Selasa, 07 Mei 2013

LPD Layak Jadi Model Nasional Hadapi ASEAN Community 2015

Apresiasi dari luar Bali terhadap keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga duwe (hak milik penuh) desa pakraman yang unik dan otentik kembali datang. Pengajar Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan, Sunari Sarwono mengatakan, sistem sosial budaya yang ditopang LPD di Bali, layak dijadikan model  di Indonesia sebagai upaya memperkuat sistem ekonomi kerakyatan menuju ASEAN Community 2015.  Hal itu diungkapkan, Sarwono saat observasi lapangan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXV 2013 ke Desa Adat Kedonganan, Selasa, 7 Mei 2013.

Sunari mengaku kaget melihat sistem sosial adat di Desa Kedonganan yang sejatinya telah mampu menopang sistem ekonomi kerakyatan dengan baik. “Dalam upaya menghadapi ASEAN community 2015, kami melakukan observasi ke lapangan dengan mengambil tema aspek sosial budaya, melihat dan mencari data tentang sosial-budaya dan kebetulan kelompok observasi ini memilih  Bali, dan saya nilai  sangat tepat,” kata Sunari yang didampingi Bendesa Adat Kedonganan Ketut Puja, S.Ag dan Kepala LPD Kedongana, I Ketut Madra, S.H.,M.M.
Secara umum, Bali memiliki keunikan yang  lain dari pada daerah lain di Indonesia. Dari 33 propinsi, Bali memiliki  beberapa aspek kesiapan menuju ASEAN Community. “Kita mengunjungi masyarakat desa adat dengan budayanya, yang kebetulan tidak saja  lembaga desanya tetapi ada dukungan lembaga perkreditan desa. Kalau ini bisa diadopsi dan digeneralisasi bagi daerah di Indonesia, saya kira luar biasa,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra, mengatakan peran LPD dalam pendekatan ekonomi menyokong sosial budaya sangat tinggi dan nyata. LPD lahir dari krama desa pakraman, dikelola oleh krama di desa pakraman serta hasilnya juga dikembalikan untuk kepentingan bersama di desa pakraman. Kepentingan bersama di desa pakraman itu berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan adat, budaya dan agama masyarakat Bali yang berlandaskan pada agama Hindu. “Kehadiran LPD sangat membantu masyarakat adat Bali karena bisa meringankan beban mereka, terutama dalam kaitan menjalankan kewajiban menjaga adat dan budaya Bali. Sebelum ada LPD, beban itu sangat berat dirasakan. Setelah ada LPD, beban itu jauh berkurang,” jelas Madra.
Di samping membangun sosial budaya, LPD juga membangun ekonomi secara kolektif dan hasilnya juga dibagikan secara kolektif. ”Contoh nyata, kami di Kedonganan membangun usaha kolektif warung kafe di Pantai Kedonganan dan beberapa unit usaha lainya yang mencerminkan kebersamaan di antara krama desa,” jelasnya.
Terkait kunjungan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXV, Madra mengapresiasi. Madra berharap keberadaan desa pakraman di Bali dengan ditopang LPD bisa memberi inspirasi bagi komponen masyarakat lain di luar Bali. “Suatu kebanggaan jika LPD ini bisa dijadikan model penggerak ekonomi dari sosial budaya di Indonesia, kami mengucapkan terima kasih,” tandas Madra. (*)


0 komentar:

Posting Komentar