LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Senin, 21 Januari 2013

LPD Sebagai Motor Pembangunan Desa Adat


Oleh 
I Ketut Madra, S.H., M.M. 
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan

            SECARA sederhana, LPD dapat dikatakan sebagai lembaga yang bertujuan ganda, malah mungkin multitujuan. Di satu sisi, LPD didirikan untuk membangun dan memperkokoh perekonomian masyarakat desa adat. Di sisi lain juga memperkuat dan menjaga adat dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu.
            Karena itu, mencapai aset dan keuntungan maksimal bukanlah tujuan akhir LPD. Tujuan akhir LPD adalah tetap tegaknya adat dan budaya masyarakat Bali. Memang, tujuan itu diwujudkan melalui penyaluran dana pembangunan 20% dari keuntungan. Tapi, itu sungguh tidak cukup. LPD tidak bisa berposisi pasif, justru diharapkan LPD lebih aktif untuk memberdayakan masyarakat adat Bali. Lebih dari itu, melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyalurkan modal milik masyarakat adat, LPD diharapkan bisa turut berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam menopang kebertahanan dan keberlanjutan adat dan budaya Bali.
            Salah satu masalah klasik dalam mewujudkan tetap bertahannya adat dan budaya Bali yakni stereotif bahwa adat dan budaya Bali itu mahal. Kesan ini memang tidak sepenuhnya salah karena kenyataannya eksistensi adat dan budaya Bali membutuhkan dukungan finansial yang tidak kecil. Jika LPD mau dan berani memainkan peran, tentu kesan adat dan budaya Bali yang mahal itu bisa ditepis. Caranya, melalui produk-produk atau program-program kegiatan yang berorientasi untuk meringankan beban biaya adat dan budaya. Pola yang ditempuh bisa memanfaatkan sikap hidup gotong-royong yang dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
            Misalnya, tradisi ngaben yang dianggap sebagai kewajiban personal umat Hindu membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi lain, tradisi ini merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan. Jika kewajiban ini tidak ditunaikan, bisa berkembang menjadi masalah komunitas, bukan lagi sebatas masalah personal umat Hindu. Karena itu, pantas kiranya jika komunitas juga turut mengatasi masalah ini. Artinya, ngaben tidak lagi sebatas kewajiban personal tetapi juga menjadi tugas komunitas adat Bali. Pada titik inilah, sebagai lembaga keuangan khusus komunitas, LPD diharapkan bisa berperan besar.
            Masih banyak persoalan lain berkaitan dengan kebertahanan dan keberlanjutan adat dan budaya Bali yang membutuhkan peran LPD sebagai problem solving. Di antaranya, masalah kesempatan meraih pendidikan yang baik bagi krama, pengangguran, kenakalan remaja dan sejuta persoalan sosial lainnya yang jika tidak diatasi bisa menjadi batu sandungan bagi tetap terjaganya adat dan budaya Bali.
            LPD tentu akan menikmati keuntungan yang tak ternilai jika mampu memainkan peran dengan memberikan benefit lebih bagi krama desa. Yang dipupuk tidak saja kepercayaan krama tetapi juga LPD bakal semakin kokoh karena dirasakan kehadiran dan manfaatnya di tengah-tengah krama.
            Selama 21 tahun perjalanannya, LPD Desa Adat Kedonganan mencoba mengambil peran itu: sebagai motivator, motor penggerak serta dinamisator dalam pembangunan adat, budaya serta sosial ekonomi masyarakat Desa Adat Kedonganan. Tentu hasil yang dicapai tak sepenuhnya sesempurna yang dimimpikan. Tapi, justru itu terus menginspirasi LPD Kedonganan untuk tiada henti berinovasi demi tercapainya visi dan misi membangun komunitas adat Kedonganan yang sejahtera secara ekonomi sekaligus bermartabat dalam adat, budaya dan agamanya.(*)



