LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Selasa, 25 Juni 2013

Diklat Kompetensi Kerja Karyawan LPD Kedonganan

LPD Desa Adat Kedonganan tiada henti berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sehingga tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Salah satu upaya yang ditempuh, yakni melalui pendidikan dan pelatihan standar kompetensi kerja bagi karyawan dan calon karyawan LPD Kedonganan. Diklat dilaksanakan selama 4 hari, pada Selasa-Jumat, 25-28 Juni 2013 di ruang rapat LPD Kedonganan.

Menurut Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., diklat digelar bekerja sama dengan tim dari Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif. Melalui diklat ini, Madra berharap karyawan dan calon karyawan LPD Kedonganan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan LPD.

“Walaupun LPD itu lembaga adat dengan jangkauan wilayah usaha hanya sebatas desa adat, kompetensi kerja dalam mengelola lembaga keuangan sangat dibutuhkan karena hanya dengan begitu kepercayaan krama dan nasabah bisa dijaga,” kata Madra.

Selain itu, imbuh Madra, diklat ini juga akan dijadikan titik tolak untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) kerja di LPD Kedonganan. Dengan demikian setiap karyawan memiliki rujukan yang pasti, jelas dan tegas dalam bekerja.

“Selama ini, prosedur kerja secara operasional memang sudah ada, tetapi melalui diklat ini, SOP dirumuskan lebih tajam dan terukur,” kata Madra.

Ketua LSP-LKM Certif, I Nyoman Yudiarsa menjelaskan pemerintah kini telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Perantara Keuangan Subsesktor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKMBB). SKKNI itu merupakan hasil konvensi pada 30 Agustus 2007 di Jakarta. SKKNI Subbidang LKMBB dibuat dengan maksud memberikan standarisasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di industri LKMBB agar lebih andal dan mempunyai sikap serta integritas yang baik dalam bekerja di bidangnya.

Yudiarsa menyatakan SKKNI ini memang bersifat umum untuk lembaga keuangan mikro bukan bank, tetapi kompetensi yang dibutuhkan juga bisa digunakan untuk LPD. Terlebih lagi, komponen LPD juga ikut dilibatkan dalam penyusunan SKKNI.

“Pada awalnya memang kami juga mengadakan survei untuk melihat kebutuhan pengelolaan LPD di Bali. Hasil survei itu pula turut dijadikan pertimbangan dalam penyusunan SKKNI,” kata Yudiarsa.

Ada delapan unit kompetensi yang dijadikan standar, yakni 1 kelompok kompetensi umum, 5 kelompok kompetensi inti dan 2 kelompok kompetensi khusus. Kompetensi umum yaknio melaksanakan prinsip-prinsip manajemen umum dan manajemen sumber daya manusia. Kelompok kompetensi inti meliputi: melakukan penyaluran pinjaman, mengelola likuiditas, melaksanakan prinsip-prinsip pemasaran, menganalisis laporan keuangan dan menilai kinerja serta menyusun rencana bisnis. Sementara kelompok kompetensi khusus meliputi: melaksanakan peraturan dan pengawasan eksternal serta melaksanakan pengendalian internal.

Diklat kompetensi diikuti 12 karyawan LPD Kedonganan serta 14 calon karyawan LPD Kedonganan yang tengah mengikuti masa training. Di akhir diklat dilaksanakan uji kompetensi untuk mengetahui kompetensi masing-masing peserta. (*)

Rabu, 19 Juni 2013

I Made Sumantara: Dari Pura ke Kafe

Tokoh lain yang tak bisa diabaikan perannya dalam kegiatan pembangunan pura di Desa Adat Kedonganan yakni I Made Sumantara (66). Dialah yang menjadi Ketua Panitia Pembangunan Pura Segara. Made Sumantara merasakan betul bagaimana besarnya peranan LPD kala itu.

“Tanpa adanya LPD, agak berat kita memperbaiki parahyangan yang ada di desa karena biayanya sangat besar,” kata Made Sumantara yang tiga kali ditugasi sebagai ketua panitia bazar penggalian dana untuk pembangunan pura.

I Made Sumantara


Saat menjadi ketua panitia pembangunan Pura Segara, tantangan yang dihadapi Made Sumantara memang tidak kecil. Sempat terjadi ketegangan di pantai terkait pengelolaan tanah pelaba Pura Segara.

