Sabtu, 02 Februari 2013

LPD: Bank Bukan, LKM juga Tidak


Pelayanan krama di LPD
Banyak orang beranggapan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di tiap-tiap desa pakraman di Bali sama dengan bank. Sebagian lagi berpandangan LPD tak jauh beda dengan koperasi. Tatkala wacana lembaga keuangan mikro (LKM) menghangat belakangan ini, LPD pun disepadankan dengan LKM. Sempat pula LPD diseret-seret ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, LPD memiliki karakter yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan itu.

LPD itu memang lembaga keuangan, tetapi lembaga keuangan yang tidak biasa. LPD adalah lembaga keuangan yang bersifat khusus yakni lembaga keuangan milik komunitas adat Bali,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra.

Dosen Fakultas Ekonomi Unud yang juga anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Pecatu, Dr. I Wayan Suartana mempertegas kekhususan LPD itu. Dia menunjukkan aspek pemupukan LPD yang jauh berbeda dengan lembaga keuangan bank, koperasi atau pun LKM.

“Dari aspek pemupukan modal sangat jelas kelihatan LPD itu adalah lembaga keuangan khusus milik komunitas. Karena pemupukan modal berasal dari desa pakraman yang merupakan lembaga komunitas adat Bali. Kalau bank, koperasi dan LKM, pemupukan modalnya bisa berasal dari anggota, bisa pula dari pemegang saham,” kata Suartana.

Dijelaskan LPD, modal LPD merupakan milik komunitas atau milik bersama. Karena itu, pertanggungjawabannya pun kepada komunitas yakni melalui sangkepan desa pakraman atau banjar adat.

Hal senada juga diungkapkan Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra. Dijelaskan Madra, ada banyak aspek yang membedakan LPD dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan bank misalnya, LPD berbeda dari sisi kepemilikan dan tata kelola. Bank dimiliki oleh pemegang saham yang berarti milik perorangan, sedangkan LPD merupakan milik bersama di desa pakraman. Dari segi tata kelola, bank mengedepankan keuntungan finansial. Sementara LPD, keuntungan bukan menjadi target utama melainkan terpenuhinya pembiayaan adat dan budaya di desa pakraman.

Begitu juga dengan koperasi. Koperasi dibentuk oleh kumpulan anggota dengan kewajiban membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sementara LPD tidak dibangun dari dasar keanggotaan serta tidak ada kewajiban bagi krama desa pakraman untuk menyetor simpanan wajib dan simpanan sukarela.

“Hubungan antara LPD dan krama desa pakraman itu bukan hubungan keanggotaan. Asalkan sudah menjadi krama desa pakraman, meskipun tidak pernah memiliki tabungan di LPD, mereka turut memiliki LPD itu. Krama bersangkutan akan ikut menikmati hasil dari pengelolaan LPD itu,” kata Madra.

Sementara dengan LKM, menurut Madra, perbedaan LPD terlihat pada aspek pemupukan modal dan muara dari keuntungan yang diperoleh. Pemupukan modal LKM berasal dari perorangan dan keuntungan juga kembali kepada perorangan.

“Kalau dengan BUMDes, perbedaan LPD lebih tampak nyata. BUMDes itu didirikan oleh pemerintahan desa, sedangkan LPD didirikan oleh komunitas adat. Desa dalam pengertian yang dimaksud BUMDes adalah desa dinas, sedangkan desa pakraman di Bali adalah lembaga yang berbeda, lembaga komunitas adat,” kata Madra.

Itu sebabnya, kata Madra, usaha untuk menarik-narik LPD ke dalam payung hukum bank, koperasi, LKM atau pun BUMDes merupakan langkah yang keliru. Bahkan, yang terjadi malah akan menghilangkan identitas dan jati diri LPD.

Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriartha juga mengingatkan spirit pendirian LPD jelas berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. LPD didirikan bukan semata-mata sebagai lembaga usaha. Justru, misi terpenting LPD yakni sebagai lembaga penyangga desa pakraman sebagai motor penggerak tumbuh dan berkembangnya adat dan budaya Bali.

“Konsep LPD adalah konsep pelaba desa. Artinya, LPD itu sebagai penyokong pembiayaan adat dan budaya di tingkat desa pakraman karena disadari besarnya kebutuhan dana untuk kegiatan adat dan budaya di Bali,” kata Giriartha.

Justru, menurut Giriartha, pemerintah pusat atau pun daerah patut berterima kasih kepada LPD. Dengan hadirnya LPD, beban pembiayaan untuk menopang keberlanjutan adat dan budaya Bali bisa diatasi di masing-masing desa pakraman. Padahal, buah dari kegiatan pemertahanan dan pengembangan adat dan budaya Bali itu dinikmati oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah melalui pajak hingga masyarakat dari luar Bali yang menikmati kue pariwisata Bali.

“Yang dijual industri pariwisata Bali apa? Bukankah adat dan budaya Bali? Siapa yang bertanggung jawab menjaga eksistensi dan keberlanjutan adat dan budaya Bali yang menjadi jualan pariwisata itu? Orang Bali sendirilah yang bertanggung jawab untuk itu melalui lembaga desa pakraman. Maka LPD adalah kecerdasan lokal Bali untuk membangun dirinya sendiri,” imbuh Ketut Madra.

Artinya lagi, kata Madra, LPD adalah sumbangan konkret masyarakat adat Bali dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, jika pemerintah ingin berperan, seyogyanya LPD diperkokoh dengan pendekatan yang tepat. 

“UUD sudah mengamanatkan pemerintah untuk mengayomi dan melindungi kesatuan hukum adat yang ada di Indonesia. LPD adalah milik desa pakraman dan desa pakraman adalah kesatuan hukum adat Bali yang wajib dilindungi,” tandas Wyasa Putra. 

Dalam UU Lembaga Keuangan Mikro yang disahkan DPR RI akhir 2012 lalu, LPD ditegaskan sebagai lembaga keuangan komunitas adat yang tidak turut diatur dalam UU tersebut. Ini berarti, Negara telah mengakui LPD memang bukan LKM.  (*)

0 komentar:

Posting Komentar