LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Rabu, 27 Februari 2013

LPD Kedonganan Serahkan Dana Pembangunan Rp 1,2 Milyar


Penyerahan punia ke banjar
LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana pembangunan untuk tahun 2012 senilai Rp 1.230.839.000 kepada Desa Adat Kedonganan. Sejak mulai berdiri tahun 1990 hingga kini, total dana pembangunan yang diserahkan ke Desa Adat Kedonganan senilai Rp 9.414.508.000.

Penyerahan dana pembangunan ini, menurut Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2007 tentang LPD. Dalam Perda itu disebutkan, 20% dari laba LPD diserahkan ke desa adat/desa pakraman sebagai dana pembangunan.

“Adanya dana pembangunan ini menunjukkan bahwa LPD ini lembaga yang dibangun untuk benar-benar membangun komunitas adat Bali di desa pakraman,” kata Madra.

Dana pembangunan itu, imbuh Madra, dimanfaatkan oleh desa adat/pakraman untuk kegiatan pembangunan di desa adat/pakraman, meliputi aspek parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), aspek pawongan (hubungan manusia dengan manusia) dan aspek palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan).

Selain dana pembangunan, LPD juga menyalurkan dana sosial senilai 5% dari laba. Untuk tahun 2012, dana sosial LPD senilai Rp 307.709.750. Jika ditotal sejak tahun 1990 hingga kini, dana sosial LPD Kedonganan mencapai Rp 2.353.518.550. (*)

Jumat, 22 Februari 2013

Mengelola LPD dengan Pendekatan Budaya


I Ketut Madra
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan

I Ketut Madra dilahirkan di Kedonganan, 11 Maret 1963 dari pasangan I Ketut Rating (alm.) dan Ni Wayan Rening (alm.). Pendidikan SD ditempuh di SD 1 Tuban, SMP di SMP Sunariloka, Kuta, SMA di SLUA Saraswati Denpasar. Tahun 1988 meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tahun 2008 meraih gelar Magister Manajemen di Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Selain sebagai Kepala LPD, Madra juga menjadi Agency Senior Manajer MAA Assurance, Agency Bali. Selain itu, Madra menjadi Pengraksa (Bendahara) di Majelis Utama Desa Pakraman.
Madra merupakan perintis berdirinya LPD Desa Adat Kedonganan dan memimpin lembaga ini hingga sekarang. Awalnya, Madra tak pernah terpikir akan memimpin sebuah lembaga keuangan komunitas di desa adatnya. Di tengah kondisi desa yang serbaterbatas serta kepercayaan krama (warga) yang rendah, Madra diminta oleh Bendesa Adat Kedonganan saat itu, I Wayan Gandil untuk mendirikan sekaligus memimpin LPD Kedonganan. 
Tapi, Madra sempat menolak tawaran itu. Berkat bujukan sahabat seperjuangannya di Pemuda Eka Santhi, I Made Subamia, Madra akhirnya mau mengikuti pelatihan calon karyawan LPD di Hotel Bali Mulia bersama I Made Antara dan I Nyoman Darta. Madra kemudian dipilih untuk sekaligus memimpin LPD Kedonganan. 
Tahun-tahun pertama, Madra merasakan getirnya menjalankan LPD Kedonganan. Tak hanya modal awal yang sangat minim, hanya Rp 4,6 juta (Rp 2 juta dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan Rp 2,6 juta dari Pemerintah Tingkat II Badung) serta rendahnya kepercayaan masyarakat yang harus dihadapi Madra, tetapi juga pesimisme yang begitu besar dari warga. "Banyak yang tak percaya LPD ini akan bisa berkembang. Malah tak sedikit yang yakin LPD ini akan gulung tikar," kata Madra. 
Namun, hal itu tak melemahkan semangat Madra. Meskipun tabungan yang dapat dihimpun masih kecil, Madra tetap melangkah dengan kepala tegak. Untuk menumbuhkan kepercayaan warga, Madra  meminjam dana di BRI senilai Rp 100 juta dengan jaminan sertifikat milik ibunya untuk mendapatkan dana segar bagi LPD. "Kalau LPD tak punya uang, bagaimana orang mau percaya? Jadi, harus ada dana segar," kata Madra.Perlahan, kepercayaan masyarakat terhadap LPD pun semakin tumbuh.
Tapi, Madra menuturkan, pertumbuhan paling signifikan dialami LPD manakala LPD berhasil menjadi motor penggerak pembangunan Pura Dalem Desa Adat Kedonganan. Tanpa modal sepeser pun, Madra bersama tokoh-tokoh masyarakat Kedonganan kala itu, berhasil mewujudkan sebuah pura yang membanggakan warga Kedonganan. 
"Sejak pembangunan Pura Dalem berhasil, barulah masyarakat percaya pada LPD," kata Madra. 
Hal itu memberi pelajaran pada Madra tentang betapa pentingnya memberikan bukti terlebih dulu kepada masyarakat. Bukti itu pun mesti menyentuh aspek religiositas masyarakat sebagai umat Hindu. 
"Ini yang kemudian mengajari saya tentang pendekatan budaya dalam pengelolaan LPD. Bahwa LPD itu lembaga khusus yang unik dan otentik. Walaupun sepintas entitas usaha ini mirip bank, koperasi atau LKM, tapi sesungguhnya tidak. Jadi, pendekatannya tidak bisa dengan pendekatan entitas usaha atau bisnis murni, tapi juga entitas sosial budaya berbasis komunitas adat Bali," tegas Madra. 
Itu sebabnya, Madra mewanti-wanti, sukses LPD tidak diukur dari laba yang tinggi atau aset yang melambung, tetapi sejauh mana lembaga ini dirasakan kehadirannya oleh masyarakat adat dan bisa memecahkan masalah-masalah sosial budaya masyarakat adat Bali. "Karena sejatinya, LPD memang dikonsepsikan sebagai penyangga adat dan budaya Bali. Ini sebetulnya lembaga sosial, lembaga nirlaba karena semua keuntungannya dikembalikan untuk pembangunan komunitas adat tempat LPD itu bernaung," kata Madra. 
Karena itu, menurut Madra, LPD tidak hanya menjalankan tugas membangun dan mensejahterakan komunitas adatnya, tetapi juga melaksanakan dharma negara, mengambil sebagian tugas negara dalam menjamin kelangsungan adat dan budaya masyarakat adat. Dalam UUD 1945 disebutkan Negara berkewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mengembangkan masyarakat adat. (*)


