LPD Kedonganan Berbagi 7 Ton Daging Babi

LPD Desa Adat Kedonganan konsisten melanjutkan program Berbagi Daging Babi sebagai revitalisasi tradisi mapatung menjelang hari raya Galungan. Senin (30/10), sekitar 7 ton daging babi dibagikan untuk 2.300 krama dan nasabah LPD Desa Adat Kedonganan.

Ketua Pemuda Eka Santhi Raih Penghargaan Wirausaha Muda Berprestasi Nasional

Satu lagi pemuda Kedonganan mengukir prestasi di tingkat nasional. I Wayan Yustisia Semarariana meraih juara II Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Nasional 2017. Penghargaan bergengsi ini diterima Ketua Pemuda Eka Santhi Kedonganan itu di Jakarta pada Jumat (27/10).

LPD Kedonganan Sosialisasi Spirit Tri-Us Lewat Lomba Padus

LPD Kedonganan menggelar lomba paduan suara antar-PKK se-Desa Adat Kedonganan serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-27 LPD Desa Adat Kedonganan. Lomba diikuti enam banjar adat yang ada di Desa Adat Kedonganan.

LPD Kedonganan Fasilitasi Upacara Panglukatan Sapuh Leger Massal

LPD Desa Adat Kedonganan memfasilitasi upacara panglukatan sapuh leger massal bagi krama Desa Adat Kedonganan bertepatan dengan hari Tumpek Wayang, Sabtu (29/7).

Generasi Muda Kedonganan Harus Berani Berwirausaha

Generasi muda Kedonganan harus memiliki kemampuan dan keberanian berwirausaha. Mereka mesti melihat dan menggarap secara maksimal peluang usaha yang ada di Desa Adat Kedonganan.

Kamis, 26 Desember 2013

Memahami Hukum Adat sebagai Payung LPD di Bali

Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra dalam buku Pengantar Hukum Adat Bali (2006), hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pada awalnya, istilah “hukum adat Bali” tidaklah begitu dikenal di kalangan masyarakat Bali. Istilah yang biasa dikenal di kalangan masyarakat Bali, yakni adat, dresta, gama, sima, cara, kerta sima, geguat, pengeling-eling, tunggul, awig-awig, perarem dan lainnya untuk menyebut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik untuk adat yang bersifat hukum (hukum adat) maupun untuk adat yang tidak bersifat hukum (adat istiadat).



Dalam konteks Bali, pembicaraan mengenai hukum adat Bali tidak bisa dilepaskan dari desa adat atau desa pakraman. Pasalnya, seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dinyatakan “desa adat atau pun desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Pengertian ini menegaskan desa adat atau desa pakraman memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istiadat (dresta) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar pakraman.

Semua desa adat atau desa pakraman di Bali memiliki awig-awig. Sebelum disahkan, awig-awig itu disusun dan dirembukkan dalam suatu rapat krama desa yang disebut paruman desa. Di masa lalu, awig-awig desa adat belum tertulis. Setelah para prajuru (pengurus) desa mengenal budaya baca tulis, awig-awig yang diputuskan dalam paruman desa pun dicatat.  Sejak tahun 1969, desa-desa adat di Bali memiliki kecenderungan menuliskan awig-awig-nya dalam format dan sistematika yang seragam. Ini tak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Pemda Bali yang mendorong desa-desa adat di Bali menuliskan awig-awig-nya. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum adat di desa adat.

Selain istilah awig-awig, juga dikenal istilah perarem. Kedua istilah ini disamakan pengertiannya. Namun, belakangan setelah awig-awig ditulis, perarem mempunyai pengertian khusus, yaitu sebagai peraturan-peraturan desa adat yang masih berupa keputusan-keputusan sangkepan desa (rapat desa).

Ada tiga jenis perarem, yakni perarem panyahcah awig-awig, perarem ngele, dan perarem penepas wicara. Perarem penyahcah awig-awig adalah perarem yang berupa aturan pelaksanaan dari pawos-pawos (pasal) yang sudah ada dalam awig-awig. Perarem ngele disebut juga perarem lepas, yaitu berupa peraturan-peraturan baru yang dibuat melalui sangkepan desa untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Perarem penepas wicara, yaitu berupa keputusan sangkepan desa untuk memberikan penyelesaian atau memberikan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di lingkungan desa adat atau desa pakraman.

Minggu, 22 Desember 2013

MUDP Segera Buat "Perarem" dan Bentuk Dewan LPD

Hasil Pesamuan Agung V MDP Mengenai Kedudukan LPD Pasca-UU LKM

Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali, akhirnya menggelar Pasamuhan Agung V pada Sabtu (21/12) lalu di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon, sebagai upaya menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang akan efektif berlaku per 1 Januari 2014. Dalam Pasamuhan yang dibuka Sekda Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun dan diikuti utusan Majelis Madya, Majelis Alit, perwakilan para bendesa adat se-Bali, pengurus LPD, pemerhati LPD, unsur pemerintah serta para stakeholders itu juga menyepakati pemberian  mandat  kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali untuk menetapkan segera membuat pararem khusus mengenai LPD sekaligus  membentuk  Dewan LPD. 