Senin, 14 Januari 2013

Dari "Kado" Jadi Kado





MASA-masa awal yang pahit dan getir saat pendirian LPD Kedonganan tak terlepas dari kondisi masyarakat Kedonganan kala itu yang belum begitu berkembang. Kedonganan saat itu masih identik sebagai desa nelayan yang miskin. Menyebut Kedonganan, orang membayangkan sebuah tempat yang kumuh dan berbau.
Memang, sebagian besar masyarakat Kedonganan menggantungkan hidup dari laut, sebagai nelayan. Pendidikan masyarakat pun belum berkembang. Jumlah sarjana atau pun tamatan SMA masih bisa dihitung dengan jari. Tentu sangat tidak produktif bagi sebuah lembaga yang lahir dalam atmosfir masyarakat yang dilanda ketidakpercayaan dan pesimisme.
            Bendesa Adat Kedonganan kala itu, Wayan Gandil pun mengakui hal itu. “Ketika itu krama memang sudah jerih, sulit diharapkan untuk menabung di LPD,” kenang Wayan Gandil.
       Sikap masyarakat ini sebetulnya buah dari proses panjang yang telah terjadi di Desa Adat Kedonganan. Masyarakat trauma dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan maupun usaha lainnya di desa. Bendesa Adat I Wayan Gandil pun kesulitan mensosialisasikan kehadiran LPD. 
Pesimisme warga Kedonganan kemudian memuncak ketika mencuat keinginan untuk mengubah nama Desa Adat Kedonganan. Alasannya, nama Kedonganan tidak membawa hoki. Kedonganan dimaknai sebagai kegagalan atau kado (bahasa Bali). Buktinya, setiap usaha, setiap program di Kedonganan kerap kali menuai kegagalan. LPD Desa Adat Kedonganan menjadi korban dari sebuah stereotif yang telanjur terbentuk dalam benak masyarakatnya.
Terasa sekali nuansa irasional dalam pemikiran untuk mengubah nama Desa Kedonganan itu. Inilah refleksi keputusasaan yang lebih dipicu oleh keterbatasan kualitas SDM yang ada. Padahal, kegagalan dalam usaha atau pun melaksanakan program lebih dikarenakan kelemahan SDM, bukan karena kesalahan nama. Ibarat pepatah, “buruk rupa, cermin dibelah”.
Tapi, LPD Kedonganan akhirnya mampu membuktikan diri sebagai lembaga keuangan yang mampu eksis dan berkembang. Bahkan, LPD Kedonganan mampu berkontribusi dalam pembangunan di desa adat.
Jika pada awal didirikan, modal LPD Kedonganan hanya Rp 4.600.000, di akhir tahun 1995, modalnya sudah meningkat menjadi Rp 195.957.000. Bahkan, di akhir tahun 2011, modal LPD Kedonganan melesat menjadi Rp 21.677.952.000. Aset LPD Kedonganan juga berkembang pesat dari hanya Rp 67.842.000 pada akhir tahun 1990 menjadi Rp 162.478.762.000 pada akhir tahun 2011. Sementara laba yang berhasil dibukukan di akhir tahun 2011 sebesar Rp 5.095.821.000.
Kontribusi LPD Kedonganan terhadap pembangunan di desa adat juga cukup besar. Sesuai ketentuan Perda LPD, 20% dari keuntungan LPD diserahkan ke desa adat sebagai dana pembangunan. Hingga tahun 2011, jumlah dana pembangunan yang diserahkan LPD Kedonganan ke desa adat lebih dari Rp 8 milyar.
Karena itu, di mata krama Desa Adat Kedonganan, LPD kini telah dirasakan sebagai “kado”, sebagai “hadiah” yang benar-benar memberi manfaat. LPD tidak saja dirasakan manfaatnya dari sisi pemberdayaan perekonomian masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu solusi dalam mengatasi beban sosial dan budaya sebagai manusia Bali.
“Kami di Desa Adat Kedonganan sangat berterima kasih atas adanya LPD dan kami berharap kontribusi dan peran aktif LPD selama ini dapat terus ditingkatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan ajegnya adat serta budaya Bali di Kedonganan,” tandas Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Yasmika. (*)

Kamis, 10 Januari 2013

Kombinasi Madra-Mudra Lahirkan Ngaben Masa

Program ngaben dan nyekah masa Desa Adat Kedonganan yang dimulai tahun 2006 merupakan buah dari kombinasi dua tokoh Kedonganan: I Ketut Madra dan I Ketut Mudra. Madra memimpin LPD, sedangkan Mudra saat itu sebagai bendesa adat.

I Ketut Mudra
Madra menuturkan dirinya memang sejak lama memimpikan bisa menggelar upacara ngaben dan nyekah secara bersama-sama dengan payung desa adat. Pasalnya, selama memimpin LPD, Madra menemukan banyak krama yang meminjam uang untuk ngaben. Meski kredit untuk keperluan ini tak ada yang macet, Madra tetap prihatin karena itu menunjukkan lemahnya manajemen keuangan di tingkat krama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban adat, agama dan budaya.