Selasa, 19 Februari 2013

Maju Bersama LPD Kedonganan

Jejak Bisnis I Made Kantri (UD Sari Kembang)


UD Sari Kembang milik Made Kantri
Di antara banyak krama Kedonganan yang sukses mengembangkan usahanya, I Made Kantri termasuk memiliki pengalaman intim dengan LPD Kedonganan. Pasalnya, UD Sari Kembang milik Kantri yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan lahir dan tumbuh berbarengan dengan kelahiran dan pertumbuhan LPD Kedonganan. Kantri pun menjadi satu di antara nasabah yang setia memanfaatkan layanan LPD Kedonganan sejak LPD Kedonganan berdiri tahun 1990.

Kantri tak melupakan pengalaman berkesan saat dirinya ikut menjadi bagian dalam program LPD Kedonganan membidani pembangunan Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Kedonganan tahun 1993. Saat itu, dia baru merintis usahanya. Sebagai pemula, tentu saja Kantri menghadapi tantangan berat untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari modal yang minim, fasilitas yang terbatas hingga persaingan yang ketat.

Tapi, justru di tengah keterbatasan itu, Kantri ikut mendukung pembangunan Pura Dalem Kahyangan Kedonganan. Saat itu, panitia pembangunan pura tidak memiliki dana. “Bahkan dana panitia minus,” tutur Ketua Panitia Pembangunan Pura Dalem Kahyangan, I Made Ritig, S.H.

Kantri hadir menjadi solusi. Kantri memberikan panitia untuk mengambil bahan-bahan bangunan di tokonya. “Pokoknya gunakan dulu barang-barang dagangan saya. Hitung-hitungannya belakangan dipikirkan,” kata Kantri.

Akhirnya, pembangunan pura bisa dirampungkan. Dengan semangat gotong-royong dan mapunia, pura berhasil direnovasi tanpa memungut urunan dari krama meskipun menghabiskan dana sekitar Rp 300.000.000.

Setelah pembangunan pura selesai, panitia pembangunan ingin melunasi hutang-hutang bahan bangunan di toko milik Kantri. Celakanya, tak semua pengambilan barang tercatat. Kantri tak merisaukan itu.

“Kami mengambil banyak semen, tapi tak pernah tercatat,” tutur Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra.

Tapi, Kantri tak merisaukan itu. Dia menerima berapa pun dana yang diberikan panitia. “Pura ini juga milik saya selaku krama desa. Jadi, saya juga ingin mapunia untuk pura, untuk desa,” kata Kantri.

Bagi Kantri, mapunia untuk pembangunan pura tak ternilai harganya. Kantri berpandangan, dirinya sudah diberikan rezeki oleh Ida Batara, tentu menjadi kewajiban untuk menghaturkan apa yang sudah didapat.

“Saya bersyukur, berkat suecan Ida Batara, usaha saya bisa berkembang,” tutur Kantri.

Jika Kantri menjadikan pembangunan Pura Dalem Kahyangan sebagai tonggak perkembangan usahanya, begitu juga LPD Kedonganan. Menurut Madra, kesuksesan renovasi Pura Dalem Kahyangan itu menjadi titik balik tumbuhnya kepercayaan krama yang berdampak pada berkembangnya LPD Kedonganan. Itu artinya, Kantri juga berkontribusi pada kesuksesan LPD Kedonganan. (*)

Minggu, 17 Februari 2013

Kedonganan 2020 di Mata Pemuda


Lomba Karya Tulis antar-Sekaa Teruna
Generasi muda Kedonganan ternyata peduli terhadap masa depan desa kelahirannya. Mereka juga menyimpan mimpi, desa tempat mereka lahir dan dibesarkan bisa berkembang menjadi desa yang maju, makmur tetapi tetap tak kehilangan jati diri. Mimpi anak-anak muda Kedonganan itu terungkap tatkala digelar lomba karya tulis ilmiah populer antarsekaa teruna se-Desa Adat Kedonganan  dengan tema “Kedonganan 2020”. Lomba digelar serangkaian HUT ke-21 LPD Kedonganan, Agustus 2011.

Ni Made Devi Jayanthi dengan karya tulis berjudul “Menyongsong Kedonganan 2020” menilai kemajuan di bidang ekonomi yang dicapai Kedonganan saat ini seharusnya tidak membuat masyarakat lupa diri. Kesuksesan ekonomi ini, menurut Devi, akan sia-sia jika jati diri sebagai manusia Bali tidak turut diperkokoh. Karena itu, pembangunan bidang ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan bidang budaya, sosial dan spiritual.

Yang tak boleh dilupakan lagi, generasi muda. Sebagai generasi penerus, anak-anak muda ini akan menjadi kunci berlanjut atau tidak kemajuan yang dicapai saat ini. Itu sebabnya, Devi menyarankan agar kegiatan kepemudaan dibangkitkan lagi, aktivitas sekaa teruna dihidupkan kembali. “Selain itu, pendidikan, pembinaan mental-spiritual, pelatihan-pelatihan kewirausahaan juga penting agar generasi muda Kedonganan menjadi generasi yang siap berkompetisi di berbagai bidang. Tahun 2020 menjadi tahun pertarungan sumber daya manusia (SDM),” kata Devi yang tampil sebagai juara I.

Pandangan senada juga dikemukakan I Made Partha Wisada Yoga. Dengan karya tulis bertajuk “Persiapan SDM Desa Adat Kedonganan Menyambut Kedonganan 2020”, Partha bahkan memprediksi di tahun 2020 Desa Adat Kedonganan akan menjadi lebih mandiri dan berkembang jadi pusat pariwisata Bali, menyusul pengembangan kawasan wisata kuliner di Pantai Kedonganan. Namun, Partha member catatan, semua itu bisa tercapai bila Kedonganan sejak dini mau berinvestasi dalam pengembangan SDM.

