Jumat, 22 Februari 2013

Mengelola LPD dengan Pendekatan Budaya


I Ketut Madra
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan

I Ketut Madra dilahirkan di Kedonganan, 11 Maret 1963 dari pasangan I Ketut Rating (alm.) dan Ni Wayan Rening (alm.). Pendidikan SD ditempuh di SD 1 Tuban, SMP di SMP Sunariloka, Kuta, SMA di SLUA Saraswati Denpasar. Tahun 1988 meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tahun 2008 meraih gelar Magister Manajemen di Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Selain sebagai Kepala LPD, Madra juga menjadi Agency Senior Manajer MAA Assurance, Agency Bali. Selain itu, Madra menjadi Pengraksa (Bendahara) di Majelis Utama Desa Pakraman.
Madra merupakan perintis berdirinya LPD Desa Adat Kedonganan dan memimpin lembaga ini hingga sekarang. Awalnya, Madra tak pernah terpikir akan memimpin sebuah lembaga keuangan komunitas di desa adatnya. Di tengah kondisi desa yang serbaterbatas serta kepercayaan krama (warga) yang rendah, Madra diminta oleh Bendesa Adat Kedonganan saat itu, I Wayan Gandil untuk mendirikan sekaligus memimpin LPD Kedonganan. 
Tapi, Madra sempat menolak tawaran itu. Berkat bujukan sahabat seperjuangannya di Pemuda Eka Santhi, I Made Subamia, Madra akhirnya mau mengikuti pelatihan calon karyawan LPD di Hotel Bali Mulia bersama I Made Antara dan I Nyoman Darta. Madra kemudian dipilih untuk sekaligus memimpin LPD Kedonganan. 
Tahun-tahun pertama, Madra merasakan getirnya menjalankan LPD Kedonganan. Tak hanya modal awal yang sangat minim, hanya Rp 4,6 juta (Rp 2 juta dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan Rp 2,6 juta dari Pemerintah Tingkat II Badung) serta rendahnya kepercayaan masyarakat yang harus dihadapi Madra, tetapi juga pesimisme yang begitu besar dari warga. "Banyak yang tak percaya LPD ini akan bisa berkembang. Malah tak sedikit yang yakin LPD ini akan gulung tikar," kata Madra. 
Namun, hal itu tak melemahkan semangat Madra. Meskipun tabungan yang dapat dihimpun masih kecil, Madra tetap melangkah dengan kepala tegak. Untuk menumbuhkan kepercayaan warga, Madra  meminjam dana di BRI senilai Rp 100 juta dengan jaminan sertifikat milik ibunya untuk mendapatkan dana segar bagi LPD. "Kalau LPD tak punya uang, bagaimana orang mau percaya? Jadi, harus ada dana segar," kata Madra.Perlahan, kepercayaan masyarakat terhadap LPD pun semakin tumbuh.
Tapi, Madra menuturkan, pertumbuhan paling signifikan dialami LPD manakala LPD berhasil menjadi motor penggerak pembangunan Pura Dalem Desa Adat Kedonganan. Tanpa modal sepeser pun, Madra bersama tokoh-tokoh masyarakat Kedonganan kala itu, berhasil mewujudkan sebuah pura yang membanggakan warga Kedonganan. 
"Sejak pembangunan Pura Dalem berhasil, barulah masyarakat percaya pada LPD," kata Madra. 
Hal itu memberi pelajaran pada Madra tentang betapa pentingnya memberikan bukti terlebih dulu kepada masyarakat. Bukti itu pun mesti menyentuh aspek religiositas masyarakat sebagai umat Hindu. 
"Ini yang kemudian mengajari saya tentang pendekatan budaya dalam pengelolaan LPD. Bahwa LPD itu lembaga khusus yang unik dan otentik. Walaupun sepintas entitas usaha ini mirip bank, koperasi atau LKM, tapi sesungguhnya tidak. Jadi, pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan entitas usaha atau bisnis murni, tapi juga entitas sosial budaya berbasis komunitas adat Bali," tegas Madra. 
Itu sebabnya, Madra mewanti-wanti, sukses LPD tidak diukur dari laba yang tinggi atau aset yang melambung, tetapi sejauh mana lembaga ini dirasakan kehadirannya oleh masyarakat adat dan bisa memecahkan masalah-masalah sosial budaya masyarakat adat Bali. "Karena sejatinya, LPD memang dikonsepsikan sebagai penyangga adat dan budaya Bali. Ini sebetulnya lembaga sosial, lembaga nirlaba karena semua keuntungannya dikembalikan untuk pembangunan komunitas adat tempat LPD itu bernaung," kata Madra. 
Karena itu, menurut Madra, LPD tidak hanya menjalankan tugas membangun dan mensejahterakan komunitas adatnya, tetapi juga melaksanakan dharma negara, mengambil sebagian tugas negara dalam menjamin kelangsungan adat dan budaya masyarakat adat. Dalam UUD 1945 disebutkan Negara berkewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mengembangkan masyarakat adat. (*)


0 komentar:

Posting Komentar