Tapi, Madra menginginkan program itu menjadi bagian dari produk LPD. Dengan kata lain, LPD bukan sekadar lembaga penyumbang dana, tetapi menjadi motor penggerak program ngaben dan nyekah bersama itu.
I Ketut Madra

Mimpi itu pun dibicarakan dengan Mudra. Sang bendesa adat ternyata merespons hangat ide Madra itu. Antara Madra dan Mudra ternyata memiliki kesesuaian pandangan soal ngaben dan nyekah di Kedonganan. “Memang benar ngaben dan nyekah itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pretisentana untuk membayar utangnya kepada leluhur. Masyarakat berpandangan, meskipun dengan jalan berutang tidak apa-apa. Namun, saya melihat itu sebagai persoalan yang harus dicarikan solusi agar agama Hindu tidak terkesan terlalu membebani umatnya,” kata Ketut Mudra.

Melalui diskusi yang mendalam dengan Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., akhirnya muncul solusi menggelar ngaben dan nyekah masa. Mudra menjadi kunci karena dia berani mengeksekusi program itu menjadi program rutin Desa Adat Kedonganan.

“Keberanian Pak Mudra mengambil keputusan adalah kunci terwujudnya program ngaben dan nyekah masa ini. Bahkan, Pak Mudra tak hanya memutuskan, tetapi juga dengan sabar dan penuh tanggung jawab mengkomunikasikan program ini kepada krama sehingga program ini bisa didukung,” kata Madra.

Melihat semangat Mudra, Madra juga tak kalah semangat. Saat itu Ketut Madra berani menyatakan krama yang ngaben dan nyekah tidak akan dikenai biaya alias gratis. Caranya, dengan mengambil dari biaya administrasi per tabungan serta pengelolaan dana nasabah.

Namun, gagasan itu tidak berjalan mulus. Tak sedikit tokoh masyarakat dan krama yang menentang. Bahkan, sampai ada krama yang menarik tabungannya di LPD. Akan tetapi, didasari keyakinan dan ketulusan, program itu tetap dilaksanakan. Hasilnya memang menggembirakan. Masyarakat merasa jauh lebih ringan dan sangat terbantu.

“Sebetulnya, kalau dicermati, tidak ada gratis dalam ngaben dan nyekah masa di Desa Adat Kedonganan karena biayanya juga diambil dari dana masyarakat. Hanya saja, masyarakat tidak terlampau merasakan hal itu karena pengelolaan yang cukup baik dari pengurus LPD,” ujar Ketut Mudra.

Kini, krama Kedonganan menikmati perjuangan Madra dan Mudra itu. Program ngaben dan nyekah masa menjadi program rutin tiga tahunan. Bahkan, program ngaben dan nyekah masa model Kedonganan ini juga diikuti desa-desa adat lain di Badung, bahkan Bali. (*)

Rabu, 09 Januari 2013

I Wayan Gandil, Sang Pembuka Jalan


I Wayan Gandil
            Krama Desa Adat Kedonganan pantas berterima kasih kepada I Wayan Gandil. Dialah sosok yang memainkan peranan penting pada pendirian LPD Desa Adat Kedonganan. Pada saat dia menjadi bendesa adatlah, LPD Desa Adat Kedonganan berdiri.
            Memang, pendirian LPD merupakan “hadiah” dari pemerintah menyusul keikutsertaan Desa Adat Kedonganan dalam lomba desa adat pada tahun 1989. Namun, “hadiah” itu tidak akan terwujud jika tak ada orang gigih semacam I Wayan Gandil yang membuka jalan.

Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah atas Pelayanan LPD Desa Adat Kedonganan


