LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Jumat, 10 Mei 2013

I Made Ritig: Membangun Pura dengan Modal Minus

Salah satu aspek penting yang membuat tumbuhnya kepercayaan krama Desa Adat Kedonganan terhadap LPD yakni pembangunan pura. LPD Desa Adat Kedonganan menjadi tulang punggung pembangunan sejumlah pura-pura penting di Desa Adat Kedonganan, di antaranya Pura Dalem Kahyangan, Pura Segara, Pura Penataran serta Pura Gedong Ratu Ayu.

I Made Ritig


Yang paling monumental tentu saja pembangunan Pura Dalem Kahyangan. Inilah batu ujian sekaligus pembuktian LPD Desa Adat Kedonganan kepada masyarakat. Orang yang berperan dalam pembangunan Pura Dalem Kahyangan yakni I Made Ritig, S.H. Dialah yang menjadi ketua panitia pembangunan.

Tentu saja, Made Ritig amat merasakan beratnya tantangan saat pembangunan Pura Dalem Kahyangan itu. Dengan modal minus, panitia mesti merampungkan pembangunan pura yang terletak di sisi timur Desa Adat Kedonganan itu.

“Saat itulah, peran LPD sangat besar. Selain memberikan kontribusi dana, LPD, terutama ketuanya, Pak Ketut Madra, terlibat aktif mewujudkan impian agar Pura Dalem Kahyangan bisa tuntas dibangun,” kata Made Ritig.

Berbagai pendekatan pun diupayakan, baik sekala maupun niskala. Masyarakat dibuat tergerak hatinya untuk bersama-sama ngayah, baik dalam bentuk sumbangan barang, sumbangan tenaga, maupun memberikan kemudahan akses. Ada krama yang menyumbang semen, ada yang memberikan kayu, ada pula krama yang memiliki toko bahan bangunan memberikan kemudahan panitia untuk ngebon bahan-bahan bangunan. Akhirnya, Pura Dalem Kahyangan tuntas dibangun dengan menghabiskan dana hampir Rp 300.000.000. Istimewanya, pembangunan itu sama sekali tidak mewajibkan krama untuk mengeluarkan dana urunan.

Dari sinilah tonggak kepercayaan masyarakat kepada LPD Desa Adat Kedonganan dipancangkan. Kepercayaan itu kian kokoh, terlebih lagi pembangunan pura-pura lainnya yang dilakukan pada tahapan berikutnya juga ditulangpunggungi LPD, seperti Pura Segara, Pura Penataran dan Pura Gedong Ratu Ayu.

Karena itu, Made Ritig sangat berharap LPD Desa Adat Kedonganan semakin ajek karena perannya sangat besar bagi desa dan masyarakat. Akan tetapi, Made Ritig mengingatkan apa yang telah dicapai LPD itu karena dasar pengabdian pengurusnya yang jujur, tulus, penuh komitmen, cerdas dan inovatif. Untuk itu, Made Ritig berharap agar sikap dan loyalitas semacam itu diteruskan melalui regenerasi yang baik.

“Pak Ketut Madra mesti menyiapkan kader yang mampu menjaga irama LPD selama ini. Kalau bisa agar lebih maju dan lebih berperanan lagi,” tandas Made Ritig yang juga menjadi lawyer LPD Desa Adat Kedonganan. (*)


Selasa, 07 Mei 2013

LPD Layak Jadi Model Nasional Hadapi ASEAN Community 2015

Apresiasi dari luar Bali terhadap keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga duwe (hak milik penuh) desa pakraman yang unik dan otentik kembali datang. Pengajar Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan, Sunari Sarwono mengatakan, sistem sosial budaya yang ditopang LPD di Bali, layak dijadikan model  di Indonesia sebagai upaya memperkuat sistem ekonomi kerakyatan menuju ASEAN Community 2015.  Hal itu diungkapkan, Sarwono saat observasi lapangan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXV 2013 ke Desa Adat Kedonganan, Selasa, 7 Mei 2013.