Suasana Pasamuhan Agung V MUDP Bali menyikapi posisi LPD pasca-UU LKM

Ketua Panitia Pasamuhan Agung V, Ketut Sumarta menjelaskan hasil Pasamuhan ini sangat penting sebagai langkah awal membangun kesepahaman antarkomponen lembaga desa adat di Bali, terutama menyikapi keluarnya UU LKM 2013 yang akan resmi berlaku per 1 Januari 2014 mendatang. Dalam UU tersebut dinyatakan LPD dan Lumbung Pitih Nagari telah diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat.

Pasamuhan Agung telah menghasilkan beberapa poin pararem. Pertama,  LPD diakui secara tegas oleh Negara. Kedua, LPD diatur oleh  hukum adat, maka konsekwuensinya adalah LPD sebagai duwe (hak milik) desa adat perlu diatur dalam  awig-awig. Selanjutnya, MDP Bali melalui Pasamuhan menugaskan MUDP Bali menetapkan aturan tentang LPD ini  menjadi atuan adat. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan LPD,” ungkap Sumarta. Dewan LPD ini selanjutnya akan membentuk badan pelaksana yang diperlukan, semisal badan pengelola, badan pengawas serta  badan penjamin.

Lebih lanjut Penyarikan Agung MUDP Provinsi Bali ini mengatakan, MUDP akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pemda se-Bali. “Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemda baik Gubernur maupun Bupati se-Bali, membicarakan status hukum baik berupa  perda, pergub dan perbup, yang telah ada sebelum UU LKM ini terbit, statusnya  bagaimana, apa perlu revisi atau bagaimana?” bebernya.

Sementara Bendesa Agung MUDP Provinsi Bali, Jro Gede Putu Suwena Putus Upadesa menambahkan, Pasamuhan Agung V ini akan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi tentang linggih atau kedudukan maupun sasana (tata kelola) lembaga keuangan seperti LPD sebagai milik desa adat. “Kami berharap, melalui Pasamuhan ini, tidak lagi ada pandangan yang berbeda. Seluruh Desa Pakraman di Bali sebagai pemilik sah LPD, sangat berkepentingan akan kejelasan dan ketegasan kedudukan, tata hubungan dan tata kelola LPD sebagai duwe Desa Pakraman,” terangnya.  

Dalam acara Pasamuhan Agung V juga digelar pembekalan yang menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya, Dr. I Made Gede Sadguna, MBA (ahli ekonomi keuangan perbankan) dengan topik “Arsitektur dan Tata Kelola LPD Bali yang Berbasis Sosial Budaya-Religius’, Ida I Dewa Gede Ngurah Swastha, S.H., selaku Patajuh MUDP Bali membawakan topik “Tata Hubungan LPD, Desa Pakraman dan MDP Bali dengan Lembaga Non-Adat”.

Gede Sadguna mengungkapkan keluarnya UU LKM yang menegaskan LPD sebagai milik Desa Adat telah memberikan mandat kepada masyarakat Bali. Ke depan LPD harus benar-benar menjadi penyangga sosial budaya–religius komunitas adat Bali. “Perlu ada aturan atau bhisama yang memayungi LPD sebagai lembaga keuanga  milik Desa Pakraman sehingga LPD ini benar-benar berjalan dan mampu sebagai penyangga adat dan budaya kita di Bali,” kata Sadguna yang juga salah satu petinggi Bank Indonesia itu. []


Sabtu, 21 Desember 2013

Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim Timba Ilmu dari LPD Kedonganan

LPD Desa Adat Kedonganan kedatangan tamu dari Pulau Kalimantan. Sedikitnya 21 orang dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengunjungi LPD Desa Adat Kedonganan, Jumat, 20 Desember 2013. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Drs H. Yogyana itu ingin menimba ilmu pengelolaan LPD dari LPD Kedonganan.

Sebagian besar rombongan merupakan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD ) yang berada di kabupaten yang dikenal kaya sumber alam itu. “Kami merasa kagum melihat LPD Desa Kedonganan ini lewat website, luar biasa.  Dari modal sangat minim hingga mencapai miliaran. Bagaimana sistem yang dijalankan, kami ingin belajar dari LPD Kedonganan,” kata Yogyana di hadapan pengurus, pengawas, LPD Desa Adat Kedonganan yang menerima kunjungan tersebut.

Menurut Yogyana, pihaknya ingin menambah pengalaman pengelolaan LPD di Bali. Selama ini, kata Yogyana, perkembangan LPD di Bali sangat pesat dan sukses.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, imbuh Yogyana, juga ada LPD. Masing-masing LPD di sana awalnya digelontor dana Rp 200- Rp 400 juta sebagai modal kerja.

“Hingga kini dana itu sudah berkembang sebagai modal bergulir. Namun, hsilnya sangat sulit, belum sesuai keinginan kami. Kami ingin menggali ilmu dari LPD di Bali. LPD kami  baru berumur tiga hingga empat tahun. Malah ada yang hidup segan mati tak mau, seperti itu kenyataannya,” jelasnya.

Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra bersama jajaran Badan Pengawas LPD Kedonganan menyampaikan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan pihak Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur. Pada prinsipnya, kata Madra, LPD di Bali dijalankan untuk menopang keberadaan adat dan budaya yang dijiwai agama Hindu.”Di Bali, yang mahal itu adalah biaya adatnya. Dengan adanya LPD, beban biaya adat yang mahal itu menjadi lebih ringan. Dampaknya, adat dan budaya Bali bisa tetap dipertahankan karena adanya LPD,” kata Madra.

Itu sebabnya, imbuh Madra, LPD di Bali sejatinya merupakan lembaga penyangga adat dan budaya Bali. Saat pertama kali didirikan atas inisiatif Gubernur IB Mantra, LPD didedikasikan sebagai penopang pelestarian adat dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu. LPD berada di bawah naungan lembaga adat Bali, yakni Desa Adat atau Desa Pakraman yang tetap ajek dengan konsep Tri Hita Karana.


“Dengan kata lain, LPD di Bali itu adalah lembaga sosial-kultural, bukan semata-mata lembaga ekonomi. Justru fungsi sosial-kulturalnya yang lebih dominan,” tandas Madra. []

Jumat, 20 Desember 2013

Ketua DPR RI dan Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kekhususan LPD di Bali

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen mendukung kekhususan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU itu dinyatakan, LPD dan Lumbung Pitih Nagari di Padang tidak tunduk dengan UU LKM dan diatur dengan hukum adat. Komitmen ini ditegaskan Ketua DPR RI, Marzuki Alie serta Dirjen Kemendagri saat menerima tim dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali pada 17 Desember 2013. 

Tim MUDP Bali dipimpin Petajuh MUDP Bali, I Dewa Gde Ngurah Swastha, S.H. disertai Penyarikan Agung MUDP Bali, I Ketut Sumarta, Pengraksa I Ketut Madra, Nayaka I Gede Arya Sena serta pengurus MUDP lainnya. Turut serta juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Gede Nurjaya serta anggota DPD perwakilan Bali, I Nengah Wirata, S.E. 


Marzuki Alie menjelaskan adanya pasal yang menyebutkan LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Padang tidak tunduk dengan UU LKM tetapi diatur dengan hukum adat karena melihat faktor historis kedua lembaga itu sebagai lembaga milik adat. DPR RI, kata Marzuki Alie, akan tetap mempertahankan keberadaan pasal tersebut. Mengenai perda atau pun pergub yang mengatur LPD, berdasarkan hirearki tata perundang-undangan, UU lebih tinggi sehingga ketentuan dalam UU yang mesti diikuti. 

Penegasan komitmen ini, menurut Pangraksa MUDP Bali, I Ketut Madra penting artinya untuk makin meyakinkan MUDP Bali, desa pakraman dan para pengelola LPD di Bali mengenai kepastian hukum LPD. Dengan demikian tidak perlu ada keraguan lagi mengenai keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat/desa pakraman yang diatur dengan hukum adat. Kini saatnya MUDP, desa pakraman, pengelola LPD serta para stakeholders melangkah tegas dan jelas merumuskan struktur hukum adat yang memayungi LPD di Bali. 

"Dan ini butuh kebersamaan, kesadaran yang sama dan langkah yang sama di antara seluruh elemen masyarakat Bali. Ini momentum yang sangat baik untuk menata kembali keberadaan LPD kita yang hampir 30 tahun telah menjalankan dharma bhakti-nya sebagai penyangga adat dan budaya Bali," tandas Madra yang juga Kepala LPD Desa Adat Kedonganan ini. []

Selasa, 19 November 2013

Refleksi 30 Tahun LPD di Bali: Kembali ke Jati Diri

Bulan ini, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sudah berusia 29 tahun. Sejak diintroduksi Gubernur Bali, Prof. Dr. IB Mantra pada 19 November 1984 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, perkembangan LPD di Bali sangat pesat. Bahkan, aset LPD se-Bali kini sudah mencapai lebih dari Rp 8 trilyun.

Penyerahan punia piodalan bagi merajan/dadia di Desa Adat Kedonganan

Di usia ke-29 ini, LPD di Bali memasuki babak baru menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengakui LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Padang sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat yang diatur dengan hukum adat sehingga tidak tunduk dengan UU LKM.



“UU LKM ini menunjukkan pengakuan Negara terhadap eksistensi LPD sebagai lembaga milik (duwe) desa adat atau desa pakraman yang khusus menangani masalah keuangan dan ekonomi masyarakat adat Bali. Ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para pengelola LPD, baik pengurusnya maupun desa pakraman sebagai pemiliknya,” kata Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra.



