat Bali itu dengan LKM. Tapi, masih banyak orang yang menganggap LPD sama dengan bank atau pun koperasi. Padahal, LPD memiliki karakter yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan itu.

“LPD itu memang lembaga keuangan, tetapi lembaga keuangan yang tidak biasa. LPD adalah lembaga keuangan yang bersifat khusus yakni lembaga keuangan milik komunitas adat Bali,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra.

Dosen Fakultas Ekonomi Unud, Dr. I Wayan Suartana mempertegas kekhususan LPD itu. Dia menunjukkan aspek pemupukan LPD yang jauh berbeda dengan lembaga keuangan bank, koperasi atau pun LKM.        “Dari aspek pemupukan modal sangat jelas kelihatan LPD itu adalah lembaga keuangan khusus milik komunitas. Karena pemupukan modal berasal dari desa pakraman yang merupakan lembaga komunitas adat Bali. Kalau bank, koperasi dan LKM, pemupukan modalnya bisa berasal dari anggota, bisa pula dari pemegang saham,” kata Suartana.

Dijelaskan LPD, modal LPD merupakan milik komunitas atau milik bersama. Karena itu, pertanggungjawabannya pun kepada komunitas yakni melalui sangkepan desa pakraman atau banjar adat.

Seperti apa perbedaan LPD dengan BPR dan koperasi? Berikut diuraikan dalam tabel.

PERBEDAAN LPD, BPR, DAN KOPERASI

Karakteristik
LPD
BPR
Koperasi
Landasan pendirian
Hukum adat/awig-awig
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998/Undang-Undang Perbankan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992/Undang-Undang Perkoperasian
Inisiatif pembentukan
Krama/Warga desa adat
Pribadi/Kelompok
Pribadi/Kelompok
Cara memperoleh modal
Sumbangan pemerintah dan sumbangan sukarela dari warga desa adat sesuai keikhlasan
Melalui dana dari para pemegang saham dan sektor-sektor lain yang sah
Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
1.Modal sendiri, terdiri dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah.
2.Modal pinjaman, terdiri dari : anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, sumber-sumber lain yang sah
Perangkat organisasi
Perangkat organisasi LPD :
1.Paruman Desa Pakraman
2.Prajuru atau bendesa adat (ketua badan pengawas)
3.Ketua LPD
4.Kasir
5.Tata Usaha
6.Staff

Perangkat organisasi BPR :
1.Rapat Umum Pemegang Saham
2.Komisaris
3.Direksi
4.Staff-staff pendukung
Perangkat organisasi koperasi :
1.Rapat anggota
2.Pengurus
3.Pengawas


Lingkup wilayah operasional
Hanya sebatas di lingkungan desa pakraman
Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
Orientasi Usaha
Lembaga non-profit, yang bersifat sosio kultural
Profit
Bersifat profit untuk mensejahterakan anggota-anggotanya
Pembagian Keuntungan
40% untuk pengelolaan modal, 60% untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat desa adat
Pembagian keuntungan diantara para pemegang saham sesuai dengan presentase saham yang dimiliki
Berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk masing-masing anggota.


Selasa, 16 Juli 2013

Juni, LPD Kedonganan Serahkan Santunan Kematian Senilai Rp 14 Juta

Sepanjang bulan Juni 2013, LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana santunan kematian kepada nasabah Tindak (Tabungan Investasi Desa Adat Kedonganan) senilai Rp 14.000.000. Dana santunan itu diterima tujuh ahli waris nasabah yang meninggal dunia. Masing-masing ahli waris menerima Rp 2.000.000.



Ketujuh nasabah Tindak penerima santunan kematian, yakni I Wayan Amben (75), krama Banjar Pasek; Ni Wayan Rening (88), krama Banjar Pengenderan; Andi Rama Dana (4), krama Banjar Pasek; Ni Nyoman Kilit (68), krama Banjar Pasek; I Nyoman Jeteng (82), krama Banjar Pasek; Ni Ketut Sundri (72), krama Banjar Pengenderan; dan Ni Ketut Darmawati (48), krama Banjar Anyar Gede. 
 
