Selasa, 25 Juni 2013

Diklat Kompetensi Kerja Karyawan LPD Kedonganan

LPD Desa Adat Kedonganan tiada henti berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sehingga tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Salah satu upaya yang ditempuh, yakni melalui pendidikan dan pelatihan standar kompetensi kerja bagi karyawan dan calon karyawan LPD Kedonganan. Diklat dilaksanakan selama 4 hari, pada Selasa-Jumat, 25-28 Juni 2013 di ruang rapat LPD Kedonganan.

Menurut Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., diklat digelar bekerja sama dengan tim dari Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif. Melalui diklat ini, Madra berharap karyawan dan calon karyawan LPD Kedonganan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan LPD.

“Walaupun LPD itu lembaga adat dengan jangkauan wilayah usaha hanya sebatas desa adat, kompetensi kerja dalam mengelola lembaga keuangan sangat dibutuhkan karena hanya dengan begitu kepercayaan krama dan nasabah bisa dijaga,” kata Madra.

Selain itu, imbuh Madra, diklat ini juga akan dijadikan titik tolak untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) kerja di LPD Kedonganan. Dengan demikian setiap karyawan memiliki rujukan yang pasti, jelas dan tegas dalam bekerja.

“Selama ini, prosedur kerja secara operasional memang sudah ada, tetapi melalui diklat ini, SOP dirumuskan lebih tajam dan terukur,” kata Madra.

Ketua LSP-LKM Certif, I Nyoman Yudiarsa menjelaskan pemerintah kini telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Perantara Keuangan Subsesktor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKMBB). SKKNI itu merupakan hasil konvensi pada 30 Agustus 2007 di Jakarta. SKKNI Subbidang LKMBB dibuat dengan maksud memberikan standarisasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di industri LKMBB agar lebih andal dan mempunyai sikap serta integritas yang baik dalam bekerja di bidangnya.

Yudiarsa menyatakan SKKNI ini memang bersifat umum untuk lembaga keuangan mikro bukan bank, tetapi kompetensi yang dibutuhkan juga bisa digunakan untuk LPD. Terlebih lagi, komponen LPD juga ikut dilibatkan dalam penyusunan SKKNI.

“Pada awalnya memang kami juga mengadakan survei untuk melihat kebutuhan pengelolaan LPD di Bali. Hasil survei itu pula turut dijadikan pertimbangan dalam penyusunan SKKNI,” kata Yudiarsa.

Ada delapan unit kompetensi yang dijadikan standar, yakni 1 kelompok kompetensi umum, 5 kelompok kompetensi inti dan 2 kelompok kompetensi khusus. Kompetensi umum yaknio melaksanakan prinsip-prinsip manajemen umum dan manajemen sumber daya manusia. Kelompok kompetensi inti meliputi: melakukan penyaluran pinjaman, mengelola likuiditas, melaksanakan prinsip-prinsip pemasaran, menganalisis laporan keuangan dan menilai kinerja serta menyusun rencana bisnis. Sementara kelompok kompetensi khusus meliputi: melaksanakan peraturan dan pengawasan eksternal serta melaksanakan pengendalian internal.

Diklat kompetensi diikuti 12 karyawan LPD Kedonganan serta 14 calon karyawan LPD Kedonganan yang tengah mengikuti masa training. Di akhir diklat dilaksanakan uji kompetensi untuk mengetahui kompetensi masing-masing peserta. (*)

0 komentar:

Posting Komentar