“Yang dibutuhkan adalah kerja sama dan persatuan dari berbagai komponen di Kedonganan untuk sungguh-sungguh membangun SDM kita,” tandas Partha yang dinobatkan sebagai juara II.

Sementara juara III, I Kadek Premananda S. lebih menyoroti aspek penataan ruang di wilayah Desa Adat Kedonganan. Bagi Premananda, meskipun wilayah Kedonganan tidak begitu luas, penataan ruang yang mengacu konsep ajeg Bali tetap bisa diupayakan. Menurut Premananda, aspek ruang sangat penting artinya dalam membangun iklim desa yang sehat, nyaman dan produktif bagi masyarakat penghuninya.

Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., mengaku bangga dengan keberanian para pemuda mengungkapkan pikirannya untuk turut membangun Kedonganan. Madra mengajak para pemuda Kedonganan untuk terus berkontribusi aktif dalam dinamika pembangunan di desa. Pasalnya, masa depan Kedonganan bergantung pada apa yang dipikirkan para pemudanya saat ini.

Lomba karya tulis, kata Madra, tidak saja menjadi ajang menggali pikiran para pemuda. Secara praktis, lomba karya tulis ini juga menempa kemampuan pemuda menulis serta menuangkan gagasan secara logis dan sistematis. “Karena itu, lomba karya tulis menjadi agenda rutin LPD Kedonganan tiap kali perayaan HUT,” tandas Madra.

Jumat, 15 Februari 2013

Kedonganan Bangkit Bersama LPD

WAYAN Bendi masih ingat betul, hingga akhir tahun 80-an, Kedonganan tak lebih sebagai desa miskin. Seolah sudah menjadi takdir, sebagai desa pesisir, Kedonganan bergelut dengan kondisi serbakekurangan. Meskipun dekat dengan Bandara Ngurah Rai dan pusat pertumbuhan pariwisata, toh Kedonganan tak tersentuh gemerincing dolar. Yang menonjol justru citra Kedonganan sebagai kampung nelayan yang kumuh dan bau.

LPD Kedonganan menyerahkan dana punia piodalan
Sebagai seorang prajuru banjar, Bendi merasakan betul masa-masa sulit Kedonganan kala itu. Desa Adat Kedonganan, tutur Bendi, benar-benar susah. Pura-pura yang ada di lingkungan Kedonganan masih sangat sederhana. “Kalau ada piodalan di pura, kami di prajuru mesti memanjat pohon kelapa dulu untuk memetik buah dan daun kelapa. Itu yang kami gunakan untuk menopang upacara di pura,” kenang Bendi.

Memasuki tahun 90-an, barulah masa-masa sulit itu berubah. Perlahan, pura-pura diperbaiki. Masyarakat pun tidak lagi dikenai beban urunan biaya untuk menopang pembangunan pura atau pun kegiatan upacara di desa adat. Seiring itu pula, perekonomian masyarakat pun bertumbuh. Kedonganan pun tak lagi tercitrakan sebagai desa miskin, kumuh dan terbelakang. Industri pariwisata pun mulai bergeliat di Kedonganan.

“Semua itu berkat adanya LPD Desa Adat Kedonganan,” kata Bendi penuh semangat. Simpulan Bendi tak berlebihan. LPD memang menjadi motor penggerak kemajuan Kedonganan. Kehadiran LPD Desa Adat Kedonganan tidak saja memacu dan memicu aktivitas ekonomi yang semakin bertumbuh, tetapi juga menjadi motivator dan fasilitator dalam pembangunan aspek-aspek lainnya, baik bidang pendidikan dan kepemudaan, kesehatan dan olah raga, sosial, budaya serta bidang-bidang lainnya.

“Keberadaan LPD benar-benar memberi manfaat dan dirasakan masyarakat Desa Adat Kedonganan,” kata Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Yasmika.

Dari sisi ekonomi, perubahan yang dialami masyarakat Kedonganan tentu sudah sangat dirasakan. 21 tahun lalu, perekonomian masyarakat Kedonganan yang hanya berumpu pada sektor perikanan dan kelautan relatif jauh tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Kuta. Memang, data valid mengenai hal ini belum ada. Akan tetapi, masyarakat Kedonganan merasakan betul kondisi ekonomi yang serbaterbatas pada masa itu.

Setelah berdirinya LPD Desa Adat Kedonganan, lambat laun perekonomian masyarakat Kedonganan bergerak maju. Sektor perikanan dan kelautan tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat. Aktivitas perekonomian masyarakat mulai bergerak merambah ke sektor jasa pariwisata.

Perubahan yang paling nyata tentu saja munculnya kawasan kafe atau warung ikan bakar di sepanjang pesisir Pantai Kedonganan. Usaha kafe di Pantai Kedonganan yang investasi awalnya berasal dari LPD Desa Adat Kedonganan sebesar Rp 12.000.000.000 ini memberikan multiplayer effect yang luar biasa. Selain membuka lapangan kerja yang begitu luas bagi masyarakat, juga mengubah mind set masyarakat Kedonganan dari agraris-pesisir menjadi masyarakat pebisnis.

“Dari hitung-hitungan kasar, perputaran dana yang terjadi di Pantai Kedonganan pascapendirian kafe setiap hari mencapai minimal Rp 450.000.000. Ini merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang tidak kecil,” kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K), I Wayan Mertha, S.E., M.Si.

Pertumbuhan pesat yang dialami LPD Desa Adat Kedonganan pun bisa menjadi gambaran terjadinya perubahan yang luar biasa pada perekonomian masyarakat Kedonganan.

            Perubahan signifikan juga bisa dicermati dari aspek sosial dan budaya. Sebelum tahun 1990, tingkat pendidikan masyarakat Kedonganan masih rendah. Rata-rata masyarakat Kedonganan berpendidikan SD, bahkan ada yang tidak tamat SD. Hanya sebagian kecil yang berpendidikan menengah dan segelintir yang berpendidikan tinggi.

