Bagikan Daging Babi Sehat, Kedonganan Jadi Pionir

Desa Adat Kedonganan yang membagikan daging babi sehat melalui program "Berbagi Daging Babi Hari Raya Galungan" LPD Kedonganan menjadi poionir tanggap darurat MSS di Kabupaten Badung

"Mabuug-buugan Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Kabupaten Badung

Tradisi Mabuug-buugan yang dilaksanakan krama Desa Adat Kedonganan saban hari Ngembak Geni, sehari setelah Nyepi, ditetapkan sebagai warisan budaya Kabupaten Badung. Penetapan ini disampaikan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prastha saat acara Segara Langu di Pantai Kedonganan, Rabu, 29 Maret 2017.

Kunjungan Prodi Magister Manajemen Undiknas Denpasar

Sejumlah dosen dan mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi Magister Manajemen (MM) Undiknas Denpasar berkunjung ke LPD Desa Adat Kedonganan, Senin, 20 Maret 2017. Kunjungan ini bertujuan mengenal lebih dekat pengelolaan lembaga keuangan berbasis adat dan budaya Bali.

Penyerahan Santunan Kematian dan Dana Duka Cita Kepada Keluarga Almarhum I Gede Arsa Kusuma Wijayaongan

LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana santunan kematian bagi peserta program Tabungan Beasiswa (Tabe) Plus yang meninggal dunia karena kecelakaan di air terjun Tegenungan, I Gede Arsa Kusuma Wijaya. Santunan kematian sebesar Rp 20 juta itu diterima ayah almarhum I Gede Rai Wijaya di rumah keluarga almarhum, Jumat,17 Maret 2017. Selain santunan kematian, almarhum juga menerima dana duka cita dari LPD Kedonganan sebesar Rp 2 juta.

Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan

Seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedonganan mengucapkan "Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan". Dumogi satata rahayu, ngulati Desa Adat Kedonganan sane sukertha, santhi, lan jagadhita.

Senin, 03 April 2017

Tak Khawatirkan MSS, Warga Kedonganan Tetap Berjubel Ikuti Program "Berbagi Daging Babi"

Meskipun merebak isu bakteri Meningitis Streptococcus Suis (MSS), krama Desa Adat Kedonganan sepertinya tidak terlalu khawatir. Buktinya, krama yang datang mengikuti program "Berbagi Daging Babi Hari Raya Galungan" di LPD Kedonganan tetap berjubel. Mengenakan pakaian adat madya, krama dan nasabah datang ke jaba Pura Bale Agung sekaligus halaman parkir timur LPD Kedonganan sejak pukul 07.00 hendak menukarkan kupon dengan 3 kg daging babi.

Krama dan nasabah antre hendak menukarkan kupon untuk mendapatkan 3 kg daging babi dari LPD Kedonganan. 
Sejumlah krama mengungkapkan mereka tidak khawatir dengan merebaknya isu bakteri MSS karena sudah ada penjelasan dari pakar dan pemerintah mengenai bagaimana menyiapkan dan mengolah daging babi yang sehat dan aman. "Lagi pula saya biasanya goreng saja, jadikan gorengan lebih enak dan aman," kata salah seorang krama.

 Merebaknya isu bakteri MSS tak membuat warga Kedonganan khawatir mengkonsumsi daging babi.
I Ketut Wiji, seorang  nasabah LPD Kedonganan juga mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai bakteri MSS yang belakangan ramai diberitakan. Wij mengaku selalu menyuci bersih daging yang akan diolah. Setelah dicuci bersih, daging babi itu dimasak sampaibenar-benar matang.

"Kalau sudah bersih dan dimasak matang, tak perlu khawatir," ujar Wiji. (*)


Bagikan Daging Babi Sehat, Kedonganan Jadi Pionir Tanggap Darurat MSS

Upaya serius LPD dan Desa Adat Kedonganan memeriksa babi sebelum dipotong dan dibagikan kepada krama dalam program "Berbagi Daging Babi Hari Raya Galungan dan Kuningan" diapresiasi Pemkab Badung. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, IGAK Sudaratmaja yang mewakili Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyebut Desa Adat Kedonganan sebagai satu-satunya desa adat tanggap darurat bakteri Meningitis Streptococcus Suis (MSS). 