Akan tetapi, dengan semangat ngayah yang kuat dari panitia, prajuru desa, prajuru banjar serta pengurus LPD, pemugaran Pura Segara pun akhirnya bisa dirampungkan.  Kendati pun, panitia sama sekali tidak dibekali dengan dana. Justru, di akhir pembangunan, panitia bisa memberikan kelebihan dana sebesar Rp 29.000.000.

Sukses dalam pembangunan pura, Made Sumantara juga turut berperan dalam penataan Pantai Kedonganan yang berbuah dengan berdirinya 24 unit kafe/warung ikan bakar dengan system pengelolaan bersama. Kali ini Made Sumantara turut berperan sebagai pemain dengan menjadi manajer Bali Café 21.

Saat terjun menjadi pengelola kafe ini, kembali Made Sumantara merasakan besarnya peranan LPD. Betapa tidak, dana investasi awal kafe berasal dari LPD. Bahkan, secara jujur Made Sumantara mengakui pemilik kafe dan pihaknya selaku pengelola meminjam di LPD dengan nilai kredit mencapai Rp 200.000.000.

“Sampai sejauh ini syukur bisa lancar sehingga kreditnya tinggal sedikit,” kata Made Sumantara.

Itu artinya, menurut Made Sumantara, LPD Desa Adat Kedonganan benar-benar menjadi penopang dana bagi desa maupun masyarakat. Bahkan, dengan dukungan dana yang besar untuk investasi dan pengelolaan kafe, LPD Desa Adat Kedonganan dinilainya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Karena itu, Made Sumantara sangat berharap LPD Desa Adat Kedonganan bisa dijaga agar terus bisa berperan dalam membangun desa dan masyarakat. Untuk memperkuat posisi LPD, diperlukan adanya payung hukum yang kuat.

“Pak Ketut Madra mesti menyiapkan kader yang mampu menjaga irama LPD selama ini. Kalau bisa agar lebih maju dan lebih berperanan lagi,” tandas Made Ritig yang juga menjadi lawyer LPD Desa Adat Kedonganan. (*)



Rabu, 12 Juni 2013

LPD: Potensi, Manfaat dan Masalahnya Bagi Rakyat Kecil

Oleh Dr. I Gde Made Sadguna, S.E., MSc.

SERINGKALI kita menerima informasi dari media cetak maupun elektronik, betapa sengsaranya kehidupan rakyat kecil, terlebih masyarakat yang hidup di pedesaan. Saking terlalu kecilnya, keberadaan mereka seakan tidak terlihat.

Jeritan mereka pun tidak terdengar oleh   pengelola  mesin politik dan perekonomian yang duduk di menara gading ibukota. Keberadaan mereka tidak terlihat dan terdengar dalam domain kepentingan kaum neolib dan pemilik modal. Bagi kaum semacam ini, rakyat kecil itu tidak relevan dan tidak signifikan.

Pengalaman pahit seperti itu dialami oleh seluruh rakyat jelata di seantero negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri, pemerintah di berbagai tingkatan telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program-program nyata dalam rangka memberdayakan kelompok rakyat kecil ini. Namun dalam lingkungan model dan paradigma ekonomi yang berbau kapitalistis, kini upaya-upaya tersebut tidak lebih hanya menjadi sekadar pelepas dahaga bagi si rakyat kecil yang sifatnya sementara. Sehingga pada akhir hari mereka akan tetap saja miskin dan sengsara.

Untunglah pada tahun 1991 (maksudnya 1984 saat LPD pertama kali diperkenalkan di Bali--red), muncul seorang yang bernama Prof. Dr. Ida Bagus Mantera, Gubernur Bali pada waktu itu, menawarkan sebuah solusi yang bersifat struktural dalam mengatasi persoalan kemiskinan rakyat Bali. Solusi itu kemudian dikenal dengan nama “Lembaga Perkreditan Desa atau LPD”.

Sejarah kemudian mem­buktikan, ternyata solusi ini mampu mengatasi sebagian dari masalah kemiskinan khususnya di pedesaan. Masyarakat pedesaan yang semula tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal seperti bank, sejak saat itu sudah dapat menikmati manfaat nyata.

Kini jumlah LPD di seluruh Bali tumbuh subur dengan jumlah yang sudah mendekati angka 1.500 dan dengan total aset yang sudah melampaui angka Rp 6 triliun. Suatu angka yang lebih dari dua kali lipat industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali.