            Namun, satu dasa warsa terakhir, tingkat pendidikan masyarakat Kedonganan sudah semakin baik. LPD Desa Adat Kedonganan turut berperan dalam mendorong perkembangan tingkat pendidikan masyarakat Kedonganan. Tidak saja dari sisi penyediaan dana pendidikan untuk masyarakat tetapi juga memfaslitasi pendirian Taman Kanan-kanan (TK) Dharma Putra serta pembentukan Lembaga Pendidikan Desa Adat Kedonganan. Belakangan juga didirikan Bimbingan Belajar (Bimbel) Widya Wijaya yang difasilitasi LPD Kedonganan.

            Potensi terjadinya kasus anak putus sekolah karena terbentur masalah biaya juga turut dipikirkan LPD Desa Adat Kedonganan. Dari sinilah lahir produk Tabungan Beasiswa (Tabe) Plus yang dirancang untuk menyiapkan biaya pendidikan anak-anak Kedonganan.

            “Saya kini tak perlu pusing memikirkan biaya pendidikan anak-anak karena semua saya ikutkan program Tabe Plus di LPD. Ketika tiba waktunya membayar uang sekolah, saya tinggal ambil dana Tabe Plus di LPD,” kata I Made Tjandra, salah seorang warga Kedonganan.

            Tak cuma itu, saban tahun, LPD Kedonganan juga rutin menggelar aneka kompetisi pendidikan. Mulai dari tes beasiswa prestasi, lomba cerdas cermat hingga lomba menulis.

            Aspek budaya masyarakat Kedonganan tak kalah bertumbuh. Justru, perubahan dari aspek budaya inilah yang paling bisa dirasakan masyarakat selain aspek ekonomi.

            Aspek budaya ini dapat dilacak dari segi fisik maupun nonfisik. Dari segi fisik di antaranya berupa sudah tuntasnya perbaikan seluruh pura yang berada dalam emongan Desa Adat Kedonganan, di antaranya Pura Dalem Kahyangan, Pura Segara, Pura Penataran serta Pura Gedong Ratu Ayu. Tampilan fisik pura-pura emongan Desa Adat Kedonganan kini jauh berbeda dibandingkan sebelum tahun 1990.

            Perbaikan pura-pura tersebut merupakan buah dari perkembangan LPD Desa Adat Kedonganan. Melalui dana pembangunan sebesar 20% dari laba LPD, perbaikan pura-pura dalam emongan desa adat itu bisa diupayakan. Krama pun tidak lagi dibebani dengan urunan untuk biaya perbaikan pura, kecuali jika krama sendiri yang menghaturkan punia.

            Dari segi nonfisik, perkembangan aspek budaya terlihat dari tiadanya lagi urunan krama untuk kepentingan pelaksanaan upacara di pura. Biaya upacara sepenuhnya diambil dari dana LPD Desa Adat Kedonganan.

            “Saat piodalan di pura, krama kini tinggal tangkil ngaturang bhakti,” kata I Made Ritig, tokoh masyarakat Kedonganan yang juga menjadi panitia pembangunan pura di era tahun 1990-an.

Bahkan, mulai tahun 2008, LPD Desa Adat Kedonganan memberikan dana punia Rp 30.000.000 per tahun kepada enam banjar yang ada di Desa Adat Kedonganan. Dana punia ini digunakan untuk kepentingan pembiayaan upacara yadnya di pura atau pun kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan adat dan budaya di banjar. Belakangan, LPD Kedonganan juga menjalan program maturan ke setiap sanggah/merajan paibon atau dewa hyang saat piodalan.
            Selain tidak lagi dikenai urunan untuk kepentingan pembangunan pura dan biaya upacara di pura-pura yang berada dalam emongan desa adat, krama Desa Adat Kedonganan juga semakin merasa diringankan dalam hal pembiayaan pitra yadnya menyusul adanya program ngaben dan nyekah masa gratis yang merupakan sinergi antara LPD Desa Adat Kedonganan dengan Desa Adat Kedonganan. Hal semacam ini sebelumnya hampir tak pernah terpikir di benak krama Desa Adat Kedonganan. Yang terbayang malah beban biaya yang begitu berat jika melaksanakan ngaben dan nyekah. Muara akhirnya, krama memilih meminjam uang di bank atau LPD. Yang lebih parah lagi terpaksa menjual aset berupa tanah warisan untuk menanggung biaya ngaben dan nyekah. Dengan program ngaben dan nyekah masa gratis, tak lagi ada cerita menjual tanah untuk ngaben dan nyekah.
            Mulai tahun 2011, LPD Kedonganan juga meluncurkan program bagi-bagi daging babi gratis bagi krama saat hari suci Galungan. Sebanyak 60 ton daging babi pun dibagikan secara cuma-cuma. “Ini program yang sangat baik karena tidak saja merevitalisasi tradisi hari Galungan juga memberi efek sampingan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di luar Kedonganan lantaran daging babi didatangkan dari luar Kedonganan,” kata Ritig.