"Kedonganan menjadi pionir dalam upaya mewujudkan daging babi yang sehat untuk dikonsumsi warga," kata Sudaratmaja saat memberikan sambutan dalam acara pembagian daging babi kepada krama Desa Adat Kedonganan di jaba Pura Bale Agung sekaligus halaman parkir timur LPD Kedonganan, Senin, 3 April 2017.

Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, IGAK Sudaratmaja didampingi Camat Kuta, I Gde Rai Wijaya, Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja dan Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra menyerahkan daging babi secara simbolis kepada para kelian banjar se-Desa Adat Kedonganan. 
Menurut Sudaratmaja, berkaca pada kasus penyebaran MSS serta program positif di Kedonganan, Badung sudah mengintensifkan pengawasan kegiatan pemotongan babi di wilayah Badung menjelang hari raya Galungan. Bahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini, pihaknya mengusulkan anggaran untuk kegiatan pemeriksaan babi yang akan dipotong di seluruh desa adat di Kedonganan setiap menjelang hari raya Galungan.

"Mengapa saat hari raya Idul Adha kita bisa lakukan pengawasan pemotongan hewan korban, sedangkan saat Penampahan Galungan tidak? Tradisi pemotongan babi menjelang hari raya Galungan ini juga harus kita kawal sehingga warga dipastikan mengkonsumsi daging babi yang sehat," kata Sudaratmaja.

Sudaratmaja menjelaskan, di Badung terdapat 122 desa adat. Karena itu, kata dia, tidak sulit bagi pihaknya mengadakan pengawasan. Setiap ada kelompok warga yang melaksanakan tradisi mapatung, pihaknya akan menerjunkan tim untuk memastikan babi yang dipotong memang sehat.

"Pemeriksaan meliputi antemortem sebelum hewan dipotong dan postmortem setelah babi dipotong. Yang diperiksa tentu bukan hanya bakteri MSS tapi penyakit secara umum. Kalau babinya sakit, jangan dipotong. Intinya, masyarakat bisa mengkonsumsi daging segar," kata Sudaratmaja. 

Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, IGAK Sudaratmaja dan Camat Kuta, I Gede Rai Wijaya didampingi Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja, Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra serta para kalian banjar berpose bersama menunjukkan bahwa daging babi sehat aman dikonsumsi.
Mengenai personel yang akan dilibatkan dalam pengawasan ke desa-desa adat, Sudaratmaja mengatakan hal itu tidak menjadi masalah. "Itu gampang dilakukan. Kalau memang kekurangan personel, kami bisa libatkan mahasiswa untuk ikut mengadakan pengawasan," kata Sudaratmaja, 

Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja mengungkapkan merebaknya kasus bakteri MSS memang cukup meyita perhatian masyarakat. Namun di sisi lain, kegiatan mapatung di Kedonganan yang difasilitasi LPD melalui program "Berbagi Daging Babi" sudah menjadi tradisi sehingga tetap harus dijalankan. Untuk itu, pihaknya menggelar rapat melibatkan prajuru desa, kelian banjar, serta pengurus LPD yang memutuskan untuk membentuk tim dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang menangani masalah kesehatan hewan.

"Astungkara, babi yang dipotong dan dibagikan hari ini dalam keadaan sehat. Karena itu, tidak perlu ragu untuk menerima dan mengolah daging babi ini. Sepanjang diolah dengan benar dan bersih, olahan babi itu aman untuk dikonsumsi," kata Puja.

Puja pun menyampaikan terima kasih kepada tim serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung serta Balai Veteriner Bali yang telah membantu memastikan kesehatan babi yang akan dipotong dan dibagikan kepada krama Desa Adat Kedonganan. 

Plt. Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Wayan Suriawan menjelaskan pembagian daging babi menjelang hari Galungan ini sudah menjadi program rutin LPD sebagai wujud labda (manfaat) yang diberikan LPD kepada krama sebagai pemilik dan nasabah. Program ini dimulai tahun 2010 dan tahun ini memasuki pelaksanan ke delapan.