Sunari mengaku kaget melihat sistem sosial adat di Desa Kedonganan yang sejatinya telah mampu menopang sistem ekonomi kerakyatan dengan baik. “Dalam upaya menghadapi ASEAN community 2015, kami melakukan observasi ke lapangan dengan mengambil tema aspek sosial budaya, melihat dan mencari data tentang sosial-budaya dan kebetulan kelompok observasi ini memilih  Bali, dan saya nilai  sangat tepat,” kata Sunari yang didampingi Bendesa Adat Kedonganan Ketut Puja, S.Ag dan Kepala LPD Kedongana, I Ketut Madra, S.H.,M.M.
Secara umum, Bali memiliki keunikan yang  lain dari pada daerah lain di Indonesia. Dari 33 propinsi, Bali memiliki  beberapa aspek kesiapan menuju ASEAN Community. “Kita mengunjungi masyarakat desa adat dengan budayanya, yang kebetulan tidak saja  lembaga desanya tetapi ada dukungan lembaga perkreditan desa. Kalau ini bisa diadopsi dan digeneralisasi bagi daerah di Indonesia, saya kira luar biasa,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra, mengatakan peran LPD dalam pendekatan ekonomi menyokong sosial budaya sangat tinggi dan nyata. LPD lahir dari krama desa pakraman, dikelola oleh krama di desa pakraman serta hasilnya juga dikembalikan untuk kepentingan bersama di desa pakraman. Kepentingan bersama di desa pakraman itu berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan adat, budaya dan agama masyarakat Bali yang berlandaskan pada agama Hindu. “Kehadiran LPD sangat membantu masyarakat adat Bali karena bisa meringankan beban mereka, terutama dalam kaitan menjalankan kewajiban menjaga adat dan budaya Bali. Sebelum ada LPD, beban itu sangat berat dirasakan. Setelah ada LPD, beban itu jauh berkurang,” jelas Madra.
Di samping membangun sosial budaya, LPD juga membangun ekonomi secara kolektif dan hasilnya juga dibagikan secara kolektif. ”Contoh nyata, kami di Kedonganan membangun usaha kolektif warung kafe di Pantai Kedonganan dan beberapa unit usaha lainya yang mencerminkan kebersamaan di antara krama desa,” jelasnya.
Terkait kunjungan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXV, Madra mengapresiasi. Madra berharap keberadaan desa pakraman di Bali dengan ditopang LPD bisa memberi inspirasi bagi komponen masyarakat lain di luar Bali. “Suatu kebanggaan jika LPD ini bisa dijadikan model penggerak ekonomi dari sosial budaya di Indonesia, kami mengucapkan terima kasih,” tandas Madra. (*)


Sabtu, 04 Mei 2013

Perlu Dibentuk, Awig-awig LPD Bali

Sarasehan LPD di FE Unhi

LPD, sejak awal didirikan dirancang sebagai duwe (hak milik penuh) desa pakraman yang menjalankan fungsi khusus keuangan dan perekonomian krama desa. Kekhususan LPD sebagai lembaga keuangan krama adat Bali sudah diakui Negara melalui pasal 18b UUD 1945 serta belakangan juga dikuatkan dengan UU Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Di tingkat daerah, keberadaan LPD sebagai duwe desa pakraman perlu ditegaskan dengan cara membuat awig-awig LPD Bali yang berlaku untuk seluruh desa pakraman di Bali. Selain itu, di masing-masing desa pakraman juga perlu dibentuk awig-awig pangele/panyeje sebagai pedomana operasional LPD di desa pakraman. Hal ini dikemukakan Patajuh Pangraksa Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, I Ketut Madra, S.H., M.H., saat tampil sebagai pembicara dalam sarasehan LPD yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Hindu (Unhi) Denpasar, serangkaian HUT ke-20 fakultas tersebut, Sabtu, 4 Mei 2013 lalu.Sarasehan bertajuk "Mengupas Permasalahan dalam Rangka Penguatan Ekonomi Kerakyatan" dihadiri pengurus LPD se-Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar serta akademisi di lingkungan FE Unhi Denpasar. Selain Ketut Madra, tampil juga Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan.
Madra menegaskan, LPD bukan sekadar sebuah lembaga keuangan murni yang menjalankan fungsi pembiayaan kegiatan ekonomi mikro di tingkat desa, tetapi sesungguhnya LPD juga merupakan lembaga sosial-budaya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, strategi pemertahanan dan pengembangannya pun tidak bisa semata-mata menggunakan pendekatan ekonomi. LPD itu unik dan otentik, maka pendekatan dan strategi pengembangan dan pemertahanannya juga mesti unik dan otentik, khas Bali.
"Operasional LPD ke depan adalah bukan bank, bukan gadai, bukan pembiayaan (leasing and finance), bukan koperasi, bukan keuangan komunitas; tetapi bertumpu kepada Pacingkreman Krama Desa Pakraman," kata Madra yang juga Kepala LPD Desa Adat Kedonganan.