I Ketut Madra
            Pada akhir tahun 2007 hingga awal tahun 2008, Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., meneliti tingkat kepuasan nasabah atas kualitas pelayanan LPD Desa Adat Kedonganan. Penelitian yang merupakan tugas akhir kuliah untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Manajemen (MM) di Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar ini cukup menarik untuk disimak.
            Hasil penelitian I Ketut Madra yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah atas Pelayanan LPD Desa Adat Kedonganan” ternyata cukup mengejutkan. Para nasabah ternyata belum puas terhadap kinerja LPD Desa Adat Kedonganan, baik dari segi dimensi fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan kepastian maupun dimensi empati. Nilai rata-rata harapan konsumen secara umum lebih besar daripada kinerja yang ditunjukkan LPD Desa Adat Kedonganan.
            Dengan menggunakan formula yang dikemukakan oleh Tse dan Wilton serta analisis Diagram Cartesius, penelitian I Ketut Madra menemukan kinerja LPD Desa Adat Kedonganan sebenarnya cukup tinggi, yaitu bergerak sekitar 3,72—4,25 (dengan menggunakan skala 5). Namun, di sisi lain, harapan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan masih lebih tinggi yakni bergerak antara 4,13—4,39 (dengan menggunakan skala 5).
            Yang menjadi penyebab belum terpenuhinya kepuasan nasabah, dalam analisis I Ketut Madra, karena sebagai pemilik, nasabah LPD Desa Adat Kedonganan menggantungkan harapan yang tinggi kepada pimpinan dan pengelola LPD Desa Adat Kedonganan agar lembaga tersebut dikelola dengan baik.
            Hasil penelitian Ketut Madra juga mengungkap dimensi-dimensi yang dipandang penting oleh nasabah dan LPD Kedonganan dianggap belum mampu memenuhinya, sehingga perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan yakni dimensi kehandalan dan ketanggapan. Sementara dimensi-dimensi yang perlu dipertahankan kualitas pelayanannya yaitu dimensi jaminan kepastian dan empati. Dimensi fisik dianggap nasabah tidak penting, sehingga tidak terlalu diprioritaskan untuk ditingkatkan.

Selasa, 08 Januari 2013

“Kami Ingin Ikut “Mapunia” Untuk Membangun Desa”

Pengakuan Para Nasabah Setia

Putu Nuaja
JIKA dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, layanan LPD Kedonganan tentu masih kalah jauh. Dalam urusan bunga misalnya, banyak lembaga keuangan kini menawarkan bunga menggiurkan untuk nasabah deposan dan tabungan. Begitu juga untuk kredit, tak sedikit yang menawarkan bunga di bawah satu digit. Belum lagi fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) yang memudahkan nasabah menjadi daya tarik lain.

Tapi, bagi salah seorang krama Desa Adat Kedonganan, Putu Nuaja, S.Sos., LPD tetap ada di hati. Nuaja menilai layanan LPD justru lebih bagus karena lebih cepat dan mudah. Tak cuma itu, pendekatan kepada nasabah pun lebih bersifat kekeluargaan.

“Kalau di bank pelayanan memang bagus, tapi tak secepat, semudah serta senyaman di LPD. Kalau meminjam uang di bank, persyaratannya banyak dan berat. Berbeda dengan di LPD, prosesnya lebih gampang. Apalagi kalau bayar kreditnya lancar, kita dapat lebih banyak kemudahan,” kata Guru Nuaja, panggilan akrab Putu Nuaja.

I Nyoman Karya
Itu sebabnya, Nuaja memilih LPD sebagai tempat untuk menyimpan maupun meminjam dana. Nuaja menuturkan dana duwe tengah milik keluarganya didepositokan di LPD. Sebaliknya, Nuaja juga meminjam di LPD untuk kebutuhan usahanya. “Saya punya beberapa usaha dan semuanya berkembang dengan dana pinjaman dari LPD,” kata Nuaja.

Nyoman Karya, krama Kedonganan yang sehari-hari menjadi guru SD 4 Jimbaran serta I Wayan Kabul Aryana, krama Kedonganan yang bekerja di Garuda Indonesia Airways (GIA) juga menjadikan LPD Kedonganan sebagai pilihan pertama utama dalam menyimpan dan meminjam dana. Keduanya tercatat sebagai nasabah deposan setia di LPD Kedonganan.

“LPD ini kan milik desa. Artinya milik kami juga. Kalau bukan kami yang mendukung LPD, lalu siapa lagi? Toh, hasil dari LPD ini kami nikmati kembali dalam bentuk pembangunan di desa. Dan itu sudah terbukti nyata dan bisa dirasakan seluruh krama,” kata Karya yang juga mantan Penyarikan Desa Adat Kedonganan.

Kabul Aryana menambahkan LPD Kedonganan selama ini sudah terbukti bermanfaat bagi krama dan Desa Adat Kedonganan. Beban warga dalam melaksanakan upacara adat dan agama pun kian diringankan. “Kini kami sudah tidak pernah kena urunan untuk piodalan di pura lagi. Itu semua berkat LPD,” kata Kabul.

Nuaja menambahkan dirinya tetap menjadi nasabah LPD karena merasakan hal itu sebagai bagian dari kewajiban sebagai krama Desa Adat Kedonganan. ”Desa kini sudah tidak lagi membebani krama dengan urunan. Nah, kini kami ingin mapunia membangun desa dengan jalan menyimpan dan meminjam dana di LPD,” kata Nuaja.