Senyatanya, kata Madra, LPD memang didedikasikan oleh Gubernur Mantra sebagai lembaga penopang adat dan budaya Bali dengan basis desa pakraman. Itu sebabnya, sejak awal didirikan, LPD ditempatkan dalam kerangka desa pakraman. Perda Nomor 2 tahun 1988 yang merupakan Perda pertama mengenai LPD jelas-jelas disebut LPD sebagai milik desa adat. Struktur modal, sistem pengelolaan serta pemanfaatan keuntungan LPD pun memperjelas keberadaan LPD sebagai lembaga penyangga adat dan budaya Bali berbasis desa adat sebagai lembaga komunitas adat Bali warisan leluhur sejak berabad-abad silam.



“Kini, UU LKM sudah memberi pengakuan kepada LPD dan itu berarti ruang bagi LPD untuk mempertegas jati dirinya sebagai lembaga adat. Ini harus kita sikapi dengan tepat dan segera,” imbuh Madra.



Madra menyatakan konstruksi hukum adat sebagai payung hukum LPD yang dimaksud dalam UU LKM mesti dipertegas oleh pengurus LPD selaku pelaksana operasional, desa adat/pakraman selaku pemilik serta Majelis Desa Pakraman (MDP) sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali. Sejumlah LPD di Bali sudah memiliki perarem mengenai keberadaan LPD di masing-masing desa adat. Perarem merupakan salah satu bentuk hukum adat yang lazim digunakan dalam praktik hukum adat Bali.



“Hal ini harus kita pertegas dan perkokoh lagi,” kata Madra.

Minggu, 20 Oktober 2013

Hadiah Galungan LPD Kedonganan Dibagikan Besok

3 Kg Daging Babi Plus Uang Bumbu Rp 50.000

Menyambut hari raya Galungan, LPD Desa Adat Kedonganan kembali akan membagikan daging babi gratis bagi krama Desa Adat Kedonganan. Kegiatan ini pun kini menjadi tradisi baru di Kedonganan. Sejak tahun 2010 lalu, LPD Desa Adat Kedonganan secara rutin membagikan daging babi gratis kepada krama desa setempat. Kegiatan itu kembali bakal digelar Senin (21/10) pagi besok di depan gedung LPD Kedonganan.

Pembagian daging babi gratis pada tahun 2012

Wakil Kepala LPD Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan tiap-tiap krama desa ngarep mendapatkan 3 kg daging babi. Selain itu, sejumlah krama tamiu beragama Hindu yang sudah menetap di Desa Adat Kedonganan dan menjadi nasabah LPD Kedonganan juga mendapat hadiah daging babi.

“Total krama desa ngarep dan krama tamiu yang menerima daging babi gratis mencapai 1.600 kepala keluarga (KK). Jadi, daging babi yang dibagikan sekitar 5.000 kg,” kata Suriawan.

Selain daging babi, krama juga diberikan uang bumbu (basa-basa) senilai Rp 50.000. Uang bumbu ini baru diberikan sejak Galungan sebelumnya. Kala itu, uang bumbu yang diberikan sebesar Rp 25.000, kini ditingkatkan menjadi Rp 50.000.

“Ya, harga-harga kan sudah naik. Jadi, kita naikkan juga uang bumbunya,” kata Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., sembari tersenyum.

Menurut Madra pembagian daging babi menjelang Galungan dan Kuningan kali ini merupakan yang kelima kalinya. Pertama kali program ini dilaksanakan tahun 2010.

Program pembagian daging babi gratis menjelang hari raya Galungan dan Kuningan merupakan bentuk revitalisasi tradisi mapatung (memotong babi bersama-sama lalu membaginya secara merata bersama-sama). Hanya saja, tradisi itu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Program ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa sekaligus terima kasih kepada krama yang telah mendukung program-program LPD.
Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk mendukung tumbuhnya usaha peternakan rakyat di Bali, khususnya berkaitan dengan ternak babi. Dengan dijadikan sebagai program rutin tiap hari raya Galungan, setidaknya peternak babi memiliki pasar yang jelas dan harga juga bisa dikendalikan. []



Senin, 09 September 2013

Rp 15,3 Milyar, Kontribusi Kepada Krama dan Desa Adat

Peran LPD Desa Adat Kedonganan sebagai penyangga adat dan budaya Bali di Desa Adat Kedonganan sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi atau manfaat yang diberikan LPD Kedonganan kepada krama serta Desa Adat Kedonganan sejak lembaga keuangan ini berdiri tahun 1990 hingga usia ke-23 tahun pada 2013 ini sudah mencapai Rp 15,3 milyar. Jika dirata-ratakan, LPD Kedonganan memberikan kontribusi senilai lebih dari Rp 668 juta per tahun. Demikian diungkapkan Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., serangkaian perayaan HUT ke-23 LPD Desa Adat Kedonganan, Senin (9/9).

Penyerahan santunan kepada krama desa yang cacat fisik


“Kontribusi itu berwujud dana pembangunan kepada desa adat senilai Rp 9.414.058.200 dan dana sosial senilai Rp 1.981.542.088, serta sumbangan lainnya untuk penguatan adat dan budaya Bali senilai Rp 3.978.452.479,” beber Ketut Madra.