Tidak bisa disangkal keberadaan LPD jelas telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Bali. Manfaat yang cakupannya jauh melampaui manfaatnya yang mampu diberikan oleh lembaga keuangan formal khususnya bila dikaitkan dengan masyarakat miskin di pedesaan yang mempunyai kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan spiritual yang unik sebagai mana keunikan masyarakat Bali pada umumnya. Namun tidak bisa dipungkiri pula, bila tidak dikelola dan diawasi dengan baik LPD bisa juga menjadi sumber masalah baru bagi rakyat kecil pedesaan yang memerlukan solusi yang berada di luar kemampuan masyarakat kecil tersebut.


Arah ke Depan
Secara umum banyak cerita sukses telah kita dengar dari kiprah LPD ini di Bali. LPD telah berperan besar dalam pembiayaan usaha mikro yang nyaris tak disentuh oleh lembaga keuangan formal.

Tidak hanya itu, LPD juga hadir ketika petani kecil membutuhkan dana untuk membiayai usaha taninya yang kembang kempis saking kecilnya skala usaha tani tersebut. Selain itu LPD juga tampil sebagai dewa penyelamat ketika rakyat miskin tersebut tak berdaya untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya karena waktunya panen belum tiba. Terakhir LPD juga mengulurkan tangannya ketika rakyat kecil membutuhkan dana untuk mengobati penyakit yang tidak bisa ditolaknya.

Tidak hanya memberikan mafaat kepada rakyat kecil secara perorangan, LPD juga membantu komunitas rakyat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan spiritualnya. Banyak kebutuhan desa adat pekraman dipenuhi dari bantuan LPD yang disisihkan dari keuntungan usaha yang diperolehnya.

Hampir setiap desa pekraman dapat merehab atau membangun tempat ibadah berkat bantuan keuangan dari LPD. Namun kita dapati juga sebagian LPD tersebut bermasalah mulai dari yang kategori ringan, serius bahkan sampai bangkrut. Sumber masalah yang paling sering diungkapkan adalah salah urus, fraud dan kredit macet.

Sebagian dari masalah itu dapat diselesaikan secara adat dengan baik. Tapi ada kalanya penyelesaian masalah tersebut berujung di pengadilan. Masalah itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bank-bank yang diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas pengawasnya pun tidak luput dari masalah seperti itu.

Secara teknis operasional LPD tidak jauh bedanya dengan bank. Di sisi pasiva neracanya berisi uang titipan masyarakat anggotanya yang merupakan hutang bagi LPD. Di sisi aktiva neracanya berisi piutang LPD kepada anggotanya.Seperti halnya bank, modal LPD relatif sangat kecil dibandingkan dengan dana titipan anggotanya. Di sisi pasiva LPD menghadapi risiko likuiditas bila anggotanya tiba-tiba menarik dana dalam jumlah yang jauh melampaui persediaan uang tunai yang dimiliki oleh LPD pada saat itu. Disisi aktiva neracanya LPD menghadapi risiko kredit yang bias berakibat fatal bila uang yang dipinjamkan tidak dibayar kembali pada waktunya oleh anggotanya.

Kelemahan tata kelola dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang dapat merugikan dan membangkrutkan LPD tersebut. Bila tidak didukung oleh sistem operasional yang memadai, LPD juga bisa hancur karena ulah karyawannya.

Uraian tentang manfaat dan masalah tadi jelas mengisyaratkan perlunya “sarana pengaman” bagi LPD agar dapat tetap eksis dan member manfaat optimal bagi rakyat kecil khususnya di pedesaan.

Sarana pengaman yang diperlukan adalah sarana pengaman yang dapat mencegah dan atau mengatasi masalah di tingkat individual LPD dan sarana pengaman yang dapat mencegah dan atau mengatasi masalah di tingkat “industri” LPD secara keseluruhan. Sarana pengaman itu meliputi kerangka hukum, kerangka kelembagaan, kerangka operasional, dan infrastruktur.