I Nyoman Kabul Aryana
Ditanya soal kelemahan pengelolaan LPD Kedonganan selama ini, baik Nuaja, Karya dan Kabul mengaku belum melihatnya. Justru, kata mereka, selama ini pengelola LPD sudah cukup transparan.

“Malah saya bisa kapan saja ngobrol dengan Pak Madra (Ketua LPD) menyampaikan kritik atau saran saya terhadap pengelolaan LPD. Pak Madra terbuka karena menganggap LPD ini milik krama, termasuk saya sebagai salah seorang krama,” kata Nuaja.

Hanya memang, imbuh Nuaja, jika dimungkinkan dirinya berharap LPD Kedonganan bisa menurunkan suku bunga kredit lagi sedikit sehingga bisa meringankan beban krama yang meminjam uang di LPD. Bunga kredit yang rendah, kata Nuaja, juga akan makin menggairahkan usaha produktif krama sehingga berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan krama. Bila krama sejahtera, tentu LPD juga akan menikmati dampaknya karena tabungan dan deposito juga akan meningkat. (*)
           

                       

           

Pemuda Menggebrak, Kedonganan Festival Menyeruak

Pemuda Kedonganan menggebrak dan mencatatkan sejarah. 9 Juni 2012, mereka sukses menggelar sebuah festival berkelas internasional bertajuk Kedonganan Coral Triangle Day Festival (KCTDF). Warga Kedonganan menyebutnya sebagai Kedonganan Festival.

KCDTF dimotori para pemuda Kedonganan yang tergabung dalam Kelompok Pemuda Eka Chanti berkolaborasi “The Turtle Guard” FKH Universitas Udayana, Yayasan Penyu Laut Indonesia (YPLI) dan WWF. Hajatan ini didukung Desa Adat Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, LPM Kelurahan Kedonganan, Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K), LPD Kedonganan, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Ketua Panitia yang juga Ketua Kelompok Pemuda Eka Chanti Kedonganan, I Wayan Yustisia Semarariana menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian para pemuda Kedonganan terhadap desa kelahirannya yang kini tengah berkembang sebagai salah satu pusat wisata kuliner dengan menu khas sea food. Di sini ada 24 kafe milik masyarakat yang dikelola dengan berbasiskan adat.

“Keberadaan usaha ekonomi kerakyatan ini perlu dipromosikan agar makin dikenal. Di sisi lain, kesadaran untuk menjaga ekosistem pesisir sebagai modal penting keberlanjutan usaha kafe maupun kegiatan perikanan dan kelautan masyarakat perlu terus ditumbuhkan. Salah satu upayanya melalui kegiatan ini,” kata Yustisia.

Ketua Panitia, I Wayan Yustisia Semarariana
Penggagas KCDTF, IB Ngurah Windia Adnyana menyatakan coral triangle merupakan ekosistem terumbu-karang; satu dari tiga wilayah di bumi yang diketahui memiliki ekologi yang kompleks dan menakjubkan. Secara geografis, ekosistem terumbu-karang coral triangle terbentang dari Asia Tenggara hingga Pasifik, meliputi jurisdiksi enam (6) negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Philippines, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Negara-negara yang tergabung dalam coral triangle bersepakat menjalin kerja sama dan Indonesia kini ditunjuk sebagai ketua. Untuk mengkampanyekan keberadaan coral traingle ini disepakati menggelar sebuah peringatan khusus. 9 Juni dipilih sebagai hari peringatan karena berkaitan dengan kelahiran organisasi coral triangle. “Untuk di Indonesia, peringatan coral triangle day disepakati di Kedonganan,” kata Windia Adnyana.

KCTDF berlangsung semarak dan mendapat sambutan antusias. KCTDF ditandai dengan parade yang diisi dengan aktrasi puluhan jukung di sepanjang pesisir pantai. Parade dihadiri langsung Menteri Kelautan RI Syarip Cicip Sutardjo, Wabup Badung Ketut Sudikerta, serta undangan lain.

Rangkaian acara  dikemas menarik  dalam sehari dengan berbagai kegiatan diantaranya beach and under water clean up yaitu bersih-bersih pantai, cooking show (pameran memasak ikan ramah lingkungan diikuti oleh 24 cafe di Pantai Kedonganan), mural painting exhibition yang diikuti 24 pelukis dengan 7 di antaranya dari kalangan tuna rungu. Yang paling heboh adalah sunset beach carnaval yang  diikuti ribuan seniman  dengan menampilkan beragam  seni, di antaranya  parade 10 ogoh-ogoh, marchingband, ratusan  penari pendet dari kalangan SD dan pada malamnya dihelat eco friendly sea food dinner yang dimeriahkan sejumlah  artis nasional, seperti Nugie dan Nadine Candrawinata, mantan  Putri Indonesia 2005.