"Tahun ini total babi yang dipotong 6,7 ton. Krama yang menerima daging babi sebanyak 2.250 orang," beber Suriawan.

Setiap nasabah yang memiliki saldo mengendap Rp 200 ribu menerima masing-masing 3 kg daging babi. Selain daging babi, krama juga menerima uang bumbu Rp 50.000.  (*)

Minggu, 02 April 2017

Pastikan Aman Dikonsumsi, LPD Kedonganan Tetap Bagikan Daging Babi Galungan Besok

Meskipun merebak isu penyakit meningitis streptococcus suis (MSS) atau meningitis babi, LPD Desa Adat Kedonganan didukung Desa Adat Kedonganan tetap akan melaksanakan kembali program berbagi daging babi menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Pembagian daging babi bakal dilaksanakan besok, Senin (3/4) pagi di jaba Pura Bale Agung sekaligus halaman parkir timur LPD Desa Adat Kedonganan. 

“Program berbagi daging babi ini sudah menjadi program rutin LPD Desa Adat Kedonganan sehingga diputuskan untuk tetap dilanjutkan. Tapi, kami tetap memastikan agar babi yang dipotong benar-benar sehat dan bebas dari bakteri  Streptococcus suis (S.s),” kata Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja.

Memang, dalam rapat antara Bendesa Adat Kedonganan, prajuru desa serta pengurus LPD Kedonganan pada 20 Maret 2017 lalu, disepakati membentuk tim khusus untuk memastikan kesehatan babi yang akan dipotong. Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Puja menunjuk krama Desa Adat Kedonganan yang berkompeten dalam bidang kesehatan hewan berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Veteriner Bali serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terlebih dahulu memeriksa kesehatan babi yang akan dipotong.

Rapat Bendesa Adat Kedonganan, prajuru desa, serta pengurus LPD Kedonganan membahas program berbagi daging babi menjelang hari raya Galungan.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra menjelaskan program berbagi daging babi sudah menjadi ikon LPD Kedonganan. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap melaksanakan program itu, meskipun di masyarakat merebak isu MSS. Pihaknya bertambah yakin tetap melanjutkan program ini karena pakar dan instansi terkait memastikan daging babi aman dikonsumsi sepanjang dalam kondisi sehat dan diproses dengan cara yang benar.

“Sejak pertama kali program ini dilaksanakan, kami memang sudah selalu mendahului melakukan pemeriksaan kesehatan babi yang akan dipotong. Kami selalu menyertakan dokter hewan untuk memastikan daging babi itu layak potong dan layak konsumsi. Kini, pemeriksaan diintensifkan dengan melibatkan instansi terkait,” kata Madra.

Krama yang ditugasi menjadi tim khusus pemeriksaan kesehatan babi, Wayan Yustisia Semarariana menjelaskan pihaknya sudah mengambil sampel darah babi yang akan dipotong. Sampel darah itu juga sudah dikirim ke Balai Besar Veteriner Bali dan dikoordinasikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Badung.

“Kalau babinya segar, tak mungkin ada bakteri. Babi yang dipotong untuk program berbagi daging babi di LPD Kedonganan ini tergolong segar dan sehat, sehingga aman untuk dikonsumsi,” kata dokter hewan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di Unud ini.

Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan kesehatan babi yang akan dipotong.
Yus juga mengajak krama Desa Adat Kedonganan untuk tidak ragu mengolah daging babi yang didapat dalam program berbagi daging babi LPD Kedonganan. Sepanjang daging babi itu diolah dengan benar, olahan daging babi itu aman untuk dikonsumsi.