Santunan kematian diserahkan pengurus LPD Desa Adat Kedonganan didampingi prajuru Desa Adat Kedonganan di rumah duka. Selain ahli waris, keluarga almarhum juga turut hadir menyaksikan penerimaan santunan kematian itu. 

Wakil Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan santunan kematian merupakan nilai manfaat yang diberikan kepada krama Desa Adat Kedonganan yang menjadi nasabah Tindak dengan syarat memiliki saldo mengendap minimal Rp 200.000. Pemberian santunan kematian itu sebagai wujud ikatan panyamabrayaan antarkrama Desa Adat Kedonganan melalui wadah LPD sebagai lembaga khusus milik Desa Adat Kedonganan yang menjalankan fungsi keuangan dan perekonomian di desa adat. 

Sepanjang tahun 2013, sejak Januari hingga Juni tercatat sudah 20 nasabah menerima santunan kematian. Nilai total santunan kematian yang diserahkan sebesar Rp 40.000.000.

"Selain santunan kematian, nasabah Tindak juga menerima fasilitas ikut program ngaben dan nyekah masa yang dilaksanakan Desa Adat Kedonganan setiap tiga tahun sekali tanpa dikenai biaya sama sekali," kata Suriawan. Terakhir, ngaben dan nyekah masa dilaksanakan tahun 2012 lalu.

Salah seorang ahli waris penerima santunan kematian, I Wayan Dateng menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan LPD Desa Adat Kedonganan dengan memberikan santunan kematian. Dia berharap program yang sangat baik itu bisa terus dikembangkan. (*)

Kamis, 11 Juli 2013

Kabag Perekonomian Badung: LPD tak Sama dengan LKM atau Bank

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Badung, Dewa Joni Astabrata menegaskan Lembaga Perkreditan Desa atau sering di sebut LPD merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat khas dan khusus. LPD yang diprakarsai Gubernur Bali, Prof. I.B. Mantra merupakan milik desa adat dan beroperasi dalam  wilayah desa adat. LPD merupakan asset serta mitra dalam pembangunan di pedesaan yang menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan. Orientasi LPD juga berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi lembaga keuangan mikro lainnya seperti bank. 

Pernyataan itu dikemukakan Dewa Joni  dalam rapat koordinasi LPD Kabupaten Badung di Ruang Kerta Gosana, Pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala, Kamis, 11 Juli 2013. Rapat koordinasi ini dihadiri 30 LPD se-Kabupaten Badung. Masing-masing LPD tersebut mengikutsertakan badan pengawas LPD beserta pengurus LPD. Kegiatan ini berlangsung selama sehari.

Mengingat eksistensi LPD semakin kuat dan berkembang, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) pengelola yang memadai. LPD, kata Dewa Joni, harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM-nya.

Dewi Joni juga mengungkapkan rapat koordinasi LPD se-Kabupaten Badung ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyegarkan kembali pengelola LPD sehingga dapat melaksanakan tugasnya dan fungsinya secara optimal. Lebih lanjut lanjut kegiatan ini juga untuk menyatukan persepsi serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan LPD di Kabupaten Badung sehingga dapat meningkatkan kesehatan LPD. Peningkatan kesehatan LPD akan berimbas pada peningkatan keuntungan serta pendapatan sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa adat.             

Rapat koordinasi LPD se-Badung juga diisi pembekalan mengenai pengelolaan LPD. Narasumber yang tampil di antaranya, Prof. Dr. I Wayan Ramantha, M.M.,Ak.CPA, dengan materi makalahnya “Penguatan Organisasi dan Tata Kelola LPD”; Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.H., dengan materi “Status dan Kedudukan LPD Pasca Berlakunya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro 2013” serta Ir. Anak Agung Rai Astika dengan materi “Seputar Masalah Pengelolaan LPD dan Solusinya”. (*)

Senin, 08 Juli 2013

88% Pengurus dan Pegawai LPD Kedonganan Lulus Uji Sertifikasi Kompetensi Profesi

Sebanyak 22 dari 25 orang pengurus dan pegawai LPD Kedonganan yang mengikuti pelatihan standar kompetensi profesi dinyatakan lulus uji sertifikasi kompetensi profesi. Itu berarti sekitar 88% pengurus dan pegawai LPD Kedonganan itu dinyatakan kompeten dan berhak menerima sertifikasi kompetensi profesi.