Tokoh-tokoh masyarakat Kedonganan mendukung dan menyambut hangat gelaran KCTDF ini. Panglingsir Desa Adat Kedonganan, I Made Sumantara merasa bangga karena Kedonganan dipilih sebagai tempat hajatan itu. Dia meminta program ini dilanjutkan.

Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra menyatakan menggelar kegiatan sebagai promosi bersama usaha kafe milik masyarakat di Pantai Kedonganan dalam wujud festival memang sejak lama diidam-idamkan. Ketika kini insiatif itu datang dari pemuda, pihaknya tentu berterima kasih, bangga dan mendukung penuh. “Ini menjadi momentum kebangkitan para pemuda Kedonganan untuk berperan aktif membangun desanya. Ini sungguh luar biasa,” tegas Madra. (*)

Program Hadiah Daging Babi Galungan Ditiru Seminyak


Penyerahan daging babi Galungan
Program bagi-bagi hadiah daging babi gratis serangkaian hari raya Galungan dan Kuningan yang diluncurkan LPD Desa Adat Kedonganan ternyata dilirik LPD lain. LPD Desa Adat Seminyak tanpa malu-malu meniru program LPD Kedonganan itu karena menilainya sebagai program yang menarik.

Untuk pertama kalinya, LPD Seminyak membagikan sekitar 1,5 ton daging babi pada hari Penyajaan Galungan, 30 Januari 2012 lalu. Masing-masing kepala keluarga mendapat 5 kg daging. Di Desa Adat Seminyak terdapat 309 KK. Krama yang mendapat hadiah daging babi hanya krama ngarep.

Kepala LPD Desa Adat Seminyak, I Wayan Ardiana tanpa malu-malu mengaku meniru program itu dari LPD Kedongann. “Program ini baik dan menarik sekaligus sesuai dengan kebutuhan krama. Jadi, apa salahnya kami menirunya,” kata Ardiana.

Ardiana merencanakan program hadiah daging babi saat Galungan ini akan dijadikan program rutin. Terlebih lagi, program ini disambut antusias warga setempat. “Warga kami di Seminyak tetap melakukan kebiasaan ngebat, sebuah tradisi yang perlu dilestarikan,” ujarnya.

Bendesa Adat Seminyak I Wayan Mara menyatakan pembagian daging kepada  warga masyarakat disambut dengan baik. Kata dia, program hadiah daging babi saat Galungan itu telah  sesuai dengan apa yang harapan warga agar LPD bisa memberikan nilai tambah manfaat bagi krama. Pasalnya, LPD berasal dari krama, dikelola oleh krama dan dikembalikan juga untuk krama.

“Harapan masyarakat Seminyak mudah-mudahan  program ini bisa dilanjutkan terus. Umat lain bisa melakukan pembagian seperti ini, kenapa kita tidak,” kata Mara.

Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menyatakan tidak masalah jika program-program LPD Kedonganan bisa ditiru oleh LPD-LPD lainnya di Bali. Justru, Madra mengharapkan, peniruan seperti itu juga dilakukan terhadap LPD-LPD lain.

“Kita saling belajar sesama LPD. Kalau ada yang baik di satu LPD, mari kita tiru. Dengan catatan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing LPD. Kalau bagi-bagi daging babi gratis ini memang menyentuh kebutuhan semua krama Hindu di Bali karena daging babi itu diperlukan saat Galungan dan Kuningan,” kata Madra.

Jika seluruh LPD di Bali bisa melaksanakan program bagi-bagi daging babi gratis itu, manfaat positif yang didapat akan sangat besar. Usaha peternakan rakyat di masing-masing desa bisa dikembangkan dan harga daging babi tidak sampai fluktuatif yang hanya akan merugikan peternak babi.

Selain itu, secara sosial budaya, pembagian daging babi saat Galungan akan memperkuat kekhususan, keunikan dan keotentikan LPD sebagai lembaga adat yang diberi tugas mengurusi kekayaan desa adat.

“Karena LPD itu unik dan otentik, maka pengaturan dan pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan lembaga-lembaga keuangan lain, semisal koperasi, LKM atau pun Bumdes,” kata Madra.