Sebelumnya guru besar Fakultas Peternakan Unud yang juga Ketua Asosiasi Ilmuwan Peternakan, Komang Budarsa menyebutkan isu MSS jangan sampai menjadi ketakutan berlebih bagi masyarakat, apalagi sampai menjauhi kuliner khas Pulau Dewata itu. Menurutnya, bakteri S.s akan mati saat dimasak dengan matang dalam suhu 56 derajat. “Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu takut. Jangan takut hanya karena ada isu ini. Sesungguhnya tidak segawat itu,” ujarnya saat diskusi kajian ilmiah Streptococcus suis yang digelar Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Peradah Badung dan BEM Peternakan Unud, pertengahan Maret lalu. 

LPD Kedonganan akan membagikan sekitar 7 ton daging babi. Setiap krama nasabah yang memiliki saldo mengendap Rp 200 ribu menerima 3 kg daging babi serta uang bumbu.

Krama Desa Adat Kedonganan diharapkan berkumpul di jaba Pura Bale Agung atau halaman parkir timur LPD Kedonganan mulai pukul 07.00. (*)


Rabu, 29 Maret 2017

"Mabuug-buugan" Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Kabupaten Badung

Tradisi Mabuug-buugan yang dilaksanakan krama Desa Adat Kedonganan saban hari Ngembak Geni, sehari setelah Nyepi, ditetapkan sebagai warisan budaya Kabupaten Badung. Penetapan ini disampaikan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prastha saat acara Segara Langu di Pantai Kedonganan, Rabu, 29 Maret 2017. 

Mabuug-buugan sempat vakum selama puluhan tahun. Tradisi ini kembali dihidupkan dengan inisiasi Sekaa Teruna Desa Adat Kedonganan, Eka Santhi mulai tahun 2015 lalu. Tradisi yang berwujud mandi lumpur di Segara Kangin ini pun mendapat apresiasi positif krama Desa Adat Kedonganan serta warga luar Kedonganan. 

Suasana tradisi Mabuug-buugan di Segara Kangin (areal hutan mangrove di Pantai Timur) Desa Adat Kedonganan.
Itu sebabnya, pada pelaksanaan ketiga kali tahun ini, pesertanya cukup membludak, sekitar 500 orang. Mereka tidak hanya dari kalangan anak-anak, remaja, juga orang dewasa dan orang tua.

Salah seorang peserta Mabuug-buugan, Shanti mengaku senang dengan tradisi ini. Dia berharap tradisi ini akan dilanjutkan karena menjadi media efektif untuk merekatkan kebersamaan di antara krama Desa Adat Kedonganan, khususnya anak-anak muda. 

"Saya senang banget, kita bisa ngumpul-ngumpul dengan sesama teman di Desa Adat Kedonganan," kata Shanti. 

Pemangku Pura Dalem Desa Adat Kedonganan, I Made Maja menyatakan tradisi Mabuug-buugan sarat dengan makna. Tujuan utama tradisi Mabuug-buugan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. "Melalui tradisi ini, umat diharapkan memiliki pikiran yang suci dan bersih menyongsong kehidupan baru yang lebih baik di tahun baru Saka 1939," kata Maja.

Ketua Panitia, Made Adi Bagiastra menjelaskan tradisi Mabuug-buugan secara filosofis bermakna penyucian bhuwana alit dan bhuwana agung. "Kami hanya melanjutkan tradisi yang sudah diwariskan leluhur," kata Adi. 

Tradisi Mabuug-buugan diawali di depan Pura Desa Ada Kedonganan. Selanjutnya, peserta menuju Segara Kangin. Di sinilah tradisi Mabuug-buugan dilaksanakan. Para peserta bermandi lumpur di areal hutan mangrove dengan riang. Bahkan, para peserta saling lempar lumpur hingga terkesan seperti perang lumpur. Setelah puas bermain lumpur, peserta berkeliling desa menuju Segara Kauh. Di Pantai Kedonganan, mereka melukat bersama.

Tradisi Mabuug-buugan tahun ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Segara Langu. Saat acara Segara Langu dilaksanakan pertunjukan seni dan pameran berbagai makanan tradisional Bali. (*)

Simak juga beritanya di Bali TV berikut ini.





