Sabtu, 13 April 2013

LPD di Bali Pasca UU No. 1/2013

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro patut diapresiasi positif. Dalam UU ini keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada ini”.

Pasal 39 ayat 3 dalam UU LKM itu menegaskan dua hal penting dalam kaitannya dengan kedudukan LPD: (1) LPD memang bukan LKM sehingga tidak tunduk pada UU LKM, serta (2) LPD merupakan lembaga adat karena diatur berdasarkan hukum adat. Dengan begitu, semestinya tidak perlu ada keragu-raguan lagi bagi prajuru (pengurus) desa pakraman, pengurus LPD, krama (warga) desa pakraman, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) bahwa LPD memang bukan LKM dan LPD sebagai lembaga adat milik (duwe) desa pakraman yang diberikan fungsi khusus mengelola keuangan dan perekonomian di desa pakraman.LPD juga bukan koperasi, bank atau pun badan usaha milik desa.

Sejatinya, sebelum UU LKM disahkan, keberadaan LPD di Bali sudah sangat jelas kedudukannya sebagai lembaga adat di desa pakraman –dulu desa adat—yang memiliki fungsi khusus keuangan dan perekonomian pada umumnya di desa pakraman. Perda Nomor 2 tahun 1988 yang menjadi landasan hukum pertama pembentukan LPD menyebutkan LPD sebagai milik desa adat (desa pakraman) yang difungsikan sebagai wadah kekayaan desa pakraman. Secara yuridis, desa pakraman diakui eksistensinya dalam UUD 1945 pasal 18 huruf I yang menegaskan Negara mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat

Perkembangan ini patut segera disikapi dengan langkah strategis dan konkret dari desa pakraman selaku pemilik LPD maupun pengurus LPD selaku pelaksana pengelolaan LPD. Berikut beberapa langkah-langkah yang sebaiknya diambil pengurus LPD dan desa pakraman selaku pemilik LPD. 
  1. Memasukkan LPD ke dalam awig-awig atau dibuatkan perarem khusus yang mengatur keberadaan LPD di desa pakraman. Dalam awig-awig atau perarem itu mesti ditegaskan LPD sebagai duwe (milik penuh) desa pakraman. Awig-awig atau perarem itu akan menjadi landasan hukum secara adat bagi keberadaan dan operasional LPD di desa pakraman 
  2. Untuk mempertegas LPD sebagai lembaga adat duwe desa pakraman yang mengemban fungsi keuangan dan perekonomian di desa pakraman, nama LPD juga perlu disesuaikan. Nama LPD mungkin tetap bisa dipertahankan karena itu sudah dikenal. Akan tetapi, kepanjangan LPD yang selama ini sebagai lembaga perkreditan desa disesuaikan agar mampu merepresentasikan identitasnya sebagai lembaga adat. Hasil keputusan pesamuan agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) III pada 15 Oktobern 2010 yakni Labda Pacingkreman Desa (LPD) layak dipertimbangkan. Nama itu mencerminkan LPD sebagai lembaga yang berakar pada tradisi pacingkreman di banjar atau sekaa yang sudah dilaksanakan masyarakat Bali sejak zaman dulu.
Selain di tingkat desa pakraman, juga diperlukan penyikapan di tingkat provinsi dalam bentuk kebijakan yang lebih umum untuk mengatur keberadaan LPD di seluruh Bali. Dalam kaitan ini, MUDP bersama Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Bali, kalangan akademisi serta tokoh-tokoh masyarakat Bali perlu duduk bersama kembali merumuskan identitas LPD secara lebih tegas sebagai duwe desa pakraman.

Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diambil pada tingkat provinsi dalam kaitan LPD, sebagai berikut.
  1. Merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2007 sekaligus Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Perda LPD mesti diintegrasikan ke dalam Perda Desa Pakraman. Ini sebagai konsekuensi logis LPD sebagai duwe desa pakraman sehingga tidak timbul tumpang tindih dalam pengaturan LPD.
  2. Agar keberadaan LPD lebih utuh dan murni mencerminkan karakter sebagai duwe (aset milik penuh) desa adat/desa pakraman, maka peran dan tanggung jawab desa adat/desa pakraman secara kelembagaan terhadap LPD supaya lebih ditingkatkan, sebagaimana halnya dilakukan terhadap duwe-duwe desa adat/desa pakraman lainnya.
  3. Perlu dirumuskan dan disiapkan suprastruktur dan infrastruktur LPD sebagai representasi sistem LPD, baik dalam hal pengelolaan, pengawasan maupun penjaminan. Suprastruktur dan infrastruktur itu mesti mencerminkan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa pakraman yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adat Bali. 
Penulis: I Ketut Madra, S.H., M.M.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan

0 komentar:

Posting Komentar