Program hadiah daging babi Galungan di LPD Kedonganan dimulai tahun 2010. Hingga kini, sudah tiga kali LPD Kedonganan memberikan hadiah daging babi gratis kepada krama saat Galungan. Madra menjanjikan program ini menjadi program rutin LPD Kedonganan setiap Galungan. (*)

Ngaben Masa, Tradisi Baru Desa Adat Kedonganan


Ngaben masa 2012

DESA Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung boleh dibilang memiliki tradisi baru dalam pelaksanaan upacara ngaben dan nyekah. Sejak tahun 2006 lalu, warga desa ini mengenal ngaben bersama. Jika di tempat lain dikenal dengan sebutan ngaben massal, di Kedonganan namanya ngaben masa.

Yang dimaksud dengan ngaben masa itu ngaben ngemasa atau berkala setiap tiga tahun sekali. Jadi bukan massalnya yang ditonjolkan tetapi waktu pelaksanaan saban tiga tahun sekali.

Ngaben masa tiga tahun sekali ini sudah tertuang dalam perarem desa adat,” kata Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Yasmika.

Istimewanya lagi, jika di desa-desa lain pelaksanaan ngaben dan nyekah model bersama ini membebani warga peserta ngaben dengan biaya sejumlah tertentu, di Kedonganan warga peserta ngaben tidak dikenai biaya sama sekali alias gratis. Biaya ngaben sepenuhnya ditanggung LPD Desa Adat Kedonganan.

Menurut Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., ngaben masa ini merupakan bagian dari salah satu produk unggulan LPD Kedonganan yakni Sipadat (Simpanan Upacara Adat). Setiap warga pemilik tabungan Sipadat akan mendapat nilai manfaat berupa santunan kematian Rp 2 juta bila meninggal dunia serta diikutkan dalam ngaben dan nyekah masa setiap tiga tahun tanpa dikenai biaya. Kebetulan, seluruh krama Desa Adat Kedonganan sudah memiliki tabungan Sipadat di LPD Kedonganan. Jadi, praktis semua krama desa adat berhak mendapat hak santunan kematian Rp 2 juta bila meninggal dan diikutkan dalam upacara ngaben masa setiap tiga tahun sekali tanpa dikenai biaya.

Namun, Madra buru-buru menambahkan, sesungguhnya ngaben masa di Kedonganan tidaklah gratis seperti yang dipahami awam. Dana ngaben itu sebetulnya diambil dari pengelolaan dana Sipadat milik warga.

“Artinya, bukan LPD yang ngaben, tapi krama pemilik sawa. Dananya pun berasal dari masyarakat. Hanya saja, dana itu merupakan hasil dari pengolahan dana masyarakat yang disimpan di LPD,” kata Madra.

Sementara desa adat, imbuh Madra, menjadi fasilitator dan pengoordinir pelaksanaan upacara ngaben masa. “Intinya, ngaben masa dilaksanakan secara gotong-royong, bersama-sama antara krama, desa adat dan LPD,” kata Madra.

Ngaben dan nyekah masa periode pertama digelar tahun 2006. Pada periode pertama, ngaben dan nyekah masa diikuti 114 sawa. Periode kedua dilaksanakan tahun 2009. Puncak upacara ngaben dilaksanakan Sabtu, 22 Agustus 2009 dan puncak upacara nyekah dilaksanakan 14 September 2009. Upacara ngaben masa kedua ini diikuti 32 sawa serta 48 ngelungah. Upacara nyekah diikuti 56 peserta.

Tahun 2012, ngaben dan nyekah masa memasuki periode ketiga. Puncak upacara ngaben dilaksanakan Minggu, 18 November 2012, sedangkan puncak upacara nyekah digelar pada Jumat, 30 November 2012.

Ketua Panitia Pelaksana Karya Atiwa-tiwa lan Atmawedana Sinarengan Desa Adat Kedonganan 2012,  Made Sukada mengatakan peserta ngaben tahun ini sebanyak 32 sawa serta 42 ngelungah. Sementara nyekah diikuti 79 peserta. Upacara di-puput tiga sulinggih: Ida Pedanda Putra Telaga dari Griya  Sanur, Ida Pandita Mpu Jaya Wijayananda dari Griya Kutuh Kuta dan Ida Rsi Bujangga dari Griya Sesetan, Denpasar.