Dana pembangunan sepenuhnya diterima Desa Adat Kedonganan yang digunakan untuk kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan sesuai program desa adat. Dana sosial dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti punia ubon-ubon pura kahyangan tiga,  undangan bazaar STT se-Desa Adat Kedonganan, punia beras pemangku dan kelian banjar, punia/tirtha yatra pura sad kahyangan di Bali, punia/tirtha yatra  pura di luar Bali, kesehatan pemangku, bantuan bagi warga cacat, pembinaan sekaa gong remaja dan anak-anak, pembinaan STT, pembinaan olah raga serta pembinaan seni dan budaya. Selain itu, LPD Kedonganan juga memberikan sumbangan lainnya dalam bentuk bantuan langsung kepada krama maupun melalui program. Sumbangan lainnya itu, di antaranya santunan kematian, ngaben dan nyekah masa, dana pembinaan banjar/STT/PKK banjar, dana rapat banjar, tali kasih kepada mantan prajuru, kelian dan kepala lingkungan, bantuan beasiswa bagi anak yang orang tuanya kurang mampu, beasiswa prestasi, punia ke merajan/sanggah, dadia/paibon serta program daging babi gratis saat hari raya Galungan.

Di luar itu, LPD Kedonganan juga berkontribusi serta menjadi penyokong utama kegiatan pembangunan fisik di desa adat, seperti pengaspalan jalan desa (1990), renovasi Pura Dalem Kahyangan (1992), renovasi Pura Segara (1998), renovasi Pura Penataran (2000), renovasi gedong ratu ayu (2003), renovasi wantilan Palguna Pura (2004), pendirian TK Dharma Putra (2005), Pasar Desa Adat Kedonganan (2007) serta Bimbingan Belajar Widya Wijaya (2010).

Menurut Perda LPD, kewajiban LPD hanyalah memberikan dana pembangunan kepada desa adat selaku pemilik sebesar 20% serta menyisihkan 5% laba untuk dana sosial. Selama 23 tahun, laba yang diraih LPD Kedonganan tercatat Rp 47.070.291.000. Jika mengikuti ketentuan itu, semestinya LPD Kedonganan mengeluarkan dana pembangunan dan dana sosial Rp 11,7 milyar. Namun, kontribusi LPD Kedonganan melebihi apa yang diatur dalam Perda.

“Orientasi LPD memang bukan semata-mata laba yang tinggi, tapi labda yakni sukses krama dan desa adat dalam mempertahankan adat dan budayanya. Selain itu, bagaimana LPD dirasakan kehadiran dan manfaatnya bagi krama dan desa adat,” kata Ketut Madra.

Kontribusi/Manfaat LPD yang Diberikan LPD Kedonganan
Kepada Krama dan Desa Adat Kedonganan
(1990-2013)

1. Dana Pembangunan
9.414.058.200
2. Dana Sosial
1.981.542.088
3. Sumbangan Lainnya

-         Santunan kematian bagi krama (2002—2012)
433.000.000
-          Ngaben dan nyekah masa (2006, 2009, 2012)
1.833.365.679
-          Dana pembinaan banjar/STT/PKK banjar (2007—2012)
720.000.000
-          Dana rapat banjar (2007—2013)
65.160.000
-          Tali kasih kepada mantan prajuru, kelian dan kepala lingkungan (2006—2013)
72.470.000
-          Santunan orang cacat (2005—2013)
24.041.800
-          Bantuan beasiswa bagi siswa yang orang tuanya kurang mampu (2002—2013)
72.415.000
-          Beasiswa prestasi (1998—2013)
96.600.000
-          Punia merajan/dadia/paibon (2009—2013)
286.000.000
-          Program daging babi Galungan (2012—2013)
375.400.000
Jumlah
15.374.052.767



Selasa, 03 September 2013

Jadi Motivator dan Dinamisator Pembangunan Desa Adat Kedonganan

23 Tahun LPD Desa Adat Kedonganan

Di usia ke-23 tahun, LPD Desa Adat Kedonganan terus mempertajam fungsinya dalam membangun komunitas adat di Desa Adat Kedonganan. LPD Kedonganan tidak saja menjalankan fungsi keuangan dan perekonomian krama tetapi juga berperan sebagai motivator dan dinamisator pembangunan di Desa Adat Kedonganan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M.


Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menjelaskan fungsi sebagai motivator, yakni LPD menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi krama desa untuk maju, baik secara pribadi maupun dalam konteks sebagai komunitas di desa adat. Fungsi sebagai dinamisator, yakni LPD menggerakkan segala potensi krama desa di desa adat untuk mencapai tujuan mensejahterakan krama desa, baik secara sekala maupun niskala.

“LPD tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai lembaga keuangan. Spirit yang mendasari kelahiran LPD adalah sebagai penyangga adat, budaya dan agama masyarakat Bali. Karena itu, sasaran LPD bukan semata-mata untung dan aset yang besar, tapi sejauh mana adat, budaya dan agama masyarakat Bali itu tegak di desa adat,” kata Madra.