Selain itu, imbuh Madra, Wilayah operasional LPD mesti bisa lintas desa pakraman sesuai dengan wilayah MDP Bali, dan di setiap desa pakraman tidak diwajibkan mendirikan LPD. Langkah strategis lain yang juga perlu ditempuh yakni mewujudkan Komite Kerja (Saba Karya) LPD Bali di bawah naungan Majelis Desa Pakraman, agar memudahkan perlindungan terhadap kewajiban hukum LPD apabila berhadapan dengan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah.
Di sisi lain, perlu juga dilakukan peleburan organisasi sayap dan organ semu LPD seperti: Badan Kerja Sama LPD, Lembaga Pembina, Lembaga Pengawas, Lembaga Penjaminan LPD, Lembaga Pemberdayaan, dan Lembaga Pelatihan menjadi satu kesatuan di dalam Komite Kerja yang memikul tugas fungsional, seperti pemberdayaan, kerjasama, dan pengawasan.
Dekan FE Unhi, I Gede Putu Kawiana, S.E., M.M., menjelaskan dari 1.418 di Bali,masing-masing memiliki potensi pengembangan yang berbeda-beda. LPD dengan potensi wilayah luas tentu mengalami kemajuan yang lebih baik, sebaliknya LPD yang memiliki potensi kecil seringkali mengalami kesulitan dalam pengembangannya. 
"Inilah yang mesti dikaji lebih dalam lagi, apa saja kendala dan kelemahan dalam perjalanan LPD yang notabene merupakan aset Bali yang berada di desa pakraman, mungkin saja karena regulasi, luas jangkauan usaha atau sebagainya," kata Kawiana. (*)

Ngaben Masa Bukan Gratis

Wawancara Khusus dengan I Ketut Madra, Ketua LPD Kedonganan

PROGRAM ngaben dan nyekah masa di Desa Adat Kedonganan tak bisa dilepaskan dari sosok I Ketut Madra. Ketua LPD Desa Adat Kedonganan ini menjadi arsitek sekaligus motor penggerak program yang banyak dicontoh desa-desa lain di Bali ini. Tapi, ngaben dan nyekah masa di LPD Kedonganan memiliki nilai lebih yakni sebagai nilai manfaat (benefit value) dari program Simpanan Upacara Adat (Sipadat) yang diikuti krama Desa Adat Kedonganan di LPD. Melalui pengelolaan dana Sipadat itulah, program ngaben dan nyekah ini dibiayai. Tapi, ini bukan program gratis, karena krama sesungguhnya sudah membayar melalui keikutsertaan dalam program Sipadat. Jadi, krama tak perlu ragu, mengikuti program ngaben dan nyekah masa Desa Adat Kedonganan bukan berarti mereka mengalihkan tanggung jawab sebagai pratisentana kepada pihak lain. “Ini yadnya yang digelar oleh pemilik sawa tetapi pelaksanaannya difasilitasi desa adat dan LPD dengan dilandasi konsep pasidhikaran, penyamabrayan,” tegas Ketut Madra. Seperti apa sejatinya program ngaben dan nyekah masa ini? Berikut petikan perbincangan dengan Ketut Madra yang dikutip dari majalah Gedong edisi II/2012.
-----------------------------------------------------------------------------

Apa motivasi LPD Kedonganan memberikan nilai manfaat ngaben dan nyekah masa kepada krama nasabah LPD?
Motivasi kami sederhana, agar kehadiran LPD dirasakan krama desa. LPD ini lahir dari krama, dikelola oleh krama dan hasilnya juga dikembalikan kepada krama. LPD ini lembaga adat yang dibebani tugas dan tanggung jawab mengurus kekayaan (pelaba) desa adat, termasuk menjadi media pacingkreman krama. Sebagai lembaga komunitas adat, kami mesti ikut memikirkan masalah-masalah komunitas adat dan mencarikan solusinya. Salah satu masalah komunitas adat di Bali adalah beban kewajiban untuk melaksanakan upacara ngaben dan nyekah sebagai wujud bhakti kepada leluhur. Dulu banyak orang Bali, termasuk di Kedonganan, susah untuk ngaben karena biayanya besar. Kini di Kedonganan mungkin orang sudah mampu ngaben. Tapi kami ingin kewajiban itu dilaksanakan dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan sebagai sebuah keluarga besar komunitas adat Bali di desa adat atau desa pakraman.