Kuncinya Kebersamaan   
            Meski mengakui besarnya peran LPD dalam mendorong kemajuan Kedonganan, Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., tak hendak menepuk dada. Madra menegaskan LPD didirikan pada dasarnya memang untuk mendorong gerak ekonomi masyarakat di desa adat sehingga bisa menopang keberlangsungan adat dan budaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh LPD bukanlah tujuan akhir, melainkan kebertahanan dan keberlanjutan adat, budaya dan agama masyarakat Bali.
            “Benefit atau nilai tambah LPD bukan pada keuntungan yang besar, tetapi sejauh mana kehadiran LPD dirasakan krama desa adat. LPD baru bisa dirasakan krama desa adat kalau LPD bisa memainkan diri sebagai motivator, dinamisator sekaligus solusi atas masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya di desa adat,” terang Madra.
            Untuk bisa mencapai itu, LPD tak boleh tercerabut dari akarnya sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas adat. Roh komunitas adat tiada lain kebersamaan. Bergerak bersama, bertumbuh pula bersama.
Justru, menurut Madra, peran besar LPD itu tidaklah mungkin bisa dilakukan tanpa dukungan kebersamaan berbagai lembaga lain yang ada di Kedonganan serta seluruh masyarakat Kedonganan. Justru sinergi antarberbagai komponen itulah yang sebetulnya menjadi kunci bertumbuhnya Desa Adat Kedonganan.
            Salah satu contoh sinergi itu, kata Madra, kebersamaan dan kesatuan langkah antara jajaran pengurus LPD, Badan Pengawas (BP), prajuru desa, prajuru banjar, serta aparat pemerintahan dinas memberikan kekuatan besar bagi LPD Desa Adat Kedonganan untuk memaksimalkan peranannya dalam membangun desa dan krama Desa Adat Kedonganan. Tanpa dukungan berbagai komponen terkait itu, kata Madra, mustahil program-program LPD Desa Adat Kedonganan bisa dijalankan.
“Artinya, kesuksesan LPD Desa Adat Kedonganan serta kebangkitan Desa Adat Kedonganan berakar pada kebersamaan, persatuan dan kesatuan komponen masyarakat Kedonganan sendiri,” tegas Madra.
            Karena itu, komitmen kebersamaan, persatuan dan kesatuan patut terus dipupuk seluruh komponen masyarakat Kedonganan. Sejuta impian yang masih tergantung sebagai harapan hari esok Kedonganan yang lebih baik hanya bisa digapai dengan sebuah kunci bernama kebersamaan.
            Madra pun mengingatkan penataan dan pengembangan kawasan Pantai Kedonganan sebagai sentra wisata kuliner merupakan contoh nyata pembangunan yang dilandasai dengan semangat kebersamaan berbasis komunitas adat. Kafe-kafe di sepanjang pesisir pantai itu merupakan milik bersama krama desa adat yang tercermin melalui kepemilikan saham oleh masing-masing krama yang relatif sama rata: antara Rp 5.000.000-Rp. 10.000.000 per krama.
            “Memang usaha kafe ini kegiatan bisnis, tapi bisnis yang berbasis komunitas yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan. Jadi, pendekatan yang digunakan tidak boleh murni pendekatan bisnis. Tapi, harus juga melihat semangat kebersamaan untuk kepentingan menopang adat, budaya dan agama masyarakat Bali di Kedonganan,” tandas Madra. (*)
           

Rabu, 13 Februari 2013

LPD: Aset Bali, Potensi Bangsa

Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman di Provinsi Bali sampai saat ini cukup pesat. Jika dicermati data laporan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, perkembangan LPD di Bali sangat menggembirakan.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengunjungi LPD Kedonganan

Perkembangan LPD yang demikian pesat tentu saja menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan LPD yakni bangkit dan berkembangnya perekonomian masyarakat yang ada di pedesaan. Selain itu, kehadiran LPD mampu membangkitkan adat dan budaya masyarakat Bali yang sangat beraneka ragam sesuai dengan desa, kala dan patra (tempat, waktu dan kondisi) di masing-masing Desa Pakraman di seluruh Bali. Dampak negatifnya, perkembangan LPD menimbulkan wacana di kalangan para pesaing yang merasa memiliki hak untuk menjalankan usaha, khususnya dalam bidang simpan pinjam di Republik Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Walaupun, jika diselami lebih dalam, apa yang diwacanakan itu baru sebatas hak, tapi belum menyentuh kehidupan masyarakat Bali yang sesungguhnya yakni masyarakat yang dibangun oleh komunitas dengan cirri kegotorong-royongan dan menyama braya (kekeluargaan).

Berawal dari Kearifan Lokal

Bila kita kaji dan pahami serta mau merenungkan secara mendalam, keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat adat Bali yang telah lama ada dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum Republik Indonesia ini didirikan. Kesadaran dan kemauan bersama itu terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni Desa Adat (kini Desa Pakraman), Banjar Adat (kini Banjar Pakraman). 

Selain itu, juga tumbuh berbagai organisasi masyarakat atas dasar aktivitas kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yakni sekaa. Sekaa-sekaa itu di antaranya Sekaa Manyi (kelompok pemanen hasil pertanian di sawah), Sekaa Gong (kelompok penabuh), Sekaa Semal (kelompok pengusir hama tupai) dan lain-lainnya. 

Masing-masing kelompok sekaa tersebut secara aktif melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni kegiatan penghimpunan dan peminjaman dana di antara anggota sekaa. Aktivitas penghimpunan dana itu ada yang berupa pepeson atau pecingkreman, baik berupa uang maupun barang yang dilakukan setiap bulan. Uang yang terkumpul itu kemudian didistribusikan kembali kepada anggota melalui rapat. Anggota yang mendapat kesempatan meminjam uang itu ditentukan oleh rapat tersebut, termasuk bunga yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya, semua anggota sekaa akan mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan dana sekaa itu dalam upaya mengembangkan aktivitas ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bersama. 

Dinamika ekonomi berbasis komunitas khas Bali itu memberi inspirasi Gubernur Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Pada tahun 1983, pucuk pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Bali ini merumuskan gagasan untuk membentuk sebuah lembaga keuangan berbasis adat dengan mengadopsi dan mengembangkan konsep sekaa, banjar dan desa adat yang telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat Bali.

Untuk memperkuat gagasannya itu, Gubernur Mantra mengadakan studi banding ke Padang. Di sana sudah berdiri Lumbung Pitih Nagari (LPN). LPN merupakan lembaga simpan pinjam untuk masyarakat adat Padang yang cukup sukses. LPN sudah ada di Minang, jauh sebelum Jepang menjajah Indonesia LPN pada awalnya mengenal prinsip dasar arisan yang dimanfaatkan untuk kepentingan adat seperti upacara pertunangan, pernikahan, pengangkatan datuk dan lain-lain. Namun lama-kelamaan pengelolaan uang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha.