Akan tetapi, menurut Madra, fungsi motivator dan dinamisator itu akan bisa diemban dengan baik apabila seluruh komponen di Desa Adat Kedonganan, baik pengurus dan karyawan, pengawas dan prajuru desa adat, krama desa serta stakeholders senantiasa mendukung keberadaan LPD Kedonganan. Dukungan yang diharapkan berupa partisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai produk dan program LPD, sumbangan pemikiran, termasuk kritik konstruktif bagi kemajuan LPD dan Desa Adat Kedonganan.

Madra mengakui, saban tahun LPD Kedonganan memang mengalami perkembangan pesat dari sisi kinerja keuangan. Hingga 31 Juli 2013, aset LPD Desa Adat Kedonganan sudah mencapai Rp 218 milyar. Laba yang dibukukan pun terus meningkat. Jika pada akhir tahun 2012, laba LPD Kedonganan mencapai Rp 6,1 milyar, hingga 31 Juli 2013, LPD Kedonganan sudah meraup laba Rp 4,5 milyar.

“Sekali lagi bukan pada aspek aset dan laba yang besar yang menjadi kebanggaan bagi kami di LPD Kedonganan, tapi sejauh mana lembaga ini memang benar-benar dirasakan kehadiran dan manfaatnya bagi krama dan desa adat,” kata Madra.

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, S.Ag., menyatakan rasa bangga atas apa yang telah dicapai LPD Kedonganan selama 23 tahun. Dia berharap capaian itu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Puja juga sepakat dengan Madra, kesuksesan LPD dari sisi kinerja keuangan mesti diimbangi dengan makin kokohnya kehadiran LPD dirasakan di tengah-tengah krama desa. “Hingga kini krama desa dan Desa Adat Kedonganan sangat merasakan kehadiran dan manfaat LPD,” tandas Puja.

Hal senada juga diungkapkan tokoh senior Desa Adat Kedonganan, I Made Parka. Dia menuturkan berkat LPD, Kedonganan dikenal dan dihargai di luar. “Ketika saya menyebut berasal dari Kedonganan kala bertemu seseorang, mereka langsung teringat LPD Kedonganan. Terus terang, saya bangga dengan LPD Kedonganan,” kata Parka saat menerima tali kasih dari pengurus LPD dan prajuru desa Maret lalu. (*)

Data dan Fakta LPD Kedonganan
Per 31 Juli 2013
(dalam Ribuan Rupiah)

Aset
218.496.044
Tabungan
99.494.955
Deposito
82.418.700
Kredit
166.318.451
Modal
28.427.962
Laba
4.555.193
Jumlah Penabung
10.777 orang
Jumlah Deposan
658 orang
Jumlah Debitur
1.857 orang


Jumat, 23 Agustus 2013

Menyiapkan Generasi Muda Penjaga Adat dan Budaya Bali

Dari Ajang Lomba Seni dan Budaya HUT ke-23 LPD Kedonganan 

Lomba membuat klakat
KUNCI keberlangsungan adat, budaya dan agama Hindu di kalangan masyarakat Bali ditentukan oleh generasi muda. Merekalah generasi pelanjut yang akan mengemban tanggung jawab menjaga dan mempertahankan adat, budaya dan agama masyarakat Bali.

Sebagai lembaga keuangan komunitas adat Bali, LPD berkewajiban ikut menyiapkan generasi muda agar bisa menjadi penjaga adat, budaya dan agamanya. Hal itu pula yang mendasari LPD Desa Adat Kedonganan dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-23 yang jatuh pada 9 September mendatang memfokuskan kegiatannya pada aktivitas yang melibatkan generasi muda secara aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya bagi masa depan Desa Adat Kedonganan. Berbagai kegiatan lomba yang digelar diarahkan untuk melahirkan generasi cerdas, sehat dan sadar budaya.


Lomba berbusana ke pura (laki-laki)

Ketua Panitia HUT ke-23 LPD Desa Adat Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan sebagian besar kegiatan HUT memang melibatkan generasi muda. Kegiatan yang digelar di antaranya untuk bidang pendidikan berupa tes beasiswa prestasi serta lomba cerdas cermat yang diikuti anak-anak SD se-Kelurahan Kedonganan. Selain itu diserahkan juga beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam bidang sosial, LPD kembali melaksanakan program rutin tiap tahun, yakni pemberian santunan kepada krama yang mengalami cacat fisik serta pemberian tali kasih kepada para mantan prajuru dan pengurus desa.

Untuk bidang olahraga digelar pertandingan sepak bola, bulutangkis dan bola voli. Sementara di bidang seni digelar lomba membuat klakat, lomba memakai busana adat ke pura, dan lomba membuat canang sari antarsiswa SD se-Desa Adat Kedonganan. Ada juga lomba membuat penjor, sampian penjor dan sanggah cucuk serta lomba kendang tunggal dan tari jauk manis antar-sekaa teruna se-Desa Adat Kedonganan yang digelar pada Jumat, 23 Agustus 2013 lalu.
Lomba berbusana ke pura (perempuan)

Perlombaan di bidang seni dan budaya mendapat perhatian istimewa. Pasalnya, lomba yang digelar merupakan keterampilan dasar sebagai generasi penjaga adat dan budaya Bali.

