Jumat, 15 Februari 2013

Kedonganan Bangkit Bersama LPD

WAYAN Bendi masih ingat betul, hingga akhir tahun 80-an, Kedonganan tak lebih sebagai desa miskin. Seolah sudah menjadi takdir, sebagai desa pesisir, Kedonganan bergelut dengan kondisi serbakekurangan. Meskipun dekat dengan Bandara Ngurah Rai dan pusat pertumbuhan pariwisata, toh Kedonganan tak tersentuh gemerincing dolar. Yang menonjol justru citra Kedonganan sebagai kampung nelayan yang kumuh dan bau.

LPD Kedonganan menyerahkan dana punia piodalan
Sebagai seorang prajuru banjar, Bendi merasakan betul masa-masa sulit Kedonganan kala itu. Desa Adat Kedonganan, tutur Bendi, benar-benar susah. Pura-pura yang ada di lingkungan Kedonganan masih sangat sederhana. “Kalau ada piodalan di pura, kami di prajuru mesti memanjat pohon kelapa dulu untuk memetik buah dan daun kelapa. Itu yang kami gunakan untuk menopang upacara di pura,” kenang Bendi.

Memasuki tahun 90-an, barulah masa-masa sulit itu berubah. Perlahan, pura-pura diperbaiki. Masyarakat pun tidak lagi dikenai beban urunan biaya untuk menopang pembangunan pura atau pun kegiatan upacara di desa adat. Seiring itu pula, perekonomian masyarakat pun bertumbuh. Kedonganan pun tak lagi tercitrakan sebagai desa miskin, kumuh dan terbelakang. Industri pariwisata pun mulai bergeliat di Kedonganan.

“Semua itu berkat adanya LPD Desa Adat Kedonganan,” kata Bendi penuh semangat. Simpulan Bendi tak berlebihan. LPD memang menjadi motor penggerak kemajuan Kedonganan. Kehadiran LPD Desa Adat Kedonganan tidak saja memacu dan memicu aktivitas ekonomi yang semakin bertumbuh, tetapi juga menjadi motivator dan fasilitator dalam pembangunan aspek-aspek lainnya, baik bidang pendidikan dan kepemudaan, kesehatan dan olah raga, sosial, budaya serta bidang-bidang lainnya.

“Keberadaan LPD benar-benar memberi manfaat dan dirasakan masyarakat Desa Adat Kedonganan,” kata Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Yasmika.

Dari sisi ekonomi, perubahan yang dialami masyarakat Kedonganan tentu sudah sangat dirasakan. 21 tahun lalu, perekonomian masyarakat Kedonganan yang hanya berumpu pada sektor perikanan dan kelautan relatif jauh tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Kuta. Memang, data valid mengenai hal ini belum ada. Akan tetapi, masyarakat Kedonganan merasakan betul kondisi ekonomi yang serbaterbatas pada masa itu.

Setelah berdirinya LPD Desa Adat Kedonganan, lambat laun perekonomian masyarakat Kedonganan bergerak maju. Sektor perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat. Aktivitas perekonomian masyarakat mulai bergerak merambah ke sektor jasa pariwisata.

Perubahan yang paling nyata tentu saja munculnya kawasan kafe atau warung ikan bakar di sepanjang pesisir Pantai Kedonganan. Usaha kafe di Pantai Kedonganan yang investasi awalnya berasal dari LPD Desa Adat Kedonganan sebesar Rp 12.000.000.000 ini memberikan multiplayer effect yang luar biasa. Selain membuka lapangan kerja yang begitu luas bagi masyarakat, juga mengubah mind set masyarakat Kedonganan dari agraris-pesisir menjadi masyarakat pebisnis.

“Dari hitung-hitungan kasar, perputaran dana yang terjadi di Pantai Kedonganan pascapendirian kafe setiap hari mencapai minimal Rp 450.000.000. Ini merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang tidak kecil,” kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K), I Wayan Mertha, S.E., M.Si.

Pertumbuhan pesat yang dialami LPD Desa Adat Kedonganan pun bisa menjadi gambaran terjadinya perubahan yang luar biasa pada perekonomian masyarakat Kedonganan.