Ketua Lembaga Seritifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro (LSP-LKM) Certif, I Nyoman Yudiarsa dalam laporannya pada 5 Juli 2013 menjelaskan asesmen atau uji kompetensi dilaksanakanuntuk dua unit kompetensi, yakni melaksanakan penyaluran pinjaman (MPP) serta menyusun rencana bisnis (MRB). Berdasarkan verifikasi pelaksanaan assesmen ditetapkan: untuk kompetensi MPP, 22 peserta dinyatakan kompeten dan 3 peserta dinyatakan belum kompeten; untuk kompetensi MRB, 22 peserta dinyatakan kompeten dan 3 peserta dinyatakan belum kompeten.
"Peserta yang kompeten diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan atas kompetensi kerja yang dimiliki, sedangkan peserta yang belum kompeten diberikan kesempatan untuk menempuh uji kompetensi mengulang," jelas Yudiarsa.
Uji kompetensi bagi pengurus dan pegawai LPD Kedonganan dilaksanakan pada 28 Juni 2013 di aula LPD Kedonganan. Sebelumnya, para peserta diberikan pelatihan standar kompetensi kerja profesi selama tiga hari, 25-27 Juni 2013.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menyatakan hasil uji sertifikasi kompetensi profesi itu penting bagi LPD Kedonganan untuk mengukur kompetensi yang dimiliki pengurus dan pegawai. Atas dasar sertifikasi kompetensi itu, LPD Kedonganan bisa mengambil langkah-langkah pengembangan LPD Kedonganan yang lebih baik.
"Uji sertifikasi kompetensi ini akan terus kita lanjutkan untuk mewujudkan kualitas kerja dan pelayanan LPD Kedonganan yang berstandar sehingga akan berpulang pada kepuasan nasabah," kata Madra.

Daftar Transkrip Nilai
Uji Tertulis Sertifikasi Profesi
Pengurus dan Pegawai LPD Desa Adat Kedonganan
Tanggal 28 Juni 2013


No No Uji
Nama Peserta

MPP
MRB
1 8770 Thimoty Devi Sulisagita 85.71 (K) 82.86 (K)
2 8771 AA Ngurah Windu Putra 85.57 (K) 80.00 (K)
3 8772 I Putu Denny Nuryawan 91.43 (K) 80.00 (K)
4 8773 I Nyoman Adi Susastra, S.E. 80.00 (K) 77.14 (K)
5 8774 I Wayan Adi Suarjaya, S.E. 77.14 (K) 68.57 (K)
6 8775 Eka Putra Sukarsana, S.E. 91.43 (K) 77.14 (K)
7 8776 I Made Suamba 77.14 (K) 65.71 (K)
8 8777 Luh Dewi Artini 85.71 (K) 82.86 (K)
9 8778 I Komang Alit Sutriska 54.29 (BK) 60.00 (K)
10 8779 I Putu Suyadnya Putra 48.57 (BK) 62.86 (K)
11 8780 I Nyoman Ariasih 65.71 (K) 65.71 (K)
12 8781 I Komang Widiana 62.86 (K) 37.14 (BK)
13 8782 I Gede Chandra Wiraguna 45.71 (BK) 65.71 (K)
14 8783 I Made Andry Susila Wijaya, S.E. 80.00 (K) 77.14 (K)
15 8784 I Wayan Mertayasa, S.E. 71.43 (K) 71.43 (K)
16 8785 I Ketut Sudana, S.E. 88.57 (K) 68.57 (K)
17 8786 I Made Suwena 80.00 (K) 57.14 (BK)
18 8787 I Nyoman Mustika 91.43 (K) 71.43 (K)
19 8788 Dra. Ni Luh Rai Sulastri 91.43 (K) 80.00 (K)
20 8789 Ni Nyoman Dani Arini 68.57 (K) 45.71 (BK)
21 8790 Ni Made Devi Jayanti, S.H. 91.43 (K) 65.71 (K)
22 8791 I Komang Wira Mahariana, S.E. 91.43 (K) 80.00 (K)
23 8792 Ni Nyoman Ayu Puryanti, S.E. 77.14 (K) 65.71 (K)
24 8792 Ni Putu Suhartini, S.Si. 88.57 (K) 68.57 (K)
25 8793 Ni Nengah Sukariyani 82.86 (K) 82.86 (K)