“Kami ingin anak-anak di Kedonganan tahu dan bisa mempraktikkan berbagai atribut yang berhubungan dengan adat, budaya dan tradisi kita di Bali,” kata Suriawan.

Lomba membuat canang sari
Suriawan mencontohkan lomba berbusana adat ke pura menggunakan model praktik langsung di lapangan. Artinya, anak-anak peserta lomba langsung mengenakan pakaian adat ke pura, bukan berbusana dari rumah.

Lomba membuat sampian penjor
“Dalam lomba ini anak-anak sekaligus belajar cara berbusana adat ke pura yang benar,” kata Suriawan.

Di tingkat sekaa teruna, dilaksanakan lomba membuat penjor, membuat sampian penjor serta lomba makendang tunggal dan tari jauk manis. Dalam lomba ini diuji kemampuan anak-anak muda Kedonganan membuat salah satu sarana upakara dasar dalam suatu upacara yadnya. Kenyataan dalam lomba menunjukkan generasi muda Kedonganan memiliki kemampuan dan keterampilan mengerjakan berbagai atribut adat dan tradisi Bali.

Lomba membuat sanggah cucuk
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra, S.H., M.M., menyatakan selama ini generasi muda selalu disalahkan ketika berbicara mengenai upaya menjaga adat dan budaya Bali. Padahal, mereka tidak diberi ruang untuk mendalami dan menyelami adat dan budaya mereka.

“Kami di LPD sejak lama selalu memberi ruang generasi muda untuk terlibat aktif sebagai calon pelanjut dan penjaga adat dan budaya Bali. Medianya berupa lomba-lomba maupun kegiatan pendalaman adat melalui pembekalan seperti dalam Sekolah Kauripan Bali yang kami laksanakan tahun lalu,” tandas Madra.

Lomba membuat penjor
Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, S.Ag., menyambut baik lomba-lomba yang berkaitan dengan adat dan budaya Bali yang digelar LPD Kedonganan. Melalui lomba itu, Puja berharap, generasi muda Kedonganan akan memahami adat dan budayanya dengan baik sekaligus bisa mempraktikkannya. 

LPD Kedonganan akan merayakan HUT ke-23 pada 9 September mendatang yang diisi dengan syukuran dan pengundian hadiah. Sehari sebelumnya dilaksanakan jalan santai melibatkan seluruh krama desa dan nasabah. Sementara berbagai lomba digelar sejak sejak 18 Maret 2013. 

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, S.Ag., membuka lomba.

Kamis, 22 Agustus 2013

LPD Kedonganan Rangkul Pesaing

Bersama-sama Ikuti Diklat Kompetensi dan Uji Sertifikasi II

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mengelola kepercayaan masyarakat di bidang keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kedonganan kembali menggelar pelatihan kompetensi pada Kamis, 22 Agustus 2013 di ruang pertemuan LPD Kedonganan. Menariknya, pelatihan kompetensi tak hanya diikuti pengelola LPD Kedonganan, melainkan menyertakan juga beberapa pengurus  BPR dan empat koperasi yang ada di wilayah Kedonganan.

Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra mengakui biasanya memang ada pemikiran bahwa BPR dan koperasi adalah pesaing LPD. Namun, menurutnya, jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya ada perbedaan di antara ketiganya, terutama dalam hal segmen pasar.

"Mari kita lihat sisi positifnya juga. Intinya setiap usaha butuh kompetitor agar bisa berkreasi dan berinovasi. Jadi, sebenarnya, BPR dan Koperasi bukan pesaing negatif. Bahkan sebenarnya, keberadaannya saling membutuhkan," kata Madra.

Madra menekankan, adanya sertifikasi pengelola LPD membuktikan LPD tidak dikelola secara tradisional semata, melainkan tetap mengadopsi manajemen modern. “Ini sebagai bukti kalau LPD benar-benar berusaha menerapkan manajemen profesional dengan meningkatkan kompetensi para pengelolanya," paparnya seraya berharap kegiatan serupa juga menjadi program di seluruh LPD yang ada di Bali. Dengan begitu LPD benar-benar mampu memberdayakan masyarakat lokal khususnya krama adat. Terlebih, dengan diklat yang diperuntukkan pula bagi karyawan baru, maka akan sekaligus membangun kaderisasi yang siap dalam teori dan praktik pengelolaan LPD.

Khususnya di LPD Kedonganan, sertifikasi kali ini adalah yang kedua kalinya digelar. Untuk angkatan pertama, dilaksanakan di akhir Juni lalu dengan peserta sekitar 30 orang.

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif, I Nyoman Yudiarsa mengatakan sertifikasi ini pada prinsipnya dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi kerja mereka yang terlibat di lembaga keuangan mikro non bank, salah satunya yakni LPD. Adapun manfaat dari proses ini, lanjut Yudiarsa, adalah dapat memberi ukuran kualitas dan daya saing SDM.