Senin, 20 Maret 2017

Kunjungan Prodi Magister Manajemen Undiknas Denpasar

Sejumlah dosen dan mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi Magister Manajemen (MM) Undiknas Denpasar berkunjung ke LPD Desa Adat Kedonganan, Senin, 20 Maret 2017. Kunjungan ini bertujuan mengenal lebih dekat pengelolaan lembaga keuangan berbasis adat dan budaya Bali.

Kunjungan dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM) Pascasarjana (S2) Undiknas Denpasar, 20 Maret 2017. 
Rombongan yang dipimpin I Gusti Ngurah Suryanata ini diterima Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra. Kepada rombongan, Ketut Madra menjelaskan keberadaan LPD Kedonganan sebagai lenbaga keuangan khas milik komunitas adat Bali sebagai penyangga keberlangsungan adat dan budaya Bali serta agama Hindu di Desa Adat Kedonganan. 

Kini, kata Madra, LPD Kedonganan tengah melakukan transformasi tata kelola mengacu kepada UU LKM serta Pararem LPD Bali. "Kami baru saja menyelesaikan Pararem Panyahcah Awig-awig sebagai payung hukum adat dalam pengeloaan LPD Kedonganan sehingga lembaga ini benar-benar sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat Bali yakni Tri Hita Karana," tandas Madra. (*)

Sabtu, 18 Maret 2017

LPD Kedonganan Serahkan Santunan Rp 22 Juta Kepada Keluarga Almarhum I Gede Arsa Kusuma Wijaya

LPD Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana santunan kematian bagi peserta program Tabungan Beasiswa (Tabe) Plus yang meninggal dunia karena kecelakaan di air terjun Tegenungan, I Gede Arsa Kusuma Wijaya. Santunan kematian sebesar Rp 20 juta itu diterima ayah almarhum I Gede Rai Wijaya di rumah keluarga almarhum, Jumat,17 Maret 2017. Selain santunan kematian, almarhum juga menerima dana duka cita dari LPD Kedonganan sebesar Rp 2 juta. Dana duka cita ini memang menjadi labda yang didapat bagi krama Desa Adat Kedonganan apabila meninggal dunia. 

Almarhum I Gede Arsa Kusuma Wijaya meninggal karena tergerus air terjun Tegenungan, Gianyar, 15 Maret 2017 lalu. Siswa kelas II SMP Kuta ini berwisata ke air terjun Tegenungan bersama rekan-rekannya. Saat hendak berfoto, almarhum terpeleset dan jazadnya baru ditemukan beberapa jam berikutnya. 

Kepala LPD Kedonganan, I Ketut Madra (kanan) menyerahkan dana santunan kematian dan duka cita kepada ayah almarhum, I Gede Rai Wijaya (tengah), 17 Maret 2017 di rumah keluarga almarhum.
"Almarhum merupakan nasabah Tabe Plus. Almarhum meninggal sebelum masa kontrak Tabe Plus berakhir sehingga berhak atas dana santunan kematian sebesar Rp 20 juta," kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra saat bersama pengurus LPD dan prajuru Desa Adat Kedonganan menyerahkan dana santunan dan duka cita itu di rumah keluarga almarhum.

Madra berharap dana santunan dan duka cita itu bermanfaat bagi keluarga almarhum. Selain itu, menurut Madra, kedatangan pihaknya ke rumah keluarga almarhum sekaligus menyerahkan dana santunan dan duka cita untuk turut mendoakan almarhum serta memberikan motivasi kepada keluarga almarhum agar tetap tabah. 

Ayah almarhum, I Gede Rai Wijaya menyampaikan terima kasih kepada pengelola LPD Kedonganan dan prajuru Desa Adat Kedonganan atas perhatian yang diberikan. Menurut Rai Wijaya, santunan kematian dan dana duka cita itu sangat berharga dan bermakna bagi pihaknya sebagai keluarga yang ditinggalkan. (*)

Simak juga beritanya di Bali TV berikut ini.


Sabtu, 31 Desember 2016

Desa Adat Kedonganan Mulai Sosialisasikan Pararem LPD

Desa Adat Kedonganan kini tengah mensosialisasikan Pararem Desa Adat Kedonganan tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan. Pararem khusus ini sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menegaskan LPD diatur dengan hukum adat. Selain itu, pararem ini juga merespons Pararem LPD Bali yang dikeluarkan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali.