Harus ada aturan hukum yang memberikan legitimasi keberadaan LPD sebagai lembaga adat yang bernafaskan agama (Pasal 18B dan pasal 29 UUD). Harus ada aturan yang jelas tentang peran majelis agama (PHDI), otoritas adat (MUDP) dan pemda. Harus ada lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi operasional LPD. Harus ada lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul antara LPD dengan anggotanya bila otoritas adat setempat tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Sarana pengaman seperti itu bukanlah suatu hal yang terlalu mustahil untuk diwujudkan. Hanya diperlukan komitmen dan upaya nyata dari berbagai pihak terkait (stakeholder) terutama pemda, PHDI dan MUDP.

Adanya sarana pengaman seperti itu akan menjamin kelangsungan hidup LPD sebagai lembaga keuangan adat yang bermanfaat optimal serta mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari sektor nonformal.

Apabila cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, maka dalam waktu dekat masyarakat Bali akan mampu mengurangi sebagian beban pemerintah dan sekaligus beramal kepada NKRI dengan menjadi “model” percontohan yang patut ditiru oleh daerah lain untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Apabila di seluruh negeri tercinta ini terlahir jutaan lembaga semacam LPD di Bali ini, niscaya Indonesia tidak lagi terlalu tergantung dan rentan terhadap gejolak perekonomian dunia yang terbukti telah gagal dengan permainan kapitalisnya.

Kiranya tidaklah berlebihan bila lembaga adat semacam LPD di Bali ini kita harapkan sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional kita. Astungkara (semoga- red). (*)

Sumber: www.buserkriminal.com


Senin, 10 Juni 2013

Merawat Kesehatan Jiwa Lewat Yoga

TATKALA menyebut kesehatan, orang kerap hanya berpikir tentang kesehatan tubuh fisik. Padahal, manusia tidak hanya berupa tubuh fisik tetapi juga jiwa. Bahkan, kesehatan tubuh fisik justru berpangkal pada kesehatan jiwa.


Karyawan LPD tidak hanya dituntut untuk sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat jiwa, mental dan spiritual. Terlebih lagi LPD tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan atau entitas bisnis saja, tetapi juga lembaga sosial kultural yang melaksanakan fungsi-fungsi sosial, kultural juga spiritual.

Itu sebabnya, mulai bulan Juni 2013, LPD Desa Adat Kedonganan mengadakan kegiatan yoga yang diikuti para karyawan LPD serta calon karyawan LPD. Kegiatan ini dilaksanakan saban Selasa dan Jumat dengan dibimbing I Ketut Sumarta.

Wakil Kepala LPD Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan mengatakan kegiatan yoga secara rutin ini bertujuan untuk memberikan bekal dan pengalaman spiritual pada karyawan. Diharapkan melalui kegiatan yoga secara rutin ini, karyawan LPD bisa melaksanakan tugas pengabdiannya di desa dengan tulus, lurus dan serius sesuai etos kerja di LPD Kedonganan.

“Aktivitas yoga secara rutin bisa memberikan ketenangan batin pada para karyawan, Ketenangan batin, ketajaman nurani dan kedalaman hati menjadi modal penting dalam mengabdi di LPD sebagai lembaga keuangan khusus padruwen desa adat,” tandas Suriawan. (*)

Selasa, 04 Juni 2013

Lima Pelajar Kedonganan Dalami Bioteknologi Kelautan di Undip

LIMA pelajar Kedonganan yang menempuh pendidikan di SMA 2 Kuta mendapat kesempatan mendalami bioteknologi kelautan serta pemanfaatan limbah perikanan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Mereka diundang untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai bioteknologi dan pemanfaatan limbah perikanan pada 5-9 Juni 2013.

Kelima pelajar itu, yakni Ni Putu Cintya Kriss Jayanti (Banjar Kerthayasa), Ni Nyoman Indah Triwahyuni (Banjar Ketapang), Ni Nyoman Nila Arieswari (Banjar Pasek), Ni Wayan Setia Nanta Historistawati (Banjar Pasek) serta Ni Luh Putu Diah Septianingsih (Banjar Pengenderan). LPD Kedonganan turut mendukung kegiatan yang diikuti para pelajar Kedonganan itu dengan memberikan bantuan dana penunjang kegiatan selama mengikuti sosialisasi dan pelatihan.
Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M.

Kelima pelajar Kedonganan itu diundang karena Kedonganan diketahui sebagai sentra perikanan dan kelautan di Bali. Dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan diharapkan pelajar Kedonganan itu memiliki wawasan dan bekal keterampilan tentang bioteknologi dan pemanfaatan limbah perikanan yang bisa dimanfaatkn untuk kepentingan masyarakat Kedonganan.