Tahun ini, imbuh Sekretaris Panitia, I Made Suwinda, LPD Kedonganan mensubsidi Rp 12 juta untuk masing-masing sawa. Adapun total dana yang disiapkan LPD Kedonganan mencapai Rp 960 juta.

Kendati telah dibiayai LPD, prinsip gotong-royong memang tetap terasa kuat dalam ngaben masa di Kedonganan ini. Meski sudah dianggarkan dana oleh LPD, toh krama banyak yang menyumbang berbagai perlengkapan upacara. Ada yang menyumbangkan dana, minuman, transportasi serta tenaga.

“Prinsipnya memang gotong-royong, bersama-sama membayar utang leluhur dengan ketulusan dan keikhlasan,” tandas Jro Mangku Made Sukadi, salah seorang krama yang juga panglingsir di Kedonganan.

Prinsip gotong-royong, imbuh Madra, sejatinya juga sudah terlihat dalam pendanaan. Dana ngaben yang diambil dari pengelolaan dana masyarakat di LPD merupakan wujud subsidi silang. Masyarakat yang memiliki simpanan dana lebih besar mensubsidi masyarakat yang tabungannya lebih kecil.

“Tapi bukan berarti yang punya tabungan lebih kecil itu tidak mampu. Namun inilah wujud kebersamaan, implementasi konsep kegotong-royongan yang sesungguhnya menjadi ciri khas budaya Bali,” tandas Madra. (*)


Kamis, 03 Januari 2013

LPD Kedonganan Terbaik 2012

Pelayanan nasabah di LPD Kedonganan
LPD Desa Adat Kedonganan terpilih sebagai LPD Terbaik tahun 2012 di Kabupaten Badung untuk kategori LPD dengan aset lebih dari Rp 5 milyar. Penghargaan ini diterima Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., dan diserahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R.Swandika  di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Selasa, 18 Desember 2012. Turut hadir pula anggota DPRD Badung I Gst. Agung Gd. Jaya Adiputra,ST, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung Dewa Made Apramana, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Badung, Bendesa Adat se-Kab. Badung serta Kepala LPD se-Kab. Badung.

Kabag Perekonomian Setda Badung, I Dewa Gede Joni Astabrata selaku Ketua Penyelenggara melaporkan penilaian LPD berprestasi diikuti12 LPD yang merupakan duta dari masing-masing kecamatan. Untuk predikat LPD berprestasi untuk asset diatas 5 milyar diraih oleh LPD Desa Adat Kedonganan Kecamatan Kuta, sedangkan untuk asset dibawah 5 milyar diraih oleh LPD Desa Adat Balangan Kecamatan Mengwi dan berhak atas uang dan piagam  penghargaan. LPD yang menerima penghargaan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak 20 LPD dan berhak atas dana untuk penguatan modal sebesar Rp. 100 juta untuk masing-masing LPD. Disampaikan pula bahwa untuk kriteria  yang dipakai pedoman dalam penilaian LPD terdiri dari unsur aktivitas dan motivasi, peran serta/partisipasi LPD dalam pelestarian budaya serta unsur kepatuhan LPD terhadap aturan. Sedangkan untuk kriteria pemberian penghargaan kepada LPD didasarkan pada LPD yang mempunyai modal dibawah 5 milar, belum pernah mendapat bantuan modal/gedung, kesehatan LPD dalam kondisi sehat, prosentase kecukupan modal serta mempunyai inovasi dalam pengembangan LPD.

Sekda Kompyang Swandika menyatakan LPD sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan pada kekuatan adat istiadat dan didasari oleh falsafah Tri Hita Karana dengan dijiwai agama Hindu menjadi pilar utama dalam meningkatkan dan mempertahankan kebudayaan Bali serta mendorong tumbuhnya perekonomian di desa.Sejalan dengan komitmen Pemkab Badung dalam mendorong keberadaan LPD, pemerintah juga memberikan penghargaan yang pemanfaatannya bertujuan untuk penguatan modal kepada LPD yang angka kecukupan modalnya kecil namun memiliki potensi sangat baik untuk perkembangan kedepan serta memilki berbagai inovasi dalam pengembangannya.

Tahun 1999, LPD Desa Adat Kedonganan juga sudah pernah dinobatkan sebagai Juara I LPD Terbaik di Kabupaten Badung. Atas prestasi itu, LPD Desa Adat Kedonganan terpilih menjadi duta Kabupaten Badung dalam ajang serupa di tingkat provinsi. Luar biasa, LPD Desa Adat Kedonganan tampil memesona. Predikat Terbaik I di Provinsi Bali pun diraih.(*)