Pararem ini memiliki fungsi strategis dalam memberdayakan keberadaan budaya, ekonomi, masyarakat adat yang dijiwai Agama Hindu di Desa Adat Kedonganan,” kata Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra di sela kegiatan jalan santai serangkaian HUT ke-26 LPD Kedonganan dan perayaan tahun baru 2017, Sabtu (31/12).  

Kegiatan jalan santai serangkaian HUT ke-26 LPD Kedoganan dan perayaan Tahun Baru 2017 melibatkan seluruh krama Desa Adat Kedonganan, Sabtu (31.12). Jalan santai memperebutkan hadiah sepeda motor, sepeda gayung dan puluhan hadiah menarik lainnya.
Menurut Madra, pararem tersebut secara utuh memberikan ruang bagi peran LPD Kedonganan di tengah-tengah masyarakat adat Kedonganan. Pararem mengatur visi misi, asas dan juga tata kelola LPD Kedonganan. “Jika sebelumnya LPD Kedonganan melayani simpan pinjam, dengan ditetapkannya pararem ini, LPD Kedonganan menjalankan fungsi pengelolaan aset desa adat, meningkatkan usaha krama adat dan usaha yg dimiliki desa adat,” jelas Madra.



Bahkan, LPD Kedonganan juga mengembangkan konsep bagi hasil bagi krama yang ingin atau berniat membuka usaha, baik yang memiliki modal maupun tidak. “Ini konsep pengembangan LPD ke depan. Apalagi potensi desa sangat strategis untuk dikembangkan, baik agraris maupun perikanan. Dalam pararem, semua itu diberikan ruang khusus,” ucapnya.



Pararem tentang LPD Kedonganan juga memberikan peran kepada masyarakat adat Kedonganan sebagai pemilik LPD dan prajuru adat untuk mengangkat pengurus, badan pengawas dan pembina LPD. Ini sebagai cerminan tanggung jawab desa adat terhadap LPD. Ditegaskan Madra, keempat unsur, prajuru desa, pengurus dan karyawan LPD, badan pengawas serta krama adat, harus bersinergi sehingga eksistensi LPD bisa dijaga serta pengelolaannya mampu  dioptimalkan sesuai potensi yang ada di desa adat. Ketut Madra menegaskan, pararem tentang LPD Kedonganan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan diharapkan pararem tersebut mampu menjaga eksistensi LPD.



Selain itu, LPD Kedonganan merespons positif kebijakan Pemkab Badung untuk melakukan audit internal terhadap LPD dengan pemerintah sebagai fasilitator yang mengayomi eksistensi LPD di Kabupaten Badung. “Mengenai permasalahan dana pemberdayaan 5 persen dari laba LPD, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menegaskan tidak perlu disetorkan. Kami mendukung itu. Juga, soal audit internal sebagai salah satu upaya pembinaan yang dibangun Pemkab Badung,” tegasnya.



Bendesa Adat Kedonganan, Ketut Puja menegaskan, dalam awig-awig atau pararem, LPD Kedonganan masuk sebagai usaha desa adat dengan tujuan memperkuat eksistensi desa adat untuk mendukung konsep Tri Hita Karana. “Kami mengucapkan terima kasih, 26 tahun LPD Kedonganan sudah banyak menjalankan program di desa adat. Kini, dengan adanya pararem khusus, berarti sudah mematuhi UU No 1 Tahun 2013. Desa Adat Kedonganan bersama tim Samas Consultant sudah merampungkan Pararem LPD Kedonganan. Bahkan, kami sudah membentuk badan pengawas di masing-masing banjar dan sosialisasi tentang pararem akan segera dilaksanakan pada tahun 2017,” tegas Puja. (*)

Minggu, 28 Agustus 2016

Bukan Revisi, Tapi Perda LPD Mesti Diganti Perda Baru

UU LKM Berlaku, Perda LPD Otomatis Gugur


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali semestinya membuat Perda baru mengenai LPD, bukan merevisi Perda LPD yang lama, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012. Hal ini sebagai konsekwensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui dan melindungi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai lembaga keuangan bersifat khusus yang diatur hukum adat.