“Paling tidak bisa memunculkan kesadaran dan kepekaan mereka sebagai generasi penerus Kedonganan terhadap permasalahan dan potensi yang dimiliki tanah kelahirannya di Kedonganan,” kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., saat menyerahkan bantuan kepada kelima pelajar tersebut, Selasa, 4 Juni 2013.

Menurut Madra, kesempatan yang didapat pelajar Kedonganan itu tidak boleh disia-siakan. Justru, kesempatan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk pengembangan prestasi pribadi pelajar tersebut, bagi sekolah serta bagi masyarakat Kedonganan dan masyarakat umum.

Madra mengingatkan sisi barat dan timur Kedonganan berupa laut. Itu artinya, potensi perikanan dan kelautan Kedonganan sangat tinggi. Sisi barat Kedonganan merupakan sentra perikanan yang kini juga bertumbuh menjadi kawasan wisata kuliner dengan menu khas sea food. Sementara sisi timur merupakan kawasan hutan bakau yang potensial untuk diteliti dan dikembangkan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Madra, LPD Kedonganan mendukung kegiatan yang diikuti para pelajar Kedonganan itu sebagai wujud nyata komitmen LPD dalam menjaga dan mengembangkan aspek palemahan dan pawongan desa adat dengan mendorong sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kedonganan agar mampu memberdayakan potensi pelemahan yang dimiliki tanpa merusaknya. (*)

Minggu, 02 Juni 2013

Bangkitkan Pemuda Lewat Turnamen Sepakbola "LPD Kedonganan Cup 2013"

SEBAGAI lembaga keuangan khusus komunitas adat milik Desa Adat/Pakraman Kedonganan, LPD Desa Adat Kedonganan tetap berkomitmen untuk menjadi motor penggerak bagi berkembangnya aktivitas krama desa adat, termasuk para pemuda. Pada tahun 2013 ini, LPD Desa Adat Kedonganan menggelar turnamen sepakbola antarsekaa teruna (ST) se-Desa Adat Kedonganan. Kegiatan bertajuk “LPD Kedonganan Cup 2013” ini dibuka Lurah Kedonganan, I Nyoman Sudarta, S.E., Minggu, 2 Juni 2013.

Wakil Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan turnamen sepakbola “LPD Kedonganan Cup” memang baru pertama kali digelar. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mempersatukan para pemuda sekaligus member mereka wadah untuk mengembangkan potensi diri di bidang olahraga.

“Para pemuda yang tergabung dalam ST merupakan pemilik LPD juga sehingga LPD berkewajiban untuk turut memberi perhatian kepada mereka sebagai generasi penerus di desa adat,” kata Suriawan.

Melalui “LPD Kedonganan Cup” ini diharapkan prestasi olahraga di Kedonganan bisa mencuat lagi setelah lama vakum. Di masa lalu, prestasi sepak bola Kedonganan tergolong diperhitungkan melalui POR Eka Santhi.

“Kini, kebetulan di struktur prajuru desa adat yang baru ada prajuru yang khusus menangani masalah pemuda dan olahraga. Karena itu kegiatan ini menjadi kerja bersama antara prajuru desa adat, LPD dan pemuda Eka Santhi,” kata Suriawan.

Pertandingan dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu mulai 2 Juni 2013 dan akan berakhir dengan final pada perayaan hari ulang tahun ke-23 LPD Desa Adat Kedonganan pada bulan September mendatang. Panitia menyediakan hadiah pembinaan bagi para pemenang.

Lurah Kedonganan, I Nyoman Sudarta, S.E., menyambut baik kegiatan yang difasilitasi LPD Desa Adat Kedonganan itu. Menurut Sudarta, kegiatan semacam ini penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga bisa menjadi media untuk secara rutin menggali bibit-bibit berbakat di Kedonganan.

Pada pertandingan perdana, tampil kesebelasan Banjar Anyar berhadapan dengan Banjar Pasek. Pada pertandingan awal itu, kesebelasan Banjar Pasek mecukur Banjar Anyar dengan skor 6-1. Selain itu juga dilangsungkan pertandingan ekshibisi antara karyawan LPD Kedonganan dan mantan peman duur sasur. Pada pertandingan ekshibisi ini, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1. (*)