Sabtu, 04 Mei 2013

Perlu Dibentuk, Awig-awig LPD Bali

Sarasehan LPD di FE Unhi

LPD, sejak awal didirikan dirancang sebagai duwe (hak milik penuh) desa pakraman yang menjalankan fungsi khusus keuangan dan perekonomian krama desa. Kekhususan LPD sebagai lembaga keuangan krama adat Bali sudah diakui Negara melalui pasal 18b UUD 1945 serta belakangan juga dikuatkan dengan UU Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Di tingkat daerah, keberadaan LPD sebagai duwe desa pakraman perlu ditegaskan dengan cara membuat awig-awig LPD Bali yang berlaku untuk seluruh desa pakraman di Bali. Selain itu, di masing-masing desa pakraman juga perlu dibentuk awig-awig pangele/panyeje sebagai pedomana operasional LPD di desa pakraman. Hal ini dikemukakan Patajuh Pangraksa Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, I Ketut Madra, S.H., M.H., saat tampil sebagai pembicara dalam sarasehan LPD yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Hindu (Unhi) Denpasar, serangkaian HUT ke-20 fakultas tersebut, Sabtu, 4 Mei 2013 lalu.Sarasehan bertajuk "Mengupas Permasalahan dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan" dihadiri pengurus LPD se-Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar serta akademisi di lingkungan FE Unhi Denpasar. Selain Ketut Madra, tampil juga Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan.
Madra menegaskan, LPD bukan sekadar sebuah lembaga keuangan murni yang menjalankan fungsi pembiayaan kegiatan ekonomi mikro di tingkat desa, tetapi sesungguhnya LPD juga merupakan lembaga sosial-budaya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, strategi pemertahanan dan pengembangannya pun tidak bisa semata-mata menggunakan pendekatan ekonomi. LPD itu unik dan otentik, maka pendekatan dan strategi pengembangan dan pemertahanannya juga mesti unik dan otentik, khas Bali.
"Operasional LPD ke depan adalah bukan bank, bukan gadai, bukan pembiayaan (leasing and finance), bukan koperasi, bukan keuangan komunitas; tetapi bertumpu kepada Pacingkreman Krama Desa Pakraman," kata Madra yang juga Kepala LPD Desa Adat Kedonganan.

Selain itu, imbuh Madra, Wilayah operasional LPD mesti bisa lintas desa pakraman sesuai dengan wilayah MDP Bali, dan di setiap desa pakraman tidak diwajibkan mendirikan LPD. Langkah strategis lain yang juga perlu ditempuh yakni mewujudkan Komite Kerja (Saba Karya) LPD Bali di bawah naungan Majelis Desa Pakraman, agar memudahkan perlindungan terhadap kewajiban hukum LPD apabila berhadapan dengan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah.
Di sisi lain, perlu juga dilakukan peleburan organisasi sayap dan organ semu LPD seperti: Badan Kerja Sama LPD, Lembaga Pembina, Lembaga Pengawas, Lembaga Penjaminan LPD, Lembaga Pemberdayaan, dan Lembaga Pelatihan menjadi satu kesatuan di dalam Komite Kerja yang memikul tugas fungsional, seperti pemberdayaan, kerjasama, dan pengawasan.
Dekan FE Unhi, I Gede Putu Kawiana, S.E., M.M., menjelaskan dari 1.418 di Bali,masing-masing memiliki potensi pengembangan yang berbeda-beda. LPD dengan potensi wilayah luas tentu mengalami kemajuan yang lebih baik, sebaliknya LPD yang memiliki potensi kecil seringkali mengalami kesulitan dalam pengembangannya. 
"Inilah yang mesti dikaji lebih dalam lagi, apa saja kendala dan kelemahan dalam perjalanan LPD yang notabene merupakan aset Bali yang berada di desa pakraman, mungkin saja karena regulasi, luas jangkauan usaha atau sebagainya," kata Kawiana. (*)

0 komentar:

Posting Komentar