Pandangan ini disampaikan pakar hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya seusai Semiloka Forum Peduli Ekonomi Adat Bali di Denpasar, akhir pekan ini.

“Pemprov Bali tak bisa mengulur-ulur waktu lagi. Perda LPD sekarang ini sudah jelas gugur. Pemerintah dalam konteks bernegara harus segera menyesuaikan dengan UU LKM,” kata Nurjaya.

Dalam pandangan Nurjaya, Pemprov Bali semestinya membuat Perda baru yang mengatur LPD selaras dengan UU LKM karena perda saat ini otomatis gugur. Secara hukum, tidak tepat melakukan revisi perda yang sudah gugur, tetapi dibuat perda baru.

“Perda LPD harus diganti karena sudah bertentangan dengan pengakuan negara terhadap LPD berdasarkan hukum adat,” kata Nurjaya.

Nurjaya menilai, langkah Pemprov yang masih ingin mengatur LPD secara spesifik sebagai kesalahan fatal. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa mengatur urusan teknik maupun operasional LPD. Pemerintah hanya mengatur secara umum saja. Ahli hukum ini menegaskan, kedudukan pemerintah hanya mengayomi dan melindungi keberadaaan LPD, bukan lagi membebani LPD. 

“Pemda tidak berhak lagi mengintervensi kedudukan LPD, karena LPD saat ini sudah terang benderang kedudukanya berdasarkan hukum adat,” kata Nurjaya.

Apalagi, imbuh Nurjaya, berdasarkan keputusan Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) sudah dihasilkan Pararem LPD Bali yang diikuti dengan terbentuknya Dewan LPD. “Mereka inilah yang akan mengatur sistem LPD di Bali. Itu harus diakui oleh pemerintah, ” ungkap.

Lebih lanjut, Nurjaya juga mendesak anggota DPRD Bali selaku wakil rakyat agar mempertanyakan serta mengusut penggunaan dan pertanggungjawaban atas dana-dana yang disetor LPD selama ini yang dijadikan dana pembinaan.  Dana pembinaan itu dipungut 5% dari keuntungan masing-masing LPD. Selama ini, dana pembinaan yang disetor LPD inilah yang kerap menjadi akar permasalahan karena nilainya yang tidak sedikit.

“Selaku wakil rakyat Bali, DPRD berhak mempertanyakan penggunaan dana tersebut secara jelas,  siapa yang  mempertanggungjawabkan pengumpulan dana-dana itu, karena dasarnya tidak benar,“ tegas Nurjaya.

Nurjaya mempertanyakan, apakah dibenarkan pengumpulan dana pembinaan itu tanpa meminta persetujuan pemilik, dalam hal ini krama desa adat. Lagi pula, apa dasar penentuan pungutan 5% dari keuntungan LPD. Bertahun-tahun hal ini dibiarkan sehingga kini harus dijelaskan  kepada masyarakat Bali.

“Pasalnya, dalam kedudukan kepemilikan LPD saat ini sudah jelas milik desa adat. Maka, segala sesuatu terkait dengan dana-dana LPD harus dihasilkan melalui pararem dan meminta persetujuan kepada krama desa,”  tandasnya.

Nurjaya berpandangan, pemerintah harus bangga ada LPD. Terlepas ada yang dalam keadaan kolaps, bermasalah, bangkrut dan sebagainya, namun lembaga ini  telah menjadi penyangga utama keberlanjutan adat dan budaya Bali. “Kami berharap LPD yang kita bangga-banggakan ini akan memiliki kedudukan yang kuat, karena negara sudah memberikan dasar hukum yang  benar, maka sudah seharusnya LPD dikelola oleh orang yang benar untuk kepentingan budaya dan adat Bali,” harapnya.  

Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro efektif diundangkan mulai awal  tahun 2016. UU ini mengakui keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi, “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada ini”. (*)