Pada saat yang sama, Pemerintah Pusat juga meluncurkan program pembentukan lembaga kredit di pedesaan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa bulan kemudian digelar seminar tentang Lembaga Keuangan Desa (LKD) atau Badan Kredit Desa (BKD) di Semarang yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari 1984. Salah satu kesimpulan seminar tersebut yaitu “perlu dicari bentuk perkreditan di pedesaan yang mampu membantu pengusaha kecil dipedesaan yang saat itu belum tersentuh oleh Lembaga Keuangan yang ada seperti bank”. 

Sejumlah provinsi di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki Lembaga Perkreditan Pedesaan yang tumbuh subur pada dekade 1980-an. Lembaga ini secara umum disebut Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP). Namun di setiap daerah namanya berbeda-beda seperti di Aceh disebut Lembaga Kredit Kecamatan (LKC), di Jawa Barat disebut Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), di Jawa Tengah disebut Badan Kredit Kecamatan (BKK).

Bali mencoba menerjemahkan hasil keputusan seminar di Semarang dengan mengandopsi konsep sekaa yang telah tumbuh di masyarakat Bali. Akhirnya, terbentuklah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang dengan tujuan untuk membantu desa adat. Keuntungan LPD direncanakan untuk membangun kehidupan religius berikut kegiatan upacaranya seperti piodalan, sehingga warganya tidak perlu membayar iuran wajib.

Mula pertama, dibuat pilot project satu LPD di tiap-tiap kabupaten. Kala itu, dasar hukum pembentukan LPD hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 19 Nopember 1984. Sebagai Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tersebut diatas, maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret 1985, dimana disetiap Kabupaten didirikan 1 LPD.

Gerakan Masyarakat Membangun Dirinya Sendiri

Setelah 25 tahun berjalan, keberadaan LPD terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sekaligus menyangga tumbuh dan berkembangnya budaya Bali sebagai aset bangsa. LPD tidak saja memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat desa tetapi telah pula menjadi solusi atas keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan yang nota bene merupakan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Kesuksesan LPD ini merupakan buah dari konsep pendirian dan pengelolaan LPD yang digali dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Kendati ide pendirian LPD berasal dari Pemerintah Daerah Bali (Gubernur Prof. IB Mantra), akan tetapi sejatinya gagasan itu digali dari sesuatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya, gagasan LPD sesungguhnya berakar pada adat dan budaya masyarakat Bali.

Penyebab kesuksesan LPD juga berasal dari pola pengelolaan yang berbasis komunitas dengan landasan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam bingkai adat dan budaya Bali. Masyarakat di Desa Pakraman menjadi pemilik sekaligus pengelola LPD yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam ikatan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Sebagai buah dari inisiatif dan pengelolaan oleh masyarakat Desa Pakraman itu lalu hasil yang dicapai juga akhirnya dinikmati secara bersama-sama. Hasil bersama itu tidak saja tercermin melalui manfaat ekonomi, tetapi yang jauh lebih penting adalah manfaat sosial-budaya berupa semakin kokohnya adat dan budaya. LPD menjadi sumber utama pendanaan kegiatan adat, budaya maupun sosial masyarakat di Desa Pakraman.

Artinya, secara sederhana dapat disimpulkan LPD sesungguhnya merupakan sebuah implementasi dari konsep pembangunan berbasis komunitas. Istimewanya, konsep ini lahir, tumbuh dan pada akhirnya berpulang kepada kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, LPD merupakan wujud gerakan masyarakat desa membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri tidak semata-mata dalam pengertian swadaya, tetapi juga swakelola dan swasembada. Pembangunan desa diawali dan dibiayai dari kemampuan masyarakat sendiri melalui pengelolaan potensi yang dimiliki sendiri dan pada akhirnya juga untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

LPD, Aset Bali, Potensi Bangsa

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan LPD sebagai aset penting Bali karena fungsinya yang sangat fundamental untuk menyangga adat, budaya dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Tersangganya adat, budaya dan kehidupan sosial masyarakat Bali merupakan harapan tidak hanya masyarakat Bali tetapi juga bangsa Indonesia. Lantaran adat, budaya dan kehidupan masyarakat Bali merupakan aset sekaligus potensi bangsa Indonesia.

Kendati pun pada awalnya kelahiran LPD berangkat dari kearifan lokal untuk menyangga adat dan budaya masyarakat Bali, pada kenyataannya LPD berperan dalam mengatasi permasalahan bangsa di tingkat desa. Permasalahan-permasalahan itu di antaranya membuka akses sumber dana yang lebih mudah bagi masyarakat pedesaan sehingga mereka bisa berdaya secara ekonomi mencapai kesejahteraan. Tidak hanya akses sumber dana, LPD juga membantu mengatasi masalah fundamental masyarakat pedesaan yakni pendidikan dan kesehatan. Banyak LPD di Bali kini yang mengembangkan usahanya tidak saja dari aspek ekonomi semata tetapi juga berperan memberdayakan masyarakat melalui produk-produk inovatif dalam mendorong pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan misalnya, sejumlah LPD di Bali memberikan produk dana pendidikan bagi masyarakat desa. Produk ini merupakan upaya mendidik masyarakat menyiapkan biaya pendidikan anak-anaknya yang kian hari kian mahal. Dengan begitu, tidak sampai terjadi angka putus sekolah di desa. Produk ini di luar program pemberian santunan pendidikan secara rutin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam bidang kesehatan, sejumlah LPD di Bali juga membuat produk dana kesehatan bagi masyarakat desa. Produk-produk serupa terus pula dikembangkan untuk mengatasi persoalan-persoalan lain yang dihadapi masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, keberadaan LPD merupakan aset dan potensi bangsa yang sangat penting untuk dipertahankan. Mempertahankan LPD tidak hanya berarti menjamin terjaganya adat, budaya dan kehidupan sosial masyarakat Bali tetapi juga memperkokoh pembangunan dan kemandirian bangsa Indonesia.