Tapi, ngaben dan nyekah itu kan kewajiban pribadi pratisentana. Itu sebabnya muncul kritik kepada program ini karena dianggap mengambil alih tanggung jawab pratisentana. Komentar Anda?
Pandangan itu keliru. Mereka yang berpikir begitu karena tidak paham dengan program ini. Yang ngaben ini bukan LPD, bukan pula desa adat, tapi krama pemilik sawa. Kami di LPD hanya memfasilitasi pendanaannya, desa adat yang memfasilitasi pelaksanaannya. Yang mayadnya ya tetap krama pemilik sawa. Mereka bekerja bersama, bergotong royong menyukseskan yadnya mereka sebagai wujud bhakti kepada leluhur. Ini yadnya yang digelar oleh pemilik sawa tetapi pelaksanaannya difasilitasi desa adat dan LPD dengan dilandasi konsep pasidhikaran, penyamabraya. Selama ini, kalau krama menggelar upacara, apalagi ngaben dan nyekah, kan juga dilandasi konsep pasidhikaran dan panyamabrayan. Ketika krama menggelar yadnya ngaben dan nyekah, maka krama banjar dan krama desa tedun membantu menyukseskan upacara itu.

Soal gratis itu juga dianggap tidak tepat. Banyak yang beranggapan, ngaben dan nyekah itu kewajiban pratisentana. Jadi kurang elok kalau ngaben dan nyekah dibiayai LPD. Komentar Anda?
Soal ngaben dan nyekah gratis itu sebetulnya cara kami mempromosikan program ini sekaligus memudahkan krama mengerti program ini. Kami sadari cara berkomunikasi kami dulu itu kurang tepat. Tapi, kalau kami mau jujur, program ini bukan gratis. Yang membiayai program ini adalah krama sendiri melalui program tabungan Sipadat. Semua krama Desa Adat kedonganan mengikuti program Sipadat. Itu artinya semua krama membiayai. LPD hanya mengelolanya dan hasil pengelolaan itulah digunakan membiayai program ngaben dan nyekah masa.

Bagaimana cara pengelolaannya?
Program Sipadat itu kan tabungan yang memiliki syarat ada dana mengendap Rp 200.000 per tabungan. Selain itu, ada beban biaya administrasi Rp 1.000 per masing-masing tabungan. Dana mengendap dan biaya administrasi itulah yang kami kelola. Hasil pengelolaan itu kami kumpulkan setiap tahun. Tiga tahun sekali kami ambil untuk membiayai program ngaben dan nyekah masa. Jadi, ini soal manajemen saja.

Lantas, mengapa program ini harus ngemasa tiap tiga tahun sekali?
Syarat program ini bisa berjalan memang harus ngemasa. Jadi ada rentang waktu yang jelas agar ada cukup waktu untuk mengelola dana ini hingga bisa membuahkan hasil yang layak untuk digunakan membiayai upacara ini. Dari sisi desa adat sebagai pelaksana, ngaben dan nyekah ngemasa tiap tiga tahun membuat desa adat memiliki program yang jelas, terarah dan fokus. Tiap prajuru di desa adat sudah jelas memiliki gambaran, dalam sekali masa jabatan mereka akan melaksanakan ngaben dan nyekah masa. Dari sisi krama, ngaben dan nyekah ngemasa ini juga membuat mereka memrogram kegiatan upacara adat dan agama di masing-masing rumah atau keluarga. Krama jadi lebih siap. Begitu juga krama yang merantau memiliki panduan yang jelas, kapan mesti pulang agar bisa hadir dalam ngaben dan nyekah massal. Jadi, tidak terus meminta izin di tempatnya bekerja untuk menghadiri ngaben dan nyekah di desa adat karena sudah jelas deprogram tiap tiga tahun sekali.

Apakah Anda yakin program ini akan bisa berlanjut?
Berlanjut atau tidaknya program ini berpulang kembali kepada krama Desa Adat Kedonganan. Kalau krama memandang program ini bagus, baik untuk dilanjutkan, tentu program ini akan berlanjut. Kalau krama menganggap ini jelek, tidak baik untuk dilanjutkan, ya tidak berlanjut. Tapi, yang mesti disadari, program ini lahir dari pemikiran bersama para tokoh bersama krama untuk menjaga adat, budaya dan agama kita dalam bingkai desa adat atau desa pakraman. Mungkin untuk ngaben dan nyekah sendiri-sendiri orang Kedonganan kini mampu, tapi nilai-nilai pasdihikaran, panyamabrayan, sagilik-saguluk salulung-lulung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, itu tetap harus dipertahankan. Ngaben dan nyekah masa ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi lebih dari itu soal memupuk kepekaan, kesetiakawanan sosial, pasawitran, pasemetonan sebagai sesama krama adat. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan, ngaben dan nyekah masa boleh-boleh saja membeli banten, tapi tetap harus ada bagian yang memberi ruang krama untuk ngayah, bersama-sama. Bukan hanya pemilik sawa yang ngayah, tetapi juga seluruh krama. Karena ini, sekali lagi, pasidhikaran, panyamabrayan. (*)