Keterangan: 
MPP : Manejemen Penyaluran Pinjaman 
MRB : Manajemen Rencana Bisnis 
K      : Kompeten 
BK    : Belum Kompeten

Kamis, 04 Juli 2013

9 September 2013, Puncak HUT ke-13 LPD Kedonganan

LPD Desa Adat Kedonganan bakal merayakan puncak hari ulang tahun (HUT) ke-23 pada 9 September 2013 mendatang. Berbagai kegiatan akan digelar untuk memeriahkan perayaan HUT itu yang rangkaiannya sudah dimulai pada bulan Maret 2013 lalu. Demikian hasil keputusan rapat pembentukan panitia HUT ke-23 LPD Desa Adat Kedonganan di ruang rapat LPD Desa Adat Kedonganan, Rabu, 3 Juli 2013.
Rapat memutuskan untuk menunjuk Wakil Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan sebagai ketua panitia. Selanjutnya, Suriawan diberi mandat untuk membentuk kepanitiaan serta kegiatan-kegiatan yang akan digelar.
Suriawan menjelaskan kepanitiaan dan jadwal kegiatan kini sedang disusun. Secara prinsip, kata Suriawan, HUT ke-23 ini dijadikan momentum untuk merefleksi diri bagi jajaran Badan Pengawas, pengurus, karyawan LPD serta krama Desa Adat Kedonganan selaku pemilik. Selain itu, perayaan HUT ke-23 dimanfaatkan untuk kian memperkokoh jalinan persatuan, kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan di antara berbagai komponen terkait di Desa Adat Kedonganan, khususnya dalam konteks mendukung pengembangan LPD.
Sesuai hasil rapat pembentukan panitia, disepakati ada empat bidang kegiatan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-23 LPD Kedonganan. Keempat bidang  kegiatan itu, yakni (1) bidang olahraga, (2) bidang seni, (3) bidang sosial, dan (4) bidang pendidikan. Kegiatan bidang olahraga meliputi kompetisi sepak bola antar-ST yang sudah dimulai Juni lalu, pertandingan volly dan bulutangkis yang segera akan digelar. Kegiatan bidang seni meliputi lomba baleganjur antar-ST. Kegiatan di bidang sosial di antaranya donor darah, pengobatan katarak, bantuan kepada orang cacat serta kurang mampu. Kegiatan di bidang pendidikan meliputi tes beasiswa prestasi, lomba cerdas cermat serta bantuan beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kegiatan bidang pendidikan sudah dilaksanakan Maret lalu.
"Puncak acara akan dirayakan pada 9 September 2013 diisi dengan pemotongan tumpeng dan refleksi. Sebelumnya, juga akan dilaksanakan jalan santai dengan disertai door prize serta undian tabungan, deposito dan kredit berhadiah," kata Suriawan.
Suriawan mengajak seluruh krama Desa Adat Kedonganan bersama-sama mendukung kegiatan serangkaian perayaan HUT ke-23 LPD Kedonganan agar berlangsung sukses, lancar dan damai. Suriawan berharap krama dan nasabah bisa berpartisipasi aktif untuk menyukseskan berbagai kegiatan perayaan HUT LPD Kedonganan. (*)