Bahkan, yang dibutuhkan bukan semata-mata upaya untuk tetap mempertahankan LPD tetapi juga komitmen dan kebijakan yang sungguh-sungguh untuk makin memperkuat posisi LPD. Dengan begitu, LPD akan semakin mampu memaksimalkan perannya dalam pembangunan bangsa.

Penulis: I Ketut Madra, S.H., M.M. 
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan

Minggu, 10 Februari 2013

Tahun 2012, Laba LPD Kedonganan Naik 20%


Aset Tembus Rp 200 Milyar

TAHUN 2012, LPD Desa Adat Kedonganan membukukan laba Rp 6,1 milyar. Setahun sebelumnya, laba LPD Kedonganan sebesar Rp 5 milyar. Ini menunjukkan terjadi peningkatan senilai Rp 1,058 milyar atau sekitar 20%. Di sisi lain, asetnya juga menembus angka Rp 200 milyar, yakni mencapai Rp 207,5 milyar. Tahun 2011, aset LPD Kedonganan senilai Rp 162,2 milyar. Ini berarti meningkat 27,72%.
Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M.
Sejak didirikan tahun 1990, laba LPD Kedonganan memang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata, pertumbuhan labanya mencapai 60%.
Dari sisi dana pihak ketiga, LPD Kedonganan juga menunjukkan kinerja yang baik. Nilai tabungan yang berhasil dihimpun sepanjang 2012 mencapai Rp 86,1 milyar, sedangkan deposito sebesar Rp 86,6 milyar. Tabungan meningkat 23,5%, sedangkan deposito 41,02%.
Kredit yang disalurkan juga meningkat. Jika tahun 2011 nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp 125,4 milyar, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 152,2 milyar.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menyatakan peningkatan aset maupun laba memang bisa dimaknai sebagai bukti makin meningkatnya kepercayaan krama Desa Adat Kedonganan. Akan tetapi, hal itu juga berarti semakin besar tanggung jawab yang harus dipikul LPD Kedonganan.
“Tanggung jawab LPD semakin besar, berarti pula tanggung jawab krama kepada LPD juga makin besar, karena LPD ini milik krama,” kata Madra.
Bagi Madra, target LPD Kedonganan tidak semata-mata laba dan aset yang besar. Yang jauh lebih penting bagaimana LPD bisa memberikan manfaat bagi krama dan Desa Adat Kedonganan. “Kesuksesan LPD Kedonganan tak lagi diukur dari laba dan aset yang tinggi tapi sejauh mana LPD ini dirasakan kehadirannya oleh krama,” tandas Madra.
Itu sebabnya, LPD Kedonganan terus berupaya berinovasi menciptakan produk dan program-program yang bermanfaat dalam mensejahterakan krama dan memajukan desa. Untuk bisa mencapai itu, dukungan krama menjadi hal yang mutlak. (*)

Rabu, 06 Februari 2013

I Ketut Pudja: Jaga Keseimbangan "Sekala-Niskala"


MASA depan Desa Adat Kedonganan lima tahun ke depan kini terletak di pundak I Ketut Pudja, S.Ag. Krama Banjar Pengenderan ini terpilih sebagai Bendesa Adat Kedonganan masa bhakti 2013-2018. Dia mengalahkan empat kandidat lain dalam pemilihan yang dilaksanakan Minggu, 3 Februari 2013 lalu.

Puja menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan krama kepada dirinya. Bagi Pudja, kepercayaan itu mesti dijemput dengan tanggung jawab dan kesungguhan mengabdi untuk krama dan Desa Adat Kedonganan.

Pudja menyatakan akan menjalankan kepercayaan krama dengan program-program terobosan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspek sekala dan niskala. Kekuatan sekala dan niskala, kata Pudja, harus seimbang, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maupun dalam menjaga keseimbangan alam. Pudja tengah menyiapkan tujuh program pokok dengan memperhatikan keseimbangan aspek sekala dan niskala itu.

“Segala sesuatu yang kita perbuat, hendaknya dilakukan dengan kerja keras dan kesungguhan. Terlebih lagi dalam hubungannya dengan sang pencipta, maka apa yang akan kita kerjakan akan membuahkan hasil yang diinginkan bahkan lebih dari apa yang kita harapkan,” tandas Pudja. (*)

I Ketut Puja, Bendesa Adat Kedonganan Terpilih

Wajah-wajah para calon bendesa adat Kedonganan
I Ketut Puja, S.Ag., memenangi Pemilihan Bendesa Adat Kedonganan yang digelar Minggu, 3 Februari 2013 lalu. Puja mengalahkan empat kandidat lainnya dengan meraih 304 suara. Puja meraup 34,74% suara dari jumlah total suara sbanyak 875 suara. Dengan hasil ini, Puja menggantikan Bendesa Adat Kedonganan saat ini, I Wayan Yasmika, untuk masa jabatan 2013-2018. 

Puja bersaing ketat dengan kandidat petahana (incumbent), I Wayan Yasmika. Yasmika meraup 257 suara (29,37%) dan berada di urutan kedua. Sementara perolehan suara tiga kandidat lainnya jauh di bawah. Posisi ketiga diraih I Nyoman Gede Susastra, Sm.Hk., dengan 167 suara (19,08%). Posisi keempat diraih Drs. I Made Sujana dengan 86 suara (9,8%), sedangkan Ir. I Made Sudiasa di posisi kelima dengan 53 suara (6%). Suara tidak sah tercatat 8 suara (0,9%).

Puja merupakan calon dari Banjar Pengenderan. Selama ini Puja dikenal sebagai polisi yang aktif dalam kegiatan sosial budaya di Kedonganan. Bahkan, Puja pernah menjadi Ketua Panitia Karya Atiwa-tiwa lan Atmawedana Desa Adat Kedonganan tahun 2006. 