Kamis, 02 Mei 2013

Hardiknas, LPD Kedonganan Serahkan Beasiswa

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Kamis, 2 Mei 2013, LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa dari keluarga kurang mampu. Penyerahan beasiswa ini sudah menjadi program rutin LPD sebagai wujud nyata komitmen mencerdaskan krama Desa Adat Kedonganan.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., mengungkapkan LPD tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan, tetapi juga lembaga sosial kultural milik desa pakraman yang mesti ikut berkontribusi menyelesaikan masalah sosial kultural di tingkat desa pakraman. Salah satu masalah sosial kultural itu yakni pendidikan."Bagaimana caranya agar tidak terjadi putus sekolah di desa pakraman. Bagaimana caranya agar iklim berprestasi di kalangan anak didik terus bisa ditumbuhkan. Ini juga menjadi tanggung jawab LPD bersama seluruh komponen di desa pakraman," kata Madra.
LPD Kedonganan, kata Madra, memiliki komitmen kuat untuk mencerdaskan krama Desa Adat Kedonganan. Itu sebabnya, sejak tahun 2002, LPD Kedonganan secara rutin memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Secara rutin pula, LPD mendorong iklim kompetisi di kalangan anak-anak Desa Adat Kedonganan melalui lomba cerdas cermat dan tes beasiswa prestasi. Selain itu, LPD juga menginisiatifi dan memfasilitasi pembangunan TK Dharma Putr, termasuk Bimbingan Belajar Widya Wijaya.
Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, S.Ag., menambahkan beasiswa yang diberikan LPD kepada siswa berprestasi dan kurang mampu sangat berarti dan bermanfaat, baik krama desa maupun desa pakraman. Dengan memberikan beasiswa secara rutin, LPD menunjukkan komitmennya yang sungguh-sungguh mencerdaskan krama Desa Adat Kedonganan.
Wakil Kepala sekaligus Sekretaris LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan beasiswa prestasi diberikan kepada siswa yang menjadi pemenang lomba beasiswa prestasi dan cerdas cermat yang dilaksanakan pertengahan April lalu. Sementara beasiswa bagi siswa kurang mampu diberikan khusus bagi siswa krama Desa Adat Kedonganan yang memang memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu.
LPD Desa Adat Kedonganan menetapkan sejumlah kriteria penerima bantuan pendidikan ini, yakni:
a.       Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu;
b.      Anak yang dimaksud merupakan krama Desa Adat Kedonganan dan beragama Hindu;
c.   Anak yang dimaksud masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
d.      Orangtua dari anak tersebut memang benar-benar kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya;
e.       Orangtua dalam kondisi sakit sehingga tidak mampu bekerja;
f.       Salah satu atau kedua orangtuanya telah meninggal dunia (yatim piatu);
g.    Orangtua tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan kurang dari Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
h.      Penghasilan orangtuanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan saja;
i.        Mendapatkan surat keterangan dari Kelian Adat/Banjar masing-masing;
j.        Melampirkan Kartu Keluarga serta fotocopy KTP Orangtua. (*)

14 Calon Karyawan LPD Kedonganan Jalani "Training"

SETELAH dinyatakan lulus seleksi, 14 calon karyawan LPD Kedonganan menjalani masa training selama tiga bulan mulai 1 Mei 2013 hingga 1 Agustus 2013. Selama masa training ini, mereka akan dinilai kapasitas, integritas dan loyalitasnya. Jika hasil penilaian menunjukkan mereka layak, mereka akan diangkat sebagai pegawai tetap LPD Desa Adat Kedonganan.


Wakil Kepala LPD Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan masa training memang wajib dijalani calon karyawan. Masa training merupakan masa orientasi mereka sebelum secara resmi ditetapkan sebagai pegawai LPD.

“Masa training ini penting untuk mempersiapkan mental mereka sehingga benar-benar siap bersama-sama mengabdi di LPD,” kata Suriawan.

Suriawan menegaskan LPD merupakan lembaga keuangan padruwen desa adat sehingga karakternya cukup khas karena tidak semata-mata sebagai lembaga keuangan tetapi juga lembaga sosial budaya. Karena itu, karyawan LPD mesti memahami kekhususan karakter LPD itu. (*)