            Perubahan signifikan juga bisa dicermati dari aspek sosial dan budaya. Sebelum tahun 1990, tingkat pendidikan masyarakat Kedonganan masih rendah. Rata-rata masyarakat Kedonganan berpendidikan SD, bahkan ada yang tidak tamat SD. Hanya sebagian kecil yang berpendidikan menengah dan segelintir yang berpendidikan tinggi.

            Namun, satu dasa warsa terakhir, tingkat pendidikan masyarakat Kedonganan sudah semakin baik. LPD Desa Adat Kedonganan turut berperan dalam mendorong perkembangan tingkat pendidikan masyarakat Kedonganan. Tidak saja dari sisi penyediaan dana pendidikan untuk masyarakat tetapi juga memfaslitasi pendirian Taman Kanan-kanan (TK) Dharma Putra serta pembentukan Lembaga Pendidikan Desa Adat Kedonganan. Belakangan juga didirikan Bimbingan Belajar (Bimbel) Widya Wijaya yang difasilitasi LPD Kedonganan.

            Potensi terjadinya kasus anak putus sekolah karena terbentur masalah biaya juga turut dipikirkan LPD Desa Adat Kedonganan. Dari sinilah lahir produk Tabungan Beasiswa (Tabe) Plus yang dirancang untuk menyiapkan biaya pendidikan anak-anak Kedonganan.

            “Saya kini tak perlu pusing memikirkan biaya pendidikan anak-anak karena semua saya ikutkan program Tabe Plus di LPD. Ketika tiba waktunya membayar uang sekolah, saya tinggal ambil dana Tabe Plus di LPD,” kata I Made Tjandra, salah seorang warga Kedonganan.

            Tak cuma itu, saban tahun, LPD Kedonganan juga rutin menggelar aneka kompetisi pendidikan. Mulai dari tes beasiswa prestasi, lomba cerdas cermat hingga lomba menulis.

            Aspek budaya masyarakat Kedonganan tak kalah bertumbuh. Justru, perubahan dari aspek budaya inilah yang paling bisa dirasakan masyarakat selain aspek ekonomi.

            Aspek budaya ini dapat dilacak dari segi fisik maupun nonfisik. Dari segi fisik di antaranya berupa sudah tuntasnya perbaikan seluruh pura yang berada dalam emongan Desa Adat Kedonganan, di antaranya Pura Dalem Kahyangan, Pura Segara, Pura Penataran serta Pura Gedong Ratu Ayu. Tampilan fisik pura-pura emongan Desa Adat Kedonganan kini jauh berbeda dibandingkan sebelum tahun 1990.

            Perbaikan pura-pura tersebut merupakan buah dari perkembangan LPD Desa Adat Kedonganan. Melalui dana pembangunan sebesar 20% dari laba LPD, perbaikan pura-pura dalam emongan desa adat itu bisa diupayakan. Krama pun tidak lagi dibebani dengan urunan untuk biaya perbaikan pura, kecuali jika krama sendiri yang menghaturkan punia.

            Dari segi nonfisik, perkembangan aspek budaya terlihat dari tiadanya lagi urunan krama untuk kepentingan pelaksanaan upacara di pura. Biaya upacara sepenuhnya diambil dari dana LPD Desa Adat Kedonganan.

            “Saat piodalan di pura, krama kini tinggal tangkil ngaturang bhakti,” kata I Made Ritig, tokoh masyarakat Kedonganan yang juga menjadi panitia pembangunan pura di era tahun 1990-an.

Bahkan, mulai tahun 2008, LPD Desa Adat Kedonganan memberikan dana punia Rp 30.000.000 per tahun kepada enam banjar yang ada di Desa Adat Kedonganan. Dana punia ini digunakan untuk kepentingan pembiayaan upacara yadnya di pura atau pun kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan adat dan budaya di banjar. Belakangan, LPD Kedonganan juga menjalan program maturan ke setiap sanggah/merajan paibon atau dewa hyang saat piodalan.
            Selain tidak lagi dikenai urunan untuk kepentingan pembangunan pura dan biaya upacara di pura-pura yang berada dalam emongan desa adat, krama Desa Adat Kedonganan juga semakin merasa diringankan dalam hal pembiayaan pitra yadnya menyusul adanya program ngaben dan nyekah masa gratis yang merupakan sinergi antara LPD Desa Adat Kedonganan dengan Desa Adat Kedonganan. Hal semacam ini sebelumnya hampir tak pernah terpikir di benak krama Desa Adat Kedonganan. Yang terbayang malah beban biaya yang begitu berat jika melaksanakan ngaben dan nyekah. Muara akhirnya, krama memilih meminjam uang di bank atau LPD. Yang lebih parah lagi terpaksa menjual aset berupa tanah warisan untuk menanggung biaya ngaben dan nyekah. Dengan program ngaben dan nyekah masa gratis, tak lagi ada cerita menjual tanah untuk ngaben dan nyekah.
            Mulai tahun 2011, LPD Kedonganan juga meluncurkan program bagi-bagi daging babi gratis bagi krama saat hari suci Galungan. Sebanyak 60 ton daging babi pun dibagikan secara cuma-cuma. “Ini program yang sangat baik karena tidak saja merevitalisasi tradisi hari Galungan juga memberi efek sampingan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di luar Kedonganan lantaran daging babi didatangkan dari luar Kedonganan,” kata Ritig.