Puja menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan krama kepada dirinya. Puja menekankan dirinya akan menjaga keseimbangan antara aspek sekala dan niskala di Desa Adat Kedonganan. Menurut Puja, keseimbangan antara sekala dan niskala merupakan syarat utama mencapai tujuan utama agama Hindu yakni moksartham jagadhita ya ca iti dharma.(*)

Sabtu, 02 Februari 2013

LPD: Bank Bukan, LKM juga Tidak


Pelayanan krama di LPD
Banyak orang beranggapan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di tiap-tiap desa pakraman di Bali sama dengan bank. Sebagian lagi berpandangan LPD tak jauh beda dengan koperasi. Tatkala wacana lembaga keuangan mikro (LKM) menghangat belakangan ini, LPD pun disepadankan dengan LKM. Sempat pula LPD diseret-seret ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, LPD memiliki karakter yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan itu.

LPD itu memang lembaga keuangan, tetapi lembaga keuangan yang tidak biasa. LPD adalah lembaga keuangan yang bersifat khusus yakni lembaga keuangan milik komunitas adat Bali,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra.

Dosen Fakultas Ekonomi Unud yang juga anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Pecatu, Dr. I Wayan Suartana mempertegas kekhususan LPD itu. Dia menunjukkan aspek pemupukan LPD yang jauh berbeda dengan lembaga keuangan bank, koperasi atau pun LKM.

“Dari aspek pemupukan modal sangat jelas kelihatan LPD itu adalah lembaga keuangan khusus milik komunitas. Karena pemupukan modal berasal dari desa pakraman yang merupakan lembaga komunitas adat Bali. Kalau bank, koperasi dan LKM, pemupukan modalnya bisa berasal dari anggota, bisa pula dari pemegang saham,” kata Suartana.

Dijelaskan LPD, modal LPD merupakan milik komunitas atau milik bersama. Karena itu, pertanggungjawabannya pun kepada komunitas yakni melalui sangkepan desa pakraman atau banjar adat.

Hal senada juga diungkapkan Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra. Dijelaskan Madra, ada banyak aspek yang membedakan LPD dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan bank misalnya, LPD berbeda dari sisi kepemilikan dan tata kelola. Bank dimiliki oleh pemegang saham yang berarti milik perorangan, sedangkan LPD merupakan milik bersama di desa pakraman. Dari segi tata kelola, bank mengedepankan keuntungan finansial. Sementara LPD, keuntungan bukan menjadi target utama melainkan terpenuhinya pembiayaan adat dan budaya di desa pakraman.

Begitu juga dengan koperasi. Koperasi dibentuk oleh kumpulan anggota dengan kewajiban membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sementara LPD tidak dibangun dari dasar keanggotaan serta tidak ada kewajiban bagi krama desa pakraman untuk menyetor simpanan wajib dan simpanan sukarela.

“Hubungan antara LPD dan krama desa pakraman itu bukan hubungan keanggotaan. Asalkan sudah menjadi krama desa pakraman, meskipun tidak pernah memiliki tabungan di LPD, mereka turut memiliki LPD itu. Krama bersangkutan akan ikut menikmati hasil dari pengelolaan LPD itu,” kata Madra.

Sementara dengan LKM, menurut Madra, perbedaan LPD terlihat pada aspek pemupukan modal dan muara dari keuntungan yang diperoleh. Pemupukan modal LKM berasal dari perorangan dan keuntungan juga kembali kepada perorangan.

“Kalau dengan BUMDes, perbedaan LPD lebih tampak nyata. BUMDes itu didirikan oleh pemerintahan desa, sedangkan LPD didirikan oleh komunitas adat. Desa dalam pengertian yang dimaksud BUMDes adalah desa dinas, sedangkan desa pakraman di Bali adalah lembaga yang berbeda, lembaga komunitas adat,” kata Madra.

Itu sebabnya, kata Madra, usaha untuk menarik-narik LPD ke dalam payung hukum bank, koperasi, LKM atau pun BUMDes merupakan langkah yang keliru. Bahkan, yang terjadi malah akan menghilangkan identitas dan jati diri LPD.

Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriartha juga mengingatkan spirit pendirian LPD jelas berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. LPD didirikan bukan semata-mata sebagai lembaga usaha. Justru, misi terpenting LPD yakni sebagai lembaga penyangga desa pakraman sebagai motor penggerak tumbuh dan berkembangnya adat dan budaya Bali.

“Konsep LPD adalah konsep pelaba desa. Artinya, LPD itu sebagai penyokong pembiayaan adat dan budaya di tingkat desa pakraman karena disadari besarnya kebutuhan dana untuk kegiatan adat dan budaya di Bali,” kata Giriartha.

Justru, menurut Giriartha, pemerintah pusat atau pun daerah patut berterima kasih kepada LPD. Dengan hadirnya LPD, beban pembiayaan untuk menopang keberlanjutan adat dan budaya Bali bisa diatasi di masing-masing desa pakraman. Padahal, buah dari kegiatan pemertahanan dan pengembangan adat dan budaya Bali itu dinikmati oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah melalui pajak hingga masyarakat dari luar Bali yang menikmati kue pariwisata Bali.

“Yang dijual industri pariwisata Bali apa? Bukankah adat dan budaya Bali? Siapa yang bertanggung jawab menjaga eksistensi dan keberlanjutan adat dan budaya Bali yang menjadi jualan pariwisata itu? Orang Bali sendirilah yang bertanggung jawab untuk itu melalui lembaga desa pakraman. Maka LPD adalah kecerdasan lokal Bali untuk membangun dirinya sendiri,” imbuh Ketut Madra.

Artinya lagi, kata Madra, LPD adalah sumbangan konkret masyarakat adat Bali dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, jika pemerintah ingin berperan, seyogyanya LPD diperkokoh dengan pendekatan yang tepat. 

“UUD sudah mengamanatkan pemerintah untuk mengayomi dan melindungi kesatuan hukum adat yang ada di Indonesia. LPD adalah milik desa pakraman dan desa pakraman adalah kesatuan hukum adat Bali yang wajib dilindungi,” tandas Wyasa Putra. 

Dalam UU Lembaga Keuangan Mikro yang disahkan DPR RI akhir 2012 lalu, LPD ditegaskan sebagai lembaga keuangan komunitas adat yang tidak turut diatur dalam UU tersebut. Ini berarti, Negara telah mengakui LPD memang bukan LKM.  (*)