"Bila SDM-nya sudah tersertifikasi, jadi ada pengakuan bahwa mereka ini berkompeten di bidang itu. Dengan demikian, tentu proses pelayanan akan menjadi lebih baik. Harapan ke depan LPD dapat semakin dipercaya oleh masyarakat," ungkapnya.

Ditanya mengenai apakah sertifikasi ini sudah dilakukan di seluruh lembaga keuangan mikro non bank khususnya LPD di Badung, Yudiarsa mengaku belum. Namun ditegaskannya, dalam hal ini sudahlah ada pembicaraan dengan pihak terkait. Bahkan, telah terbentuk suatu komitmen agar melaksanakan kegiatan ini di tingkat kabupaten.

"Yang penting, bagaimana edukasi terhadap lembaga keuangan ini tumbuh di masyarakat. Seperti halnya bagaimana memanfaatkan lembaga keuangan, dan kita di lembaga keuangan mampu memberi jasa keuangan pada masyarakat," jelasnya.

Selama ini, kata Yudiarsa, LPD di Bali telah berkembang pesat dengan aset mencapai lebih dari Rp 7 triliun, dan memiliki karakter khusus di Bali yakni mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal. Manajemen di LPD sudah bagus, hanya saja masih terus perlu ditingkatkan kompetensi SDM-nya. (*)


Minggu, 18 Agustus 2013

LPD Kedonganan Matirtha Yatra ke Bromo

Serangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-23, LPD Kedonganan matirtha yatra ke sejumlah pura di Jawa, termasuk ke Gunung Bromo, Jawa Timur pada Jumat-Sabtu, 16-17 Agustus 2013. Tirtha yatra diikuti pengurus dan karyawan LPD, prajuru Desa Adat Kedonganan, para pemangku serta sejumlah tokoh masyarakat Kedonganan. 





Wakil Kepala LPD Kedonganan yang juga Ketua Panitia HUT ke-23, Drs. I Wayan Suriawan menjelaskan tirtha yatra ke luar Bali sudah sering dilaksanakan. Tahun sebelumnya, LPD Kedonganan juga mengadakan kegiatan serupa ke Lombok. Tirtha yatra ke sejumlah pura di Jawa Timur juga sudah pernah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Selain ke Jawa Timur, tirtha yatra juga pernah dilaksanakan ke Pura Gunung Salak, Bogor. 

Tujuan matirtha yatra ini, menurut Suriawan, selain memberikan pengalaman spiritual bagi pengurus, karyawan, prajuru desa serta pemangku juga menjalin keakraban di antara komponen terkait di Desa Adat Kedonganan. "Prinsipnya kita membangun kebersamaan di antara pengurus, karyawan, prajuru, pemangku serta krama desa sekaligus menimba pengalaman spiritual," kata Suriawan. 

Selain mengadakan persembahyangan bersama, pihaknya juga menyerahkan dana punia kepada pemangku pura setempat. (*)

Rabu, 07 Agustus 2013

LPD Kedonganan Raih Lima Besar Aset dan Laba Tertinggi

LPD Desa Adat Kedonganan masuk jajaran lima besar LPD peraih aset dan laba tertinggi di Kabupaten Badung pada tahun 2012. Posisi teratas ditempati LPD Desa Adat Kuta dengan aset Rp 307.326.688.000, sedangkan laba yang diraih Rp 11.296.803. LPD Kedonganan membukukan aset Rp 207.520.865.000, sedangkan laba sebesar Rp 6.154.196.000.

Tahun 2011, dari sisi aset LPD Desa Adat Kedonganan juga bertengger di posisi lima besar. Tapi, dari sisi laba, LPD Kedonganan berada di urutan enam besar. Posisi laba tertinggi kelima pada tahun lalu ditempati LPD Desa Adat Bualu.

Tabel 5 Besar LPD Peraih Aset Tertinggi di Kabupaten Badung
(dalam Ribuan Rupiah)

No.
Nama LPD
2009
2010
2011
2012
1.
LPD Kuta
184.925.503
222.978.435
255.246.396
307.326.688
2.
LPD Pecatu
114.239.380
149.684.673
188.595.544
247.909.402
3.
LPD Legian
90.505.276
135.845.848
187.851.915
240.161.086
4.
LPD Jimbaran
109.820.909
138.153.038
177.483.989
222.254.604
5.
LPD Kedonganan
120.873.850
136.019.081
162.478.762
207.520.865

Tabel 5 Besar LPD Peraih Laba Tertinggi di Kabupaten Badung
(dalam Ribuan Rupiah)

No.
Nama LPD
2009
2010
2011
2012
1.
LPD Kuta
7.351.113
9.340.699
10.146.115
11.296.803
2.
LPD Pecatu
4.551.061
6.022.275
8.031.779
10.176.917
3.
LPD Legian
4.052.124
5.660.567
7.642.952
8.688.004
4.
LPD Jimbaran
4.725.486
5.664.532
6.094.817
8.037.220
5.
LPD Kedonganan
4.155.332
4.446.082
5.095.821
6.154.196