Kuncinya Kebersamaan   
            Meski mengakui besarnya peran LPD dalam mendorong kemajuan Kedonganan, Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., tak hendak menepuk dada. Madra menegaskan LPD didirikan pada dasarnya memang untuk mendorong gerak ekonomi masyarakat di desa adat sehingga bisa menopang keberlangsungan adat dan budaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh LPD bukanlah tujuan akhir, melainkan kebertahanan dan keberlanjutan adat, budaya dan agama masyarakat Bali.
            “Benefit atau nilai tambah LPD bukan pada keuntungan yang besar, tetapi sejauh mana kehadiran LPD dirasakan krama desa adat. LPD baru bisa dirasakan krama desa adat kalau LPD bisa memainkan diri sebagai motivator, dinamisator sekaligus solusi atas masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya di desa adat,” terang Madra.
            Untuk bisa mencapai itu, LPD tak boleh tercerabut dari akarnya sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas adat. Roh komunitas adat tiada lain kebersamaan. Bergerak bersama, bertumbuh pula bersama.
Justru, menurut Madra, peran besar LPD itu tidaklah mungkin bisa dilakukan tanpa dukungan kebersamaan berbagai lembaga lain yang ada di Kedonganan serta seluruh masyarakat Kedonganan. Justru sinergi antarberbagai komponen itulah yang sebetulnya menjadi kunci bertumbuhnya Desa Adat Kedonganan.
            Salah satu contoh sinergi itu, kata Madra, kebersamaan dan kesatuan langkah antara jajaran pengurus LPD, Badan Pengawas (BP), prajuru desa, prajuru banjar, serta aparat pemerintahan dinas memberikan kekuatan besar bagi LPD Desa Adat Kedonganan untuk memaksimalkan peranannya dalam membangun desa dan krama Desa Adat Kedonganan. Tanpa dukungan berbagai komponen terkait itu, kata Madra, mustahil program-program LPD Desa Adat Kedonganan bisa dijalankan.
“Artinya, kesuksesan LPD Desa Adat Kedonganan serta kebangkitan Desa Adat Kedonganan berakar pada kebersamaan, persatuan dan kesatuan komponen masyarakat Kedonganan sendiri,” tegas Madra.
            Karena itu, komitmen kebersamaan, persatuan dan kesatuan patut terus dipupuk seluruh komponen masyarakat Kedonganan. Sejuta impian yang masih tergantung sebagai harapan hari esok Kedonganan yang lebih baik hanya bisa digapai dengan sebuah kunci bernama kebersamaan.
            Madra pun mengingatkan penataan dan pengembangan kawasan Pantai Kedonganan sebagai sentra wisata kuliner merupakan contoh nyata pembangunan yang dilandasai dengan semangat kebersamaan berbasis komunitas adat. Kafe-kafe di sepanjang pesisir pantai itu merupakan milik bersama krama desa adat yang tercermin melalui kepemilikan saham oleh masing-masing krama yang relatif sama rata: antara Rp 5.000.000-Rp. 10.000.000 per krama.
            “Memang usaha kafe ini kegiatan bisnis, tapi bisnis yang berbasis komunitas yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan. Jadi, pendekatan yang digunakan tidak boleh murni pendekatan bisnis. Tapi, harus juga melihat semangat kebersamaan untuk kepentingan menopang adat, budaya dan agama masyarakat Bali di Kedonganan,” tandas Madra. (*)
           

0 komentar:

Posting Komentar